Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di negara-negara Pasifik

Dalam pidatonya yang berapi-api pada sesi ke77 di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pekan lalu. Perdana Menteri Manasseh Sogavare menyerukan penghormatan internasional terhadap keputusan berdaulat Kepulauan Solomon untuk mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing.

Berselang dengan pernyataan Manasseh Sogavare di New York, pada 28-29 September di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan negara-negara Pasifik. Ini KTT pertama sejak Perang Dunia Kedua berakhir dan Amerika Serikat meninggalkan puing-puing serta tugu pendaratan Sekutu di negara-negara kepulauan di Pasifik.

Meminjam kata Sogavare, selama 80 tahun Amerika Serikat meninggalkan Pasifik dan yang tersisa hanya bom dan sisa-sisa amunisi perang.

“Amerika menempatkan seluruh upaya mereka di Pasifik pada kompetisi geostrategis [Perang Dingin], dan begitu ancaman [Soviet] hilang, Amerika tidak melihat alasan untuk berada di Pasifik lagi,” kata Patricia O’Brien , profesor sejarah di Program Studi Asia di Universitas Georgetown.

“[Itu] membuka peluang besar bagi Tiongkok begitu mereka siap untuk berekspansi ke Pasifik pada tahun 2000-an,”tambahnya sebagaimana dilansir politico.com.

Hal senada dikatakan Senator asal Kepulauan Hawaii negara bagian ke 50 Amerika Serikat Rep. Ed Casey (D-Hawaii), ketua bersama Kongres Kepulauan Pasifik Kaukus dan pendukung lama untuk hubungan AS yang lebih dekat dengan wilayah tersebut.

Dia mengatakan, bagi banyak penduduk Kepulauan Pasifik, simbol keterlibatan AS yang paling terlihat adalah sisa-sisa bekas medan perang Perang Dunia II seperti Guadalcanal di Kepulauan Solomon. Kekosongan pengaruh itu telah melumasi penjangkauan diplomatik Tiongkok yang stabil karena tidak adanya alternatif AS yang kompetitif.

“Kami telah melakukan hal-hal yang saya pikir bodoh seperti menutup kedutaan dan menghentikan Peace Corps … dan Tiongkok sibuk menawarkan bantuan kepada mereka dengan berbagai persyaratan, dan itu adalah pilihan yang sulit untuk dilakukan,” kata Ed Case.

Walau demikian ada kabar baik bagi AS, utusan khusus Presiden Joseph Yun mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri hampir memperbarui perjanjian kemitraan strategis dengan negara-negara Kepulauan Pasifik Palau, Mikronesia dan Kepulauan Marshall setelah enam bulan negosiasi intensif.

Pembaruan perjanjian tersebut, yang disebut Compacts of Free Association, akan secara efektif melindungi ketiga negara tersebut dari upaya tanpa henti oleh Beijing untuk menggantikan AS sebagai negara adidaya yang dominan di kawasan itu.

Namun Yun memperingatkan, agar AS tidak berpuas diri karena bersaing dengan Tiongkok untuk loyalitas negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya. “Apa yang dicari negara-negara Pasifik adalah hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dan bukan hanya [AS] yang memperhatikan sekarang dan nanti,” kata Yun.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan, tidak ada kerja sama militer dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Namun bagi Amerika Serikat dan sekutunya bahwa Pakta keamanan kontroversial Beijing yang disegel dengan Kepulauan Solomon pada April telah membunyikan “lonceng alarm” tentang penetrasi diplomatik Tiongkok di wilayah tersebut.

Perjanjian itu—yang disimpulkan meskipun ada keberatan kuat dari AS, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, namun hal ini telah berfungsi sebagai teguran atas pemutusan hubungan diplomatik AS dengan Oseania alias negara negara Pasifik.

Dan itu telah mendorong serangkaian penjangkauan diplomatik AS ke Kepulauan Solomon dan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya untuk membalikkan persepsi mereka bahwa AS telah meninggalkan kawasan itu.

“Keberhasilan RRT dalam merundingkan kesepakatan keamanan dengan Kepulauan Solomon telah benar-benar menciptakan rasa urgensi … pemerintah tertangkap basah dan sekarang dipaksa untuk mengejar ketinggalan,” kata Steve Chabot(R-Ohio), anggota peringkat subkomite House Foreign Affairs Asia, dalam sebuah pernyataan.

Kecurigaan AS tentang dampak pakta keamanan pada hubungan Kepulauan Solomon dengan AS tampaknya dibenarkan. Kepulauan Solomon menolak akses pelabuhan Penjaga Pantai AS bulan lalu karena “alasan birokrasi” yang tidak ditentukan dan kemudian memberlakukan moratorium sementara pada semua kapal angkatan laut asing

“[Ada] tampaknya ekspor Tiongkok [ke Pasifik Selatan] dari kedua teknologi dan pendekatan yang pada dasarnya dirancang untuk meniru elemen-elemen tertentu dari kepemimpinan otoriter,” kata Campbell.

Namun demikian juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menegaskan, keterlibatan Tiongkok di Pasifik Selatan tidak bertujuan untuk menggantikan AS.

Wenbin menambah semua itu guna menumbuhkan hubungan dengan [negara-negara Kepulauan Pasifik] bukan tentang mencari ‘lingkup pengaruh’ dan tidak menargetkan pihak ketiga mana pun, ”kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu.

Ada konsensus bipartisan bahwa membalikkan ekspansi pengaruh Pasifik Selatan Tiongkok membutuhkan investasi dalam infrastruktur diplomatik AS

“Untuk memungkinkan mereka memilih AS, kita harus memiliki kehadiran diplomatik fisik, termasuk kedutaan besar dan duta besar di setiap negara Kepulauan Pasifik,” kata Sen. Marsha Blackburn (R-Tenn.), anggota Senat Komite Angkatan Bersenjata.

Tetapi bagi penduduk Kepulauan Pasifik lebih menginginkan jaminan bahwa kedutaan besar itu tidak akan menjadi mangsa pergeseran garis anggaran AS atau prioritas geostrategis. “Para pemimpin Pasifik tidak suka digunakan sebagai pion dalam kontes geopolitik ini,” kata Mihai Sora, peneliti di Program Kepulauan Pasifik Lowy Institute yang berbasis di Australia.

“Budaya Pasifik memiliki kenangan panjang dan akan membutuhkan waktu untuk memenangkan kepercayaan negara-negara Pasifik bahwa maksud strategis AS di kawasan ini benar-benar menguntungkan mereka.”tambahnya.

Memenangkan kepercayaan itu akan membutuhkan AS untuk memastikan bahwa pertemuan puncak minggu depan mencakup kiriman yang mengatasi masalah utama penduduk pulau. Dukungan diplomatik dan paket bantuan keuangan yang tidak ambisius seperti Biden senilai $150 juta yang dibagikan di antara 10 negara anggota ASEAN pada Mei – kemungkinan akan mengecewakan peserta KTT.

“[Tiongkok] pergi pulau demi pulau dari tingkat nasional ke tingkat desa. Saya tidak benar-benar berpikir bahwa AS memiliki pegangan tentang berapa banyak uang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memerangi Tiongkok dengan cara yang sama, jadi mereka harus memikirkan cara lain untuk melakukannya, ”kata O’Brien.

“Saya pikir mereka benar-benar perlu membuat beberapa program jangka panjang besar yang membahas aksi iklim dan juga pemulihan ekonomi dan sosial dari Covid.”katanya.

Inisiatif untuk mengatasi ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh krisis iklim terhadap negara-negara Kepulauan Pasifik akan mendapatkan perhatian para pemimpin. Tiongkok telah membantu memperkuat terobosan diplomatiknya dengan diplomasi iklim yang ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran tentang naiknya permukaan laut.

Utusan khusus Tiongkok untuk perubahan iklim, Xie Zhenhua, pekan lalu mengadakan “dialog perubahan iklim dan pertemuan pertukaran” di Beijing dengan perwakilan diplomatik dari Vanuatu, Samoa, Kiribati, Kepulauan Solomon, Mikronesia, Fiji dan Tonga, demikian laporan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Taruhan upaya AS untuk berhasil terlibat kembali dengan negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki implikasi jauh melampaui Pasifik Selatan. Kesediaan dan kemampuan AS untuk membangun kembali alternatif yang kredibel untuk mmebujuk Tiongkok di kawasan itu, akan memengaruhi persepsi tekad AS di seluruh dunia.

“Jika AS tidak hadir, maka negara-negara lain di wilayah terjauh di seluruh dunia akan menyimpulkan, Amerika Serikat sedang mundur pada saat Tiongkok melakukan ekspansi secara agresif,” kata Sen. Tod Young (R-Ind).

“Jadi, jika kita tidak memberikan jaminan di Pasifik, maka itu bisa sangat merusak kepentingan kita di bagian lain dunia,”katanya menambahkan.

AS Siap Beri Lebih Banyak Bantuan ke Pasifik

 

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang bersiap untuk memberikan lebih banyak bantuan ke negara-negara di Kepulauan Pasifik. Janji ini terungkap saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama antara Pasifik dan pemerintah AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden di Washington, 28-29 September.

Saat pertemuan puncak pertamanya dengan negara-negara Kepulauan Pasifik berakhir, KTT itu mengungkapkan komitmen bantuan dan pembangunan sebesar US$810 juta.

Dalam rilis media, Amerika Serikat (AS) yang dikutip jubi.id dari https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/475780/us-to-commit-more-aid-to-pacific, Jumat (29/9/2022), Pemerintah Amerika Serikat mengatakan komitmen ini mencakup serangkaian inisiatif ambisius untuk memenuhi prioritas di kawasan itu.

Bagian penting darinya, Perjanjian Bantuan Ekonomi senilai $600 juta akan disebarkan selama sepuluh tahun dan sebagian besar ditujukan untuk Perjanjian Tuna Pasifik Selatan. Perjanjian ini mengontrol akses kapal pukat Amerika ke perairan negara-negara di kawasan itu.

Washington juga telah berkomitmen untuk membuka kedutaan baru di Tonga, Kiribati, dan Kepulauan Solomon. Pihaknya juga akan memberikan status kedaulatan kepada negara-negara kerajaan Selandia Baru, Niue, dan Kepulauan Cook.

Akan ada $AS130 juta untuk mencoba melawan perubahan iklim dan komitmen untuk mencari $AS400 juta lagi untuk tujuan ini dari investor swasta.

Amerika Serikat mengatakan akan terus memainkan peran utama dalam mempercepat upaya global untuk memerangi krisis iklim, mengakui ancaman eksistensial yang dihadirkannya ke kawasan itu.

Pihak Amerika Serikat juga akan menunjuk seorang utusan ke Forum Kepulauan Pasifik, guna meningkatkan kehadiran badan bantuan federal, USAID, mengembalikan Korps Perdamaian ke wilayah tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat juga berjanji untuk menyelesaikan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Kepulauan Marshall, Palau, dan Negara Federasi Mikronesia tahun depan.

Pelatihan eksekutif juga akan diberikan bagi para pemimpin di kawasan itu yang sedang naik daun.

Noken Papua Tetapkan Warisan Kepada UNESCO

Noken Papua ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2021. Karenanya, generasi muda sekarang harus terus diajarkan untuk melestarikannya.

“Untuk itu sangat penting diajarkan kepada generasi muda agar terus dilestarikan,” ujar pengurus Sanggar Seni Rey May, Aser Mokai, di Sekolah Alam Hirosi Papua di Jalan Baru Kemiri, kompleks Wisata Alam CPA Hirosi, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (30/9/2022).

Terlebih, lanjutnya, noken memiliki nilai artistik yang dapat dijadikan oleh-oleh khas guna mendukung sektor pariwisata sekaligus dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Papua.

“Noken memiliki fungsi sangat beragam dalam kehidupan dan kebudayaan Papua, seperti simbol kesuburan dan kemakmuran, simbol persatuan dan integritas, simbol stratifikasi sosial, dan simbol kedewasaan,” ujarnya.

Sebab itu, lanjutnya, noken sangatlah penting untuk dipertahankan dan dikembangkan khususnya kepada siswa-siswi di SMP Negeri 2 Jayapura sebagai generasi muda yang sangat antusias belajar noken.

“Noken hanya dikerjakan mama mama, kalau tidak diturunkan ke generasi baru maka noken akan hilang, karena setiap empat tahun sekali pemerintah Indonesia melaporkan ke UNESCO, karena tidak ada regenerasi yang melestarikan maka pasti dicabut,” ujarnya.

