Pelaku Penembakan Warga Sipil di Mappi, HAM: Harus Proses Hukum

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menegaskan bahwa pelaku penembakan terhadap sembilan warga sipil di Kabupaten Mappi pada 14 Desember 2022 harus diproses secara hukum. Koalisi menolak upaya damai yang difasilitasi pemerintah daerah karena dinilai tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Koordinator Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua, Emanuel Gobay menyatakan dari hasil investigasi yang telah dilakukan koalisi menyimpulkan penembakan itu diduga dilakukan oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Resor (Polres) Mappi. Menurut Gobay, hasil investigasi Koalisi menyimpulkan adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa itu.

Gobay menyatakan atas dasar itu Koalisi telah memasukkan pengaduan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih. Koalisi meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui Bidang Propam dan Kodam XVII/Cenderawasih melalui Polisi Militer dapat mengirim tim untuk menyelidi peristiwa penembakan warga sipil yang terjadi di Kabupaten Mappi pada 14 Desember 2022.

“Dalam analisa kami, ada dugaan pelanggaran [atau] penyalahgunaan kewenangan di sana. Kami mengajukan ke Polda Papua dengan Kodam, harapannya bisa ditindaklanjuti agar melakukan penyelidikan dalam kasus itu,” kata Gobay kepada Jubi, Senin.

Gobay menyatakan penting bagi Polda Papua maupun Kodam XVII/Cenderawasih guna mengungkapkan dugaan keterlibatan anggota mereka dalam peristiwa penembakan warga sipil di Mappi itu. Gobay berharap para pelaku penembakan itu bisa diproses secara hukum.

Gobay menyatakan Koalisi menolak upaya penyelesaian secara damai melalui pembayaran uang kepada korban penembakan yang akan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mappi. Menurut Gobay, Koalisi menilai alternatif penyelesaian secara damai itu tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

“Kalau kemudian kita mengambil dengan jalan denda, lalu selesai, apakah akan ada efek jera terhadap pelaku untuk tidak melakukan lagi? Itu kan tidak. Penyelesaian dengan membayar uang itu tidak akan menghentikan tindakan keras aparat keamanan terhadap warga sipil,” katanya.

Gobay menyatakan alternatif penyelesaian secara damai melalui pembayaran denda akan melanggengkan praktik impunitas di Papua. “Tidak ada cerita pembayaran denda akan memberikan efek jera. Efek jera dicapai dengan para pelaku diproses secara hukum, bukan proses secara kekeluargaan,” ujarnya.

Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua, Helmi menyatakan pihaknya berharap insitusi TNI/Polri dapat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam penembakan sembilan warga sipil di Mappi. “Kami berharap institusi TNI maupun Polri betul-betul menindak tegas anggotanya yang melakukan kasus serupa,” kata Helmi.

Hasil investigasi Koalisi yang dilakukan pada 17 – 20 Desember 2022 menyimpulkan ada peristiwa pembacokan yang dilakukan warga kepada warga lain bernama Martinus. Akan tetapi, Koalisi membantah jika ada bentrokan antar warga yang mengikuti pembacokan itu.

Dengan hasil temuan itu, Koalisi membantah versi Kepolisian Daerah Papua yang menyatakan penembakan terhadap warga sipil terjadi karena aparat keamanan diserang saat melerai bentrokan antar warga. “Informasi yang menyebutkan bahwa aparat menembak korban pada saat aparat memisahkan bentrok antar kelompok korban dan kelompok pelaku adalah tidak benar,” kata anggota Koalisi, Helmi.

Temuan Koalisi itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Perwira Penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K Sully di Kota Jayapura pada 15 Desember 2022. Sully menyatakan penembakan itu terjadi setelah sekelompok warga menyerang aparat keamanan yang melerai bentrokan antar dua kelompok warga yang dalam pengaruh minuman beralkohol.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM: 6 korban penembakan di Mappi adalah pelajar

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Papua menyatakan dari sembilan warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan aparat keamanan di Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada 14 Desember 2022 lalu, sejumlah enam orang diantaranya masih berstatus pelajar. Keenam korban itu masih menjalani rawat jalan karena luka tembak yang mereka alami.

Hal itu menjadi bagian dari hasil investigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua atas insiden penembakan warga sipil di Kabupaten Mappi yang diumumkan di Kota Jayapura pada Jumat (23/12/2022). Investigasi itu dilakukan Koalisi sejak 17 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022.

Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Helmi menyatakan ada enam korban penembakan 14 Desember 2022 yang masih berstatus pelajar SD, SMP dan SMA. Keenam korban itu adalah Kaspar Khani Yebo (siswa SD Inpres Kabe), Wilhemus Jeji Samogi (siswa SMP Negeri 1 Menyamur), Fredirandus Boy (siswa SMP YPPK Yohanis Paulus 1 Kepi), Sabinus Sokmi Sedap (siswa SMA Negeri 1 Obaa), Rexon Ya A Pasim (siswa SMA Negeri 1 Obaa), dan Yohanis T Sedap (siswa SMK Negeri 2 Obaa).

Helmi menyatakan keenam korban berstatus pelajar itu tengah menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Mappi. Menurut Helmi, para korban tidak mau menjalani rawat inap di rumah sakit setempat, lantaran selalu didatangi polisi.

“Dorang rawat jalan. Setiap satu minggu ke rumah sakit, obati luka dan ambil obat. Mereka juga masih syok dan trauma,” ujarnya.

Hasil investigasi Koalisi yang dilakukan sejak 17 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022 menyimpulkan ada peristiwa pembacokan yang dilakukan warga kepada warga lain bernama Martinus. Akan tetapi, Koalisi membantah jika ada bentrokan antar warga yang mengikuti pembacokan itu.

Dengan hasil temuan itu, Koalisi membantah versi Kepolisian Daerah Papua yang menyatakan penembakan terhadap warga sipil terjadi karena aparat keamanan diserang saat melerai bentrokan antar warga. “Informasi yang menyebutkan bahwa aparat menembak korban pada saat aparat memisahkan bentrok antar kelompok korban dan kelompok pelaku adalah tidak benar,” kata Helmi.

Temuan Koalisi itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Perwira Penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K Sully di Kota Jayapura pada 15 Desember 2022. Sully menyatakan penembakan itu terjadi setelah sekelompok warga menyerang aparat keamanan yang melerai bentrokan antar dua kelompok warga yang dalam pengaruh minuman beralkohol. Pada 17 Desember 2022, salah satu korban penembakan yang bernama Moses Nakas Erro meninggal dunia karena luka tembak yang dialaminya.

Helmi menyatakan Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua telah diberikan kuasa oleh korban untuk menempuh langkah hukum atas insiden penembakan warga di Mappi itu. Koalisi telah mendampingi Kosmas Yameap, saudara dari Moses Erro, membuat laporan polisi di Kepolisian Resor Mappi atas peristiwa itu, dengan nomor laporan polisi LP/173/XII/2022. Koalisi juga mendampingi korban Rexon Ya A Pasim melaporkan peristiwa itu ke Polres Mappi, dengan nomor laporan polisi LP/174/XII/2022.

“Dengan kita laporan polisi ini kita memastikan terkait penembakan itu. Supaya polisi lakukan penyelidikan siapa pelaku dalam penembakan itu dan situasi saat kejadian itu terkendali atau tidak. Ada kah peristiwa sebelum penembakan gerakan beberapa orang yang dianggap membahayakan nyawa manusia,” katanya.

Seorang guru di Mappi, Tadius menyatakan pelajar yang menjadi korban penembakan tidak menjalani perawatan di rumah sakit Mappi. Ia menyatakan korban telah pulang ke masing-masing rumah mereka.

“Sementara anak-anak sudah pulang libur. Sudah hampir satu minggu mereka pulang. Korban juga sudah pulang. Sudah pulang ke distrik-distrik dan ke kampung-kampung begitu,” kata Tadius.

