Viral! Video Pilot Susi Air Minta Indonesia harus Mengakui Papua Merdeka

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat / Organisasi Papua Merdeka TPNPB/OPM merilis foto dan video pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan Pilot berkebangsaan Selandia Baru.

“TPNPB-OPM Komando Nasional umumkan resmi foto dan video bersama pilot New Zealand (NZ), dan Pilot asal NZ baik dan sehat,” dalam rilis yang diterima Jubi dari Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom.

Sebby juga membantah pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menyebut jika sang pilot tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, tapi melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diawakinya diduga dibakar kelompok tersebut.

“Kami sampaikan bahwa, Panglima TNI adalah pembohong besar, karena TPNPB sudah mengakui bertanggungjawab atas bakar pesawat dan sandera Pilot Susi Air yang berwarga negara Selandia Baru, dan kami tepati janji kami dan bertanggungjawab secara politik,” tegasnya.

Sebby juga mengatakan, jika Pilot tersebut merupakan jaminan negosiasi politik antara TPNPB dan Indonesia.

“Karena ini isu politik, Pilot New Zealand jadi jaminannya,” ucapnya.

Dalam sebuah keterangan video, Philips Mark Mehrtens pilot Susi Air berkebangsaan New Zealand itu menyebut bahwa Indonesia harus mengakui Papua Merdeka.

Sementara masih dalam video yang diterima Jubi, Egianus Kogeya juga menyebut bahwa pihaknya saat ini telah menyandera Pilot asal Selandia baru, sebagai jaminan agar Papua (dapat) merdeka.

“Saya harus lepas pilot ini kalau Papua harus lepas, jadi negara (Indonesia) harus mengaku bahwa Papua merdeka. Kami Papua sudah lama merdeka,” ungkapnya.

Sebelumnya, pekan lalu Panglima TNI Yudo Margono mengatakan, Distrik Paro (tempat terjadinya pembakaran dan penyanderaan) tidak termasuk dalam wilayah rawan gangguan keamanan sehingga Susi Air melakukan penerbangan karena dirasa aman, namun ternyata terjadi gangguan keamanan.

Bandara tersebut, kata Yudo, tidak pernah digunakan untuk melaksanakan penerbangan. Tetapi pihak Susi Air menggunakan bandara tersebut sebagai rute penerbangannya.

“Mungkin itu sudah rute penerbangan mereka. Sebenarnya dari awal sudah kami larang waktu itu untuk laksanakan terbang, ternyata mereka paksakan ternyata di daerah itu ada kerawanan,” kata Yudo.

Indonesia Tidak Boleh Jadi Anggota MSG, Kenapa?

Mantan PM Vanuatu, Barak Sope, menyerukan penghapusan Indonesia dari Melanesia Spearhead Group (MSG). Meski menjadi anggota asosiasi, Sope berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari organisasi Melanesia.

Dikatakan bahwa pernyataannya muncul sebagai tanggapan atas keputusan MSG untuk mempekerjakan konsultan dari Indonesia, dengan menyatakan Peraturan Staf Sekretariat MSG memungkinkan perekrutan individu di luar wilayah MSG.

Barak Sope pertama kali membawa pengungsi Papua Barat ke Vanuatu pada tahun 1980, termasuk pemimpin dan manajer Black Brother, mendiang Andy Ayamiseba, dan personel Black Brother. Bahkan Andy Ayamiseba mendirikan perusahaan rekaman musik bernama The Vanuwespa Studio hingga menghasilkan lagu-lagu di Vanuatua dan Pasifik termasuk lagu Chinatown di Honiara, Kepulauan Solomon.

Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barak Sope, pernah meraih “Order of Timor Leste” atas kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan negara bekas provinsi ke-27 RI itu.

Order of Timor-Leste (Bahasa Portugis: Ordem de Timor-Leste) adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Timor Leste kepada tokoh domestik maupun asing.

Penghargaan itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki jasa lebih luas dari hanya untuk kemerdekaan Timor Leste. Dewasa ini penghargaan ini diberikan kepada tokoh dalam negeri maupun asing yang memberikan kontribusi signifikan bagi Timor Leste, bagi rakyat Timor Leste, dan bagi kemanusiaan secara umum.

Sope juga mengkritik Papua Nugini dan Fiji sebagai negara yang menurut dia, menyebabkan Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak efektif memperjuangkan nasib Papua.

