Pemkab Kaimana Berusaha Disiplinkan Guru dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kaimana, Provinsi Papua Barat berupaya mendisiplinkan guru dan tenaga kesehatan yang sering lalai dalam menjalankan tugas.

Bupati Kaimana Freddy Thie menyampaikan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke tujuh distrik (kecamatan) dalam kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Natal Tahun 2022 dia menerima banyak keluhan dari warga mengenai guru dan tenaga kesehatan yang jarang berada di tempat tugas.

“Hampir di semua kampung yang saya kunjungi, masyarakat selalu mengeluh soal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat melaporkan guru-guru dan tenaga kesehatan jarang berada di tempat tugas,” katanya saat dihubungi dari Manokwari.

“Rupanya ini menjadi masalah klasik di kabupaten kami, yang sudah sangat lama tidak pernah dibereskan,” Freddy Thie menambahkan.

Mantan pengusaha yang terjun ke dunia politik itu mengaku prihatin saat mengetahui kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung pedalaman dan daerah pesisir.

“Pendidikan anak-anak kita di kampung-kampung itu tidak berjalan baik. Mereka libur berbulan-bulan karena gurunya pulang ke kota, padahal setiap bulan menerima gaji dari pemerintah,” kata Freddy, yang akrab disapa Kaibus.

Dia mengemukakan bahwa fenomena aparatur sipil negara (ASN) yang lalai menjalankan tugas tidak hanya terjadi di kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kaimana. Di Kota Kaimana pun, masih ada pegawai pemerintah yang lalai menunaikan tugas.

“Ada ASN dan tenaga kontrak yang suka-suka hati masuk kantor. Ada yang datang ke kantor hanya sekedar mengisi kehadiran, sampai ada yang tidak pernah masuk kerja hingga berbulan-bulan lamanya,” kata Kaibus.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kaimana berupaya mendisiplinkan seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah guna mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

“Kami berkomitmen pada 2023 ini kami akan menegakkan aturan disiplin kepada ASN dan tenaga kontrak yang nakal-nakal itu,” katanya.

Setelah melakukan Safari Natal di Distrik Teluk Etna beberapa waktu lalu, Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah Kaimana Donald R Wakum untuk segera menindaklanjuti laporan dan pengaduan warga soal guru dan tenaga kesehatan yang sering meninggalkan tempat tugas.

“Saya langsung sampaikan ke Sekda, catat semua nama-nama guru maupun nakes yang tidak bertanggung jawab. Setelah ini harus ada surat teguran. Tapi kalau masih membandel, kita akan tindak tegas, bisa dengan tahan gaji ataupun diberhentikan,” demikian Bupati Kaimana.

Masyarakat Keluhan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Bupati: Rupanya ini Masalah Klasik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana di Provinsi Papua Barat berupaya mendisiplinkan guru dan tenaga kesehatan yang sering lalai dalam menjalankan tugas.

Bupati Kaimana Freddy Thie menyampaikan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke tujuh distrik (kecamatan) dalam kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Natal Tahun 2022 dia menerima banyak keluhan dari warga mengenai guru dan tenaga kesehatan yang jarang berada di tempat tugas.

“Hampir di semua kampung yang saya kunjungi, masyarakat selalu mengeluh soal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat melaporkan guru-guru dan tenaga kesehatan jarang berada di tempat tugas,” katanya.

“Rupanya ini menjadi masalah klasik di kabupaten kami, yang sudah sangat lama tidak pernah dibereskan,” ujarnya menambahkan.

Mantan pengusaha yang terjun ke dunia politik itu mengaku prihatin saat mengetahui kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung pedalaman dan daerah pesisir.

“Pendidikan anak-anak kita di kampung-kampung itu tidak berjalan baik. Mereka libur berbulan-bulan karena gurunya pulang ke kota, padahal setiap bulan menerima gaji dari pemerintah,” kata Freddy, yang akrab disapa Kaibus.

Dia mengemukakan bahwa fenomena aparatur sipil negara (ASN) yang lalai menjalankan tugas tidak hanya terjadi di kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kaimana. Di Kota Kaimana pun, masih ada pegawai pemerintah yang lalai menunaikan tugas.

