James Marape ‘Hormati Masalah Kedaulatan’ Tentang Situasi di Papua Barat

 

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) apa pun di Papua Barat tidak boleh dibayangi oleh fakta. Karena negara tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.

Hal ini merupakan sentimen yang diungkapkan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, dan mitranya dari Papua Nugini, James Marape, dalam jumpa pers di Suva, Selasa (21/2/2023), yang dikutip jubi.id dari https://www.fijitimes.com/respect-sovereignty-issue-marape-on-situation-in-west-papua.

“Papua Barat telah menjadi isu yang muncul kembali berkali-kali di sela-sela pertemuan dan keterlibatan PIF (Pacific Island Forum),” kata Marape.

“Dari konteks PNG, kami bersimpati dengan orang Melanesia di sisi lain – tetapi ada lebih banyak orang Melanesia di sisi lain daripada hanya Papua Barat. Dari indikasi saya, saya telah menerima kemungkinan lebih dari 10 juta orang Melanesia yang juga tinggal di kedaulatan Indonesia. Saat ini Papua Barat, bagi kami tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” tambahnya.

Mr Marape mengatakan setiap masalah hak asasi manusia di Papua Barat akan ditangani dari konteks hak asasi manusia tetapi dalam hal kedaulatan, Papua Barat “tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Kami tidak ingin mengganggu keseimbangan. Di dalam PNG saat ini kami memiliki masalah kedaulatan. Kami tidak berhak membicarakan masalah kedaulatan negara lain karena kami mengontrol masalah kedaulatan kami,” katanya.

“Kami memiliki komunitas Mikronesia di Fiji. Kami memiliki komunitas Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji,” kata PM Fiji.

“Tapi saya yakin mereka memiliki kontak orang-ke-orang langsung dengan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka di sini dan juga mempromosikan atau terus mempromosikan budaya mereka karena warisan mereka dan hal yang sama dengan orang Melanesia di Indonesia. Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena itu juga dapat berdampak pada kita jika kita mencoba menangani mereka sebagai negara yang terpisah di dalam negara yang berdaulat, jadi kita harus menghormatinya,” tambah Rabuka.

Sementara itu, delegasi West Papua, yang dipimpin oleh Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, sedang berada di negara Republik Fiji. Mereka hendak bertemu dengan PM Fiji yang baru guna mencari inklusi ke dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Pemimpin Pasifik Ucapkan Selamat kepada PM Sitiveni Rabuka

 

Setelah Presiden AS Joe Biden, PM Australia, dan PM India, kini para pemimpin Kepulauan Pasifik bergabung dengan para pemimpin global memberikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Fiji yang baru, Sitiveni Rabuka.

Mengutip https://www.fijivillage.com menyebutkan dalam surat ucapan selamat, Perdana Menteri Samoa, Fiamè Naomi Mata’afa, atas nama pemerintah dan rakyat Samoa, menyampaikan ucapan selamat yang paling hangat kepada Rabuka yang telah terpilih sebagai Perdana Menteri Fiji yang baru.

Dia mengatakan pemilihan Rabuka sebagai pemimpin koalisi multi-partai menunjukkan keyakinan dan kepercayaan rakyat pada kepemimpinannya yang mengakar.

Mata’afa menambahkan sangat berharap dapat bekerja sama dengan Rabuka untuk lebih meningkatkan dan memperkuat persahabatan, kerja sama, dan kemitraan antara kedua negara serta memajukan regionalisme di benua Pasifik Biru melalui Strategi 2050.

Sementara itu Perdana Menteri Tonga, Hu’akavameiliku, atas nama pemerintah dan rakyat Tonga, mengucapkan selamat kepada Rabuka dengan penegasan kembali komitmen Tonga untuk memperkuat hubungan yang kuat dan hangat antara kedua negara dan keluarga Pasifik.

