Erick Thohir pimpin PSSI, Stevie Bonsapia: Sosok Berpengalamanan di Dunia Sepak Bola

Eks pemain tim nasional Indonesia dan Persipura Jayapura, Stevie Bonsapia, melayangkan pujian atas terpilihnya Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai pemimpin baru federasi sepak bola Indonesia (PSSI) lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 16 Februari lalu.

Stevie Bonsapia menyebut Erick Thohir merupakan sosok berpengalaman di dunia sepak bola dan ia berharap di bawah kepemimpinannya PSSI bisa ada perubahan.

“Pak Erick Thohir adalah sosok Ketum Umum PSSI yang sangat bagus mengingat Beliau sempat memiliki saham di klub Inter Milan. Beliau sudah punya banyak pengalaman, semoga bisa memberikan perubahan,” kata Stevie kepada wartawan olahraga di Jayapura, baru-baru ini.

Stevie meyakini Erick Thohir punya visi misi untuk membenahi persepakbolaan Indonesia dan kompetisinya.

“Saya melihat Beliau pasti sudah sangat memahami sepak bola. Apalagi sepak bola Indonesia yang butuh perubahan dengan memiliki visi dan misi serta indikator yang jelas dalam memajukan sepak bola Indonesia,” ujarnya.

Pemain yang juga pernah memperkuat Persiram Raja Ampat dan Semen Padang itu berharap kepemimpinan Erick Thohir dapat memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Ia juga berharap Erick Thohir bisa menepati janjinya untuk melanjutkan kompetisi Liga 2 dan Liga 3.

“Beliau bisa membuat liga yang lebih profesional dengan untuk kemajuan sepakbola Indonesia. Mafia sepak bola harus dibereskan,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum baru federasi sepak bola Indonesia (PSSI), Erick Thohir, sudah menyiapkan tindakan tegas untuk memberantas mafia bola yang kerap mengotori persepakbolaan Indonesia. Hal itu menjadi fokus utamanya di awal kepimpinannya menahkodai PSSI.

Dalam siaran persnya di laman resmi PSSI.org, Erick menegaskan akan membabat habis mafia bola dari persepakbolaan Indonesia. Kata dia, praktik mafia sepak bola harus diganjar sanksi tegas secara hukum. Oleh karena itu, Erick menggandeng Polri dengan instrumen yang dimilikinya untuk mengungkap sekaligus menyeret oknum mafia ke jeruji besi.

“Kita vonis kartu merah untuk para mafia bola. Sepak bola kita sulit berkembang selama mafia pengatur skor belum kita tendang,” ujar Erick dikutip dari rilis resmi PSSI.

Pertemuannya bersama Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum.

Erick menegaskan dari otak hingga pembantu aktor mafia sepakbola akan diproses tegas. Selain pidana, ancaman larangan berkecimpung di sepakbola seumur hidup akan dijatuhkan PSSI.

“Akarnya yang perlu kita cabut. Kita tidak boleh takut. Hukumannya bertingkat tapi kalau perlu seumur hidup dan di-blacklist dari sepakbola, biar jera. Posisi saya tegas, tumpas mafia pengatur skor sampai tuntas,” tegas Erick.

James Marape ‘Hormati Masalah Kedaulatan’ Tentang Situasi di Papua Barat

 

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) apa pun di Papua Barat tidak boleh dibayangi oleh fakta. Karena negara tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.

Hal ini merupakan sentimen yang diungkapkan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, dan mitranya dari Papua Nugini, James Marape, dalam jumpa pers di Suva, Selasa (21/2/2023), yang dikutip jubi.id dari https://www.fijitimes.com/respect-sovereignty-issue-marape-on-situation-in-west-papua.

“Papua Barat telah menjadi isu yang muncul kembali berkali-kali di sela-sela pertemuan dan keterlibatan PIF (Pacific Island Forum),” kata Marape.

“Dari konteks PNG, kami bersimpati dengan orang Melanesia di sisi lain – tetapi ada lebih banyak orang Melanesia di sisi lain daripada hanya Papua Barat. Dari indikasi saya, saya telah menerima kemungkinan lebih dari 10 juta orang Melanesia yang juga tinggal di kedaulatan Indonesia. Saat ini Papua Barat, bagi kami tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” tambahnya.

Mr Marape mengatakan setiap masalah hak asasi manusia di Papua Barat akan ditangani dari konteks hak asasi manusia tetapi dalam hal kedaulatan, Papua Barat “tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Kami tidak ingin mengganggu keseimbangan. Di dalam PNG saat ini kami memiliki masalah kedaulatan. Kami tidak berhak membicarakan masalah kedaulatan negara lain karena kami mengontrol masalah kedaulatan kami,” katanya.

“Kami memiliki komunitas Mikronesia di Fiji. Kami memiliki komunitas Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji,” kata PM Fiji.

“Tapi saya yakin mereka memiliki kontak orang-ke-orang langsung dengan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka di sini dan juga mempromosikan atau terus mempromosikan budaya mereka karena warisan mereka dan hal yang sama dengan orang Melanesia di Indonesia. Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena itu juga dapat berdampak pada kita jika kita mencoba menangani mereka sebagai negara yang terpisah di dalam negara yang berdaulat, jadi kita harus menghormatinya,” tambah Rabuka.

Sementara itu, delegasi West Papua, yang dipimpin oleh Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, sedang berada di negara Republik Fiji. Mereka hendak bertemu dengan PM Fiji yang baru guna mencari inklusi ke dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Kuota Biosolar Tahun 2023 Menurun

Kuota bahan bakar minyak – BBM bersubsidi jenis Biosolar untuk empat yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang mengalami penurunan di tahun ini.

Sales Branch Manager Pertamina Rayon III Papua, Anwar Hidayat menyatakan bahwa berdasarkan surat keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi – BPH Migas 2023, kuota Biosolar untuk empat kabupaten tersebut sejumlah 30.000 kiloliter.

Di 2022 lalu, kuota Biosolar untuk Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang sejumlah 34.000 kiloliter.

“Kita mengharapkan adanya dukungan pemerintah daerah untuk bisa mensupport sehingga kuota Biosolar dapat dinaikkan seperti tahun sebelumnya oleh BPH Migas,” kata Anwar.

Anwar menjelaskan penurunan kuota BBM subsidi untuk empat kabupaten tersebut hanya terjadi pada Biosolar. Sedangkan untuk kuota Pertalite justru mengalami peningkatan sejumlah 5.000 kiloliter di 2023. Pada 2022 lalu, kuota Pertalite untuk empat kabupaten sejumlah 44.000 kiloliter.

