Aksi Pencurian Sedang Marak, Uskup Agung Merauke Mempertanyakan Kinerja Kepolisian

 

Uskup Agung Merauke, Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC mempertanyakan kinerja kepolisian setempat menyusul aksi pencurian yang semakin marak di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Selain masalah pencurian, masalah premanisme di beberapa lokasi di Merauke juga disoroti.

Uskup Petrus Canisius Mandagi menyatakan banyak keluhan masyarakat soal maraknya peristiwa pencurian di wilayah kota. Uskup Mandagi bahkan mengungkapkan bahwa keuskupan sendiri pada Jumat pekan lalu kehilangan sebuah sepeda motor operasional.

“Pencurian di Merauke ini sudah makin terjadi di mana-mana, banyak laporan dan keluhan. Pertanyaan saya di mana itu polisi? Kita juga ada kecurian motor operasional Jumat lalu. Bukan karena motor keuskupan dicuri lalu kita bertanya, tapi memang faktanya aksi pencurian belakang ini semakin menjadi,” kata Uskup Mandagi.

Uskup Mandagi meminta agar pihak kepolisian dapat segera menanggapi keluhan dan laporan warga, sehingga masyarakat tidak resah dengan maraknya peristiwa pencurian dan masalah kriminalitas lainnya di Kota Merauke.

“Tidak hanya keuskupan saja yang kehilangan barang. Sekolah-sekolah banyak kehilangan laptop, begitu juga warga yang kehilangan motor dan barang berharga lainnya. Di Gereja Katedral kemarin juga ada kehilangan motor,” tutur Uskup Mandagi.

“Penegakkan hukum perlu dilakukan, supaya ada efek jera bagi para pelaku. Dan supaya semua tahu bahwa negara ini ada di bawah hukum. Kita harapkan polisi dapat bekerja maksimal,” sambungnya.

Selain soal pencurian, Uskup Mandagi juga menyoroti masalah premanisme di sejumlah tempat umum di Kota Merauke. Di beberapa tempat dimaksud, warga atau pengunjung selalu dipalak oleh kelompok preman.

“Preman-preman makin banyak di Merauke seperti di pelabuhan, di toko-toko maupun di pasar. Kalau masuk pelabuhan misalnya, itu harus bayar, bukan bayar kepada petugas, tapi ada preman yang meminta. Yang begini (premanisme) harus dibasmi. Penegakkan hukum harus dilakukan,” ujarnya.

“Saya sudah pernah bilang kepada kapolres tapi tidak tahu ditindaklanjuti atau tidak. Mungkin Polres kekurangan polisi, tapi kita tetap harapkan supaya penegakkan hukum dapat optimal dilakukan, sehingga masyarakat tidak resah,” tutup Uskup.

Ketahuan Membawa Senpi, Dua Warga Yahukimo Diamankan di Boven Digoel

Polisi menangkap dua orang warga asal Kabupaten Yahukimo di Pelabuhan Iwot Kampung Sokanggo, sebuah pelabuhan kecil di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Kedua warga itu ditangkap karena membawa senjata api laras panjang dan 18 butir amunisi jenis Cal 12 GA, serta uang tunai sebesar Rp3.800.000.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Boven Digoel, AKBP I Komang Budiartha mengatakan dua orang warga yang ditangkap pada Rabu sekitar pukul 12.10 WP itu berinisial MK dan AH, Mereka ditangkap seusai membeli senjata api dan amunisi dari Papua Nugini, dan tengah dalam perjalanan menuju perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan.

“Penangkapan berawal dari adanya laporan warga mengenai orang mabuk di Iwot. Saat tim keamanan menuju ke sana, [mereka] mendapati lima orang. Saat akan diperiksa, tiga orang melarikan diri, sementara dua orang berhasil diamankan. Mereka kedapatan membawa senjata api, amunisi, dan uang tunai,” kata Komang melalui keterangan pers tertulis yang diterima Jubi di Kota Jayapura.

Komang menyatakan Polres Boven Digoel akan melimpahkan dua warga yang ditangkap ke penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk penyidikan lebih lanjut. Menurutnya, polisi akan menyelidiki keterlibatan keduanya dengan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Kedua tersangka dijerat Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 55 KUHP tentang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. [Mereka terancam] hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat tetap tenang, sebab aparat keamanan solid menjaga keamanan di Kabupaten Boven Digoel. “Patroli gabungan TNI/Polri akan lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Kelompok Maling Sapi, Ditangkap Polisi di Merauke

 

Petugas kepolisian membekuk sekelompok warga yang melakukan pencurian ternak sapi di Kampung Alaku, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Rabu (18/1/2023).

Kasi Humas Polres Merauke, AKP Ahmad Nurung kepada wartawan, Kamis (19/1/2023) menyatakan, para pelaku ditangkap di Distrik Kurik, di mana beberapa saat setelah mereka menjual hasil curian tersebut kepada seorang pembeli di sana.

Nurung menyebut mereka yang ditangkap masing-masing berinisial WWH, BG, F dan AAR. Sementara satu pelaku lain masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Saat ini empat pelaku telah diamankan di sel Polres Merauke untuk diproses lebih lanjut.

“Kasus pencurian sapi ini terjadi di Kampung Alaku, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke pada 27 Desember 2022 lalu. Ada enam warga yang kehilangan hewan ternak sapi membuat laporan di Polsek Okaba pada Desember 2022 lalu,” kata Nurung.

Nurung melanjutkan bahwa setelah menerima laporan warga, petugas Polsek Okaba dibantu Satuan Reskrim Polres Merauke melakukan penyelidikan, dan polisi pun berhasil menangkap empat pelaku.

“Para pelaku sudah memiliki rencana untuk melakukan pencurian ternak sapi di Kampung Alaku, Okaba. Setelah berhasil mencuri, sapi dibawa ke pinggir pantai untuk dipotong dan ditetel. Kemudian dimuat dalam karung untuk kemudian dijual,” tuturnya.

Nurung mengungkapkan, daging sapi hasil curian itu dibawa menggunakan sepeda motor ke wilayah Distrik Kurik. Di sana, pelaku menjualnya kepada seorang pembeli daging berinisial Y. Pembeli daging hasil curian tersebut juga diperiksa polisi, dan statusnya pun masih sebagai saksi.

“Kalau dilihat, kejadian ini sudah dilakukan berulang kali karena masyarakat di Okaba sudah sering melaporkan kehilangan ternak sapinya. Menurut pengakuan para pelaku, mereka baru melakukan aksi curi ternak tersebut baru pertama kali, tapi faktanya sudah sering terjadi kasus pencurian serupa di sana,” ujarnya.

Ke empat pelaku yang kini mendekam di sel tahanan Polres Merauke disnagkakan dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 1 KUHP, dan terancam hukuman 7 tahun bui.

“Kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak agar selalu berhati-hati, dijaga dengan baik dan dikandangkan, karena kasus pencurian ternak ini sudah beberapa kali ditangani oleh Polsek Kurik dan Polsek Tanah Miring,” tutupnya.

Kapolda Papua Barat Jaga Keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru

 

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menjamin perayaan Natal dan Tahun Baru di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya akan berlangsung dengan aman. Jaminan itu disampaikan saat Silitonga berbicara di depan para jemaat Gereja Maranatha Manokwari di Kabupaten Manokwari yang mengikuti Ibadah Malam Kudus pada Sabtu (24/12/2022).