Terkait kunjungan tim presisi SMP Negeri 2 Jayapura di sanggar seni budaya Reymay, diakuinya sangat baik memberikan apresiasi karena datang tidak hanya belajar, namun memahami nilai-nilai noken, arti, filosofi.

“Kami memberikan informasi kepada generasi milenial ini khususnya siswa-siswi SMPN 2 Jayapura ini, bahwa noken yang berasal dari bahan dasar dari kulit kayu dan akar pohon yang harus dilestarikan,” ujarnya.

Dijelaskannya, noken Papua memiliki beberapa nama seperti inoxom dari suku Biak, rowa dari wilayah Saireri seperti Serui, Waropen, bitoagia (noken emas) dari Meepago seperti Nabire dan sekitarnya, noken bekanggeng dari Sentani, dan noken esse dari wilayah adat Animha seperti Asmat, Merauke, dan sekitarnya.

“Bahan yang dipakai seperti kulit kayu dari genemo dan mahkota dewa, bitoagia dari Meepago untuk melapisi rajutan noken dengan anggrek, wilayah Animha atau noken esse memakai bahan dasar dari daun sagu muda,” jelasnya.

SMPN 2 Jayapura Adakan Study Tour ke Kampung Asei Guna Mengembangkan Wawasan

Tim presisi SMPN 2 Jayapura, Kota Jayapura, yang terdiri dari 36 siswa-siswi, kepala sekolah, dan beberapa guru termasuk wakasek kurikulum berangkat meninggalkan sekolah pukul 13.00 Waktu Papua menggunakan satu bus DAMRI.

Hal itu dilakukan dalam rangka study tour di dua tempat di Sentani, Kabupaten Jayapura, yaitu Kalkote (Kampung Asei) dan Kemiri (Sanggar Seni Budaya Reymay) guna menambah wawasan tentang budaya.

“Kami melakukan penelitian tentang pemanfaatan kulit kayu. Wakasek kurikulum yang akan mengatur dalam sistem kurikulum sehingga bisa dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jayapura,” ujar Kepala SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Carolien Enok, di Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (28/9/2022).

Dikatakannya, study tour tersebut agar membiasakan siswa belajar secara langsung tentang seni budaya, dengan cara berinteraksi langsung dengan perajin kulit kayu yang diolah menjadi lukisan dan noken.

Selain wawasan, lanjutnya, study tour yang diikuti siswa kelas 7, 8, dan 9 itu juga memberikan pengalaman sekaligus rekreasi edukatif tentang seni dan budaya.

“Siswa sangat antusias dan aktif bertanya tentang bahan dan cara membuatnya serta asal usul atau sejarahnya bahkan mereka ikut terlibat dalam proses pembuatannya,” ujarnya.

Caroline Enok berharap melalui penelitian pemanfaatan kulit kayu dapat meningkatkan pengetahuan dan semangat belajar peserta didik serta menghargai seni budaya Papua.

Guru sekaligus pendamping program pembelajaran presisi SMP Negeri 2 Jayapura, Mersi mengatakan, tujuan dari presisi agar melalui proses pembelajaran peserta didik mampu menemukan refleksi yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami memilih kulit kayu agar meningkatkan kecintaan dan kebanggaan siswa terhadap budaya Papua yang mulai tergerus di era teknologi sekarang ini,” ujarnya.

Dikatakannya, peserta didik sudah melakukan riset terlebih dahulu tentang produk dari kulit kayu, sehingga melalui studi tour ini, mereka membuktikan langsung di lapangan.

“Setelah itu, dituangkan ke dalam proyek masing-masing berdasarkan minat dan bakat, seperti tarian, film dokumenter, kerajinan, cerpen, dan audio book,” ujarnya.

Mersi menambahkan presisi adalah penguatan karakter siswa mandiri melalui kreasi seni agar mampu menjawab masalah yang terjadi di lingkungannya masing-masing.

“Sebenarnya siswa bisa belajar sendiri, menentukan topik sendiri, mendapatkan informasi, materi sendiri dan hasilnya sendiri. Saya berharap bisa membagikan kepada teman-teman lainnya, sehingga apa yang sudah di dapat dari study tour ini juga didapat temannya,” jelasnya.

