Kapal AL Australia dan Selandia Baru akan dibebaskan dari larangan sementara terhadap kapal asing. Kedua negara ini akan memasuki pelabuhan Honiara, Guadalcanal di Kepulauan Solomon. Hal ini dikatakan Perdana Menteri Solomon, Manasseh Sogavare, di depan sidang parlemen Solomon kemarin di Honiara, sebagaimana dilansir https://www.solomontimes.com/news/solomon-islands-exempts-navy-vessels-from-australia-and-new-zealand.
“Kapal militer asing yang menanggapi permintaan bantuan dari pemerintah Kepulauan Solomon juga akan dibebaskan,” kata PM Manasseh Sogavare, Senin (5/9/2022).
Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan dengan Tiongkok pada April, yang menurut draf yang bocor memungkinkan angkatan laut Tiongkok untuk mengisi kembali bahan bakar atau berlabuh di Honiara.
Hal itu memicu kekhawatiran dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat tentang pengaruh Tiongkok yang semakin besar.
Pekan lalu, Sogavare mengumumkan moratorium kapal angkatan laut asing yang memasuki pelabuhan. Hal ini membuat insiden di mana kapal penjaga pantai AS dan kapal Angkatan Laut Inggris yang berpatroli untuk penangkapan ikan ilegal tidak mendapat izin mengisi bahan bakar di Honiara.
Menanggapi pertanyaan anggota parlemen oposisi tentang moratorium itu, Sogavare mengatakan kapal-kapal militer yang dikerahkan di bawah naungan Pasukan Bantuan Internasional Kepulauan Solomon (SIIAF) — sebuah perjanjian di mana Australia, Selandia Baru, dan Fiji bekerja dengan polisi Kepulauan Solomon akan dikecualikan.
AS, yang berencana membuka kedutaan besar di Honiara, mengatakan pada 29 Agustus diberitahu tentang moratorium semua kapal angkatan laut asing.
Sebulan sebelumnya, AS berjanji untuk meningkatkan bantuan dan meningkatkan pengawasan penangkapan ikan ilegal di Pasifik dalam upaya untuk melawan kehadiran Tiongkok yang semakin meningkat.
“Kabinet telah memutuskan untuk memberlakukan moratorium pada kapal-kapal militer ketika meninjau “manfaat dan risiko ke Kepulauan Solomon dari setiap kunjungan oleh kapal militer mana pun”, kata Sogavare, meskipun menambahkan moratorium itu “tidak menargetkan Amerika Serikat”.
Dia mengatakan Australia, Selandia Baru, AS, dan Inggris telah terlibat dalam patroli penangkapan ikan ilegal dan kantornya perlu mengetahui lebih banyak tentang kapal-kapal yang tiba.
“Badan Perikanan Forum, yang berbasis di Honiara dan mewakili negara-negara Kepulauan Pasifik dengan stok tuna yang kaya, perlu memberi tahu kantornya tentang kapal angkatan laut mana yang mengambil bagian dalam patroli pengawasan untuk mendapatkan pengecualian,“ demikian ungkapnya.
“Kami tidak tahu siapa sih yang akan datang,” katanya.
Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Yeremia Manele, mengatakan laporan tentang masalah ini diharapkan pada akhir pekan depan.
Ketegangan tinggi di Kepulauan Solomon karena perubahan konstitusi untuk menunda pemilihan umum diperkirakan akan disahkan parlemen minggu ini.
Australia memberi nasihat dalam peringatan perjalanan pada Sabtu (3/9/2022) tentang risiko kerusuhan sipil karena parlemen mempertimbangkan “undang-undang yang signifikan”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar