Soal Situasi di Papua, Presiden dan DPR Diminta Jangan Percaya Pernyataan Petinggi TNI

 

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mengatakan LP3BH mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pemerintahnya termasuk parlemen DPR RI untuk segera mengaudit kembali kebijakan negara, mengenai penganggaran operasi keamanan di Tanah Papua.

“Saya meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan DPR RI agar jangan mudah mempercayai pernyataan para petinggi TNI dan Polri di Tanah Papua maupun di Jakarta. yang mengatakan situasi di Tanah Papua tidak aman karena ulah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dengan julukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). tapi pemerintah harus bisa mengaudit kebijakan negara untuk Papua,” katanya, kepada Jubi melalui pesan singkat, Minggu (12/02/2022).

Warinussy mengatakan, pemerintah, TNI dan Polri mengubah pola pendekatan keamanan (security approach) dengan pendekatan damai, untuk mendialogkan tuntutan dasar OPM sebagai sebuah gerakan perjuangan dalam memperoleh hak menentukan nasib sendiri.

“Pemerintah tidak bisa melihat sebelah mata hanya dengan pandangan skeptis, bahwa gerakan perlawanan OPM selama ini hanya karena faktor kesejahteraan dan kemiskinan secara ekonomi belaka. Tapi mari tinjauan kembali terhadap pendekatan militeristik di Tanah Papua,” katanya.

Menurutnya, dengan segenap usaha penambahan instalasi militer melalui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), semakin terbaca bahwa senantiasa “mengkambinghitamkan” TPN PB dan atau OPM sebagai faktor penyebab adanya gangguan keamanan.

“Dengan demikian tentunya akan membutuhkan kehadiran personel militer dalam jumlah besar, diikuti penambahan instalasi kelembagaan militer kian terbaca secara ilmiah dan kian terbuka, tentu tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.

Tambahnya, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Sehingga pendekatan yang dilakukan untuk Tanah Papua, harus damai dan humanis.

“Negara harus mampu melakukan dialog dengan pembicaraan-pembicaraan dalam negosiasi politik terbuka, sehingga sederetan korban tidak bertambah dan caci maki politik bisa dihentikan di bumi berjuluk Cenderawasih,” katanya.

Terkait Aksi Pembunuhan Warga Sipil, Ramandey: Saya Sudah Lapor ke Komnas HAM RI

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyatakan akan melakukan Investigasi terkait aksi pembunuhan empat warga sipil asal Kabupaten Nduga di Kabupaten Mimika. Investigasi itu untuk menentukan tidaknya dugaan kasus pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan dan mutilasi itu.

“[Kasus itu] sangat mungkin dibawa ke kasus pelanggaran HAM berat. Saya sudah lapor ke Komnas HAM RI. Saya akan pimpin tim untuk melakukan penyelidikan atau investigasi awal. Tim ini akan turun Jumat atau Sabtu [pekan ini],” kata Ramandey Rabu (31/8).

Ramandey menyatakan Komnas HAM memandang kasus pembunuhan yang disertai mutilasi itu sebuah kejahatan keji, terkategori sebagai kejahatan kemanusiaan yang memenuhi pelanggaran HAM berat. Ramandey menyatakan investigasi awal Komnas HAM akan menentukan apakah kasus itu akan ditangani sebagai dugaan pelanggaran HAM berat, dan apakah perlu dibentuk Tim Penyelidik Ad Hoc.

Presiden Perintahkan Panglima TNI Bantu Polri Usut Kasus Mutilasi Warga Nduga Papua-Ist
Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum TNI dan Polri mengusut tuntas kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga asal Kabupaten Nduga di Kabupaten Mimika, Papua. Hal itu disampaikan Jokowi usai memberikan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Kabupaten Jayapura, Rabu

“Kami mau melihat dulu, [apakah kasus itu] upaya penculikan dan perampokan, atau pembunuhan berencana. Dari peristiwa itu sendiri, keempat korban itu dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam karung. Proses penyelidikan awal yang dilakukan Komnas HAM akan melihat hasilnya. Apakah kemudian [penanganan perkara itu] dinaikan [menjadi dugaan pelanggaran HAM berat], dan dibentuk Tim Ad Hoc atau tidak,” katanya.

Pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil asal Kabupaten Nduga terjadi di Satuan Permukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Keempat korban itu adalah Arnold Lokbere, Leman Nirigi, Rian Nirigi, dan seorang lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Keempat korban itu dipancing para pelaku pembunuhan dengan tawaran untuk membeli senjata api jenis AK 47 dan FN sebesar Rp250 juta . Para pelaku kemudian membunuh dan memutilasi para korban, dan membagi-bagikan uang Rp250 juta di antara para pelaku. Kasus itu terungkap setelah jenazah Arnold Lokbere di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika pada 26 Agustus 2022. Pada 27 Agustus 2022, jenazah Leman Nirigi ditemukan di lokasi yang sama.

Mendapat Perhatian Presiden

“Proses hukum yang sudah dilakukan kepolisian dan diback-up TNI berjalan tuntas. [Itu penting] agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar,” kata Jokowi mengingatkan

Jokowi menyatakan telah memerintahkan Panglima TNI untuk menyelesaikan kasus pembunuhan dan mutilasi hingga tuntas. Jokowi menyatakan prajurit TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan mutilasi itu harus menjalani proses hukum. “Sekali lagi saya sampaikan, proses hukum harus berjalan dan tuntan,” tegasnya.