Masyarakat Keluhan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Bupati: Rupanya ini Masalah Klasik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana di Provinsi Papua Barat berupaya mendisiplinkan guru dan tenaga kesehatan yang sering lalai dalam menjalankan tugas.

Bupati Kaimana Freddy Thie menyampaikan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke tujuh distrik (kecamatan) dalam kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Natal Tahun 2022 dia menerima banyak keluhan dari warga mengenai guru dan tenaga kesehatan yang jarang berada di tempat tugas.

“Hampir di semua kampung yang saya kunjungi, masyarakat selalu mengeluh soal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat melaporkan guru-guru dan tenaga kesehatan jarang berada di tempat tugas,” katanya.

“Rupanya ini menjadi masalah klasik di kabupaten kami, yang sudah sangat lama tidak pernah dibereskan,” ujarnya menambahkan.

Mantan pengusaha yang terjun ke dunia politik itu mengaku prihatin saat mengetahui kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung pedalaman dan daerah pesisir.

“Pendidikan anak-anak kita di kampung-kampung itu tidak berjalan baik. Mereka libur berbulan-bulan karena gurunya pulang ke kota, padahal setiap bulan menerima gaji dari pemerintah,” kata Freddy, yang akrab disapa Kaibus.

Dia mengemukakan bahwa fenomena aparatur sipil negara (ASN) yang lalai menjalankan tugas tidak hanya terjadi di kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kaimana. Di Kota Kaimana pun, masih ada pegawai pemerintah yang lalai menunaikan tugas.

“Ada ASN dan tenaga kontrak yang suka-suka hati masuk kantor. Ada yang datang ke kantor hanya sekedar mengisi kehadiran, sampai ada yang tidak pernah masuk kerja hingga berbulan-bulan lamanya,” kata Kaibus.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kaimana berupaya mendisiplinkan seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah guna mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

“Kami berkomitmen pada 2023 ini kami akan menegakkan aturan disiplin kepada ASN dan tenaga kontrak yang nakal-nakal itu,” katanya.

Setelah melakukan Safari Natal di Distrik Teluk Etna beberapa waktu lalu, Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah Kaimana Donald R Wakum untuk segera menindaklanjuti laporan dan pengaduan warga soal guru dan tenaga kesehatan yang sering meninggalkan tempat tugas.

“Saya langsung sampaikan ke Sekda, catat semua nama-nama guru maupun nakes yang tidak bertanggung jawab. Setelah ini harus ada surat teguran. Tapi kalau masih membandel, kita akan tindak tegas, bisa dengan tahan gaji ataupun diberhentikan,” demikian Bupati Kaimana.

Guru Penggerak Minta Adanya Terobosan Untuk Menjadi Pemimpin

 

Setelah mengikuti pelatihan pendampingan selama dua hari di SMP Negeri 1 Jayapura, guru penggerak diminta menghadirkan perubahan dan terobosan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang merdeka.

“Ini sesuai tujuan program ini, yaitu mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif, dan proaktif,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid, usai penutupan pelatihan pendampingan guru penggerak, Sabtu (13/8/2022).

Dikatakannya, menghadirkan terobosan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang merdeka, guru penggerak dapat mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa.

“Guru penggerak menjadi agen dan teladan transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila,” ujarnya

Dikatakannya, pelatihan pendampingan ini digelar selama dua hari di SMP Negeri 1 Jayapura diikuti sebanyak 100 orang guru dari angkatan pertama dan angkatan enam dan guru potensial dari PAUD, SD, dan SMP.

“Setelah mengikuti pelatihan ini guru mampu menyukseskan pendidikan menuju generasi emas anak-anak di Kota Jayapura, berbudi pekerti luhur, berakhlak baik, dan berdaya saing,” ujarnya.

Majid menambahkan, materi yang diajarkan, yaitu kebijakan pendidikan di Pemerintah Kota Jayapura, kebijakan BGP, dan kebijakan BPMP.

“Kriteria untuk menjadi guru penggerak, yaitu tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, guru PNS maupun non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan, memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4.

Memiliki pengalaman mengajar minimal lima tahun, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Program ini ditujukan untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA

“Lulusan program ini bakal mendapatkan prioritas untuk menempati posisi strategis di lembaga pendidikan. Kelebihan menjadi guru penggerak adalah mereka disiapkan untuk mejadi pemimpin masa depan, seperti kepala sekolah, pengawas, dan motivator pendidikan,” jelasnya.

Usai Melawan Covid-19, Dinas Pendidikan Biak Sudah Kembali Terapkan PTM 100 Persen

 

Setelah melalui pandemic Covid-19 yang berkepanjangan yang membuat sekolah berlakukan daring, akhirnya Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, Papua sudah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sekolah. Ia mengakui meski PTM sudah 100 persen namun para siswa dan guru yang mengajar harus tetap menjaga protokol Kesehatan (prokes).

“Sekolah berbagai jenjang pendidikan sudah aktif pembelajaran siswa secara tatap muka atau PTM,” ungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan Biak, Yoel Maryen, di Biak, Selasa (31/5/2022).

Dengan prokes yang diberlakukan di sekolah, menurut Yoel Maryen, seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta melakukan kebersihan lingkungan diri dan sekolah sudah cukup.

“Dengan menjaga prokes kita mencegah penularan virus corona di lingkungan sekolah,” katanya.

Menyinggung tingkat kelulusan ujian siswa tahun ajaran 2021-2022, menurut Yoel Maryen, diharapkan mencapai tingkat kelulusan 100 persen.

“Kecuali siswa tidak lulus ujian sekolah karena tak ikut ujian atau telah menikah dan tidak melanjutkan sekolah,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, Selasa, sejumlah siswa berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMK/SMA di Biak sedang mengikuti ujian kenaikan kelas di sekolah setempat.