“Selamat merayakan ibadah Natal. Untuk diketahui, kami semua anggota polisi di Papua Barat dan Papua Barat Daya sedang siaga satu [untuk mengamankan perayaan Natal], ditandai dengan pita kuning di bahu ini,” kata Silitonga dihadapan para jemaat Gereja Maranatha seusai Ibadah Malam Kudus yang dipimpin Pendeta Yudit Laku STh.

“Kami menjamin keamanan saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan ibadah Natal dan memasuki perayaan Tahun Baru,” katanya

Silitonga berharap damai Natal pada Malam Kudus menyertai segenap jemaat dan warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Manokwari yang turut menjaga keamanan.

Pada Sabtu, Silitonga juga mengunjungi sejumlah pos pengamanan Operasi Lilin 2022 di Kabupaten Manokwari. “Kunjungan itu untuk memastikan bahwa ibadah natal berlangsung dengan aman,” ujarnya.

Silitonga dan rombongan meninjau pos pengamanan di Jalan Essai Sesa, Jalan Pahlawan, serta pos di Kawasan Makalaow ,Jalan Merdeka. Dalam kunjungan tersebut, Silitonga menyerahkan sejumlah bingkisan kepada para petugas yang melaksanakan Operasi Lilin 2022, termasuk para anggota Basarnas dan Pramuka di Manokwari.

“Pemangku kepentingan yang tergabung dalam pengamanan ada TNI, Pramuka, dan potensi masyarakat yang tergabung dalam pengamanan. Mereka terpanggil sebagai sukarelawan. Pesan saya, para anggota yang terlibat dalam pengamanan tetap waspada dan menjaga kekompakan,” ujarnya.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM: 6 korban penembakan di Mappi adalah pelajar

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Papua menyatakan dari sembilan warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan aparat keamanan di Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada 14 Desember 2022 lalu, sejumlah enam orang diantaranya masih berstatus pelajar. Keenam korban itu masih menjalani rawat jalan karena luka tembak yang mereka alami.

Hal itu menjadi bagian dari hasil investigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua atas insiden penembakan warga sipil di Kabupaten Mappi yang diumumkan di Kota Jayapura pada Jumat (23/12/2022). Investigasi itu dilakukan Koalisi sejak 17 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022.

Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Helmi menyatakan ada enam korban penembakan 14 Desember 2022 yang masih berstatus pelajar SD, SMP dan SMA. Keenam korban itu adalah Kaspar Khani Yebo (siswa SD Inpres Kabe), Wilhemus Jeji Samogi (siswa SMP Negeri 1 Menyamur), Fredirandus Boy (siswa SMP YPPK Yohanis Paulus 1 Kepi), Sabinus Sokmi Sedap (siswa SMA Negeri 1 Obaa), Rexon Ya A Pasim (siswa SMA Negeri 1 Obaa), dan Yohanis T Sedap (siswa SMK Negeri 2 Obaa).

Helmi menyatakan keenam korban berstatus pelajar itu tengah menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Mappi. Menurut Helmi, para korban tidak mau menjalani rawat inap di rumah sakit setempat, lantaran selalu didatangi polisi.

“Dorang rawat jalan. Setiap satu minggu ke rumah sakit, obati luka dan ambil obat. Mereka juga masih syok dan trauma,” ujarnya.

Hasil investigasi Koalisi yang dilakukan sejak 17 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022 menyimpulkan ada peristiwa pembacokan yang dilakukan warga kepada warga lain bernama Martinus. Akan tetapi, Koalisi membantah jika ada bentrokan antar warga yang mengikuti pembacokan itu.

Dengan hasil temuan itu, Koalisi membantah versi Kepolisian Daerah Papua yang menyatakan penembakan terhadap warga sipil terjadi karena aparat keamanan diserang saat melerai bentrokan antar warga. “Informasi yang menyebutkan bahwa aparat menembak korban pada saat aparat memisahkan bentrok antar kelompok korban dan kelompok pelaku adalah tidak benar,” kata Helmi.

Temuan Koalisi itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Perwira Penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K Sully di Kota Jayapura pada 15 Desember 2022. Sully menyatakan penembakan itu terjadi setelah sekelompok warga menyerang aparat keamanan yang melerai bentrokan antar dua kelompok warga yang dalam pengaruh minuman beralkohol. Pada 17 Desember 2022, salah satu korban penembakan yang bernama Moses Nakas Erro meninggal dunia karena luka tembak yang dialaminya.

Helmi menyatakan Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua telah diberikan kuasa oleh korban untuk menempuh langkah hukum atas insiden penembakan warga di Mappi itu. Koalisi telah mendampingi Kosmas Yameap, saudara dari Moses Erro, membuat laporan polisi di Kepolisian Resor Mappi atas peristiwa itu, dengan nomor laporan polisi LP/173/XII/2022. Koalisi juga mendampingi korban Rexon Ya A Pasim melaporkan peristiwa itu ke Polres Mappi, dengan nomor laporan polisi LP/174/XII/2022.

“Dengan kita laporan polisi ini kita memastikan terkait penembakan itu. Supaya polisi lakukan penyelidikan siapa pelaku dalam penembakan itu dan situasi saat kejadian itu terkendali atau tidak. Ada kah peristiwa sebelum penembakan gerakan beberapa orang yang dianggap membahayakan nyawa manusia,” katanya.

Seorang guru di Mappi, Tadius menyatakan pelajar yang menjadi korban penembakan tidak menjalani perawatan di rumah sakit Mappi. Ia menyatakan korban telah pulang ke masing-masing rumah mereka.

“Sementara anak-anak sudah pulang libur. Sudah hampir satu minggu mereka pulang. Korban juga sudah pulang. Sudah pulang ke distrik-distrik dan ke kampung-kampung begitu,” kata Tadius.

Dalam keterangan pers tertulisnya pada Jumat, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendesak Komisi Nasional HAM RI melakukan penyelidikan atas penembakan warga sipil Mappi pada 14 Desember 2022, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Komnas HAM RI juga diminta menyelidiki dugaan keterlibatan aparat Polri maupun TNI dalam penembakan sembilan warga Mappi itu.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua juga meminta upaya perdamaian yang dilakukan antara pihak korban pembacokan dan pihak pelaku pembacokan dipisahkan dari penyelidikan kasus penembakan sembilan warga sipil di Mappi. Koalisi menegaskan upaya perdamaian dalam kasus pembacokan itu tidak menghapuskan dugaan peristiwa pidana dalam penembakan sembilan warga sipil Mappi.

Koalisi mendesak proses hukum terkait sejumlah peristiwa yang terjadi pada 14 Desember 2022 harus dilakukan secara profesional, demi memastikan hukum yang adil bagi pelaku. Bantuan itu juga harus dipastikan mencegah praktik impunitas dalam insiden penembakan warga sipil di Mappi.

Koalisi berharap setiap bantuan yang diberikan kepada para korban penembakan dipandang sebagai bantuan untuk memudahkan akses transportasi, pendampingan keluarga korban, serta biaya makan, minum, dan akomodasi para korban selama proses penyembuhan, karena pelayanan kesehatan yang mampu menangani korban terletak jauh dari tempat tinggal korban. “Sehingga bantuan tersebut bukan sebagai strategi untuk membungkam pihak korban penembakan yang menuntut keadilan” kata Helmi.

Oposisi Solomon Prihatin, Mengapa Terburu-buru Mempersenjatai Polisi

 

Pemimpin oposisi parlemen Kepulauan Solomon, Hon Matthew Wale, sangat prihatin dengan rencana Australia untuk mempercepat rencana persenjataan kedua. Australia dan Tiongkok akan mengubah Kepulauan Solomon menjadi negara polisi jika kedua negara ini terus bersaing dalam memenuhi keinginan Perdana Menteri Manasseh Sogavare.

solomonstarnews.com menyebutkan bahwa Hon Mattew Wale membuat pernyataan ini menyusul informasi baru dari Canberra bahwa Australia akan menggelontorkan dana sebesar $45,7 juta untuk membantu mendanai pengerahan polisi dan pasukan Australia di Kepulauan Solomon hingga Pesta Olahraga Pasifik pada 2023.

Dikatakan Kantor Oposisi memperoleh rekaman dari sidang perkiraan Senat pagi, 8 November 2022, bahwa di Canberra, dimana Chief Operating Officer Polisi Federal Australia, mengatakan pada sidang bahwa uang itu sebenarnya akan mencakup berbagai kegiatan lain.

Pemimpin Oposisi telah menyuarakan keprihatinan bahwa selain dari Pasifik Games, Australia juga akan ‘mendirikan pusat pelatihan penggunaan kekuatan multiguna untuk pelatihan manajemen ketertiban umum, mendirikan unit perlindungan bergerak, mempercepat persenjataan tahap dua, meningkatkan manajemen ketertiban umum, dan beberapa kendaraan operasional juga.

Hon Wale mempertanyakan motif di balik rencana untuk ‘mempercepat tahap dua program persenjataan kembali RSIPF’.

“Kenapa terburu-buru?” dia bertanya.

“Australia adalah jin yang mengabulkan semua keinginan Sogavare dan tampaknya mereka ketakutan dan wajib melakukannya karena mengetahui bahwa jika tidak, Tiongkok akan melakukannya,” katanya.

Hon Wale mengatakan hal itu mengkhawatirkan, karena tampaknya strategi langsung Australia sekarang adalah mencoba memiliterisasi Angkatan Polisi Kepulauan Kerajaan Solomon (RSIPF).

Dia mengatakan Australia sebaiknya meningkatkan investasinya di bidang pendidikan sebagai kunci untuk membangun keamanan jangka panjang di Kepulauan Solomon.

“Memiliterisasi RSIPF untuk mengalahkan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan keamanan pribadi Sogavare akan mengakibatkan penindasan hak-hak politik. Pemerintah yang korup dilindungi oleh Australia dari pertanggungjawaban kepada rakyat,” katanya.

Polisi Tangkap Yan Waris Sewa DPO Penyerangan Posramil Kisor Maybrat

 

Daftar Pencarian Orang atau DPO terduga penyerang Pos koramil Kisor yaitu Yan Waris Sewa berhasil ditangkap, pada Jumat (14/10/2022).

Penangkapan dilakukan tim gabungan terdiri atas Brimob Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Selatan dan Polres Maybrat, pukul 06.00 WP di Kampung Susumuk, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

Tim gabungan Brimob Polda Papua barat dipimpin langsung Dansat Brimob Kombes Pol. Pria Premos SIK MM bersama Kapolres Sorsel AKBP Dr. Choiruddin Wachid SIK dan Kapolres Maybrat AKBP Gleen Rooi Molle SIK.

“Bersama tim berhasil menangkap satu orang DPO penyerangan Posramil Kisor,” kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Adam Erwindi SIK MH dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi, pada Minggu (16/10/2022).

Adam menjelaskan tersangka Yan pada saat kejadian penyerangan Posramil Kisor, serta bersama para pelaku lainnya di bawah menunggu di luar pos, di saat teman-temannya melakukan aksi pembunuhan di Posramil Kisor. dampak terhadap Posramil Kisor pada 2 September 2021 itu mengakibatkan empat prajurit TNI AD meninggal dunia.

“Tersangka dikenakan Pasal 340 KUHP, Pasal Subsider 338 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP. Jadi total DPO sudah ditangkap terkait kasus penyerangan Posramil Kisor 11 orang, sebagian sudah menjalani proses pidananya, dari total 21 pelaku penyerangan hasil pengembangan kasus,” ujarnya.

Menurutnya, dalam penangkapan ada 6 orang dari karyawan PT Bangun Kayu Irian dan 17 orang masyarakat di tempat kejadian perkara, serta dimintai keterangan. Akan tetapi, di hari itu juga semuanya dikembalikan ke kampungnya masing-masing.

“Terima kasih banyak informasi masyarakat yang diberikan kepada pihak kepolisian, guna mencari para pelaku pembunuhan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Willem Assem dari Tim Koalisi Kemanusiaan Maybrat mengatakan polisi menggunakan sekitar 16 kendaran termasuk mobil barakuda saat menangkap warga sipil di Kampung Kisor , Kampung Susumuk, Kampung Fan Kahrio, dan Kampung Sampika di Kabupaten Maybarat.

“Brimob dari Kompi C Sorong mereka menggunakan mobil barakuda sekitar 4 dan ditambah mobil-mobil lain yang menggunakan 16 kendaraan. Mereka masuk di kampung subuh, mereka menangkap sejumlah warga dari perempuan, laki-laki, tua muda, anak-anak di bawah umur,” kata Willem Assem kepada Jubi, pada Sabtu (15/10/2022) malam.

Assem menjelaskan setidaknya ada 23 warga yang ditangkap pihak kepolisian. Termasuk Yan Waris Sewa yang ditangkap dalam keadaan sakit berat. Pihak kepolisian juga menangkap warga yang bekerja di perusahan kayu PT Bangun Kayu Irian.

“Dia (Yan Waris Sewa) sakit sudah dua bulan, mereka menangkap entah dia hidup atau mati, kita belum memastikan. Mereka (polisi) juga kemudian menangkap karyawan terdiri dari orang asli Papua yang bekerja di PT Bangun Kayu Irian,” katanya.

Polisi dikabarkan Tahan Sejumlah Warga di Kampung Kisor dan Fan Kahiro Kabupaten Maybrat

Sejumlah warga di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan dan Kampung Fan Kahrio, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat , Provinsi Papua Barat, ditangkap polisi. Penangkapan warga di Kabupaten Maybrat itu terjadi pada Jumat (14/10/2022) pukul 05.00 WP.

Hal itu dinyatakan Anis Mambrasar dari PAHAM Papua kepada Jubi melalui panggilan telepon, pada Sabtu (15/10/2022) malam. “Benar ada penangkapan warga sipil kemarin (Jumat) sekitar jam 5 pagi di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, dan Kampung Fan Kahrio, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat,” kata Anis Mambrasar.

Mambrasar menyatakan menerima informasi bahwa ada banyak warga yang ditangkap, namun belum punya data lengkap tentang jumlah. Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian telah memulangkan sebagian warga. Namun, warga bernama Jefry Aifat dan Manfred Ky yang ikut ditangkap belum dipulangkan.

“Warga” namun demikian, polisi telah memulangkan sebagian besar warga, polisi masih menahan beberapa termasuk Jefry Aifat dan Manfred Ky. Kami belum bisa memastikan jumlah pasti yang ditangkap, berdasarkan informasi dari keluarga kami bahwa Jefry Aifat dan Manfred Ky juga ditangkap oleh polisi,” ujarnya.

