Menkopolhukam: Pemerintah Tidak akan Bernegosiasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) soal permintaan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“NKRI berdasar konstitusi, berdasar hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual. (Papua) Adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami (Pemerintah) akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI,” kata Mahfud usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir Antara Rabu.

Mahfud menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi ​​​​video yang beredar di masyarakat, di mana salah satu anggota KKB dalam video itu meminta Indonesia mengakui Papua merdeka.

KKB merupakan istilah Pemerintah Indonesia yang disematkan kepada Kelompok TPNPB-OPM di Papua

Anggota KKB dalam video tersebut mengatakan penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Merthens dilakukan karena Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua.

Mahfud lalu menegaskan bahwa sejauh ini Pemerintah telah menempuh pendekatan persuasif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Pemerintah, tegasnya, juga terus berupaya mengutamakan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengonfirmasi bahwa Philip Mark Mehrtens saat ini bersama KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Namun, Mathius belum bisa memastikan lokasi tepatnya.

Dia menyatakan pihaknya masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang diturunkan Bupati Nduga Narnia Gwijangge ke Paro.

Deputi V KSP: Tidak Ada Penetapan Darurat Sipil

 

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua.

“Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua,” kata Jaleswari di Jakarta.

Dia menjelaskan penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut, memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jaleswari pun mengatakan penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan atas perintah presiden.

“Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah kepada TPNPB OPM

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Lodewijk menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua adalah polisi. DPR pun mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air yang masih dalam penguasaan KKB.

Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2) pukul 6.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika.

Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 WIB.

Maskapai itu kemudian merespons dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat yang belakangan ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Lima penumpang pesawat itu telah dievakuasi dari Paro ke Timika.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut prioritas pihaknya saat ini mencari keberadaan Pilot Susi Air Kapten Philip Max Marthin.

Menurut Yudo, sang pilot tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, tetapi melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diawakinya diduga dibakar kelompok tersebut.

15 Pekerja Bangunan Puskesmas Disandera Kelompok Egianus Kogoya

 

Sebanyak 15 pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Nduga, diduga disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Memang ada laporan 15 pekerja yang sedang membangun puskesmas Paro di sandera KKB. KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah Indonesia kepada kelompok TPNPB-OPM

“Laporan tersebut masih didalami untuk memastikan kebenarannya,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny.

Diakui, kasus tersebut terungkap dari laporan Bupati Kenyam ke Kapolres Nduga, Sabtu (4/2) namun pihaknya kesulitan untuk memastikan karena tidak ada aparat keamanan di wilayah itu.

Kasusnya masih didalami karena dari laporan ke 15 pekerja itu diduga oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sebagai agen intelijen dan itu yang selalu diungkap walaupun kenyataannya mereka memang karyawan atau tukang bangunan dan saat ini dilaporkan dibawa ke Mapnduma .

“Hal serupa juga pernah dinyatakan Egianus saat menyerang karyawan PT Istaka Karya tahun 2018 lalu yang menewaskan 28 orang, ” jelas Benny.

Kabid Humas Polda Papua ketika ditanya nasib pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru mengaku belum ada perkembangan.

“Kami belum dapat memastikan bagaimana kondisi pilot Susi Air Philip Merthens beserta lima penumpangnya, ” aku Kabid Humas Polda Papua Kombes Benny.

Pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PK-BVY yang membawa lima penumpang terbang dari Timika, dan pengecekan yang dilakukan dari udara terlihat pesawat terbakar di ujung lapangan terbang Paro

Pesawat jenis Pilatus Porter terbang dari Timika, Selasa (7/2) pukul 05.33 WIT dan dijadwalkan tiba ke Bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.40 WIT.

Lima penumpang pesawat milik Susi Air yaitu Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge,Meita Gwijangge dan Wetina W.

Pesawat Susi Air Dibakar, Pilot dan 5 Penumpang Belum Diketahui Nasib

 

Komandan Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani mengakui nasib pilot berkebangsaan Selandia Baru bersama penumpang Susi Air belum diketahui setibanya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

SMemang benar hingga kini belum diketahui nasib pilot Susi Air yakni Capten Philips M yang berkebangsaan Selandia Baru, termasuk lima penumpang lainnya.

“Hingga kini kami masih belum mengetahui nasib pilot dan penumpangnya,” kata Kombes Faizal di Jayapura.

Faizal menjelaskan insiden dibakarnya pesawat milik Susi Air dengan nomor penerbangan PK-BVY yang terbang dari Timika menuju Paro (Nduga).

Dari laporan yang diterima seharusnya pesawat tersebut kembali ke Timika pukul 07.40 WIT, namun kemudian dilaporkan pesawat tersebut dibakar.

“Dari pengecekan yang dilakukan dari udara terlihat pesawat terbakar di ujung lapangan terbang Paro dan diduga dilakukan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata),” kata Kombes Faizal.

KKB merupakan istilah yang diberikan pemerintah kepada Kelompok TPNPB OPM
Pesawat naas tersebut, lanjut dia, membawa lima penumpang termasuk seorang bayi.