Dalam pesan ucapan selamat oleh Direktur Jenderal Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG), Leonard Louma, memuji Rabuka atas kepemimpinan dan komitmennya yang kuat terhadap pembangunan Fiji dan kawasan Pasifik.

Louma mengatakan pemilihan Rabuka yang berhasil untuk memimpin negara bagi kesaksian dan penghargaan tinggi yang diberikan oleh rakyat Fiji pada kepemimpinannya.

banner 400x130
Lebih lanjut, Louma mengatakan hal itu secara tegas menandakan keinginan rakyat Fiji untuk perubahan yang diperjuangkan Rabuka dengan fasih selama kampanyenya.

Dia mengatakan seperti negara lain, di kawasan ini, Fiji terus menghadapi tantangannya sendiri sebagai sebuah bangsa.

Louma menambahkan pandemi COVID-19 dan konsekuensi yang menyertainya telah memperburuk tantangan. Dia yakin bahwa dibawah kepemimpinan Rabuka, Fiji akan melanjutkan kesuksesan sejauh ini dan akan mampu mengatasi tantangan ini secara efektif.

Louma mengatakan selama masa jabatan Rabuka sebagai perdana menteri, dia mengambil langkah berani untuk mengakui Fiji sebagai negara Melanesia. Bahkan dalam kepemimpinan Rabuka sebagai perdana menteri kala itu, secara resmi bergabung dengan Melanesian Spearhead Group sebagai anggota kelima pada 1996.

Dia menegaskan kembali komitmen MSG untuk bekerja sama dengan Rabuka dan pemerintahnya dalam memajukan kepentingan dan kesejahteraan keluarga Pasifik.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan terbaiknya kepada Rabuka dan rakyat Fiji.

Sogavare mengatakan pengalaman dan kekayaan pengetahuan Rabuka dalam peran tersebut tidak diragukan lagi dan akan membawa Fiji ke tingkat yang lebih tinggi.

Dia menambahkan sebagai tetangga dekat Fiji, dia siap untuk bekerja dengan Rabuka dalam semua masalah yang menjadi perhatian bersama untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral, subregional, regional, dan multilateral.

Ia juga berterima kasih kepada pemerintah Fiji dan masyarakat atas kehadiran pasukan militer Fiji di Honiara dibawah pasukan bantuan Kepulauan Solomon.

Fiji Kembalikan Kontribusi Hibah kepada University of South Pacific

Pemerintah baru Fiji dibawah kepemimpinan PM Sitiveni Rabuka telah berkomitmen untuk mengembalikan kontribusi hibah jutaan dolar dari negara itu ke Universitas Pasifik Selatan. Hal ini penting bagi kebebasan dan kemerdekaan demokrasi di kampus tertua di Pasifik Selatan itu.

Hal ini dikatakan Menteri Keuangan, Biman Prasad, kepada https://www.rnz.co.nz/news/pacific/ yang dikutip jubi.id pada Rabu (28/12/2022).

Dia mengatakan bahwa ketiga partai dalam koalisi telah menjanjikan hal ini dalam kampanye pemilihan dan manifesto mereka.

Pemerintahan terdahulu, pemerintah FijiFirst, telah menahan pembayaran sejak tahun 2019 karena konflik yang berlarut-larut dengan Wakil Rektor yang dideportasi, Pal Ahluwalia, yang sekarang hidup dalam pengasingan di Samoa.

“Mereka tidak menyukai orang yang melakukan hal yang benar yang mengungkap korupsi di dalam universitas,” kata Prasad.

“Dan itu telah menyebabkan kerusakan yang mengerikan, tidak hanya pada universitas, tetapi juga persatuan di seluruh wilayah,” tambahnya.

Pada bulan Juli, dua serikat pekerja yang mewakili staf di universitas tersebut mengatakan bahwa pemerintah Fiji berutang kepada institusi tersebut $FJ78,4 juta.