Mambrasar menyatakan belum mengetahui alasan polisi melakukan penangkapan terhadap nomor tersebut. “Kami belum tahu alasan penangkapan [itu], polisi menangkap warga itu atas dasar apa? Apakah warga ini melakukan kejahatan? Apa dasar hukum yang digunakan polisi menjerat para warga itu? Saat penangkapan, polisi tidak memerintahkan surat perintah, dan tidak memberikan informasi itu kepada keluarga yang ditangkap,” katanya.

Menurut Mambrasar, PAHAM Papua menerima informasi bahwa warga yang dibawa ke Kepolisian Resor (Polres) Sorong Selatan. Ia kemudian bersama keluarga dari Jefry Aifat dan Manfred Ky mengecek ke Polres Sorong Selatan, namun pihak Polres Sorong Selatan menyampaikan tidak ada warga dari Kabupaten Maybrat ditangkap dan ditahan di Polres Sorong Selatan.

“Saya koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan. Kami tadi bertemu petugas di Polres Sorong Selatan dan cek. Petugas Polres Sorsel juga bilang tidak ada warga Maybrat yang ditangkap, mereka tidak ditahan di Polres Sorsel. Jadi, penangkapan itu menjadi gelap, dan kami bersama warga masih menemukan keberadaan orang-orang [yang ditangkap],” katanya.

Mambrasar menyatakan saat ini bersama keluarga dari Jefry Aifat dan Manfred Ky berangkat ke Kabupaten Maybrat, untuk mengecek keberadaan dari Jefry Aifat dan Manfred Ky dan warga lainnya. “Kami sekarang ada ke Maybrat untuk cek. Jadi, sampai warga Maybrat atas nama Jefri Aifat dan Manfret Ky tidak diketahui sekarang,” ujarnya.

Thomas sebagai orang tua dari Jefri Aifat dan Manfret Ky menyatakan sedang berada di Sorong ketika polisi melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga dan anaknya. Ia mendapat informasi penangkapan dari keluarganya yang berada di Kampung Kisor. “Penangkapan itu kemarin [Jumat] jam 5 pagi,” kata Thomas kepada Jubi melalui panggilan telepon, pada Sabtu (15/10/2022) malam.

Thomas menjelaskan belum mengetahui berapa banyak warga Kampung Kisor yang ditangkap polisi . Ia hanya menambahkan dari informasi yang diperoleh bahwa warga yang ditangkap itu, yakni Petrus Sowe, Karel Saa, Jhonatan Sowe, istri, cucu dan Yance Ibiah bersama istri dan anak.

“Informasi dari keluarga dong di bawah ke Polres Sorong Selatan. Tadi kita cek di Polres Sorong Selatan tidak ada. Lain sudah keluar, tapi Jefri Aifat dan Manfret Ky masih ditahan. Sementara kami ada naik ke Maybrat untuk cek,” ujarnya.

Jubi telah menghubungi Kepala Polres Maybrat, AKBP Gleen Roii Mole untuk menanyakan soal penangkapan warga di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan dan Kampung Fan Kahrio, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Namun, Jubi diminta untuk bertanya langsung ke Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat.

“Ke Kabid Humas polda yah pak,” kata AKBP Gleen Roii Mole membalas pesan WhatsApp Jubi pada Sabtu (15/10/2022) malam.

Jubi kemudian menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan pesan WhatsApp dan telepon dari Jubi tidak direspon.

93 Personel Polda Papua Bebas Narkoba

Sebanyak 93 personel Kepolisian Daerah atau Polda Papua dinyatakan bebas atau tidak terindikasi tidak menggunakan narkoba. Hal itu disimpulkan setelah 93 polisi itu mengikuti pemeriksaan urine di Markas Polda Papua, Kota Jayapura.

“Semuanya dinyatakan negatif, baik pejabat utama, pejabat menengah, dan Bintara yang ikut pemeriksaan secara acak” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal di Kota Jayapura, Senin.

Menurut Kamal, pemeriksaan urine itu bertujuan mendeteksi keberadaan obat-obatan terlarang dalam tubuh setiap anggota Polri, khususnya personel Polda Papua.

“Itu juga sebagai langkah menekan atau meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri, baik itu pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri maupun pidana,” kata Kamal.

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua, Kombes Nariyana mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan urine para polisi itu setelah mendapat perintah Wakil Kepala Polda Papua, Brigjen Pol Ramdani Hidayat. “Kegiatan itu bersifat insindentil, dan akan kami lakukan di momen tertentu yang tidak terduga, serta personel tidak diberitahu terlebih dahulu,” Kata Nariyana.

Ia menegaskan, sewaktu-waktu pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak ke satuan kerja atau kepolisian resor secara acak. Hal ini juga sesuai arahan Presiden dan Kapolri untuk perubahan dalam tubuh Polri, serta deteksi dini Narkoba.

“Kami berharap dengan melakukan inspeksi mendadak dan deteksi dini, setiap anggota Polri sadar kalau narkoba berdampak buruk bagi kesehatan diri. [Penggunaan narkoba] tidak dibenarkan dan akan di tindak tegas apabila terbukti positif,” tegasnya.

Kombes Faisal Anggap Video Pengakuan Tersangka Mutilasi Nduga Berstatus Buronan Adalah Alibi

Direktur Reserse Kriminal Umum Daerah Papua , Kombes Faizal Rahmadani menilai video pengakuan salah satu tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Mimika, Roy alias RMH yang masih berstatus buronan merupakan alibi untuk membela diri. Akan tetapi, Faizal menyatakan tetap mendalami keterangan Roy dalam video yang viral itu.

Hal itu dinyatakan Faizal di Kota Jayapura pada Jumat (7/10/2022). Menurutnya, polisi khususnya mendalami membuktikan Roy yang menyebut bahwa aksi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan para tersangka pada 22 Agustus 2022 itu bukan aksi pertama mereka.

“Apa yang diajukan tersangka Daftar Pencarian Orang itu akan kami dalami. Apalagi tentang apa yang diperbuat tersangka bukan yang pertama kali,” kata Faizal.

Pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil asal Kabupaten Nduga terjadi di Satuan Pemukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Keempat korban itu adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atis Tini.

Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih telah menetapkan enam prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo sebagai kasus kasus itu, yaitu Mayor Hf, Kapten Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R. Sementaraan penyidikan Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah menetapkan empat warga sipil sebagai tersangka kasus yang sama, yaitu APL alias Jeck, DU, R, dan Roy alias RMH yang hingga saat ini masih menjadi buronan.

Menurut Faizal, orang yang bersaksi dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu memang benar tersangka RMH. Faizal membenarkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan para tersangka telah menunjukkan bahwa RMH merupakan salah satu tersangka yang memiliki peran signifikan dalam pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika.

“[Orang] di video itu memang benar Roy Marthen Howai. Sampai tadi malam, kami masih melakukan pencarian,” ujarnya.

Menurut Faisal, tersangka RMH sering berpindah-pindah tempat dan tidak berada di Kota Timika, sehingga selalu luput dalam pencarian. “Dia masih berada di Mimika. Kami memintanya agar pelaku dapat segera ditangkap. Anggota masih di lapangan melakukan analisa dan evaluasi pendataan dan hasil lidik,” katanya.

