Puluhan aktivis Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia Kota Studi Jayapura menggelar demonstrasi di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (3/9/2022). Mereka meminta kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga Nduga di Kabupaten Mimika harus diusut hingga tuntas. Mereka juga menolak tuduhan bahwa salah satu korban pembunuhan dan mutilasi itu adalah simpatisan atau anggota kelompok bersenjata.
Dalam demonstrasi yang berlangsung selama tiga jam sejak pukul 09.00 WP, para aktivis Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia membawa beragam poster. Poster itu antara lain bertuliskan “6 anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan dengan Cara Mutilasi adalah Watak Predator”, “Panglima TNI, Kapolda Papua segera Mengadili Pelaku Pembunuhan Terhadap Rakyat Sipil yang di Mimika”, “Empat Korban di Timika Sama dengan Kasus Pelanggaran HAM di Paniai”, “Usut tuntas. Jokowi Stop Abuti!”.
Para demonstran juga membawa poster berisi gambar-gambar korban pembunuhan dan mutilasi di Mimika. Para demonstran itu sempat bersitegang dengan aparat keamanan. Para mahasiswa meminta agar anggota DPR Papua, Kapolda Papua, Kapolresta Jayapura, maupun Pangdam XVII/Cenderawasih hadir mendengarkan aspirasi mereka.
Sekitar 100 polisi dari Kepolisian Resor Kota Jayapura dan Brimob mengawasi demonstrasi itu dengan membawa rotan, water cannon. Ada beberapa polisi memegang senjata gas air mata dan senjata api di lokasi demonstrasi.
Koordinator aksi, Benny Murib menyatakan pembunuhan dan mutilasi yang terjadi kepada 4 warga Nduga di Mimika yang diduga dilakukan oknum TNI merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Benny menyatakan pembunuhan itu termasuk pelanggaran HAM berat, termasuk dalam tindakan pembunuhan di luar hukum. “[Kami] mendesak dengan tegas agar kasus itu diusut tuntas,” kata Murib.
Murib menyatakan keempat korban pembunuhan dan mutilasi tersebut adalah warga sipil Nduga. Pihaknya membantah versi pelaku yang mengklaim bahwa korban hendak melakukan pembelian senjata api untuk kelompok bersenjata di Nduga.
Murib meminta Panglima TNI melalui Pangdam XVII/Cenderawasih memeriksa para komandan Brigade Infanteri (Brigif) Raider/20 Ima Jaya Keramo Kostrad, karena enam prajuritnya diduga terlibat pembunuhan dam mutilasi keempat korban. “Tindakan tidak manusiawi, sehingga harus diperiksa sesuai hukum di republik ini,” katanya.
Para demonstran terus berorasi hingga pukul 11.10 WP, namun anggota DPR Papua maupun para pimpinan TNI/Polri tidak kunjung tiba. Para demonstran akhirnya mencoba berpawai menuju ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Kantor DPR Papua. “Kita pawai ke Polda Papua dan DPR Papua saja, “teriak demonstran.
Namun, polisi melarang para mahasiswa berpawai. Polisi langsung berbaris dan menghadang mahasiswa. Sempat terjadi perdebatan antara Kapolsek Abepura dan mahasiswa yang bersikeras meminta agar pihak-pihak yang ingin mereka temui bisa datang ke lokasi. Akan tetapi Kapolsek Abepura, AKP Lintong Simanjuntak menyatakan semua kantor yang ingin didatangi demonstran libur pada Sabtu. Simanjuntak juga menyatakan Kapolresta Jayapura tidak bisa datang menemui para demonstran, karena sedang ada kesibukan.
Tak ingin bentrok, para mahasiswa akhirnya bertahan dan melanjutkan orasi mereka di Lingkaran Abepura. Mereka baru membubarkan diri sekitar pukul 12.00 WP.
Imanus Komba dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua yang mendampingi mahasiswa menyatakan aksi mahasiswa Nduga ini merupakan representasi dari keluarga korban untuk mendorong pihak penegak hukum mengusut tuntas kasus itu. Menurut Komba, keluarga korban perlu mendapatkan kepastian hukum.
Komba menegaskan aksi para mahasiswa Nduga itu dijamin Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. “Jadi saya pikir tidak ada alasan [bagi polisi] untuk membatasi orang menyampaikan pendapat. Tidak ada undang-undang membatasi hal itu. Saya pikir aparat keamanan harus melakukan pendekatan yang baik supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi saat demonstrasi,” kata Komba kepada Jubi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar