Masyarakat Keluhan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Bupati: Rupanya ini Masalah Klasik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana di Provinsi Papua Barat berupaya mendisiplinkan guru dan tenaga kesehatan yang sering lalai dalam menjalankan tugas.

Bupati Kaimana Freddy Thie menyampaikan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke tujuh distrik (kecamatan) dalam kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Natal Tahun 2022 dia menerima banyak keluhan dari warga mengenai guru dan tenaga kesehatan yang jarang berada di tempat tugas.

“Hampir di semua kampung yang saya kunjungi, masyarakat selalu mengeluh soal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat melaporkan guru-guru dan tenaga kesehatan jarang berada di tempat tugas,” katanya.

“Rupanya ini menjadi masalah klasik di kabupaten kami, yang sudah sangat lama tidak pernah dibereskan,” ujarnya menambahkan.

Mantan pengusaha yang terjun ke dunia politik itu mengaku prihatin saat mengetahui kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung pedalaman dan daerah pesisir.

“Pendidikan anak-anak kita di kampung-kampung itu tidak berjalan baik. Mereka libur berbulan-bulan karena gurunya pulang ke kota, padahal setiap bulan menerima gaji dari pemerintah,” kata Freddy, yang akrab disapa Kaibus.

Dia mengemukakan bahwa fenomena aparatur sipil negara (ASN) yang lalai menjalankan tugas tidak hanya terjadi di kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kaimana. Di Kota Kaimana pun, masih ada pegawai pemerintah yang lalai menunaikan tugas.

“Ada ASN dan tenaga kontrak yang suka-suka hati masuk kantor. Ada yang datang ke kantor hanya sekedar mengisi kehadiran, sampai ada yang tidak pernah masuk kerja hingga berbulan-bulan lamanya,” kata Kaibus.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kaimana berupaya mendisiplinkan seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah guna mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

“Kami berkomitmen pada 2023 ini kami akan menegakkan aturan disiplin kepada ASN dan tenaga kontrak yang nakal-nakal itu,” katanya.

Setelah melakukan Safari Natal di Distrik Teluk Etna beberapa waktu lalu, Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah Kaimana Donald R Wakum untuk segera menindaklanjuti laporan dan pengaduan warga soal guru dan tenaga kesehatan yang sering meninggalkan tempat tugas.

“Saya langsung sampaikan ke Sekda, catat semua nama-nama guru maupun nakes yang tidak bertanggung jawab. Setelah ini harus ada surat teguran. Tapi kalau masih membandel, kita akan tindak tegas, bisa dengan tahan gaji ataupun diberhentikan,” demikian Bupati Kaimana.

Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura: Saya Akan Perjuangkan hak Pegawai

Pelantikan Timothius J. Demetouw sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, bersamaan dengan lima pejabat eselon II lainnya yang dilakukan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, pada Rabu (7/12/2022) lalu. Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Dr. Timothius J. Demetouw mengatakan, jabatan adalah sebuah amanat dan itu merupakan tanggung jawab.

“Tanggung jawab itu juga kita pertanggungjawabkan kepada pemberi amanat tersebut dalam hal ini Pak (mantan) Bupati Jayapura, dan tanggung jawab yang saya pikul saat ini harus kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang ada di Bumi Khenambay Umbay,” ujar Timothius Demetouw saat ditemui diruang kerjanya, Jumat, (15/12/2022).

Lanjut mantan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura itu, dirinya akan memperjuangkan semua hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkab Jayapura.

“Ketika saya dilantik, akan memperjuangkan semua hak pegawai yang ada. Jadi, hak pegawai ini kan banyak terutama pegawai punya hak untuk bisa mendapatkan promosi, kemudian yang kedua adalah dia punya hak untuk mendapat kenaikan pangkat, dan yang ketiga itu dia mendapat hak tepat waktu untuk pensiun,” kata Timothius.

Timothius Demetouw menyampaikan, sudah tidak ada lagi pegawai yang bilang belum mempunyai berkas, sehingga dia belum bisa naik pangkat dan lain sebagainya.

“Semua data itu harus diolah di kepegawaian, jadi tidak ada kata terlambat. Pada saat dia pensiun, sekaligus dia pegang SK,” paparnya.

“Begitupun juga pada saat dia usul untuk dua tahun kemudian dia harus naik berkala, maka dia harus dapat haknya. Sehingga ada perubahan gaji bagi dia lewat berkala yaitu, dua tahun sekali itu harus hak dia terima dan persyaratan itu sekda harus siapkan,” katanya.

Walikota Jayapura Minta ASN Tinggalkan Mentalitas Penguasa

 

Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, meAminta aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan.

“Jiwa Korpri dipertahankan dan tetap tertanam di hati. Jiwa persatuan dan semangat yang tinggi membangun Kota Jayapura,” ujar Pekey dalam upacara HUT ke-51 Korpri di lapangan upacara Kantor Wali Kota Jayapura.

KORPRI berdiri pada 29 November 1971. Organisasi profesi ini berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Korpri dibentuk dalam upaya meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas pegawai negeri.

“Semangat layanan itu sesuai tema HUT Korpri tahun ini, yaitu melayani, berkontribusi, dan berinovasi bagi negeri dan masyarakat. Memahami birokrasi,”ujar Pekey.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan di Tanah Papua, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

“Untuk itu, saya minta ASN Pemkot Jayapura memberikan pelayanan cepat, tepat, akurat. Tinggalkan mentalitas penguasa, jaga kode etik sebagai pegawai. Perkuat sinergi dan koordinasi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Di hadapan Forkopimda Kota Jayapura dan tamu undangan, Pekey menekankan kepada anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk semakin profesional dalam melayani masyarakat.

“Supaya masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka saat membutuhkan pelayanan. Kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat, jadi berikan yang terbaik agar masyarakat senang dan bahagia,” ujarnya.

Ketua panitia HUT ke-51 Korpri tingkat Kota Jayapura, Amos Solossa, mengatakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemkot Jayapura dibutuhkan kualitas SDM pegawai.

“Tingkatkan kinerja dalam pelayanan serta menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dalam melayani dan mengabdi,” ujar Solossa yang juga menjabat sebagai Asisten III Setda Kota Jayapura.

Rancangan Awal Kemendagri: 1.000 Pegawai dari Eselon Maupun Staf

 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua menyebutkan tiga provinsi baru memerlukan 3.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) guna membantu menjalankan roda pemerintahan secara lancar.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, di Jayapura, Jumat, mengatakan, untuk penempatan ASN ke tiga provinsi baru tersebut yang pastikannya bakal diatur langsung Kementerian Dalam Negeri.

“Sedang kami hanya bersifat koordinasi yang mengatur itu dari pihak Kemendagri,” katanya dilansir Antara

Menurut dia, ASN yang akan digeser ke tiga provinsi baru tersebut mulai dari pejabat eselon II III, IV serta staf di mana yang terbentuk nantinya Organisasi Perangkat Daerah pada pelayanan dasar.

“Jika berdasarkan naskah rancangan awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri dari eselon maupun staf jadi kalau di total sekitar 3.200 lebih,” ujarnya.

Ia menjelaskan semua sambil berjalan sehingga jika ada penambahan atau menunggu hingga 2024 itu akan disesuaikan.

Sebelum Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melantik tiga penjabat gubernur daerah otonom baru provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Ketiga pemimpin baru itu adalah Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, serta Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

“Hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah,” kata Karnavian, dalam acara pelantikan tiga penjabat gubernur DOB Papua di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat.

100 ASN Kabupaten Jayawijaya Ajukan Mutasi ke Provinsi Baru

100 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua telah mengajukan mutasi ke provinsi baru, Papua Pegunungan.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, Rabu, mengatakan ratusan ASN itu akan membantu penjabat gubernur dan sekretaris daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi ini.

“Awalnya kita buka pendaftaran bagi mereka yang mau pindah dan ada 100 orang yang mengajukan pindah. Datanya sudah kami serahkan ke pemerintah pusat,” katanya, dilansir Antara

Mantan Wakil Bupati Jayawijaya dua periode itu memastikan dari sejumlah nama yang mengajukan pindah, ada pejabat eselon II dari struktur Pemerintah Jayawijaya.

“Jadi itu berdasarkan kemauan pribadi, bukan kami yang pindahkan,” katanya.

Jhon menegaskan bahwa tidak semua ASN Jayawijaya yang mengisi struktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan, sebab telah diberikan juga kuota untuk delapan kabupaten yang masuk provinsi ini.

Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan terletak di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan pemerintah setempat telah menyediakan bangunan kantor dinas pendidikan untuk dijadikan kantor gubernur sementara.

Pemerintah Jayawijaya telah menawarkan tiga tempat sebagai lokasi pembangunan kantor gubernur.

“Saat penyerahan hibah ke Kementerian Dalam Negeri, kita penyerahan tiga lokasi untuk pembangunan kantor gubernur, jadi tidak ada masalah. Tinggal dari pusat yang memilih lokasi yang mau dipakai,” kata Jhon.

Sebelumnya Penjabat Bupati Nduga Namia Gwijangge mengatakan pihaknya mengajukan 75 ASN untuk mengisi ketersediaan pegawai di kantor gubernur.

Pemerintah Nduga mengharapkan nama-nama ASN yang diajukan itu layak dipromosikan di provinsi Papua Pegunungan.

“Pada prinsipnya kami mendukung keputusan dan kebijakan pemerintah demi kemajuan pembangunan di daerah,” kata Namia.

ASN Pemkot Jayapura Diminta Tingkatkan Kinerja Pelayanan

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota atau Pemkot Jayapura diminta tetap meningkatkan kinerja pelayanan publik meski masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, maka itu kita harus harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, di Kota Jayapura, Sabtu (17/9/2022).

Dikatakannya, hal itu dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan terbaik pemerintah daerah sebagai abdi negara dan juga masyarakat, karena merupakan prioritas utama ASN.

“Disiplin masuk kantor, meningkatkan kinerja, semangat, dan etos kerja tinggi merupakan kewajiban seluruh ASN khususnya di lingkungan Pemkot Jayapura,” ujarnya.

Pekey berharap ASN Pemkot Jayapura yang berjumlah 4 ribu lebih tetap mempertahankan kinerja pelayanan, apalagi sudah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sembilan kali.

“Tujuannya agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya juga minta masyarakat mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah, sehingga bersama-sama mengawal pembangunan dan kemajuan di Kota Jayapura,” ujarnya.

Pekey menambahkan ASN Pemkot Jayapura terus mensosialisasikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, sehingga mempercepat dalam memutus mata rantai penyebarannya.

“Mengingatkan masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setiap kali melakukan layanan di instansi masing-masing,” jelasnya.

Saat Agenda Pemekaran Sebagai Resolusi Konflik, Ternyata Tiga Provinsi Butuh 3.150 ASN

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito menyatakan tiga provinsi hasil pemekaran Papua membutuhkan 3.150 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan tiga pemerintah provinsi baru. Hal itu disampaikan Sudarjanto sebagai pembicara dalam webinar Papua Strategic Policy Forum #12 “Pemekaran Sebagai Resolusi Konflik?” yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada Rabu (6/7/2022).

Sudarjanto menjelaskan setiap hasil pemekaran provinsi Papua yang disahkan DPR RI pada 30 Juni 2021 akan membutuhkan 1.050 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membentuk pemerintah provinsi. Setiap pemerintah provinsi yang baru nantinya akan memiliki 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami akan menggunakan desain OPD pola minimal. Kami akan menempatkan 21 OPD [di setiap pemerintah provinsi yang baru], dengan jumlah personel kurang lebih 1.050 orang per provinsi. Itu sudah dipetakan Pemerintah Provinsi [Papua], bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, semuanya mempersiapkan kondisi itu,” kata Sudarjanto.

Ia menyatakan kebutuhan ASN untuk menjalankan tiga pemerintah provinsi baru itu telah dilakukan dalam peta jalan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Peta jalan itu merinci pembentukan pembentukan pemerintah provinsi yang baru hasil pemekaran Papua.

“Ini sudah direncanakan. Berapa jumlah Eselon I, berapa jumlah Eselon II, sampai Eselon IV, tenaga pendukung, staf, itu sudah dipetakan untuk mengisi masing-masing OPD yang dibentuk,” kata Sudarjanto.

Ia menyatakan peresmian daerah dan pelantikan Pejabat Gubernur provinsi baru pada pekan partama Agustus 2022 sampai pekan pertama Februari 2023. Pembentukan pertama perangkat daerah pemerintah provinsi yang baru harus selesai paling lambat tiga bulan sejak pelantikan Pejabat Gubernur, diikuti dengan penempatan ASN di setiap OPD pemerintah provinsi yang baru.

“Dalam undang-undang jelas, paling lambat enam bulan peresmian daerah dan pelantikan Pejabat Gubernur harus sudah dilakukan. Perangkat daerah harus dibentuk paling lambat tiga bulan setelah pejabat Gubernur. Itu untuk mengantisipasi apa yang menjadi keresahan banyak orang, bahwa DOB itu akan gagal,” kata Sudarjanto.

Ia menyatakan selama tiga tahun mendatang pemerintah pusat akan melakukan penjagaan, pembinaan, dan evaluasi terhadap ketiga provinsi baru hasil pemekaran Papua yang membutuhkan ASN tersebut. Hal itu untuk memastikan bahwa tahap awal penyelenggaraan pemerintah provinsi baru sesuai tujuan pemekaran.

Polisi Tangkap ASN Yang Memiliki 615 Butir Amunisi dan Senjata Api Rakitan

Polisi menangkap AM, seorang ASN yang bertugas di Kabupaten Nduga, Rabu malam, di Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, karena memiliki 615 butir amunisi berbagai kaliber dan satu senjata api rakitan yang diduga akan dipasok ke KKB pimpinan Egianus Kogoya. KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah Indonesia kepada Kelompok Pejuang TPNPB-OPM

“Memang benar ada penangkapan terhadap seorang ASN dari Kabupaten Nduga yang diduga sebagai pemasok amunisi ke KKB Nduga,” kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Kamis dilansir Antara.

Dia menjelaskan penangkapan yang dilakukan anggota Polres Yalimo berawal ketika mencurigai seorang masyarakat yang sedang mengendarai sepeda motor.

Saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata membawa 615 butir amunisi dengan berbagai kaliber serta sepucuk pistol FN rakitan. AM saat ini sudah dibawa ke Wamena untuk diperiksa lebih lanjut karena yang bersangkutan masuk dalam jaringan kelompok KKB Nduga.

Penyidikan akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan kelompok tersebut guna mengungkap asal amunisi tersebut.

Apalagi ada indikasi KKB kekurangan amunisi sehingga para penghubung kini mencari amunisi dan senjata api. Polisi belum mengetahui asal ratusan amunisi itu namun diduga berasal dari luar Kabupaten Yalimo yang dibeli seharga Rp200 ribu per butir, jelas Kombes Faizal.