Deputi V KSP: Tidak Ada Penetapan Darurat Sipil

 

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua.

“Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua,” kata Jaleswari di Jakarta.

Dia menjelaskan penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut, memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jaleswari pun mengatakan penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan atas perintah presiden.

“Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah kepada TPNPB OPM

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Lodewijk menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua adalah polisi. DPR pun mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air yang masih dalam penguasaan KKB.

Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2) pukul 6.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika.

Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 WIB.

Maskapai itu kemudian merespons dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat yang belakangan ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Lima penumpang pesawat itu telah dievakuasi dari Paro ke Timika.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut prioritas pihaknya saat ini mencari keberadaan Pilot Susi Air Kapten Philip Max Marthin.

Menurut Yudo, sang pilot tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, tetapi melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diawakinya diduga dibakar kelompok tersebut.

Masih Jadi Pertanyaan, Siapa Pembakar Pesawat dan Penahan Pilot di Nduga?

 

Peristiwa pembakaran pesawat Susi Air Pilatus Porter PC6/PK-BVY dan menahan Capt. Pilot Philip Marthens pada 7 Februari 2013, di Distrik Paro-Ndugama oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai peristiwa pengulangan saja, bukan peristiwa baru yang mengejutkan kita.

Sebelumnya, TPNPB membakar pesawat MAF PK-MAX yang dipiloti Capt. Alex Luferchek berkebangsaan Amerika, 6 Januari 2020 di Bandara Kampung Pagamba, Distrik Biandaga-Intan Jaya, Papua. Ada dua penumpang dalam pesawat yang dibakar TPNPB itu.

Ada juga penembakan yang menyebabkan kematian Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, 25 April 2020 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Hingga kini penembak sang jenderal ini masih misteri. Namun, negara menuduh pelakunya ialah pasukan TPNPB.

Ada peristiwa yang hampir sama, yaitu, penyerangan pos TNI di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Kamis (21/9/2021), yang menewaskan empat anggota TNI AD. Keempat anggota TNI AD yang ditemukan meninggal dunia tersebut adalah Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu Chb Dirman.

Dari kekerasan ini, timbul pertanyaan kunci dalam tulisan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pasukan TPNPB, yang berdiri kokoh dan gigih berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua Barat.

Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, apakah benar pembakar pesawat MAF PK-MAX pada 6 Januari 2020 di Distrik Biandag, Kabupaten Intan Jaya, Papua, dan pembakar pesawat Susi Air Pilatus Porter PC6/PK-BVY, 7 Februari 2023, di Distrik Paro, Kabupaten Nduga itu murni dilakukan oleh pasukan TPNPB.

Kedua, apakah ada tangan pasukan TPNPB yang “dipinjam” oleh pihak lain, untuk membakar pesawat MAF PK-MAX pada 6 Januari 2020 di Distrik Biandaga, Kabupaten Intan Jaya, dan membakar pesawat Susi Air Pilatus Porter PC6/PK-BVY pada 7 Februari 2023 di Distrik Paro, Kabupaten Nduga.

Ketiga, apakah benar penembakan terhadap Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, di Beoga, Kabupaten Puncak, 25 April 2020 dilakukan oleh pasukan TPNPB.

Keempat, apakah benar penembakan terhadap empat anggota TNI: Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu Chb Dirman di Kampung Kisor, Distrik Aifat pada 21 September 2021, dilakukan oleh pasukan TPNPB.

Kelima, apakah benar Abraham Tatemte dan Melkias Ky yang ditangkap TNI/Polri dan sedang diproses di pengadilan negeri adalah pelaku atau terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan empat anggota TNI di Kampung Kisor, Distrik Aifat, pada 21 September 2021.

Keenam, walaupun ribuan pasukan TNI organik dan nonorganik dikirim ke Papua dari waktu ke waktu untuk menghadapi pasukan TPNPB—yang sangat minim ketrampilan, persenjataan dan minim jumlah anggota, serta tidak ada peralatan canggih, tetapi kok pasukan TPNPB masih ada sampai sekarang.

Enam pertanyaan kunci di atas kita bandingkan dengan kutipan pandangan mendiang Dr. George Junus Aditjondro:

“…Jadi yang menghidupkan OPM juga tentara. Sekali lagi, maksudnya adalah biar ada uang operasi yang bos-bos atau jenderal-jenderalnya bisa makan. Kalau yang prajurit-prajurit, makannya cukup hasil tukar burung kuning. Yang bos-bos, makan jutaan duit operasi. Kalau tidak ada situasi genting, maka tidak akan keluar uang dari negara….Salah satu problem yang sering menghantui rakyat Papua, yaitu ‘OPM bayaran’ atau ciptaan aparat. OPM bayangan bentukan ini tidak segera dihilangkan, maka keberadaan Papua sebagai bagian terpadu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus dipermasalahkan atau digugat…” (Aditjondro, 2000: 174, 175).

Enam pertanyaan kunci yang saya ajukan ini sangat mengganggu pikiran dan hati nurani saya selama ini. Pasalnya bahwa krisis kemanusiaan dan ketidakadilan di Tanah Papua yang berkepanjangan dan memakan banyak korban nyawa manusia, baik pihak rakyat sipil, maupun TNI/Polri.