“Yah, saya tidak bisa memberi tahu Anda jadwalnya, tapi yang bisa saya katakan adalah … universitas akan menerima dana yang sesuai, serta pemerintah akan membayar apa yang harus dibayar sebagai akibat dari pemerintah sebelumnya menahan hibah ke universitas,” kata Prasad.

Pengungkapannya muncul setelah pernyataan pemerintah yang dirilis pada Senin (26/12/2022) oleh Perdana Menteri Sitiveni Rabuka yang telah mengundang Ahluwalia untuk kembali ke Fiji.

Rabuka mengatakan dia ingin meminta maaf kepada Ahluwalia secara langsung pada saat kedatangannya.

PM Sitiveni Rabuka juga mengundang janda akademisi Fiji yang diasingkan, Brij Lal, yang meninggal pada Hari Natal tahun lalu, untuk membawa pulang abunya untuk dimakamkan di tanah kelahirannya.

Prasad mengatakan mereka menantikan untuk menyambut lebih banyak orang Fiji yang diasingkan dan ekspatriat yang diasingkan selama 16 tahun selama masa pemerintahan Frank Bainimarama.

“Fiji sekarang menjadi negara bebas. Kami akan menyambut semua orang [yang] ingin datang ke Fiji. Tidak ada yang perlu takut akan balas dendam atau pelecehan apa pun,” kata Prasad.

“Itulah yang kami janjikan selama kampanye kami, dan itulah yang akan diberikan pemerintah ini,” tambahnya.

Sambut Tren Perdagangan, Ini Kata Menteri Luar Negeri RI

Indonesia dan Fiji menyambut baik tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Transaksi perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 20 juta dolar AS (sekitar Rp298,9 miliar) pada Januari-Juni 2022, atau naik sebesar 44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perdagangan bilateral menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Retno ketika berkunjung ke Fiji pada Selasa (6/9/2022) dan menemui presiden, perdana menteri, serta menlu negara Pasifik tersebut.

“Pada saat kita bicara mengenai Fiji dan Indonesia, maka terdapat komitmen kedua negara untuk memperkokoh kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menghormati,” kata Retno dalam salinan paparan pers yang dirilis Kemlu RI, Rabu (7/9/2022).

Untuk itu, kata dia, kedua negara sepakat untuk terus mendorong dibentuknya Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement yang diyakini dapat lebih meningkatkan hubungan perdagangan bilateral.

Lebih lanjut, Fiji menyambut baik peningkatan kerja sama pembangunan yang juga didorong oleh Indonesia dengan menyampaikan pentingnya mendesain sebuah cetak biru (blueprint) kerja sama pembangunan sehingga akan lebih terarah, kata Retno.

“Dalam kaitan dengan kerja sama pembangunan, saya dorong kesepakatan hibah untuk mitigasi COVID-19 dan penyelesaian rencana pendirian Regional Agriculture Training Centre and Demonstration Farming di wilayah Raki-Raki, agar dapat segera ditindaklanjuti. Pendirian pusat pelatihan kawasan di bidang pertanian ini dapat digunakan sebagai hub outreach Indonesia untuk kerja sama pembangunan di Pasifik,” tutur dia.

Indonesia dan Fiji juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata melalui rencana untuk menandatangani MoU on Tourism Cooperation di Bali pada akhir bulan ini.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui ratifikasi Defence Cooperation Agreement untuk mendorong kerja sama sektor strategis, seperti peacekeeping operations.

“Kita juga membahas mengenai beberapa inisiatif Indonesia ke depan untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan Indonesia-Pacific Forum for Development di Bali pada Desember tahun ini,” ujar Retno.

Kunjungan Menlu RI ke dua negara di Pasifik, yaitu Fiji dan Kepulauan Solomon, memiliki arti yang sangat penting dan strategis untuk menebalkan komitmen Indonesia guna memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut.

“Penguatan kerja sama dengan negara-negara Pasifik merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia,” tutur Retno, menegaskan.