“Berbagai upaya saat ini dilakukan untuk menemukan pilot dan penumpang dalam keadaan selamat,” ujarr Kombes Faizal yang juga menjabat Dirkrimum Polda Papua, yang mengaku saat ini berada di Jakarta.

Warga Sipil Meninggal Setelah Ditembak dan Dianiaya KKB

Warga sipil dilaporkan meninggal akibat ditembak dan dianiaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua. KKB merupakan istilah yang disematkan Aparat TNI dan Polri terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka.

“Memang benar ada insiden penyerangan terhadap warga sipil hingga mengakibatkan 10 orang alami luka tembak, sembilan orang di antaranya meninggal,” kata Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Polisi Faizal Rahmadani di Jayapura, dilansir Antara Sabtu (16/7).

Ia mengakui belum mendapat laporan lengkap terkait dengan kronologi kejadian karena anggotanya lebih mengutamakan mengevakuasi korban.

“Saat ini anggota sedang melakukan penyelidikan guna memastikan apakah ada korban lagi dalam insiden tersebut atau tidak,” katanya.

Nama-nama korban yang meninggal, yaitu Pdt. Elias Serbaye (54th), Yulius Watu, (23th ), Habertus Goti (41th), Daenk Maramli (41 ), Taufan Amir (42 th), Johan (26 th), Alex (45th), Yuda Hurusinga, Has Jon, (41), dan Sirajudi (27).

Adapun yang dilaporkan dalam kondisi kritis adalah Sudirman. Semua korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Ketika ditanya pelaku penyerangan, Dirkrimum Polda Papua mengaku pelakunya adalah kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Saat ini tim Satgas Damai Cartenz sudah berada di tempat kejadian perkara bersama anggota Polres Nduga dan anggota TNI,” kata Rahmadani.

Kasus Terbunuhnya 10 Warga Sipil Diserang KKB, JDP Ikut Turut Bela Sungkawa

Jaringan Damai Papua atau JDP turut berbela sungkawa atas terbunuhnya 10 warga sipil dan terluka dua warga sipil dalam serangan kelompok bersenjata di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Sabtu (16/7/2022). Jaringan Damai Papua menyesalkan setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil oleh siapapun, termasuk kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB.

Juru Bicara Jaringan Damai Papua, Yan Cristian Warinussy melalui pesan Whatsapp yang diterima Jubi pada Minggu (17/7/2022) malam menyatakan JDP berharap Kapolri dan Panglima TNI menangani kasus serangan kelompok bersenjata di Nduga itu secara terukur dan seksama. JDP meyakini pilihan cara penanganan kasus itu akan berdampak penting bagi masyarakat sipil asli Papua di Nogolaid, maupun seluruh masyarakat sipil di Nduga.

Warinussy menyampaikan Jaringan Damai Papua senantiasa menyerukan diberlakukannya pendekatan damai untuk segera menyudahi berbagai konflik bersenjata di Tanah Papua. JDP meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan dimulainya dialog damai dengan semua pihak yang bertikai di Tanah Papua.

Warinussy menegaskan Jaringan Damai Papua meyakini bahwa model pendekatan negara dengan terus melakukan pemekaran wilayah dan membentuk Daerah Otonom Baru tidak akan mengakhiri konflik sosial politik di Tanah Papua. JDP juga menyeru dihentikannya kegiatan jual beli senjata api di seluruh Tanah Papua.

“[Dalam] pandangan kami, konflik di Tanah Papua hanya bisa diselesaikan melalui dialog damai, dan bukan melalui pendekatan pemekaran wilayah maupun transaksi jual beli senjata. [Konflik Papua juga tidak bisa diselesaikan] melalui pendekatan kekerasan bersenjata dan atau angkat senjata,” kata Warinussy.

Polisi Tangkap ASN Yang Memiliki 615 Butir Amunisi dan Senjata Api Rakitan

Polisi menangkap AM, seorang ASN yang bertugas di Kabupaten Nduga, Rabu malam, di Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, karena memiliki 615 butir amunisi berbagai kaliber dan satu senjata api rakitan yang diduga akan dipasok ke KKB pimpinan Egianus Kogoya. KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah Indonesia kepada Kelompok Pejuang TPNPB-OPM

“Memang benar ada penangkapan terhadap seorang ASN dari Kabupaten Nduga yang diduga sebagai pemasok amunisi ke KKB Nduga,” kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Kamis dilansir Antara.

Dia menjelaskan penangkapan yang dilakukan anggota Polres Yalimo berawal ketika mencurigai seorang masyarakat yang sedang mengendarai sepeda motor.

Saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata membawa 615 butir amunisi dengan berbagai kaliber serta sepucuk pistol FN rakitan. AM saat ini sudah dibawa ke Wamena untuk diperiksa lebih lanjut karena yang bersangkutan masuk dalam jaringan kelompok KKB Nduga.

Penyidikan akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan kelompok tersebut guna mengungkap asal amunisi tersebut.

Apalagi ada indikasi KKB kekurangan amunisi sehingga para penghubung kini mencari amunisi dan senjata api. Polisi belum mengetahui asal ratusan amunisi itu namun diduga berasal dari luar Kabupaten Yalimo yang dibeli seharga Rp200 ribu per butir, jelas Kombes Faizal.