“Khusus Kabupaten Merauke, kuota Pertalite 2022 sebanyak 24.000 kiloliter. Tahun ini naik menjadi 26.000 kiloliter. Sedangkan kuota Biosolar di 2022 sebanyak 24.000 kiloliter, tahun ini turun menjadi 22.000 kiloliter,” tuturnya.

Kendati terjadi penurunan dan peningkatan kuota dua jenis BBM subsidi, Anwar menjelaskan bahwa biasanya ada penyesuaian kuota BBM subsidi pada triwulan II, III dan IV.

“Biasanya itu (penyesuaian kuota) tergantung dari anggaran subsidi BBM dari pemerintah,” ujar dia.

Deputi V KSP: Tidak Ada Penetapan Darurat Sipil

 

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua.

“Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua,” kata Jaleswari di Jakarta.

Dia menjelaskan penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut, memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jaleswari pun mengatakan penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan atas perintah presiden.

“Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah kepada TPNPB OPM

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Lodewijk menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua adalah polisi. DPR pun mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air yang masih dalam penguasaan KKB.

Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2) pukul 6.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika.

Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 WIB.

Maskapai itu kemudian merespons dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat yang belakangan ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Lima penumpang pesawat itu telah dievakuasi dari Paro ke Timika.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut prioritas pihaknya saat ini mencari keberadaan Pilot Susi Air Kapten Philip Max Marthin.

Menurut Yudo, sang pilot tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, tetapi melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diawakinya diduga dibakar kelompok tersebut.

Soal Situasi di Papua, Presiden dan DPR Diminta Jangan Percaya Pernyataan Petinggi TNI

 

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mengatakan LP3BH mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pemerintahnya termasuk parlemen DPR RI untuk segera mengaudit kembali kebijakan negara, mengenai penganggaran operasi keamanan di Tanah Papua.

“Saya meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan DPR RI agar jangan mudah mempercayai pernyataan para petinggi TNI dan Polri di Tanah Papua maupun di Jakarta. yang mengatakan situasi di Tanah Papua tidak aman karena ulah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dengan julukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). tapi pemerintah harus bisa mengaudit kebijakan negara untuk Papua,” katanya, kepada Jubi melalui pesan singkat, Minggu (12/02/2022).

Warinussy mengatakan, pemerintah, TNI dan Polri mengubah pola pendekatan keamanan (security approach) dengan pendekatan damai, untuk mendialogkan tuntutan dasar OPM sebagai sebuah gerakan perjuangan dalam memperoleh hak menentukan nasib sendiri.

“Pemerintah tidak bisa melihat sebelah mata hanya dengan pandangan skeptis, bahwa gerakan perlawanan OPM selama ini hanya karena faktor kesejahteraan dan kemiskinan secara ekonomi belaka. Tapi mari tinjauan kembali terhadap pendekatan militeristik di Tanah Papua,” katanya.

Menurutnya, dengan segenap usaha penambahan instalasi militer melalui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), semakin terbaca bahwa senantiasa “mengkambinghitamkan” TPN PB dan atau OPM sebagai faktor penyebab adanya gangguan keamanan.

“Dengan demikian tentunya akan membutuhkan kehadiran personel militer dalam jumlah besar, diikuti penambahan instalasi kelembagaan militer kian terbaca secara ilmiah dan kian terbuka, tentu tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.

Tambahnya, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Sehingga pendekatan yang dilakukan untuk Tanah Papua, harus damai dan humanis.

“Negara harus mampu melakukan dialog dengan pembicaraan-pembicaraan dalam negosiasi politik terbuka, sehingga sederetan korban tidak bertambah dan caci maki politik bisa dihentikan di bumi berjuluk Cenderawasih,” katanya.

Di Bandara Timika, Nama Dua Guru Jebolan Belanda Diabadikan

Selamat datang di Bandara Internasional Mozes Kilangin di Timika. Itulah nama yang selalu disebut jika mendarat di areal yang terkenal dengan tambang emas milik perusahaan asal Amerika Serikat PT Freeport Mc Moran. Begitupula dengan nama lainnya Pangkalan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau.

Dua nama ini sangat akrab di wilayah Kabupaten Mimika, bahkan keduanya bukan mantan anggota militer atau pahlawan nasional, tetapi guru sekolah dasar jebolan pendidikan Belanda.

“Kalau paitua guru Mozes Kilangin itu mengikuti pendidikan OVVO (Opleiding Voor Volks Onderwijzer) di Tual,”kata Marten Yemaro, alumni ODO atau Opleiding voor Volkschool Onderwyzer di Fakfak, Selasa (31/1/2023) pagi di depan kediaman Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Gery Okoare.

Memang benar, pendapat Guru Marten Yemaro, bahwa paitua mendiang Mozes Kilangin itu bersekolah di Tual, karena mengikuti orang tua, paitua guru Corneles Lefteuw. Mozes selanjutnya pada 1941 mengikuti orang tuanya Guru Lefteuw ke Tual, Maluku Tenggara dan belajar di sana untuk menjadi guru.

Hal ini benarkan pula oleh P Mustika dalam buku terjemahannya Sejarah Missie Katolik di Agimuga menyebutkan bahwa Mozes Kilangin melanjutkan pendidikan di Kokonao dan Merauke.

Ia mulai menjadi guru pada 23 Juli 1953 di Kugapa, Paniai dan selanjutnya , 1954, Mozes dikirim oleh Pastor Cammerer untuk membangun kampung halamannya. Mozes kembali melalui Epouto menuju Kokonao, dan dilanjutkan sampai Koperapoka hingga sampai ke Tsinga pada 1 October 1954

Mozes Abraham Kalmalan Lefteuw Kilangin Tenbak, lahir di Lembah Noema, 1 Januari 1925 dan meninggal pada 14 Agustus 1999. Ia bersama istrinya Maria Sarah Tsollin Kilangin yang lahir 31 Desember 1945 dan meninggal pada 19 Januari 2018 dimakamkan dekat Bandara Udara Milik PT Freeport Indonesia.

Tak jauh dari terminal penumpang milik PT Freeport terdapat pekuburan umum di mana Mozes Kilangin dan istrinya dimakamkan, terdapat sebuah patung Patung Uru Me Ki, Mozes Kilangin. Patung itu karya seniman I Nyoman Nuarta yang terbuat dari perunggu dan tembaga, juga dibangun di dekat pintu masuk bandara.