“Ada ASN dan tenaga kontrak yang suka-suka hati masuk kantor. Ada yang datang ke kantor hanya sekedar mengisi kehadiran, sampai ada yang tidak pernah masuk kerja hingga berbulan-bulan lamanya,” kata Kaibus.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kaimana berupaya mendisiplinkan seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah guna mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

“Kami berkomitmen pada 2023 ini kami akan menegakkan aturan disiplin kepada ASN dan tenaga kontrak yang nakal-nakal itu,” katanya.

Setelah melakukan Safari Natal di Distrik Teluk Etna beberapa waktu lalu, Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah Kaimana Donald R Wakum untuk segera menindaklanjuti laporan dan pengaduan warga soal guru dan tenaga kesehatan yang sering meninggalkan tempat tugas.

“Saya langsung sampaikan ke Sekda, catat semua nama-nama guru maupun nakes yang tidak bertanggung jawab. Setelah ini harus ada surat teguran. Tapi kalau masih membandel, kita akan tindak tegas, bisa dengan tahan gaji ataupun diberhentikan,” demikian Bupati Kaimana.

PGRI Ajak Masyarakat Lindungi Para Guru dari Kekerasan

Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan mengajak masyarakat melindungi para guru dari tindakan kekerasan supaya mereka bisa melaksanakan pengabdian secara optimal bagi kemajuan pendidikan di daerah itu.

“Kami mengharapkan guru harus bertugas nyaman untuk mendidik. Agar itu terwujud, semua pihak punya kewajiban melindungi guru,” kata Ketua PGRI Jayawijaya Heri Himan di Wamena.

Ia mengharapkan kekerasan yang menimpa guru di daerah tersebut pada masa lalu hendaknya tidak terulang pada masa mendatang.

Ia menyatakan kesiapan PGRI setempat berbenah dalam rangka mendukung kemajuan Indonesia di daerah itu dengan langkah awal menghidupkan PGRI Jayawijaya yang vakum 12 tahun.

“Kami mengharapkan ke depan guru di Jayawijaya punya komitmen sehingga guru bangkit, pulihkan pendidikan supaya Indonesia kuat, Indonesia maju,” katanya.

Saat ini, pihaknya masih mendata guru di daerah itu sehingga belum mengetahui pasti jumlah anggota PGRI setempat.

“Itu termasuk berapa guru yayasan, negeri, guru honorer yang berprofesi mengajar, mendidik,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang selalu memberikan perhatian kepada mereka.

Dengan terbentuk kepengurusan PGRI kabupaten itu, katanya, mereka nantinya mengakomodasi semua persoalan yang dihadapi guru untuk dicarikan solusi terbaik.

“Namun kami mendambakan kalau bisa masalah guru seperti perumahan, faktor transportasi bagi guru dan juga mungkin ada tunjangan-tunjangan perlu didukung,” katanya.

Ia memastikan program prioritas PGRI pendataan guru serta upaya meningkatkan disiplin mereka dalam bertugas di daerah masing-masing.

“Kami akan menertibkan kartu anggota sebagai peserta PGRI, setelah itu baru kegiatan lainnya akan disusun,” katanya.

PGRI Jayawijaya memprediksi pada 2025 terjadi kekurangan guru sebab banyak mereka yang pensiun sehingga perlu diantisipasi pemerintah.

Pendidikan Yang Utama, Peran Orang Tua Pun Sangat Penting

Peran orang tua dalam pendidikan anak sangat jelas bahwa mereka adalah pendidik yang utama dan pertama, karena mereka yang pertama kali menanamkan pendidikan di rumah.

“Pendidikan formal diperoleh seorang anak di sekolah, nonformal di lingkungan masyarakat, dan informal dari keluarga,” ujar Kepala Bidang SD Disdikbud Kota Jayapura, Ellen Montolalu di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (18/7/2022).

Menurutnya, dengan komitmen dan kolaborasi dalam pendidikan anak, maka proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik.

“Tentunya butuh komitmen guru dan orang tua, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah. Untuk itulah diperlukan kerja sama dalam menyukseskan pendidikan anak,” ujarnya.

Dikatakan, orang tua memiliki kuasa dan tanggung jawab serta kewajiban untuk menjadikan anak sesuai harapannya, terutama meningkatkan karakter dan disiplin.