Hasil Tes DNA Korban Mutilasi Mimika Telah di Umumkan Polisi

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua , Latifah Anum Siregar sebagai kuasa hukum keluarga korban pembunuhan dan mutilasi di Mimika menyatakan Kepolisian Resor Mimika telah mengumumkan hasil pengujian DNA keempat korban. Pengumuman itu disampaikan di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, pada Selasa (13/9/2022).

Menurut Siregar, pengumuman pada Selasa itu dihadiri oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Papua , Kombes Dr Raymond, ahli forensik dari Mabes Polri, dan dokter spesialis forensik, dan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.

“Bedasarkan hasil itu, jenazah pertama yang [dari uji] forensik dan DNA adalah Arnold Lokber. Kedua Lemaniol Nirigi, Irian Nirigi, dan Atis Tini,” kata Siregar melalui layanan pesan WhatsApp pada Selasa.

Siregar mengatakan pengujian DNA itu membandingkan antara DNA keempat korban yang ditemukan dalam keadaan termutilasi dengan DNA dari para korban. “Hasil mengetahui itu [dilakukan] mulai dari pengambilan darah dari keluarga, darah, dari jenazah dan melakukan wawancara keluarga korban,” kata Siregar.

Siregar mengatakan pengujian forensik dan DNA itu dipimpin ahli forensik dari Universitas Cenderawasih, Dr Jimmy Victor J Sembay. “Beliau diminta polisi untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan forensik Polda Papua serta laboratorium DNA Mabes Polri. Dan benar-benar terdeteksi yang telah dievakuasi [adalah] tubuh korban,” katanya.

Siregar mengatakan hingga Selasa sore keempat korban belum diserahkan oleh pihak keluarga. “Keluarga belum bisa menerima jenazah empat korban mutilasi,” katanya.

Pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil asal Kabupaten Nduga terjadi di Satuan Permukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Keempat korban itu adalah Arnold Lokbere, Rian Nirigi, Elemaniel Nirigi dan Atis Tini.

Pembunuhan itu melibatkan enam prajurit TNI dan empat warga sipil. Sejumlah enam prajurit Brigade Infanteri Raider/20 Ima Jaya Keramo yang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi itu adalah Mayor Hf, Kapten Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R. Sementara empat warga sipil yang dijadikan tersangka dalam kasus itu adalah APL alias Jeck, DU, R, dan RMH. Hingga saat ini, RMH masih menjadi buronan.

Perkara Buka Lapak di Halaman Museum, 8 Aktivis Diperiksa

Sejumlah delapan aktivis GempaR Papua yang ditangkap polisi gara-gara membuka lapak baca di halaman Museum Universitas Cenderawasih pada Kamis (1/9/2022) akhirnya dibebaskan. Mereka di izinkan meninggalkan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura setelah menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 22.30 WP.

Para aktivis yang ditangkap gara-gara membuka lapak baca di halaman Museum Universitas Cenderawasih itu adalah Vara Iyaba, Agust Helembo, Maikel Funangi, Melki Elopere, Katrin Mabel, Erwin Lokobal, Boy Iyaba, dan Ida Helakombo. Pada Kamis siang, mereka ditangkap karena membuka lapak buku tanpa pemberitahuan kepada pengelola Museum Universitas Cenderawasih.

Kabar itu disampaikan Henius Asso, pendamping dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua. “Mereka sudah bebas. Mereka diperiksa itu terkait lapak baca buku yang mereka buka tadi dan bagaimana izin dari lembaga dan seputaran itu,” kata Asso melalui layanan pesan WhatsApp pada Kamis malam.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua atau LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan penangkapan yang terus dilakukan polisi di Papua menunjukan bahwa aparat kepolisian terus menerus membungkam ruang demokrasi di Papua. Ia menyatakan seharusnya polisi tidak membubarkan atau bahkan menangkap orang yang melakukan aktivitas ilmiah dalam bentuk apapun, termasuk membuka lapak buku.

Gobay menegaskan para aktivis GempaR Papua membuka lapak buku untuk mendorong minat mahasiswa untuk membaca. Menurutnya, aktivitas lapak buku itu bagian dari aktivitas akademis, dan aktivitas seperti itu dijamin Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat).

Gobay menyatakan polisi tidak memiliki dasar hukum untuk membubarkan lapak buku dan menangkap para aktivitasnya. “Saya menyebutnya demikian karena sesuai UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat aktivitas yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, serta aktivitas keagamaan, tidak wajib menyampaikan pemberitahuan,” ujar Gobay.

Sejumlah Aktivis Kunume Numbay Ditangkap Polisi Usai Memprotes Perjanjian New York 1962

Sejumlah lima orang aktivis Kunume Numbay yang menggelar mimbar bebas di Kota Jayapura untuk memprotes penandatanganan Perjanjian New York 1962 ditangkap polisi, Senin (15/8/2022). Hingga berita ini diturunkan, kelima orang itu masih diperiksa polisi di Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan kelima orang yang ditangkap polisi itu sempat menggelar mimbar bebas di Jalan Lembah Bahari, Dok V Atas, Kota Jayapura. Kelima orang itu merupakan Wakil Ketua Kunume Numbay Jimmy Boroway, Sekretaris Kunume Numbay Regina Wenda, Brus Sangkek, Roy Haluk dan Mina Tabuni.

Kunume Numbay berencana menggelar mimbar bebas di lokasi sekitar pukul 10.00 WP, untuk memprotes penandatanganan Perjanjian New York 1962. Perjanjian New York adalah perjanjian pemindahan kekuasaan atas Tanah Papua dari Belanda kepada Indonesia. Perjanjian yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 itu dibuat tanpa melibatkan Orang Asli Papua.

Gobay menyatakan ketika 14 aktivis Kunume Numbay tiba di lokasi mimbar bebas pada pukul 10.00 WP, lokasi itu telah dijaga polisi. Sekitar pukul 10.25 WP, polisi membubarkan mimbar bebas itu, dan menangkap lima aktivis Kunume Numbay.

“Massa aksi berkumpul dan memutar lagu-lagu Mambesak. Saat mereka hendak membuka pamflet untuk dipajang, [pamflet itu] langsung dirampas oleh polisi. Selanjutnya polisi menangkap lima orang, dan membawa mereka ke Markas Polresta Jayapura,” kata Gobay kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp, Senin.

Hingga berita ini diturunkan, kelima orang itu masih diperiksa polisi. “[Kami] berharap Kapolresta Jayapura dan jajarannya dapat mengeluarkan 5 orang [yang menyelenggarakan] mimbar bebas itu,” ujarnya.

Sidang Perkara Didakwa Kepada Tujuh Pengibar Bintang Kejora

Dalam sidang perkara dugaan makar yang didakwakan kepada tujuh pengibar Bintang Kejora pada Kamis (7/7/2022), Jaksa Penuntut Umum menghadirkan salah satu polisi yang menangkap ketujuh pengibar Bintang pada 1 Desember 2021. Dalam persidangan itu, Endriko Ary Setiawan menyatakan ia dan polisi menangkap ketujuh saat mereka berpawai di depan Markas Kepolisian Daerah Papua pada 1 Desember 2021.

Ketujuh pengibar Bintang Kejora yang didakwa melakukan makar karena mengibarkan Bintang Kejora di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, dan berpawai membawa bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2021 itu adalah Melvin Yobe (29), Melvin Fernando Waine (25), Devion Tekege (23) , Yosep Ernesto Matuan (19), Maksimus Simon Petrus You (18 ), Lukas Kitok Uropmabin (21) dan Ambrosius Fransiskus Elopere (21). Persidangan perkara itu dipimpin majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diketuai RF Tampubolon SH bersama hakim anggota Iriyanto T SH dan Thobias B SH.