Yoppi Kilangin salah seorang putranya telah menjadi rumah tempat tinggal ayahnya sebagai museum Mozes Kilangin di kompleks perumahan di Timika Indah. Menurut Yopie rumah almarhum ayahnya sudah tidak ada lagi yang tinggal sehingga bekas rumah peninggalan ayahnya bisa menjadi ruang informasi bagi orang lain. Terutama bagi mereka yang tidak mengetahui sejarah perjalanan Mozes Kilangin dalam membawa perubahan baru di Bumi Amungsa. Sayangnya patung Guru Mozes Kilangin tak bisa dilihat semua orang di Bandara Baru di Timika, terkecuali kalau singgah di terminal penumpang bagi karyawan PT Freeport atau terminal lama.

Selain Bandara Internasional Mozes Klilangin di Timika, ada juga nama seorang guru kelahiran Kokonao, Yohanis Kapiyau. Ia lahir pada 3 Juli 1932 di Kampung Baru Kokonao, Distrik Mimika Kabupaten Fakfak. Jaman Belanda, Kokonao termasuk wilayah Distrik Mimika Timur di bawah HPB Mimika dan Keresidenan Fakfak, Nederlands Nieuw Guinea.

Kokonao merupakan distrik pertama dan kota tua tempat pendidikan terutama bagi missi Katolik ketika itu. Guru Yohanis Kapiyau mengikuti pendidikan guru di VVS atau Vervolg School di Merauke pada 1946-1956.

Selanjutnya pada 1954, ia melanjutkan pendidikan lagi di sekolah guru OVVO (Opleiding Voor Volks Onderwijzer) di Fakfak. Sekolah ini pernah pula guru Mozes Kilangin belajar di OVVO Fakfak sebelum mengikuti orang tuanya di Tual, guru Lefteuw.

Menyelesaikan pendidikan di Merauke, Kapiyau kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan diri sebagai guru di SD YPPK (Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik) Kokonao pada 1962.

Yohanis Kapiyau dipilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Provinsi Irian Barat dari 1963 hingga 1971. Presiden RI ke-II Soeharto mendaulat Yohanis Kapiyau sebagai Kepala Suku Umum di Mimika pada 1973, kemudian menjadi Ketua Lemasko Sebagai Ketua Dewan Adat.

Berkat pengabdian Guru Yohanes Kapiyau dan atas jasanya, maka berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M Nomor Kep/660/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 tentang Penggantian Nama Pangkalan TNI AU.

Adapun tiga Lanud berubah nama di wilayah Koopsau III, terdiri dari Lanud Timika menjadi Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Lanud Jayapura menjadi Lanud Silas Papare (SPR) dan Lanud Merauke Menjadi Lanud Johannes Abraham Dimara (DMA). Akhirnya Pangkalan Angkatan Udara (Lanud ) Timika memakai nama Lanud Yohanis Kapiyau.

LP3BH Manokwari Desak Presiden dan DPR RI di Papua

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mengatakan LP3BH mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pemerintahnya termasuk parlemen DPR RI untuk segera mengaudit kembali kebijakan negara, mengenai penganggaran operasi keamanan di Tanah Papua.

“Saya meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan DPR RI agar jangan mudah mempercayai pernyataan para petinggi TNI dan Polri di Tanah Papua maupun di Jakarta. yang mengatakan situasi di Tanah Papua tidak aman karena ulah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dengan julukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). tapi pemerintah harus bisa mengaudit kebijakan negara untuk Papua,” katanya.

Warinussy mengatakan, pemerintah, TNI dan Polri mengubah pola pendekatan keamanan (security approach) dengan pendekatan damai, untuk mendialogkan tuntutan dasar OPM sebagai sebuah gerakan perjuangan dalam memperoleh hak menentukan nasib sendiri.

“Pemerintah tidak bisa melihat sebelah mata hanya dengan pandangan skeptis, bahwa gerakan perlawanan OPM selama ini hanya karena faktor kesejahteraan dan kemiskinan secara ekonomi belaka. Tapi mari tinjauan kembali terhadap pendekatan militeristik di Tanah Papua,” katanya.

Menurutnya, dengan segenap usaha penambahan instalasi militer melalui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), semakin terbaca bahwa senantiasa “mengkambinghitamkan” TPN PB dan atau OPM sebagai faktor penyebab adanya gangguan keamanan.

“Dengan demikian tentunya akan membutuhkan kehadiran personel militer dalam jumlah besar, diikuti penambahan instalasi kelembagaan militer kian terbaca secara ilmiah dan kian terbuka, tentu tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.

Tambahnya, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Sehingga pendekatan yang dilakukan untuk Tanah Papua, harus damai dan humanis.

“Negara harus mampu melakukan dialog dengan pembicaraan-pembicaraan dalam negosiasi politik terbuka, sehingga sederetan korban tidak bertambah dan caci maki politik bisa dihentikan di bumi berjuluk Cenderawasih,” katanya.

Usai Menunggu Selama 128 Tahun, Akhirnya Uskup OAP pertama di Tanah Papua

Bagi para misonaris dan orang asli Papua (OAP), setelah 128 tahun agama Katolik masuk di Skuru, Fak-Fak, tanah Papua, hari ini pada 2 Februari 2023 akhirnya ada Uskup pertama Orang Asli Papua.

2 Februari merupakan hari bersejarah bagi agama Katolik di seluruh dunia bahwa seorang imam asli Papua ditahbiskan menjadi Uskup pertama di Keuskupan Jayapura, yakni Mgr. Yanuarius Theofilus Maatopai You oleh Mgr. Piero Pioppo, selaku Nuncio Apostolic Duta Besar Vatikan untuk Indonesia di gereja Kristus Raja Katedral Jayapura.

Untuk menyaksikan acara tahbisan itu, ribuan masyarakat tumpah ruah di komplek Gereja Katedral dan stadion Mandala Dok V Jayapura. Mereka ini selain yang tinggal di Jayapura dan Sentani, ada juga yang datang dari daerah-daerah di seluruh tanah Papua.

Tokoh kerawam Katolik, Yan Awiikaituma Ukago mengatakan, kehadiran ribuan orang itu dengan tiga alasan.

“Alasan yang pertama, jangankan menjadi Uskup, seorang biarawan untuk mau menjadi Uskup itu saja sudah sangat sulit. Harus melalui aneka tantangan dan ujian serta seleksi uskup yang ketat di Romas. Pastor Yan You menjadi Uskup bukan karena sebagai OAP tapi memenuhi kriteria yang sulit itu,” kata Yan Awiikaituma Ukago.

Kedua, lanjut dia, jabatan Uskup merupakan suatu keunikan. Walaupun berkedudukan di Jayapura tapi seorang Uskup dari dunia.

“Di bumi ini gereja Katolik itu satu dan universal. Jangan suara, batuk dari seorang Uskup itu penuh makna di seluruh dunia. Uskup OAP tapi akan berdiri di atas segala kepentingan memperjuangkan kepentingan umum. Untuk itulah, pentabisan ini telah puluhan Uskup dan negara tetangga lainnya,” katanya.