Alami Masalah Kesehatan, Ketua Komnas HAM RI Jenguk Gubernur Papua

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mendatangi rumah pribadi Gubernur Papua, Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Rabu (28/9/2022) siang. Kedatangan Damanik itu untuk melihat langsung kondisi kesehatan Lukas Enembe yang tengah menghadapi perkara dugaan penerimaan gratifikasi Rp1 miliar yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu dinyatakan kuasa hukum Gubernur Papua, Stefanus Roy Rening di Kota Jayapura, Rabu malam. Menurut Rening, Damanik menyarankan agar Enembe fokus memulihkan kondisi kesehatannya.

“Dalam pertemuan tadi, Ketua Komnas HAM meminta agar Lukas Enembe fokus kepada kesehatannya terlebih dahulu, tanpa harus memikirkan segala persoalan yang kini dihadapinya,” kata Rening kepada wartawan di Jayapura.

Menurut Rening, Damanik juga sempat bertanya kepada Enembe tentang penyakit yang dideritanya. “Intinya Komnas HAM ingin memastikan bahwa hak kesehatan Gubernur Papua terpenuhi dengan baik. Pak Lukas sampaikan jika dirinya sudah empat kali stroke,” ujarnya.

Ia menyatakan pihaknya tidak mengetahui apa langkah lanjutan yang akan diambil Komnas HAM RI setelah melihat langsung kondisi kesehatan Enembe. “Saya tidak tahu rekomendasi apa yang akan dikeluarkan oleh Komnas HAM,” ucapnya.

Waanal Brothers FC Raih Kemenangan Kompetisi Liga 3 Zona Papua 2022

Klub asal Kabupaten Mimika, Waanal Brothers FC sukses meraih kemenangan pada laga perdana kompetisi Liga 3 Zona Papua 2022 melawan Persinab Nabire di Stadion Barnabas Youwe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (28/9/22). Kemenangan 3 – 1 Waanal Brothers FC atas Persinab Nabire itu menunjukkan tangan dingin legenda sepak bola Rochy Putiray sebagai pelatih.

Mantan bintang tim nasional Indonesia, Rochy Putiray mampu meramu para pemain Waanal Brothers FC menjadi tim yang padu. Para pemain Waanal Brothers FC juga mampu menyuguhkan permainan yang menghibur penonton.

Ketiga gol yang dicetak Waanal Brothers FC adalah gol cantik dari luar kotak pinalti, masing-masing dicetak Safitra Ramadhan Udu (pada menit ke-8) dan Andriansyah (dua gol, pada menit ke-26 dan 32). Gol balasan dari Persinab juga dicetak melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti yang dilakukan Yopan Marlon Musendi pada menit ke-37.

Salah satu pemain Persinab, Eduard Rocky Mandosir diganjar kartu kuning kedua, sehingga tim Kabupaten Nabire itu harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-62. Sayangnya, Waanal Brothers FC gagal membuat gol tambahan.

Seusai pertandingan, Rochy Putiray mengapresiasi timnya yang sudah bermain baik. Ia menyatakan para pemainnya bermain secara terstruktur dan sesuai dengan instruksi pelatih.

“Puji Tuhan kami bisa meraih kemenangan pada laga ini. Anak-anak bermain dengan baik, taktik dan strategi juga berjalan dengan baik,” kata legenda timnas yang pernah mencetak dua gol ke gawang AC Milan saat memperkuat klub Hongkong, SC Kitchee.

Rochy membeberkan timnya sudah dibentuk sejak 2019 silam. Awalnya, mereka disiapkan untuk mengikuti Liga Pelajar. Akan tetapi, ajang tersebut terus tertunda. “Tim kita sudah dibentuk sejak 2019 untuk [mengikuti] Liga Pelajar, tapi [liga itu] tertunda terus. Akhirnya kami coba mengikuti Liga 3,” bebernya.

Pelatih Persinab Nabire yang juga merupakan mantan pemain Persipura Jayapura, Izaac Wanggai mengakui kekalahan timnya. Ia menyebut timnya masih minim pengalaman. “Itu pertama kali untuk adik-adik saya dari Nabire [mengikuti kompetisi Liga 3. Kami] masih banyak kekurangan dan harus belajar banyak. Mereka [Waanal Brothers FC] juga tim bagus, kami harus akui itu. Pemain [kami] juga kurang tenang. Itu akan kami perbaiki untuk pertandingan berikutnya,” kata Izaac.

