Deputi V KSP: Tidak Ada Penetapan Darurat Sipil

 

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua.

“Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua,” kata Jaleswari di Jakarta.

Dia menjelaskan penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut, memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jaleswari pun mengatakan penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan atas perintah presiden.

“Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah kepada TPNPB OPM

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Lodewijk menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua adalah polisi. DPR pun mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air yang masih dalam penguasaan KKB.

Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2) pukul 6.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika.

Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 WIB.

Maskapai itu kemudian merespons dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat yang belakangan ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Lima penumpang pesawat itu telah dievakuasi dari Paro ke Timika.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut prioritas pihaknya saat ini mencari keberadaan Pilot Susi Air Kapten Philip Max Marthin.

Menurut Yudo, sang pilot tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, tetapi melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diawakinya diduga dibakar kelompok tersebut.

KMAN VI Dapat Mengabulkan Cita-cita Papua yang Sejahtera dan Damai

Tenaga Ahli Utama Bidang Papua dan Indonesia Timur Kantor Staf Presiden Theofransus Litaay menyebut Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI yang dilangsungkan di Wilayah Adat Tabi, Kabupaten Jayapura, Papua, memiliki nilai strategis bagi persatuan Indonesia.

“Pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat di tanah Papua membuktikan upaya-upaya merawat keberagaman dan toleransi di Indonesia,” kata Theofransus dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu dilansir Antara

Theofransur menegaskan KSP mendukung kesuksesan kongres tersebut lewat rapat koordinasi yang dihadiri langsung Bupati Jayapura Matius Awotiauw selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana Kongres Masyarakat Adat Papua didampingi Sekretariat Daerah Jayapura di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.

Rapat koordinasi tersebut digelar guna memastikan dukungan kementerian/lembaga terhadap Festival Danau Sentani yang sedianya diselenggarakan pada 24-30 Oktober 2022.

Menurut Theofransus, Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI telah mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Joko Widodo beserta segenap tokoh adat Papua.

Oleh karena itu, katanya, kesuksesan kongres tersebut harus dipastikan sebagai bagian pembangunan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan harkat martabat Papua.

“KMAN VI dapat mengabulkan cita-cita Papua yang sejahtera dan damai, menjadi awal untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Theofransus.

Theofranus menegaskan bahwa kesuksesan KMAN VI menjadi sebuah harga wajib disertai akuntabilitas penyelenggaraan.

Sementara itu, Bupati Jayapura Matius Awoitauw menyatakan kongres tersebut menjadi momentum dialog nasional antara negara dengan masyarakat adat.

“Kongres ini mempunyai pesan yang kuat, keberagaman suku bangsa berkumpul di Papua dalam persatuan Indonesia,” kata Matius.

Matius menuturkan bahwa rencananya lebih dari 2.500 masyarakat adat dari seluruh penjuru Nusantara akan hadir langsung di Papua.

Menurut Matius masyarakat Papua sangat antusias menyambut saudara-saudara mereka dari seluruh Indonesia yang sedianya bakal menetap di rumah-rumah adat Papua selama kongres berlangsung.

Di sisi lain, pelaksanaan KMAN VI yang bersamaan dengan Festival Danau Sentani diharapkan mampu meningkatkan promosi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Papua.

KSP mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga yang sejak awal antusias untuk menjadikan KMAN VI sebagai agenda bersama kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat Papua.