Ketiga, lanjut dia, bagi OAP momentum itu adalah harga diri OAP di negara ini. Walaupun Uskup ini berasal dari suku Mee di Paniai, tapi semua alam Papua dan semua OAP dari seluruh pelosok, langit, angin dan dedaunan hari ini menyambut gegap gempita.

“Bukan hanya umat Katolik saja tapi juga jemaat dari dedominasi Kristen, bukan hanya OAP saja tapi non OAP juga berterimakasih ke Sri Paus di Roma demi perdamaian dan keimanan di tanah Papua,” katanya.

Pendidikan harus diprioritaskan

Pentahbisan Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You yang dilaksanakan di Gereja Katedral Kristus Raja Kamis 02 Februari 2023 mendapat sambutan luar biasa bukan saja dari Kalangan masyarakat biasa namun sejumlah Pejabat di kalangan pemerintahan memberikan apresiasi , dukungan bahkan harapan bagi Uskup baru Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You.

Bupati Keerom, Piter Gusbager Bupati memberi apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Uskup Emaritus Mgr Leo Laba Ladjar, OFM atas cinta, pengabdian dan karyanya selama 30 tahun di Keuskupan Jayapura.

“Momentum iman ini menjadi pertanda Tuhan mencintai umatnya ,serta menjadi momen keselamatan bagi Orang Papua. Kami berharap Uskup baru dapat melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Uskup Leo Laba Ladjar. Rangkul semua pihak untuk bekerjasama dengan keuskupan dan gereja Katolik dibawah Kepemimpinan Uskup Baru sehingga Papua tetap menjadi terang bagi banyak orang,” ujarnya kepada wartawan usai pentahbisan Uskup.

Keuskupan Jayapura kata dia, merupakan salah satu mitra Pemerintah Keerom khususnya dalam bidang pendidikan. Pola pendidikan berbasis Katolik adalah satu pendidikan terbaik di Papua.

“Olehnya, kami harap Bapa Uskup dapat mencari dan bekerjasama dengan berbagai mitra, bagaimana menyelamatkan generasi muda papua dengan membuat sebuah model pendidikan berpola asrama yang kontekstual Papua,” kata dia.

Ia minta sektor pendidikan harus diperjuangkan oleh Uskup yang baru karena pendidikan merupakan satu satunya resep untuk menyelamatkan masa depan Papua.

“Saya berharap bapa Uskup mencari dan bekerjasama dengan kami disemua bidang khusunya di bidang pendidikan dan kami pemerintah Keerom akan siap mendukung Gereja Katolik khususnya di bidang pendidikan,” kata dia.

Uskup Jayapura, Maatopai: Hiduplah dari Hasil Olahan Tanah

 

Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Maatopai You meminta kepada seluruh umat Katolik di wilayahnya agar jangan sekali-kali menjual tanah kepada siapapun demi kepentingan apapun.

“Pada hari pertama saya ditahbiskan menjadi Uskup Jayapura, saya meminta kepada seluruh umat Katolik maupun siapapun agar jangan pernah mau jual tanah. Tapi hiduplah dari hasil olahan tanah,” ujar Uskup Yan You dalam sambutannya pada acara resepsi di stadion Mandala Jayapura, Papua.

Pelarangan itu, lanjut Maatopai guna melindungi generasi penerus di masa depan. Maatopai juga bakal mengecek di masing-masing Paroki di empat Dekenat yakni Jayapura, Keerom, Wamena dan Pegunungan Bintang.

“Saya bukan hanya bicara saja, tapi saya akan datang cek di setiap Paroki dan setiap komunitas basis. Kalau ada yang jual, saya akan bertanya apa alasan. Jadi kalau saya melakukan kunjungan ke Dekenat atau paroki, pasti saya cek tanah milik pribadi, milik keluarga dan marga. Untuk itu, jangan jual tanah. Kamu harus sayang generasi yang akan datang masa depan,” tegasnya.

Sebab bagi dia, Tuhan Allah menciptakan tanah agar manusia hidup dari hasil kelola tanah.

“Maka mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan Allah,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta kepada umatnya agar mulai melakukan doa Kerahiman Ilahi tepat pukul 15.00 WP.

“Nanti akan dikoordinir oleh Pastor John Bunay. Saya juga meminta kepada semua orang tua agar membina anak-anak dari usia dini dengan baik. Seperti tadi jumpai saya punya keponakan dia bawa tulisan Uskup. Cita-cita dari anak-anak harus orang tua mendukung,” ujarnya.

Laga Final Sepak Bola HUT Merauke, Kamahedoga Tekuk Karang Indah 5-3

Pertandingan final sepak bola dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) 121 Kota Merauke, Papua Selatan, mempertemukan kesebelasan dari Kelurahan Karang Indah dan Kelurahan Kamahedoga di Stadion Katalpal Merauke.

Laga final ini dimulai sekira pukul 17.00 WP, dan disaksikan sedikitnya 300an suporter.

Duel kedua kesebelasan ini berlangsung seru sejak wasit meniup pluit kick off pertandingan babak pertama. Baik Kamahedoga maupun Karang Indah saling melancarkan serangan.

Di menit ke-3, pemain Kamahedoga bernomor punggung 7 atas nama Lasarus memberikan kejutan dengan menjebol gawang Karang Indah yang dikawal Fernando Basik-Basik.

Tertinggal 0-1, kesebelasan Karang Indah melalui para penyerangnya mencoba membobol gawang Kamahedoga yang dijaga ketat Fabianus Gebze, namun gagal.

Di menit ke-17, peluang didapatkan kesebelasan Karang Indah setelah kiper Kamahedoga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain lawan. Namun sayangnya eksekusi pinalti yang dilakukan pemain bernomor punggung 18 Karang Indah dapat dibaca dan digagalkan Fabianus Gebze.

Sebaliknya di menit ke-29, pemain Kamahedoga bernomor punggung 25 bernama Babel Jimen berhasil menambah skor menjadi 2-0 setelah menerima umpan terobos dari rekannya.

Kamahedoga kembali menambah pundi-pundi gol di menit ke-38. Pemain nomor 10 atas nama Frederikus berhasil membobol gawang lawan setelah memanfaatkan kelengahan kiper Fernando Basik-Basik.

Tidak ingin terus dipecundangi lawan, kesebelasan Karang Indah mulai bangkit di akhir-akhir babak pertama. Penyerangnya, Rival F Lumi berhasil mencetak gol di menit ke-40. Kedudukan sementara pun menjadi 3-1 di babak pertama.