Kita bisa tahu secara adil, benar dan transparan siapa pelaku sesungguhnya, apabila penembak Jenderal Gusti Putu, penembak 4 anggota TNI di Maybrat, pembakar pesawat di Intan Jaya, pembakar pesawat di Nduga, diinvestigasi oleh tim independen yang kredibel. Selama ini rakyat Papua dan Indonesia, serta komunitas internasional mengkonsumsi informasi dari satu pihak, yaitu dari pihak pemerintah dan TNI/Polri.

Kalau diteliti secara cermat seluruh kekerasan dan kejahatan ini, sepertinya kanker kejahatan “by design” untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

Pertama, upaya sistematis untuk pengusiran penduduk asli Papua dari tanah leluhurnya, supaya tanah yang dikosongkan itu diambil oleh kaum kapitalis (pemodal) untuk operasi kapitaliame dalam pertambangan emas dan minyak. Kapitalis atau pemodal pasti dilindungi oleh militer dan kepolisian dengan alasan perusahaan aset vital milik negara.

Kedua, tanah yang dikosongkan oleh penduduk asli Papua itu digunakan untuk pembangunan markas militer dan kepolisian yang lebih luas, pembangunan kodam-kodam dan polda, dengan alasan wilayah itu tidak aman dan untuk melindungi rakyat;

Ketiga, penduduk dari luar Papua didatangkan ke wilayah atau kampung-kampung yang sudah dikosongkan itu, untuk menduduki dan menempati kampung-kampung yang sudah kosong tadi. Jelaslah TNI/Polri menjadi penjaga/pelindung dari orang-orang pendatang itu.

Keempat, kekerasan ini juga bertujuan untuk memberikan label “teroris” kepada penduduk asli Papua, terutama kepada para pejuang keadilan, hak politik, kesamaan derajat, martabat kemanusiaan dan perdamaian.

Kelima, kekerasan ini juga mempunyai tujuan untuk menutupi kekerasan dan kejahatan negara selama ini, yang menyebabkan pelanggaran HAM berat—yang sudah menjadi persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan di forum-forum internasional, termasuk dalam forum PBB. Penguasa Indonesia berusaha mencuci tangan dengan menghilangkan kekerasan negara dan dituduhkan kepada pasukan TPNPB.

Keenam, kekerasan dan kejahatan ini merupakan bagian integral dari pemusnahan etnis penduduk asli Papua secara sistematis, terstruktur, terpogram, terpadu, masif dan kolektif oleh negara.

Akhirnya, disimpulkan bahwa solusi militer tentang persoalan Papua selama 62 tahun (sejak 19 Desember 1961) belum pernah menyelesaikan akar persoalan Papua. Sebaliknya militerisasi justru memperpanjang kekerasan dan kejahatan negara yang mengakibatkan penderitaan penduduk asli Papua.

Pangdam Cenderawasih Sebut Posisi Pilot Pesawat Susi Air Masih di Paro

Panglima Kodam – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pilot pesawat Susi Air, Philips Marthin yang disandera kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogeya masih berada di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

“Menurut kami pilot masih berada di wilayah Paro, untuk tembus sampai ke Distrik Mapenduman, kemungkinan tidak,” kata Saleh melalui sambungan telepon seluler di Jayapura.

Menurut Saleh, saat ini aparat gabungan TNI/Polri sedang berupaya melakukan proses evakuasi 15 pekerja pembangunan Puskemas dari Distrik Paro ke Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga.

“Proses evakuasi 15 pekerja sementara berjalan. Nanti setelah di Kenyam baru akan di evakuasi ke Timika. Sementara pilot masih dalam pencarian,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Marthin disandera setelah pesawat yang ia terbangkan dibakar kelompok pimpinan Egianus Kogeya setelah mendarat di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga.

Pilot Philips menerbangkan pesawat dari Bandara Mozes Kilangin Mimika pukul 05.33 WIT dan mendarat di lapangan terbang Paro pukul 06.17 WIT dengan membawa lima orang penumpang, masing Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.

“Di Paro belum ada pertugas keamanan baik TNI maupun Polri, dan di distrik itu merupakan markas kelompok Egianus Kogeya,” kata Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Selasa (7/2/2023).

Pesawat Susi Air Dibakar, Pilot dan 5 Penumpang Belum Diketahui Nasib

 

Komandan Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani mengakui nasib pilot berkebangsaan Selandia Baru bersama penumpang Susi Air belum diketahui setibanya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

SMemang benar hingga kini belum diketahui nasib pilot Susi Air yakni Capten Philips M yang berkebangsaan Selandia Baru, termasuk lima penumpang lainnya.

“Hingga kini kami masih belum mengetahui nasib pilot dan penumpangnya,” kata Kombes Faizal di Jayapura.

Faizal menjelaskan insiden dibakarnya pesawat milik Susi Air dengan nomor penerbangan PK-BVY yang terbang dari Timika menuju Paro (Nduga).

Dari laporan yang diterima seharusnya pesawat tersebut kembali ke Timika pukul 07.40 WIT, namun kemudian dilaporkan pesawat tersebut dibakar.