Pada Kamis, sidang lanjutan perkara dugaan makar berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Abepura di Kota Jayapura . Selaku saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Endriko Ary Setiawan mengatakan ia tidak mengetahui aturan apa yang melarang pengibaran Bintang Kejora. Endriko menjelaskan ia menangkap Melvin Yobe dan kawan-kawan karena menerima perintah dari atasannya.

“[Saya] tahu Bintang Kejora dilarang dari informasi yang beredar. [Akan tetapi saya] tidak tahu kalau ada aturan [yang melarangnya],” kata Endriko menjawab pertanyaan penasehat hukum Melvin Yobe dan kawan-kawan. Endriko menyatakan Melvin Yobe dan kawan-kawan ditangkap pada 1 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WP, saat mereka berpawai di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Saat itu Endriko sedang melaksanakan piket jaga, dan mendengar pekik “Papua”, yang dijawab “merdeka”. “Ada satu orang teriak, ‘Papua’, lalu dijawab ‘merdeka’,” kata Endriko.

Endriko menyatakan Melvin Yobe dan kawan-kawan juga membawa spanduk yang bergambar Bintang Kejora. Endriko menyatakan ia mengenali jika gambar bendera di spanduk itu adalah Bintang Kejora berdasarkan berita yang pernah dia baca.

Ia kemudian melaporkan hal itu kepada atasannya, Bripka Didik Hermawan. “Saya bilang, ‘izin Danton, [saya] ada [lihat] Bintang Kejora’,” kata Endriko menuturkan ulang laporannya.

Endriko menyatakan atasannya kemudian melaporkan pawai Melvin Yobe dan kawan-kawannya kepada Iptu Barnabas F Simbiak, perwira yang saat itu berada di Pos Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT) Polda Papua. Setelah itu, Endriko menerima perintah untuk mengejar dan menangkap Melvin Yobe dan kawan-kawannya.

Endriko dan sekitar empat polisi kemudian menangkap Melvin Yobe dan kawan-kawan yang saat itu membawa bendera Bintang Kejora yang mengarahkankan ke mengomel. Mereka juga membawa spanduk bergambar Bintang Kejora.

Di spanduk itu ada tulisan “Penentuan Diri untuk Papua Barat, Hentikan Militerisme di Papua Barat” dan “Indonesia Segera Membuka Akses Bagi Tim Investigasi Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua Barat”. Akan tetapi, Endriko mengaku tidak tahu arti tulisan itu. “[Di spanduk itu] ada tulisan bahasa inggris, tapi saya tidak tahu apa itu,” ujarnya.

Endriko lantas membawakan ini ke SPKT Polda Papua. Setelah itu, ada staf Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Papua yang datang ke SPKT dan membawa Melvin Yobe beserta kawan-kawannya ke Reskrimum. “[Saya] mengejar, lalu mendaftar [ke SPKT], kemudian [mereka] dibawa dari Reskrim,” katanya.

Endriko menyatakan bendera Bintang Kejora melambangkan aspirasi Melvin Yobe dan kawan-kawannya untuk memisahkan diri dari NKRI. Ia juga mengaku sering mendengar teriakan “Papua merdeka” dalam berbagai demonstrasi di Kota Jayapura. “Iya, [saya] sering mendengar teriakan [Papua merdeka],” katanya.

Penasehat hukum Melvin Yobe dan kawan-kawan kemudian menanyai Endriko, apakah menurut Endriko Papua langsung merdeka setelah Melvin Yobe dan kawan-kawannya mengibarkan Bintang Kejora di GOR Cenderawasih dan berpawai dengan membawa bendera Bintang Kejora. Endriko menjawab Papua tidak lantas merdeka karena aksi ketujuh terdakwa. “Iya, tidak [merdeka],” ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan Bripka Didik Hermawan, atasan yang menerima laporan Endriko pada 1 Desember 2021. Didik menjelaskan bahwa ia merupakan salah satu polisi yang menangkap ketujuh terdakwa. Didik membenarkan bahwa dirinya menerima laporan Endriko bahwa ada delapan orang berpawai dengan membawa bendera Bintang Kejora dan spanduk bergambar Bintang Kejora. “’Danton ada [bendera] Bintang Kejora’,” kata Didik menirukan laporan Endriko saat itu.

Didik mengaku melihat ketujuh terdakwa berpawai dan meneriakkan pekik Papua merdeka di depan Markas Polda Papua. “[Saya] mendengar suara ‘Papua merdeka, Papua merdeka’,” ujarnya.

Didik kemudian melaporkan hal itu kepada Iptu Barnabas F Simbiak, lalu menerima perintah untuk mengejar ketujuh pengibar Bintang Kejora. “Saya bertanya kepada beliau [Simbiak], ‘komandan, bagaimana?’ Terus Pak Simbiak berbicara dengan saya. ‘kejar’. Baru [kemudian] saya kejar,” ujar Didik.

Didik dan sejumlah polisi kemudian mengejar Melvin Yobe dan kawan-kawannya, dan menangkap mereka di depan Rumah Sakit Provita Jayapura. Didik menyatakan sempat terjadi tarik-menarik ketika polisi mencoba merampas bendera Bintang Kejora. Ia kemudian membawa ketujuh terdakwa ke ruang SPKT Polda Papua.

Didik menyatakan saat itu ia hanya melihat satu orang yang membawa bendera Bintang Kejora. Didik bersaksi itu juga melibat spanduk kecil dan  spanduk besar dengan tulisan dalam bahasa Inggris.

Didik menyataka dirinya mengetahui Bintang Kejora dari warna serta simbol di bendera itu. Ia menyatakan bahwa Bintang Kejora merupakan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan baru mengetahui jika bendera itu dilarang. “Itu dari OPM. [Bendera] itu dilarang, [tapi awalnya saya] tidak tahu itu dilarang, [karena] saya baru di Papua,” ujarnya.

Saat ditanyai aturan apa yang secara tegas melarang Bintang Kejora, Didik menyatakan dirinya hanya menjalankan perintah atasannya, dan ia baru bertugas di Papua. “Pada saat itu, saya bingung. Saya diperintahkan kejar, saya kejar. [Saya] baru di Papua,” katanya.

Dalam sidang itu, majelis hakim memberi kesempatan bagi Melvin Yobe dan kawan-kawannya untuk menanyai kedua saksi. Melvin Yobe sempat menanyakan apakah penangkapan mereka sudah sesuai prosedur, dan kedua polisi menyatakan penangkapan itu sudah sesuai prosedur. Melvin Yobe juga membantah keterangan bahwa ia ditangkap bersama enam temannya.

Melvin Yobe menyatakan ia ditangkap bersama tujuh orang temannya. Orang kedelapan yang disebut Melvin Yobe itu adalah Zode Hilapok. Awalnya, Zode Hilapok juga akan diadili bersama-sama Melvin Yobe dan keenam temannya. Akan tetapi, Zode Hilapok tengah sakit, sehingga ia akan menjalani persidangan dalam berkas perkara terpisah dari Melvin Yobe dan keenam temannya.