Setelah jeda turun minum, kedua tim pun kembali jual beli serangan. Namun demikian, Karang Indah harus mengakui keunggulan lawan. Pada menit 50, pemain nomor 5 Kamahedoga atas nama Yohanis mencetak gol ke gawang Fernando Basik-Basik. Skor pun berubah menjadi 4-1.

Kamahedoga kembali merubah angka di papan skor menjadi 5-1 melalui sepak pinalti yang dieksekusi Lasarus. Dua menit berselang, penyerang nomor punggung 10 Karang Indah, Alberto Erro berhasil mengejar ketertinggalan dengan mencetak gol ke gawang Fabianus Gebze. Skor pun berubah 5-2.

Usai gol tersebut, tim Karang Indah pun terus melancarkan serangan ke gawang lawan. Benar saja, di menit ke-74, pemain nomor 3 atas nama Yahya Kandamberop berhasil memperkecil kekalahan timnya.

Hingga wasit meniup tiup panjang tidak ada lagi gol tercipta dari kedua tim. Dengan skor 5-3, kesebelasan Kamahedoga menjuarai pertandingan sepak bola antarkelurahan dalam rangka hari jadi Kota Merauke ke 121. Sementara Karang Indah menjadi runner up, Juara III diraih Rimba Jaya setelah menaklukkan Kelapa Lima dengan skor 5-3.

Lurah Kamahedoga, Sisilia Florentin Junivera kepada wartawan usai pertandingan, mengaku bangga kepada kesebelasan Kamahedoga. Mereka dapat meraih hasil yang maksimal dalam pertandingan sepak bola antarkelurahan tersebut.

Dispar Kota Jayapura Gelar Irian Creative Week Go to School

Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata menyelenggarakan Irian Creative Week Go to School tahun 2023.

“Nanti ada technical meeting pada tanggal 2 Februari dengan guru seni SMP dan SMA se-Kota [Jayapura],” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benoni Mano, di Kantor Wali Kota Jayapura.

Irian Creative Week Go to School digelar guna melestarikan dan membudayakan seni budaya dan ekonomi kreatif melalui anak sekolah.

“Technical meeting untuk Music Go to School, sosialiasi Irian Creative Week, coaching clinic, Para-para Apresiasi Seni, event Februari in Love,” ujarnya.

Dalam rangka HUT ke-113 Kota Jayapura pada 7 Maret 2023 berbagai lomba akan ditampilkan, seperti tari, musik, dan lomba kreatif lainnya yang melibatkan anak sekolah.

“Bentuk pembinaan-pembinaan bakat dan minat mengembangkan kreatifitas usia dini agar menghindarkan anak-anak muda dari hal-hal negatif,” ujarnya.

Matias Mano berharap keterlibatan sekolah tingkat SMP dan SMA agar kegiatan berlangsung meriah melalui perlombaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-6 Maret 2023.

“Bagi pemenang lomba akan dipentaskan pada 7 Maret. Dimeriahkan juga dengan band, yospan, dance, e-sport, pameran, Irian Hair and Fashion Style, serta bazaar UMKM,” jelasnya.

Dinsos Kota Jayapura Fokus Lakukan Perbaikan Data Penerima Bansos

Dinas Sosial Kota Jayapura fokus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial agar tersalurkan tetap sasaran.

“Kami libatkan pemerintahan tingkat distrik, kampung, dan keluarahan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Djong Makanuay, di Kantor Wali Kota Jayapura.

Dinsos Kota Jayapura fokus perbaikan data penerima bansos, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), dan BLT sembako.

“Kami membangun sistem informasi aplikasinya agar semua warga terutama yang berhak bisa mendapatkan bantuan sosial ini guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” ujarnya.

Koreksi data untuk melakukan pembaharuan sebagai terobosan dari permasalahan data, seperti pada orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak menerima dan ada yang tidak berhak tapi justru menerima.

Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2019, yaitu bantuan sosial merupakan bantuan barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau tentang terhadap risiko sosial.

“Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaharuan, sehingga membantu petugas pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemkot Jayapura melalui Dinas Sosial berharap dengan perbaikan data tersebut menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurantepatan menetapkan penerima bantuan.

“Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah, sehingga hal-hal masyarakat kurang mampu bisa tertangani dengan baik dalam memanfaatkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Atas Pencemaran Nama Baik, Ondofolo Tuntut Denda Adat dan Proses Hukum

Sejumlah tokoh masyarakat adat (ondofolo) dari Kampung Bambar, Yoboi, Simporo, dan Babrongko serta Kampung Sereh menuntut bayar denda adat dan proses hukum atas pencemaran nama baik mereka terkait aksi demo damai menolak kampung adat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dikoordinir oleh Asosiasi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS) beberapa hari lalu di halaman kantor DPRD Kabupaten Jayapura.

Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, Origenes Kawai, yang juga Ondofolo Kampung Bambar, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada pihak berwajib (Polres Jayapura) oknum-oknum yang berorasi dalam aksi demo damai menolak kampung adat di halaman kantor DPRD Kabupaten Jayapura, beberapa hari lalu.

Origenes Kawai yang juga legislator Papua menjelaskan bahwa dalam aksi demo tersebut, ada sejumlah orator yang melecehkan nama baik mereka sebagai ondofolo.

“Kami [ondofolo] disebut sebagai orang yang menghancurkan sistem demokrasi di kampung. Kami juga dituduh telah melakukan tindakan korupsi terhadap anggaran kampung yang dikucurkan pemerintah daerah ke kampung. Kami difitnah telah melumpuhkan seluruh aktivitas pelayanan di kampung,” katanya Origenes Kawai saat ditemui di Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Saya hanya ingin nama baik kami dipulihkan. Di atas tanah ini, setelah Tuhan Yang Maha Esa, kami para ondofolo yang dipercayakan untuk memimpin masyarakat,” sambungnya.

Nama baik, kata Origenes Kawai, secara hukum adat Sentani, sudah disepakati bahwa pihak terlapor harus membayar denda adat dengan satu gelang batu harta atau alat bayar yang digunakan hanya setingkat ondofolo, dan uang senilai Rp100 juta masing-masing bagi 35 ondofolo di Sentani. Lalu proses hukum positif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Rèpublik Indonesia.

“Rata-rata keseluruhan denda yang harus dibayarkan kepada ondofolo di Sentani Timur sebesar Rp1 miliar, Sentani Tengah [Nolo Bhu] sebesar Rp1 miliar, dan Sentani Barat [Waibhu] Rp1 miliar. Kami tidak perlu dengan kata-kata klarifikasi, permintaan maaf, bahkan aturan perda, atau soal kampung adat yang disebutkan dalam demo tersebut,” tegas Kawai.