“Dari pengecekan yang dilakukan dari udara terlihat pesawat terbakar di ujung lapangan terbang Paro dan diduga dilakukan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata),” kata Kombes Faizal.

KKB merupakan istilah yang diberikan pemerintah kepada Kelompok TPNPB OPM
Pesawat naas tersebut, lanjut dia, membawa lima penumpang termasuk seorang bayi.

“Berbagai upaya saat ini dilakukan untuk menemukan pilot dan penumpang dalam keadaan selamat,” ujarr Kombes Faizal yang juga menjabat Dirkrimum Polda Papua, yang mengaku saat ini berada di Jakarta.

Jubir TPNPB Minta “imigran Indonesia” Pergi dari Intan Jaya

Juru bicara atau Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Seby Sambom, mengatakan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya yang menembak mati satu anggota TNI pada 4 Januari 2023, merupakan peringatan kepada pendatang atau seperti yang disebut TPNPB sebagai imigran Indonesia, untuk segera mengosongkan atau pergi dari Intan Jaya.

“TPNPB OPM berhasil tembak satu anggota TNI/Polri Pada 4 Januari 2023 pukul 05:30 sore, Waktu Papua, di jantung Kota Intan Jaya. Untuk itu wakil Panglima Kodap 8 Intan Jaya, Apeni Kobogau, dan Staf Operasi Kodap 8 Intan Jaya mengumumkan bawah perang kami untuk merebut kedaulatan bangsa Papua tidak akan berhenti sampai Papua merdeka,” kata Sambom meneruskan pesan Wakil Panglima Kodap 8 Intan Jaya, Apeni Kobogau.

Peringatan tersebut sesuai dengan pertemuan militer TPNPB pada 1 Desember 2022, seperti yang disampaikan jubir dalam rilis video untuk melakukan “Perang Revolusi Total”.

“Kami sampaikan kepada masyarakat imigran entah dia pengojek, tukang bangunan, tukang jualan segera kosongkan Kabupaten Intan Jaya, dan lebih khususnya yang berada di bagian kota, jika tidak mematuhi perintah TPNPB, maka kami akan tembak mati,” katanya.

Selain pertemuan serentak seluruh Kodap TPNPB pada 1 Desember 2022, secara internal Kodap Intan Jaya sudah melaksanakan “masak daun” secara budaya pada 3 Januari 2023, dan sudah mengambil kesatuan Kodap 8 Intan Jaya.

“Itu bukti kami tidak main-main siap untuk serang bagian kota Kabupaten Intan Jaya, maka imbauan ini kami keluarkan, supaya orang imigran yang cari makan di wilayah Intan Jaya segera tinggalkan wilayah operasi TPNPB OPM,” katanya.

Lanjut Sambom, pihaknya akan terus melakukan baku tembak atau konflik bersenjata hingga Papua merdeka. “Kami akan langsungkan aksi baku tembak,” katanya.

Danrem 172/PWY Sebut Pistol Yang Diklaim TPNPB Adalah Senpi Yang hilang

Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring menegaskan, tiga tukang ojek yang dibunuh secara sadis oleh kelompok TPNPB pimpinan Nason Mimin, di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (5/12/2022) bukan intelejen, melainkan murni warga sipil.

Hal tersebut disampaikan J.O Sembiring di Jayapura, Senin (12/12/2022), sekaligus membantah penyampaian TPNPB yang mengatakan ketiga korban merupakan intelejen melalui video pendek yang beredar di media sosial.

“Jadi tidak benar kalau mereka (TPNPB) menyebut para korban adalah aparat intelijen, mereka benar-benar masyarakat sipil yang sehari-harinya mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berprofesi sebagai tukang ojek,” tegasnya.

Ia menilai, pembunuhan yang dilakukan secara biadab ini adalah pekerjaan teroris. “Saya juga beragama Kristen, dalam ajaran agama apa pun tidak ada yang mengajarkan melakukan pembantaian keji yang kemudian direkam dan disebarkan untuk menebar ketakutan di masyarakat. Ini merupakan pekerjaan teroris yang dirinya sedang dirasuki oleh setan,” tegasnya.

Dia juga mengomentari soal isi video yang memperlihatkan salah satu anggota TPNPB meletakkan senjata jenis pistol seolah-olah milik korban.

“Hal ini merupakan cara licik yang dilakukan oleh TPNPB untuk menutupi kebiadaban, dan membenarkan apa yang mereka lakukan,” tegasnya

“Kamu mengindikasikan pistol tersebut merupakan salah satu senjata organik milik TNI AD yang hilang ketika Heli MI 17 milik Penerbad (Penerbang Angkatan Darat-red) jatuh pada 2019 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada peristiwa tersebut, 11 senjata organik hilang,” katanya.

Sekadar untuk iketahui, sejak Senin (12/12/2022) siang, beredar tiga video penganiayaan tiga tukang ojek atas nama La Usu (23), La Ati (40) dan La Aman (39) yang dilakukan kelompok TPNPB di Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan durasi 31 detik, 2 menit, dan 1 menit 40 detik.