Papua Nugini Tertarik Jalin Perdagangan dengan Indonesia

 

Menteri Perdagangan dan Investasi Papua Nugini, Richard Maru, mengatakan sangat tertarik untuk mengejar perdagangan dan investasi dengan tetangga terdekat Indonesia.

“Orang-orang kami pergi ke perbatasan untuk berdagang dengan Indonesia. Ada perdagangan besar yang terjadi di sana, tetapi kedua pemerintah kita belum meluangkan waktu untuk menjalin kemitraan dan hubungan perdagangan dan investasi formal. Diskusi itu dimulai hari ini,” katanya.

Maru berbicara pada pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Jerry Sambuaga, di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik baru-baru ini di Bangkok.

“Ini adalah kesalahan kami karena tidak membangun kemitraan investasi. Saya ingin membenahi ini dalam masa jabatan saya sebagai menteri. Jadi, ketika saya pertama kali menjabat, saya mengatakan prioritas tertinggi kami dalam hal perdagangan dan investasi dengan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Itu akan menjadi prioritas perdagangan dan investasi No.1 di PNG,” katanya.

“Kita harus mulai memasang kabel listrik dari Vanimo ke perbatasan [Wutung] agar kita bisa mulai membeli listrik dari Indonesia. Itu adalah produk pertama yang dapat dijual Indonesia kepada kami saat kami memulai hubungan ini,” katanya.

“Kami juga telah menyatakan perang terhadap ekspor bahan mentah. Kami tidak ingin mengekspor bahan mentah. Perusahaan Indonesia bisa datang dan berinvestasi di ruang ini. Kami ingin melihat lebih banyak investasi di ternak, kelapa sawit, dan beras. Kami memiliki proyek pertambangan dan gas,” tambahnya.

“Ada banyak peluang investasi di sana, tetapi Indonesia belum memanfaatkan peluang kami, dan kami belum memasarkan peluang kami ke Indonesia,” katanya.

Maru memberi tahu Sambuaga bahwa penting bagi kedua negara untuk mempelajari kelayakan membangun layanan penerbangan dan layanan pengiriman kargo antara PNG dan Indonesia.

KMAN VI Dapat Mengabulkan Cita-cita Papua yang Sejahtera dan Damai

Tenaga Ahli Utama Bidang Papua dan Indonesia Timur Kantor Staf Presiden Theofransus Litaay menyebut Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI yang dilangsungkan di Wilayah Adat Tabi, Kabupaten Jayapura, Papua, memiliki nilai strategis bagi persatuan Indonesia.

“Pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat di tanah Papua membuktikan upaya-upaya merawat keberagaman dan toleransi di Indonesia,” kata Theofransus dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu dilansir Antara

Theofransur menegaskan KSP mendukung kesuksesan kongres tersebut lewat rapat koordinasi yang dihadiri langsung Bupati Jayapura Matius Awotiauw selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana Kongres Masyarakat Adat Papua didampingi Sekretariat Daerah Jayapura di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.

Rapat koordinasi tersebut digelar guna memastikan dukungan kementerian/lembaga terhadap Festival Danau Sentani yang sedianya diselenggarakan pada 24-30 Oktober 2022.

Menurut Theofransus, Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI telah mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Joko Widodo beserta segenap tokoh adat Papua.

Oleh karena itu, katanya, kesuksesan kongres tersebut harus dipastikan sebagai bagian pembangunan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan harkat martabat Papua.

“KMAN VI dapat mengabulkan cita-cita Papua yang sejahtera dan damai, menjadi awal untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Theofransus.

Theofranus menegaskan bahwa kesuksesan KMAN VI menjadi sebuah harga wajib disertai akuntabilitas penyelenggaraan.

Sementara itu, Bupati Jayapura Matius Awoitauw menyatakan kongres tersebut menjadi momentum dialog nasional antara negara dengan masyarakat adat.

“Kongres ini mempunyai pesan yang kuat, keberagaman suku bangsa berkumpul di Papua dalam persatuan Indonesia,” kata Matius.

Matius menuturkan bahwa rencananya lebih dari 2.500 masyarakat adat dari seluruh penjuru Nusantara akan hadir langsung di Papua.

Menurut Matius masyarakat Papua sangat antusias menyambut saudara-saudara mereka dari seluruh Indonesia yang sedianya bakal menetap di rumah-rumah adat Papua selama kongres berlangsung.