Kawai juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih peka terhadap apa yang ingin disampaikan secara terbuka dan di depan umum. Hal ini bahkan tidak dilarang dan dilindungi oleh konstitusi. Tetapi melecehkan bahkan menuduh dan memfitnah orang lain adalah perbuatan melanggar hukum.

“Generasi muda saat ini sudah banyak yang keluar dari aturan dan ajaran adat istiadat di kampung sehingga dengan begitu berani untuk berkata hal yang tidak sepatutnya dikatakan. Apalagi ini ditujukan kepada pemimpinnya di kampung. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat dan generasi muda yang tidak terlibat dalam aksi demo kemarin,” pungkasnya.

Imigrasi Tingkatkan Pelayanan Melalui 3G di HUT ke-73

Pada momentum 73 tahun Hari Bakti Imigrasi pada Kamis, 26 Januari 2023, Direktorat Jenderal Imigrasi menekankan seluruh jajarannya untuk meningkatkan pelayanan melalui tindakan Gerak Cepat, Gas Full dan Gerak Bersama (3G).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Rohtuhaman Saragih usai upacara Hari Bakti Imigrasi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menyatakan bahwa melalui aksi 3G tersebut, pelayanan keimigrasian kepada masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu.

“Tema Hari Bakti Imigrasi tahun ini adalah Imigrasi Baru Untuk Indonesia Semakin Maju. Kami dituntut untuk bekerja lebih keras lagi di tahun ini,” kata Saragih kepada wartawan.

Saragih menekankan agar para staf yang bertugas di wilayah perbatasan negara Indonesia – Papua Nugini di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan bisa lebih giat bekerja dan tidak meninggalkan tempat tugas.

Staf yang bekerja di Kantor Imigrasi Merauke pun diminta untuk merubah pola pikir, lebih cepat dan tepat menjalankan tugas dan fungsi.

“Dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke 73, kami telah membuka layanan paspor simpatik atau layanan pengurusan paspor di hari libur, yakni Sabtu dan Minggu. Sistem pelayanan ini serempak dilakukan oleh Kantor Imigrasi di Indonesia, dan hanya berlangsung tiga pekan,” kata Saragih.

“Pelayanan paspor simpatik dilakukan secara offline, berbeda seperti biasanya yang dilayani secara daring atau online. Dalam pelayanan simpatik, pemohon bisa langsung ke kantor imigrasi dengan membawa serta persyaratan yang ditentukan,” sambungnya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Merauke juga membuka pelayanan paspor eazy. Eazy merupakan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem jemput bola. Jika ada masyarakat yang ingin membuat paspor secara berkelompok, pemohon tinggal mengumpulkan berkasnya, selanjutnya petugas Imigrasi akan mendatangi kelompok tersebut untuk diproses lebih lanjut.

“Pelayanan paspor eazy adalah pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau mobile unit. Program ini kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan paspor kepada masyarakat. Untuk pembuatan paspor harga masih normal Rp300 ribu per orangorang dengan masa berlaku 10 tahun untuk orang dewasa dan lima tahun untuk anak-anak,” tutupnya.

Dinkes Kota Jayapura Perketat Pengawasan Depot Air

Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan memperketat penjualan air minum melalui depot untuk menjamin kesehatan masyarakat.

“Kami lakukan pengawasan sehingga masyarakat yang mengkonsumsi air melalui depot air tidak mudah terserang penyakit,” ujar Kadis Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, di Kantor Wali Kota Jayapura.

Tersedianya kebutuhan air bersih merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat tanpa memandang status sosial.

“Pemeriksaan setiap senam bukan sekali. Kami berikan stiker setelah diperiksa, sehingga air aman atau layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Selain sumber air yang diolah, mesin pengolahan air tidak luput dari pemeriksaan. Hal ini bertujuan agar mesin yang digunakan mampu mengolah atau menyaring air bersih.

“Tujuannya agar kuman yang ada pada air dan molekul dalam air yang berbahaya bagi kesehatan bagi manusia dapat dijernihkan supaya air benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Seiring dengan menggiurkannya bisnis air bersih melalui depot air membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengkonsumsi, karena praktis dan mudah didapat.

“Di Jayapura ada 230 depot air minum. Kalau kalau mau beli air, belilah di depot yang sudah ada stikernya dan tidak kedaluwarsa,” jelasnya.

Persipura Kembali Kehilangan Pemain Mudanya

Persipura Jayapura kembali harus kehilangan seorang pemain mudanya, yakni Patrick Womsiwor. Gelandang potensial itu sudah tak lagi bersama Persipura karena kontraknya telah habis.

Lewat rilis resmi media officer Persipura, Selasa (10/1/2023), Patrick dikabarkan sudah sepakat dengan manajemen Persipura untuk tidak memperpanjang kontraknya. Dia memilih pergi mencari pengalaman ke klub lain.

Hingga kini pemain kelahiran, Sentani, 26 mei 2001 itu belum memberikan keterangan terkait dengan klub mana dia akan bergabung. Pasalnya nama pemain yang akrab disapa Pati itu tidak beredar dalam bursa transfer pemain Liga 1.

Berbeda dengan Brian Fatari dan Gunansar Mandowen yang menjadi incaran klub Liga 1. Brian Fatari kini sudah bergabung dengan Dewa United sementara Gunansar diincar PSM Makassar.

Pati sudah melakukan pembicaraan dengan pelatih Persipura terkait niatnya itu, disamping dia juga sudah berkoordinasi dengan asisten manajer Ricardo Salampesy.

“Syalom selamat malam, Bapak Manajer, pelatih dan asisten pelatih, kaka-kaka senior dan teman-teman semua, saya minta maaf selama masih di tim saya ada buat salah perkataan atau perbuatan selamat di sini, saya izin untuk mencari pengalaman yang baru. Terima kasih untuk semuanya,” ujar Pati lewat pesan singkatnya.

Manajer Persipura, Papua, Yan Permenas Mandenas menerima keputusan Pati. Dia tidak bisa menahan keinginan Pati untuk pergi dari Persipura. Penawaran kontrak baru bersama skuad Mutiara Hitam sudah pernah ditawarkan, namun dirinya tetap pada pendiriannya ingin mencari pengalaman baru.

“Terima kasih Patrick sudah membantu berkontribusi selama bersama Persipura. Mudah-mudahan sukses ditempat baru,” kata Mandenas usai menghadiri rapat Paripurna pembukaan sidang tahun 2023 DPR RI.

Dengan demikian, sampai dengan hari ini tim Mutiara Hitam sendiri sudah ditinggalkan dua pemain mudanya. Sebelumnya, defender muda asal Sorong, Brian Fatari sudah memilih bergabung dengan Dewa United. Sementara Pati dirumorkan akan bergabung dengan Barito Putera.