Polres Jayapura Siap Amankan Proses Pelaksanaan KMAN

Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Macklarimboen mengatakan pihaknya siap mengamankan semua proses pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, secara teknis sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi detail dari panitia pelaksana, terkait tempat dan waktu pelaksanaan semua kegiatan. Kendati demikian, situasi Kamtibmas tetap menjadi prioritas yang harus dilaksanakan, agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tamu-tamu yang datang dari luar Papua.

“Ini giat atau hajatan besar bagi masyarakat adat se-nusantara, sehingga keamanan dan Kamtibmas di daerah wajib untuk dipastikan dalam kondisi baik dan terkendali,” ujar kapolres di Sentani, Jumat (1/7/2022).

Dikatakannya, dalam menyongsong HUT Bhayangkara ke-76 pada tahun ini, ada sejumlah kegiatan pula yang akan dilaksanakan seperti lomba dayung tradisional, lomba foto spot wisata di Kabupaten Jayapura, serta Pameran UMKM.

“Ketika tamu-tamu dari luar datang, kita sudah punya bahan yang bisa disampaikan kepada mereka. Paling tidak kita siap dengan apa yang ada pada kita, dan ada cerita luar biasa yang bisa dibawa pulang dari Kabupaten Jayapura,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Jayapura, Benhur Wally menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendata rumah warga yang akan ditempati. Rumah warga ini tersebar di empat distrik di pesisir Danau Sentani. Setiap kampung ada sekitar dua puluh unit rumah warga yang akan ditempati oleh tamu-tamu dari luar yang datang mengikuti KMAN.

“Pemerintah daerah melalui instansi teknis diharapkan untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang masing-masing. [harus disiapkan] Sanitasi air bersih, perumahan, tambatan perahu dan infrastruktur lainnya,” ujar Wally.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Alpius Toam mengatakan pihaknya sedang membangun sarana air bersih di sejumlah kampung di wilayah Distrik Sentani. Termasuk renovasi bangunan serbaguna, pendopo, dan rumah adat.

“Nanti untuk renovasi rumah warga dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini perumahan. Sementara untuk infrastruktur tambatan perahu, kita menunggu informasi Dinas Perhubungan yang secara teknis mengetahui tempat-tempat atau kampung yang akan dibangun fasilitas tambatan perahu,” ujarnya.

Polisi Tangkap ASN Yang Memiliki 615 Butir Amunisi dan Senjata Api Rakitan

Polisi menangkap AM, seorang ASN yang bertugas di Kabupaten Nduga, Rabu malam, di Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, karena memiliki 615 butir amunisi berbagai kaliber dan satu senjata api rakitan yang diduga akan dipasok ke KKB pimpinan Egianus Kogoya. KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah Indonesia kepada Kelompok Pejuang TPNPB-OPM

“Memang benar ada penangkapan terhadap seorang ASN dari Kabupaten Nduga yang diduga sebagai pemasok amunisi ke KKB Nduga,” kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Kamis dilansir Antara.

Dia menjelaskan penangkapan yang dilakukan anggota Polres Yalimo berawal ketika mencurigai seorang masyarakat yang sedang mengendarai sepeda motor.

Saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata membawa 615 butir amunisi dengan berbagai kaliber serta sepucuk pistol FN rakitan. AM saat ini sudah dibawa ke Wamena untuk diperiksa lebih lanjut karena yang bersangkutan masuk dalam jaringan kelompok KKB Nduga.

Penyidikan akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan kelompok tersebut guna mengungkap asal amunisi tersebut.

Apalagi ada indikasi KKB kekurangan amunisi sehingga para penghubung kini mencari amunisi dan senjata api. Polisi belum mengetahui asal ratusan amunisi itu namun diduga berasal dari luar Kabupaten Yalimo yang dibeli seharga Rp200 ribu per butir, jelas Kombes Faizal.

4 Aktivis KNPB Akhirnya Dibebaskan Oleh Pihak Kepolisian

Empat orang aktivis Komite Nasional Papua Barat atau KNPB yang ditangkap dalam pembubaran aksi mimbar bebas memperingati kematian Mako Tabuni di Kota Jayapura pada Selasa (14/6/2022) siang telah dibebaskan pada pukul 21.00. Mereka dilepas oleh polisi setelah menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura selama beberapa jam.

Sejumlah empat peserta aksi peringatan kematian Mako Tabuni yang ditangkap polisi dalam pembubaran aksi pada Selasa siang itu adalah Wene Kilungga (23), Vara Iyaba (21), Edi Tabuni (19) dan Ferry Molama (22). Mereka ditangkap di Perumahan 3 Waena, Kota Jayapura, sekitar pukul 14.30 WP

Wene Kilungga menyatakan polisi secara tiba-tiba membubarkan aksi mimbar bebas yang digelar untuk memperingati 10 tahun kematian Mako Tabuni. Pembubaran itu dilakukan tanpa didahului negosiasi.”Mereka [polisi] langsung lakukan pembubaran, kemudian lakukan pemukulan, tembakan pakai peluru karet dan tembakan gas air mata,” kata Kilungga kepada Jubi.

Kilungga mengatakan ia tidak melawan polisi, akan tetapi dirinya tetap ditangkap dan dibawa ke Markas Polresta Jayapura. Ia dan tiga temannya kemudian diperiksa terkait keikutsertaan mereka dalam aksi peringatan kematian Mako Tabuni.

“[Polisi bertanya], ‘siapa yang mengajak kalian, kenapa kalian melakukan hal seperti itu?’ Itu pertanyaan dari polisi,” ujarnya.

Sekretaris Umum KNPB Wilayah Numbay, Benny Murib menyampaikan aksi peringatan kematian Mako Tabuni adalah aksi damai. Akan tetapi, aksi itu dibubarkan polisi sekitar 14.30 WP.

Menurutnya, pasukan polisi yang datang itu cukup banyak, hingga tiga truk. Polisi juga menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan peserta aksi. “Akhirnya ada beberapa teman kami yang terkena peluru karet, ada juga dapat pukul dan tendang,” kata Murib kepada Jubi.

Murib menyatakan cara represif polisi hanya akan menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Ia berharap Kepala Kepolisian Daerah Papua menindak tegas polisi yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi. “Harus [ada] proses hukum [terhadap] oknum polisi [yang] melakukan penembakan,” ujarnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan aksi pembubaran mimbar bebas aksi peringatan kematian Mako Tabuni menunjukkan polisi tidak profesional dalam menangani demonstrasi damai dan mimbar bebas. “Pembubaran tadi menunjukkan betapa brutalnya polisi. Tidak ada ruang dialog yang diciptakan, [mereka] langsung membubarkan massa aksi mimbar bebas,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, AKBP Victor Mackbon melalui keterangan pers tertulis yang diterima Jubi menyatakan polisi tidak akan menolerir segala bentuk kegiatan KNPB. Mackbon menyatakan polisi membubarkan aksi peringatan kematian Mako Tabuni di Kota Jayapura pada Selasa, karena kegiatan itu digelar tanpa surat pemberitahuan kepada polisi.

“Mimbar bebas yang dilakukan tersebut merupakan aksi mengenang salah satu simpatisan mereka yang sudah meninggal. Kelompok KNPB itu terus berupaya untuk memprovokasi dan menghasut masyarakat agar mendukung agenda KNPB, yaitu mogok sipil nasional,” ujar Mackbon.