Di sisi lain, pelaksanaan KMAN VI yang bersamaan dengan Festival Danau Sentani diharapkan mampu meningkatkan promosi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Papua.

KSP mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga yang sejak awal antusias untuk menjadikan KMAN VI sebagai agenda bersama kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat Papua.

Sambut Tren Perdagangan, Ini Kata Menteri Luar Negeri RI

Indonesia dan Fiji menyambut baik tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Transaksi perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 20 juta dolar AS (sekitar Rp298,9 miliar) pada Januari-Juni 2022, atau naik sebesar 44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perdagangan bilateral menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Retno ketika berkunjung ke Fiji pada Selasa (6/9/2022) dan menemui presiden, perdana menteri, serta menlu negara Pasifik tersebut.

“Pada saat kita bicara mengenai Fiji dan Indonesia, maka terdapat komitmen kedua negara untuk memperkokoh kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menghormati,” kata Retno dalam salinan paparan pers yang dirilis Kemlu RI, Rabu (7/9/2022).

Untuk itu, kata dia, kedua negara sepakat untuk terus mendorong dibentuknya Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement yang diyakini dapat lebih meningkatkan hubungan perdagangan bilateral.

Lebih lanjut, Fiji menyambut baik peningkatan kerja sama pembangunan yang juga didorong oleh Indonesia dengan menyampaikan pentingnya mendesain sebuah cetak biru (blueprint) kerja sama pembangunan sehingga akan lebih terarah, kata Retno.

“Dalam kaitan dengan kerja sama pembangunan, saya dorong kesepakatan hibah untuk mitigasi COVID-19 dan penyelesaian rencana pendirian Regional Agriculture Training Centre and Demonstration Farming di wilayah Raki-Raki, agar dapat segera ditindaklanjuti. Pendirian pusat pelatihan kawasan di bidang pertanian ini dapat digunakan sebagai hub outreach Indonesia untuk kerja sama pembangunan di Pasifik,” tutur dia.

Indonesia dan Fiji juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata melalui rencana untuk menandatangani MoU on Tourism Cooperation di Bali pada akhir bulan ini.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui ratifikasi Defence Cooperation Agreement untuk mendorong kerja sama sektor strategis, seperti peacekeeping operations.

“Kita juga membahas mengenai beberapa inisiatif Indonesia ke depan untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan Indonesia-Pacific Forum for Development di Bali pada Desember tahun ini,” ujar Retno.

Kunjungan Menlu RI ke dua negara di Pasifik, yaitu Fiji dan Kepulauan Solomon, memiliki arti yang sangat penting dan strategis untuk menebalkan komitmen Indonesia guna memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut.

“Penguatan kerja sama dengan negara-negara Pasifik merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia,” tutur Retno, menegaskan.

Pemerintah Australia Sediakan 1 Juta Dosis Vaksin Untuk PMK

 

Pengiriman pertama 1 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) yang disediakan oleh Pemerintah Australia telah tiba di Indonesia. Dosis itu akan didistribusikan oleh pihak otoritas Indonesia untuk memastikan vaksin dikirim ke daerah yang paling membutuhkan.

“Kami telah berhasil mencocokkan dosis sesuai dengan jenis PMK yang terdapat di Indonesia. Dosis ini akan sangat efektif memberikan perlindungan terhadap hewan ternak Indonesia,” kata Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Menteri Penanggulangan Darurat Murray Watt dalam rilis pers yang diterima Jubi dari public-affairs-jakt@dfat.gov.au.

“Dalam beberapa bulan ke depan, Australia akan kembali memasok A$ 4,4 juta dalam bentuk vaksin PMK sebagai bagian paket biosekuriti senilai A$ 10 juta yang baru-baru ini diumumkan untuk Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Penny Wong.

“Ini adalah bagian dari pendekatan tiga cabang kami untuk menjaga Australia bebas dari PMK – membantu tetangga kami menangani wabah, memperkuat perbatasan biosekuriti kami dan meningkatkan kesiapsiagaan kami di dalam negeri.”

"Keberhasilan pengiriman vaksin ini menunjukkan komitmen Australia untuk mendukung respons Indonesia terhadap wabah dan menekankan hubungan kerja sama yang erat antara kedua negara kita.”