Patrick Womsiwor sudah membela Persipura sejak 2018 silam usai bersama Gunansar Mandowen dan Todd Rivaldo Ferre meraih trofi juara Liga 1 bersama Persipura U-19. Ia sempat dipinjamkan ke Persewar Waropen.

Ia mulai mendapatkan kepercayaan penuh saat Persipura berkiprah di awal kompetisi Liga 2 musim 2022/2023. Di tangan Ricky Nelson, Pati menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Mutiara Hitam.

Pelaku Penembakan Warga Sipil di Mappi, HAM: Harus Proses Hukum

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menegaskan bahwa pelaku penembakan terhadap sembilan warga sipil di Kabupaten Mappi pada 14 Desember 2022 harus diproses secara hukum. Koalisi menolak upaya damai yang difasilitasi pemerintah daerah karena dinilai tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Koordinator Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua, Emanuel Gobay menyatakan dari hasil investigasi yang telah dilakukan koalisi menyimpulkan penembakan itu diduga dilakukan oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Resor (Polres) Mappi. Menurut Gobay, hasil investigasi Koalisi menyimpulkan adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa itu.

Gobay menyatakan atas dasar itu Koalisi telah memasukkan pengaduan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih. Koalisi meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui Bidang Propam dan Kodam XVII/Cenderawasih melalui Polisi Militer dapat mengirim tim untuk menyelidi peristiwa penembakan warga sipil yang terjadi di Kabupaten Mappi pada 14 Desember 2022.

“Dalam analisa kami, ada dugaan pelanggaran [atau] penyalahgunaan kewenangan di sana. Kami mengajukan ke Polda Papua dengan Kodam, harapannya bisa ditindaklanjuti agar melakukan penyelidikan dalam kasus itu,” kata Gobay kepada Jubi, Senin.

Gobay menyatakan penting bagi Polda Papua maupun Kodam XVII/Cenderawasih guna mengungkapkan dugaan keterlibatan anggota mereka dalam peristiwa penembakan warga sipil di Mappi itu. Gobay berharap para pelaku penembakan itu bisa diproses secara hukum.

Gobay menyatakan Koalisi menolak upaya penyelesaian secara damai melalui pembayaran uang kepada korban penembakan yang akan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mappi. Menurut Gobay, Koalisi menilai alternatif penyelesaian secara damai itu tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

“Kalau kemudian kita mengambil dengan jalan denda, lalu selesai, apakah akan ada efek jera terhadap pelaku untuk tidak melakukan lagi? Itu kan tidak. Penyelesaian dengan membayar uang itu tidak akan menghentikan tindakan keras aparat keamanan terhadap warga sipil,” katanya.

Gobay menyatakan alternatif penyelesaian secara damai melalui pembayaran denda akan melanggengkan praktik impunitas di Papua. “Tidak ada cerita pembayaran denda akan memberikan efek jera. Efek jera dicapai dengan para pelaku diproses secara hukum, bukan proses secara kekeluargaan,” ujarnya.

Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua, Helmi menyatakan pihaknya berharap insitusi TNI/Polri dapat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam penembakan sembilan warga sipil di Mappi. “Kami berharap institusi TNI maupun Polri betul-betul menindak tegas anggotanya yang melakukan kasus serupa,” kata Helmi.

Hasil investigasi Koalisi yang dilakukan pada 17 – 20 Desember 2022 menyimpulkan ada peristiwa pembacokan yang dilakukan warga kepada warga lain bernama Martinus. Akan tetapi, Koalisi membantah jika ada bentrokan antar warga yang mengikuti pembacokan itu.

Dengan hasil temuan itu, Koalisi membantah versi Kepolisian Daerah Papua yang menyatakan penembakan terhadap warga sipil terjadi karena aparat keamanan diserang saat melerai bentrokan antar warga. “Informasi yang menyebutkan bahwa aparat menembak korban pada saat aparat memisahkan bentrok antar kelompok korban dan kelompok pelaku adalah tidak benar,” kata anggota Koalisi, Helmi.

Temuan Koalisi itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Perwira Penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K Sully di Kota Jayapura pada 15 Desember 2022. Sully menyatakan penembakan itu terjadi setelah sekelompok warga menyerang aparat keamanan yang melerai bentrokan antar dua kelompok warga yang dalam pengaruh minuman beralkohol.

Stadion Lukas Enembe Memenuhi Syarat untuk Gelaran Kompetisi Liga 2

Stadion Lukas Enembe telah dinyatakan lolos verifikasi untuk kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2022/2023. Stadion berkapasitas 40.000 penonton itu diizinkan menggelar pertandingan Liga 2 karena telah memenuhi syarat.

Bahkan stadion kebanggaan masyarakat Papua ini memiliki nilai lebih baik yaitu 74,27 % dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang mendapat nilai hanya 60 %.

Sejak Sabtu (3/1/2023) tim Mabes POLRI telah melakukan penilaian atau Risk Assessment terhadap satu-satunya stadion megah di wilayah timur Indonesia itu. Hasilnya, markas skuad berjuluk Mutiara Hitam ini memperoleh nilai 74,27 persen dan masuk kategori baik.

Berbagai fasilitas Stadion Lukas Enembe dilihat secara langsung oleh tim penilai, mulai dari lapangan hingga keamanan penonton, tempat kesehatan, ruang konferensi pers hingga jalur evakuasi. Semua fasilitas pendukung di stadion ini telah dilihat secara langsung.

Ketua tim Risk Assessment, Kombes Pol Purwoko Y, mengatakan bahwa penilaian ini benar-benar dilakukan secara teliti hingga mendapatkan angka tersebut. Nilai yang dikeluarkan juga sesuai dengan peninjauan langsung ke stadion.

“Kami sudah melakukan penilaian, jadi total nilai 74,26 persen. Ini dalam kategori baik. Kami melakukan pemeriksaan terkait dengan fisik, kelengkapan dan sarana prasarana stadion,” ujarnya usai menyampaikan hasil penilaian.

Meskipun demikian masih ada beberapa kekurangan menurutnya antara lain adanya beberapa penerangan stadion yang belum diganti, beberapa CCTV yang belum dioperasikan, perawatan mesin genset, rambu-rambu HSSE yang belum lengkap, dan beberapa kekurangan kecil lainnya.

“Harapan kami tentunya temuan-temuan yang sudah kami nilai harapannya dapat ditindaklanjuti, sehingga mengarah kepada stadion yang kita harapkan semuanya,” ujarnya.

Ketua Panpel Persipura Jayapura, Jack Komboy, merasa bersyukur bisa mencapai angka hingga 74,27 persen. Legenda Persipura itu berjanji akan melengkapi sejumlah kekurangan yang ada di dalam stadion bersama dengan pengelola yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Papua.