Ia menyatakan pembubaran aksi peringatan kematian Mako Tabuni itu telah sesuai aturan. “Sebelumnya telah diambil langkah-langkah pemberian, imbauan untuk segera membubarkan diri. Karena imbauan kami tidak dihiraukan, maka diambil tindakan tegas dan terukur untuk melakukan pembubaran massa aksi mimbar bebas yang mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.

Konvoi Puluhan Siswa SMK N 1 Sentani Berujung di Kantor Polisi

Puluhan siswa SMK N 1 Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawa ke Polres Jayapura akibat aksi konvoi yang dilakukan siswa-siswa tersebut, sebelum mendengar hasil kelulusan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Macklarimboen membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi Jubi melalui telepon selulernya, di Sentani, Kamis (9/6/2022) petang.

Kapolres menjelaskan bahwa 50 siswa yang diamankan ini, karena aksi konvoi di jalan raya dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Kota Sentani. Dikatakan, pihak sekolah sebelumnya sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait kelulusan, yang akan diumumkan pada pukul 18.00 WP. Dalam pengumuman hasil kelulusan tersebut, siswa dilarang melakukan aksi konvoi dan corat-coret seragam.

“Puluhan siswa ini diamankan karena melakukan aksi konvoi keliling Kota Sentani, yang mengganggu ketertiban arus lalu lintas di jalan raya,” katanya.

Disinggung soal adanya gambar mirip Bintang Kejora di seragam sejumlah siswa, kapolres menegaskan bahwa gambar tersebut diketahui setelah puluhan siswa diamankan di Mapolres Jayapura. Setelah diamankan, kata kapolres, para siswa didata dan diperiksa surat-surat kendaraan yang dipakai konvoi. Orang tua siswa juga diminta hadir di Polres, untuk diinformasikan terkait kenapa anak mereka diamankan di Polres Jayapura.

“Yang diamankan, sebagian besar sudah dipulangkan bersama orang tua mereka, yang tersisa, setelah pengumpulan data juga akan dipulangkan. Tidak ada unsur lain dari aksi konvoi ini, para siswa ini juga diberi pembinaan karena masa depan mereka lebih penting di waktu-waktu yang akan datang,” jelas kapolres.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Mokay menyayangkan aksi konvoi dan pencoretan seragam oleh siswa SMK N 1 Sentani, yang berdampak pada terganggunya ketertiban lalu lintas di jalan raya. Mokay juga mengimbau agar aksi-aksi serupa tidak dilakukan oleh siswa sekolah lainnya, yang nantinya akan mendengar hasil kelulusan. Setiap sekolah bisa memanfaatkan pakaian tradisional, saat mendengar hasil kelulusan.

“Pakaian seragam bisa dikumpulkan untuk siswa-siswa yang saat ini masih tinggal di penampungan, bahkan bisa buat adik-adik yang nantinya dari SMP ke SMA,” ujarnya.

21 siswa masih diperiksa di Polres Jayapura

Hingga pukul 20.00 WP, 21 siswa SMK Negeri 1 Sentani masih menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Jayapura. Mereka diperiksa polisi gara-gara merayakan kelulusan dengan mencoretkan motif Bintang Kejora di seragam mereka, lalu berpawai bersama teman-teman mereka.

Para lulusan SMK Negeri 1 Sentani yang masih menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor (Polres) Jayapura itu adalah Epison Deal (20), Margareth Asaribab (18), Ana Nawa (19), Friska Tabuni (20), Yomince Suhuniap (18), Fransina Wanimbo (19), Eko Pasek (21), LB (17), Rikson Enumbi (18), WA (17), LAP (15), Kristina Jikwa (18), Yonting Keduman (22), Yani Wanimbo (21), Novela Singpanki (19), Ance Yoku (19), Jems Kogoya (19), Rikanus Koranue (18), De (17), Pamison Wanimbo (19), Oktamina Yoal (18).

Salah satu siswa, Ana Nawa mengatakan para siswa mencoretkan motif Bintang Kejora di seragam mereka sebagai ekspresi kegembiraan atas kelulusan mereka. “Ini harinya kami” kata Nawa kepada Jubi di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura.

Nawa menuturkan polisi menggiring setidaknya 78 siswa SMK Negeri 1 Sentani yang ditangkap saat berpawai menuju Polres Jayapura. Di Polres Jayapura, polisi memisahkan siswa yang mencoret baju mereka dengan motif Bintang Kejora, dan siswa lain yang mencoreti baju seragam mereka dengan motif yang lain.

Para siswa yang tidak mencoretkan motif Bintang Kejora di seragam mereka telah diizinkan pulang. Namun polisi mengambil sidik jari para siswa yang mencoretkan motif Bintang Kejora di seragam mereka, lalu memeriksa mereka satu demi satu. “Dong tanya seputar tujuan gambar Bintang Kejora di seragam,” ujarnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan pihaknya masih mendampingi para siswa itu. “Tadi Kasat Intelkam [Polres Jayapura] menyampaikan, kalau ada orangtua siswa yang mau datang jemput, silahkan jemput,” kata Gobay.

Polisi Berjaga di Abepura Untuk Siap Menghadapi Massa Aksi PRP

Untuk mengamankan massa aksi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) yang berencana menggelar unjuk rasa dengan agenda mencabut otsus, menolak DOB dan gelar referendum di Tanah Papua, aparat keamanan sudah mendatangi sejumlah titik kumpul masa aksi PRP sejak sekiatar pukul 07.00 WP. Polisi sudah berjaga-jaga di Abepura, Depan Asrama Mimika, Ekspo Waena, Perumnas III dan Kampus Uncen Abe.

Di Ekspo hingga pukul 07.35 WP belum ada massa aksi yang turun ke titik kumpul untuk melakukan aksi di Ekspo. Sementara di Perumnas III massa aksi sudah melakukan orasi pada pukul 07.00 WP. Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda mengatakan, pihaknya akan tetap turun jalan menyampaikan aspirasi penolakan mencabut Otsus, menolak DOB dan gelar referendum di Tanah Papua.

“Kami akan turun jalan, aparat kemanan tidak boleh represif terhadap masa aksi. Sebab mereka mau menyampaikan aspirasi kepada DPRP. Jadi hendaknya polisi bertugas mengawal aksi tersebut,” katanya.

 Sehari sebelumnya, Kapolres Kota Jayapura, Victor Mackbon mengatakan ribuan personel Polri dan TNI disiagakan, untuk mencegah terjadinya hal tak diinginkan. Kata dia, polisi tidak ingin peristiwa akhir Agustus 2019, kembali terjadi di Kota Jayapura. Ketika itu ujuk rasa anti rasisme di ibu kota Provinsi Papua tersebut berakhir rusuh.

Polisi, menurutnya tidak melarang unjuk rasa, selama memenuhi aturan, dan berlangsung damai. Pengunjuk rasa juga tidak diizinkan melakukan long march ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kami sudah membangun komunikasi dengan penanggung jawab, kalau bisa memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Tahun 98 kami persilakan. Tapi kalau tidak, mohon maaf, tentunya kita akan melakukan upaya-upaya. Tetap akan kami fasilitasi. Kami sudah bilang, kalau butuh kendaraan, kami akan fasilitasi. Tujuan ke DPR apa, naik mobil itu. Sampaikan aspirasi. Kami tidak melarang, tetapi caranya yang diubah. Tidak dengan cara long march,” kata Victor Mackbon, Kamis (2/6/2022).