Dalam keterangan pers tertulisnya pada Jumat, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendesak Komisi Nasional HAM RI melakukan penyelidikan atas penembakan warga sipil Mappi pada 14 Desember 2022, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Komnas HAM RI juga diminta menyelidiki dugaan keterlibatan aparat Polri maupun TNI dalam penembakan sembilan warga Mappi itu.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua juga meminta upaya perdamaian yang dilakukan antara pihak korban pembacokan dan pihak pelaku pembacokan dipisahkan dari penyelidikan kasus penembakan sembilan warga sipil di Mappi. Koalisi menegaskan upaya perdamaian dalam kasus pembacokan itu tidak menghapuskan dugaan peristiwa pidana dalam penembakan sembilan warga sipil Mappi.

Koalisi mendesak proses hukum terkait sejumlah peristiwa yang terjadi pada 14 Desember 2022 harus dilakukan secara profesional, demi memastikan hukum yang adil bagi pelaku. Bantuan itu juga harus dipastikan mencegah praktik impunitas dalam insiden penembakan warga sipil di Mappi.

Koalisi berharap setiap bantuan yang diberikan kepada para korban penembakan dipandang sebagai bantuan untuk memudahkan akses transportasi, pendampingan keluarga korban, serta biaya makan, minum, dan akomodasi para korban selama proses penyembuhan, karena pelayanan kesehatan yang mampu menangani korban terletak jauh dari tempat tinggal korban. “Sehingga bantuan tersebut bukan sebagai strategi untuk membungkam pihak korban penembakan yang menuntut keadilan” kata Helmi.

Mahasiswa Nduga Minta Kasus Mutilasi di Mimika Diusut Tuntas

Puluhan aktivis Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia Kota Studi Jayapura menggelar demonstrasi di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (3/9/2022). Mereka meminta kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga Nduga di Kabupaten Mimika harus diusut hingga tuntas. Mereka juga menolak tuduhan bahwa salah satu korban pembunuhan dan mutilasi itu adalah simpatisan atau anggota kelompok bersenjata.

Dalam demonstrasi yang berlangsung selama tiga jam sejak pukul 09.00 WP, para aktivis Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia membawa beragam poster. Poster itu antara lain bertuliskan “6 anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan dengan Cara Mutilasi adalah Watak Predator”, “Panglima TNI, Kapolda Papua segera Mengadili Pelaku Pembunuhan Terhadap Rakyat Sipil yang di Mimika”, “Empat Korban di Timika Sama dengan Kasus Pelanggaran HAM di Paniai”, “Usut tuntas. Jokowi Stop Abuti!”.

Para demonstran juga membawa poster berisi gambar-gambar korban pembunuhan dan mutilasi di Mimika. Para demonstran itu sempat bersitegang dengan aparat keamanan. Para mahasiswa meminta agar anggota DPR Papua, Kapolda Papua, Kapolresta Jayapura, maupun Pangdam XVII/Cenderawasih hadir mendengarkan aspirasi mereka.

Sekitar 100 polisi dari Kepolisian Resor Kota Jayapura dan Brimob mengawasi demonstrasi itu dengan membawa rotan, water cannon. Ada beberapa polisi memegang senjata gas air mata dan senjata api di lokasi demonstrasi.

Koordinator aksi, Benny Murib menyatakan pembunuhan dan mutilasi yang terjadi kepada 4 warga Nduga di Mimika yang diduga dilakukan oknum TNI merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Benny menyatakan pembunuhan itu termasuk pelanggaran HAM berat, termasuk dalam tindakan pembunuhan di luar hukum. “[Kami] mendesak dengan tegas agar kasus itu diusut tuntas,” kata Murib.

Murib menyatakan keempat korban pembunuhan dan mutilasi tersebut adalah warga sipil Nduga. Pihaknya membantah versi pelaku yang mengklaim bahwa korban hendak melakukan pembelian senjata api untuk kelompok bersenjata di Nduga.

Murib meminta Panglima TNI melalui Pangdam XVII/Cenderawasih memeriksa para komandan Brigade Infanteri (Brigif) Raider/20 Ima Jaya Keramo Kostrad, karena enam prajuritnya diduga terlibat pembunuhan dam mutilasi keempat korban. “Tindakan tidak manusiawi, sehingga harus diperiksa sesuai hukum di republik ini,” katanya.

Para demonstran terus berorasi hingga pukul 11.10 WP, namun anggota DPR Papua maupun para pimpinan TNI/Polri tidak kunjung tiba. Para demonstran akhirnya mencoba berpawai menuju ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Kantor DPR Papua. “Kita pawai ke Polda Papua dan DPR Papua saja, “teriak demonstran.

Namun, polisi melarang para mahasiswa berpawai. Polisi langsung berbaris dan menghadang mahasiswa. Sempat terjadi perdebatan antara Kapolsek Abepura dan mahasiswa yang bersikeras meminta agar pihak-pihak yang ingin mereka temui bisa datang ke lokasi. Akan tetapi Kapolsek Abepura, AKP Lintong Simanjuntak menyatakan semua kantor yang ingin didatangi demonstran libur pada Sabtu. Simanjuntak juga menyatakan Kapolresta Jayapura tidak bisa datang menemui para demonstran, karena sedang ada kesibukan.

Tak ingin bentrok, para mahasiswa akhirnya bertahan dan melanjutkan orasi mereka di Lingkaran Abepura. Mereka baru membubarkan diri sekitar pukul 12.00 WP.

Imanus Komba dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua yang mendampingi mahasiswa menyatakan aksi mahasiswa Nduga ini merupakan representasi dari keluarga korban untuk mendorong pihak penegak hukum mengusut tuntas kasus itu. Menurut Komba, keluarga korban perlu mendapatkan kepastian hukum.

Komba menegaskan aksi para mahasiswa Nduga itu dijamin Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. “Jadi saya pikir tidak ada alasan [bagi polisi] untuk membatasi orang menyampaikan pendapat. Tidak ada undang-undang membatasi hal itu. Saya pikir aparat keamanan harus melakukan pendekatan yang baik supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi saat demonstrasi,” kata Komba kepada Jubi.

Keluarga Sebut Pelaku Membunuh Korban bagai Hewan Buruan

Juli Gwijangge sebagai anggota keluarga Arnold Lokbere, satu diantara Empat Korban mutilasi dan Pembunuhan Berencana yang dilakukan Oknum Anggota TNI dan pelaku warga sipil di Mimika Papua menyatakan perbuatan para pelaku terhadap korban bagai Hewan buruan.

Para pelaku pembunuhan dan mutilasi itu, termasuk sejumlah prajurit TNI yang diduga terlibat dalam pembunuhan itu, membunuh rakyat sipil Papua seperti memburu hewan buruan, melakukannya dengan cara yang mengerikan. Perbuatan para pelaku itu adalah pelanggaran HAM berat, karena para korban dibunuh secara terencana, terukur, terstruktur.

Ia menyatakan berdasarkan beberapa tindakan para pelaku, mereka menembakkan mobil sewaan di Iwaka. “[Para korban] dimutilasi, dimasukkan dalam karung berisi batu sebagai pemberat, dilempar ke sungai. Tirisi lapis baru merupakan upaya hilangkan jejak korban. Kami menuntut Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolres Mimika, bertanggung jawab atas nyawa keempat korban mutilasi,” kata Gwijangge, Sabtu (3/9/2022)

Gwijangge menyatakan para pelaku telah menuduh korban seolah-olah merupakan anggota atau simpatisan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Gwijangge menegaskan bahwa keempat korban adalah warga sipil, bukan anggota atau simpatisan kelompok bersenjata.

 Gwijangge menyatakan keluarga mendukung pernyataan Bupati Nduga yang telah mengklarifikasi bahwa keempat korban merupakan warga sipil. Keluarga para korban menuntut aparat penegak hukum mengungkap apa sebenarnya motif para pelaku pembunuhan dan memutilasi keempat korban.

“Pembunuhan seperti itu tidak wajar, sehingga kami harus tahu apa motif sesungguhnya. Dengan alasan apapun, manusia tidak bisa dibunuh dengan cara-cara keji seperti itu. [Kami menutut aparat penegak hukum] menangkap dan memproses para pelaku [dengan] seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. [Kami menuntut aparat penegak hukum] mengungkap motif pembunuhan keluarga kami,” kata Gwijangge.

Ia pun meminta agar dibentuk Tim Independen yang melibatkan Komnas HAM RI,  DPR RI dan lembaga advokasi hak asasi manusia Masyarakat Sipil.

“[Kami] meminta kepada Komnas HAM RI, Komisi I DPR RI yang membidangi keamanan dan pertahanan, Kontras, YLBHI, LBH Papua, Amnesty International, Komisi HAM PBB, segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus pembunuhan dengan cara mutilasi itu,” kata Gwijangge

Pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil asal Kabupaten Nduga terjadi di Satuan Permukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Keempat korban itu adalah Arnold Lokbere, Lemaniol Nirigi, Irian Nirigi, dan Atis Tini.

Polisi Militer Komando Daerah Militer XVII telah menetapkan enam prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus itu. Kepolisian Daerah Papua juga telah menetapkan empat warga sipil sebagai tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi itu.

Kasus Terbunuhnya 10 Warga Sipil Diserang KKB, JDP Ikut Turut Bela Sungkawa

Jaringan Damai Papua atau JDP turut berbela sungkawa atas terbunuhnya 10 warga sipil dan terluka dua warga sipil dalam serangan kelompok bersenjata di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Sabtu (16/7/2022). Jaringan Damai Papua menyesalkan setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil oleh siapapun, termasuk kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB.

Juru Bicara Jaringan Damai Papua, Yan Cristian Warinussy melalui pesan Whatsapp yang diterima Jubi pada Minggu (17/7/2022) malam menyatakan JDP berharap Kapolri dan Panglima TNI menangani kasus serangan kelompok bersenjata di Nduga itu secara terukur dan seksama. JDP meyakini pilihan cara penanganan kasus itu akan berdampak penting bagi masyarakat sipil asli Papua di Nogolaid, maupun seluruh masyarakat sipil di Nduga.

Warinussy menyampaikan Jaringan Damai Papua senantiasa menyerukan diberlakukannya pendekatan damai untuk segera menyudahi berbagai konflik bersenjata di Tanah Papua. JDP meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan dimulainya dialog damai dengan semua pihak yang bertikai di Tanah Papua.

Warinussy menegaskan Jaringan Damai Papua meyakini bahwa model pendekatan negara dengan terus melakukan pemekaran wilayah dan membentuk Daerah Otonom Baru tidak akan mengakhiri konflik sosial politik di Tanah Papua. JDP juga menyeru dihentikannya kegiatan jual beli senjata api di seluruh Tanah Papua.

“[Dalam] pandangan kami, konflik di Tanah Papua hanya bisa diselesaikan melalui dialog damai, dan bukan melalui pendekatan pemekaran wilayah maupun transaksi jual beli senjata. [Konflik Papua juga tidak bisa diselesaikan] melalui pendekatan kekerasan bersenjata dan atau angkat senjata,” kata Warinussy.

Baku Tembak Mengakibatkan Prajurit Peleton Meninggal Dunia

Baku tembak antara kelompok bersenjata dan TNI terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Rabu (29/6/2022) sekitar pukul 15.30 WIT. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit Peleton III, Kipan A Yonif PR 431/SSP,  Prada Beryl Kholif Al Rohman, meninggal dunia.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Kav Herman Taryaman saat dikonfirmasi wartawan di Jayapura membenarkan kejadian itu. “Penembakan terjadi di Pos Ramil Kiwirok Satgas Kodim Yonif PR 431/SSP. Prada Beryl Kholif Al Rohman meninggal dunia terkena tembakan di bagian paha sehingga kehabisan darah,” kata Herman pada Rabu.

Ia menyatakan penyerangan terhadap pos TNI diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Ngalum Kupel pimpinan Lamek Apleki Taplo. “Kami masih dalami kejadian tersebut karena terkendala jaringan komunikasi,” ujar Herman.

Untuk proses evakuasi, Herman menyatakan pihaknya masih melihat perkembangan situasi di Kiwirok. “Nanti kami akan sampaikan setelah ada kepastian kapan dan dimana evakuasi akan dilakukan,” kata Herman.