Ellen mencontohkan, peran orang tua dalam pendidikan anak di rumah terutama kelas 1 SD, yaitu proaktif dengan mengenalkan, menanamkan, dan membiasakan hingga membuat jadwal belajar di rumah.

“Guru memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan yang dipercayakan oleh orang tua dan negara kepada mereka,” katanya.

Ia berharap guru dan orang tua saling mendukung kegiatan belajar peserta didik setiap hari, sehingga guru dapat dengan lancar mentransferkan ilmu, serta siswa mudah memperoleh pengajaran.

“Orang tua menjadi tidak terbebani saat mendampingi anak belajar dari rumah, sehingga menjadikan pendidikan anak berkualitas, disiplin, dan memiliki karakter baik,” ujar Ellen.

Banyaknya Guru di Kabupaten Asmat, Namun Sayangnya Tidak Mengantongi Serifikat Pendidik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat , Papua, Barbalina Toisuta mengungkapkan bahwa ada 200-an guru di Kabupaten Asmat belum mengantongi sertifikat pendidik. Selain itu, ada banyak pula guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan strata satu (S1).

Barbalina menyebut guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Asmat membuka lebih dari 600 orang, yang telah disertifikasi sebanyak 256 guru, selebihnya belum memiliki sertifikat. Sebanyak 600-an guru tersebar di 136 Sekolah Dasar, 19 Sekolah Menengah Pertama, dan 7 Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

“Untuk SD tersebar di 24 distrik yang ada di Asmat. Sementara SMP di 4 distrik, dan SMA/SMK hanya di dua distrik saja, yakni Agats dan Atsy,” kata Barbalina kepada Jubi di Merauke, Minggu (26/6/2022). 

Barbalina Toisuta mengatakan, untuk mendorong serta meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik di sana, Pemerintah Kabupaten Asmat telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya membiayai guru-guru ASN ke dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Rekognisi Pembelajaran Lampu (RPL) yang dilaksanakan oleh sejumlah universitas di Indonesia.

“Guru ASN ada 200-an orang yang punya sertifikat pendidik, belum lagi yang kontrak dan honor. Pemkab Asmat tengah mengupayakan agar guru-guru bisa mengikuti kualifikasi pendidikan S1 dan juga mendapat sertifikat pendidik,” ujarnya.

“Terkait pelaksanaan program PPG dan RPL ini, kita sudah kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, di antaranya Universitas Cenderawasih Jayapura, Universitas Negeri Musamus Merauke dan Universitas Negeri Yogyakarta. Pemkab Asmat siap dari segi pembiayaannya,” sambung Barbalina.

Barbalina menjelaskan, kualifikasi pendidikan S1 dan sertifikasi sangat penting bagi para guru. Kualifikasi S1 sebagai pengakuan atas kualitas seorang guru (profesional), sedangkan sertifikasi berdampak pada kesejahteraan guru itu sendiri.

“Kualifikasi S1 menunjukkan bahwa dia adalah guru profesional yang memiliki kualitas yg baik, itu dari segi kualitas. Kalau sertifikasi menyangkut tunjangannya, itu dari aspek kesejahteraan. Sertifikasi guru ini juga menunjang akreditasi sekolah. Jadi sangat penting,” pungkasnya.

Bupati Asmat, Elisa Kambu menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Asmat memiliki perhatian yang sangat besar di sektor pendidikan, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas dan juga kuantitas para guru.

“Kita sudah bekerja sama dengan Unmus dan UNY untuk mendorong pendidikan bagi para guru Asmat. Ini kita lakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi orang Asmat,” kata Elisa.

Ia berharap dengan mengikuti dan menyelesaikan program PPG dan RPL, para guru di Asmat lebih termotivasi melaksanakan tugas di sana. Dengan demikian juga kualitas pendidikan di Kabupaten Asmat secara bertahap menjadi lebih baik.

“Kita yang punya murid, punya anak, punya daerah, ya kita juga prihatin kalau guru-guru tidak sejahtera. Hal ini ikut berpengaruh terhadap kualitas. Kalau guru tidak serius mengajar, mendidik, ya outputnya kurang bagus,” katanya.