“Angka yang sangat baik dan ada beberapa catatan yang diberikan kepada kita dan tentunya itu akan menjadi perhatian kami. Bukan hanya kami panpel tetapi juga pihak pengelola dan manajemen Persipura berkolaborasi terhadap kekurangan penilaian itu dan meraih apa yang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah event,” katanya

Ketua Panpel yang juga anggota DPR Papua juga mengaku menerima banyak masukan selama proses risk assessment. Terobosan pemerintah untuk memberi kenyamanan dan keamanan penonton sangat didukung pihaknya. Dia juga berharap PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sudah bisa menggelar kembali Liga 2 yang sudah vakum selama lima bulan ini.

“Kami berterima kasih. Dari sisi panpel ada hal-hal yang diberikan secara terperinci, seperti bila terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Dan itu merupakan catatan penting buat kita. Sehingga saat melanjutkan Liga 2 atau event besar, kami sudah siap untuk itu,” ucapnya.

Siap Lanjutkan Liga 2, Stadion Lukas Enembe Dinilai Layak Sebagai Tuan

Tim Risk Assessement melakukan verifikasi terhadap Stadion Utama Lukas Enembe di kawasan olahraga Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura. Secara fisik, stadion megah dan terbesar di Indonesia Timur itu dinilai sangat layak untuk melanjutkan pertandingan kompetisi Liga 2 musim 2022/2023.

Ketua tim risk assessement Stadion Lukas Enembe, Kombes Pol Purwoko mengatakan pihaknya sudah melakukan peninjauan dan pengecekan langsung di lapangan.

Pengecekan yang dilakukan dari pagi hari hingga malam hari itu mengecek seluruh aspek, mulai dari ruangan, fasilitas keamanan, lampu hingga genset.

Ia menyatakan, standar yang dimiliki oleh Stadion berkapasitas 40 ribuan penonton itu sudah sangat baik. Secara fisik, ia menyebut Stadion Lukas Enembe sudah memenuhi persyaratan.

“Tim kita sudah melakukan pengecekan ke ruangan-ruangan, kemudian terakhir kita melihat lampu dan genset yang sudah disiapkan, ya semuanya berjalan dengan baik,” katanya.

“Seluruh item persyaratan sudah memenuhi, tapi kita kan belum memberikan penilaian kan, secara keseluruhan fisik sudah memenuhi persyaratan,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persipura Jayapura, Kamasan Jack Komboy mengatakan, pengecekan yang dilakukan oleh tim risk assessement memberikan banyak masukan yang positif.

Ia juga mengaku, banyak hal-hal baru yang disarankan oleh tim risk assessement yang memang perlu dibenahi dan dilengkapi. Misalnya, seperti bidang keselamatan yang diminta untuk diadakan.

“Saya lihat hari ini banyak hal-hal baru yang terjadi. Tim ini memang melakukan assessement secara lebih terperinci. Banyak hal yang ditanyakan dan menurut saya itu belum masuk di dalam regulasi dari PT LIB. Contohnya salah satu hal yang baru itu mereka meminta untuk ada bidang keselamatan,” ujar Jack.

‘Itu nanti rekomendasi dari mereka bidang keselamatan itu ditambahkan karena terkait situasi di Stadion Kanjuruhan, jadi mungkin nanti akan satu kali bergabung di bidang keamanan. Mereka cukup detail, bertanya terkait apabila terjadi hal-hal di luar dugaan, contohnya kebakaran atau kah kerusuhan, nah itu cukup mendetail,” tambahnya.

Anggota DPR yang juga mantan pemain Persipura Jayapura itu berharap, masukan yang diberikan oleh tim risk assessement bisa menjadi catatan penting bagi pihaknya maupun manajemen Persipura dan pihak pengelola Stadion, yakni Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua.

“Saya berharap itu menjadi catatan penting dari kami Panpel untuk mengkomunikasikan itu dengan manajemen Persipura dan yang utama itu dari pengelola, pihak Disorda sehingga itu bisa disiapkan. Soal pemberian nilai dan lain-lain itu nanti masih berjalan, jadi kita akan menunggu mungkin hari ini akan diberikan penilaian,” ujarnya.

Jack optimistis, Stadion Utama Lukas Enembe sudah sangat memenuhi standar untuk melanjutkan pertandingan Liga 2.

“Dari Panpel kita sangat optimis karena memang Stadion Lukas Enembe ini sangat memenuhi standar, bahkan bukan nasional tapi internasional. Tapi karena ini salah satu syarat, jadi saya pikir kita harus melakukan itu,”

156 Titik Gempa Susulan Guncang Jayapura Provinsi Papua

Koordinator Bidang Observasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah V Jayapura, Danang Pamuji menyatakan hingga Selasa (3/1/2023) siang terjadi 156 gempa bumi susulan yang mengguncang Kota Jayapura dan wilayah sekitarnya, karena aktivitas lempeng patahan Cycloop yang masih bergerak.

Lempeng patahan Cycloop itu masih mencari kedudukan stabil pasca gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang Jayapura pada Senin (2/1/2022) dinihari.

Menurut Danang, gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo pada 2 Januari 2023 itu diakibatkan lempeng patahan Cycloop bergeser dan kehilangan kedudukannya yang stabil. “Kalau dilihat dari sebaran gempa itu diakibatkan pergeseran lempeng [Cycloop]. Dari hasil monitoring, potensi gempa susulan berlanjut,” kata Danang kepada Jubi, Selasa sore.

Danang menyatakan 156 gempa susulan yang terjadi sejak Senin hingga Selasa pukul 13.00 WP berkekuatan paling rendah 2,6 magnitudo, dan yang paling besar 4,4 magnitudo. Sejumlah 15 gempa bumi diantaranya dirasakan di wilayah Kota Jayapura, terdiri dari 10 gempa susulan pada Senin, dan lima gempa susulan pada Selasa.

Danang menyatakan gempa bumi susulan itu baru akan berhenti apabila lempeng Cycloop yang memanjang dari Kabupaten Jayapura sampai dengan Kota Jayapura telah menemukan posisi stabilnya. “Kalau masih ada gempa susulan, dudukan antar lempeng belum stabil. Antar lempeng itu masih mencari dudukan untuk stabil sehingga masih ada gempa susulan” ujarnya.

Danang menyatakan gempa bumi yang mengguncang wilayah Kota Jayapura tidak berpotensi tsunami. Ia juga menyatakan dari hasil monitoring hingga saat ini ketinggian air laut masih normal. “Tidak ada kenaikan air laut” katanya.