Ia juga menilai anak asuhnya sempat terpancing emosi pada laga tersebut. “Beberapa pemain yang terlihat sedikit emosi, dan itu akan kami perbaiki juga. Karena emosi, kami dapat kartu, dan [itu] mempengaruhi permainan kami,” ujarnya.

Liga 3 Zona Papua diikuti tujuh klub dari tujuh kabupaten di Papua. Ketujuh klub itu adalah juara bertahan Toli FC dari Tolikara, Persidafon Dafonsoro dari Kabupaten Jayapura, Persipani Paniai, Persinab Nabire, Persintan Intan Jaya, PS Embun Supiori, dan Waanal Brothers FC dari Kabupaten Mimika.

Brimob dari Sulawesi Utara dan Maluku Dikerahkan ke Jayapura

 Sejumlah tiga Satuan Setingkat Kompi atau SSK Satuan Brimob Daerah BrimMaluku dan Sulawesi Utara telah didatangkan ke Papua sejak 20 September 2022 lalu. Ketiga SSK Brimob itu diperbantukan dalam pengamanan Kota Jayapura.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan penambahan pasukan Brimob di Kota Jayapura itu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan situasi keamanan pasca penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Meskipun demikian, Kamal menegaskan bahwa hingga kini Kota Jayapura tetap kondusif, kendati para pendukung Enembe sempat berunjuk rasa.

“Kami dari Kepolisian selalu siaga untuk mengantisipasi perubahan situasi terjadi. Namun, kami harap situasi yang aman dan kondusif itu tetap kita jaga. Saya yakin masyarakat juga bahagia jika situasi tetap aman dan kondusif,” kata Kamal di Kota Jayapura, Selasa (27/9/2022).

Kamal menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan proses penegakan hukum dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Papua. Menurutnya, Polda Papua siap membantu memenuhi kebutuhan KPK.

“Kami selalu siap bila KPK meminta bantuan. Namun kami kepolisian memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Kamal menegaskan kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapa pun. Ia menyatakan seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa yang aman dan nyaman di Tanah Papua.

“Kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, para tokoh, serta TNI,” katanya.

Paulus Waterpauw Somasi Pengacara Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat,Komjen Pol. (Purn) Paulus Waterpauw merespon pernyataan Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe yang menyebut namanya.

Paulus Waterpauw yang ditemui Wartawan usai pembukaan sidang APBD Perubahan Tahun 2022 menyatakan telah melayangkan surat somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe, Gubernur Papua.

“Kita sudah layangkan somasi dua hari yang lalu” kata Penjabat Gubernur Papua Barat Senin (26/9/2022)

Paulus menyebut semua orang sama Dimata Hukum, sebagai Negara setiap orang taat dan punya kewajiban taat pada hukum itu sendiri. ” Saya hanya mau mengatakan begini, kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan maupun tindak pidana korupsi, yaa hadapi saja” kata Waterpauw.

“Jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain hal, tidak ada urusan. Kalau beliau-beliau masih mewacanakan itu bicara politik jangan dipolitisir, hadapi saja” katanya.

Kata Waterpau, bahwa jangankan Gubernur para Menteri juga mengalami hal serupa. Berhadapan dengan hukum mereka menghadapinya.

“Saya mohon dengan sangat kepada kuasa hukum jangan terlalu berwacana, kasihan nanti suatu saat kita tau bukti ada keterlibatan kuasa hukumnya, mau bilang” ucap Penjabat Gubernur Papua Barat.

Paulus Waterpauw namanya disebut-sebut oleh Kuasa Hukum Lukas Enembe. Selain Paulus, Menteri dalam Negeri Tito Karnavian dan Bahlil Lahadalia juga Kepala BIN Budi Gunawan soal jabatan wakil gubernur Papua.

Dorong Petani, Perwakilan Bank Papua Beri Bantuan Bibit Kepada Gapoktan

Perwakilan Bank Papua Cabang Wamena, Kanxius Iba memberikan bantuan bibit kepada Gabungan Kelompok Tani Nitnen Nithesik di Welesi, Kabupaten Jayawijaya , Sabtu (24/9/2022).

Penyerahan 10 kilogram bibit kedelai diharapkan dapat mendorong petani meningkatkan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Jayawijaya.

Iba mengatakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Nitnen Nithesik dipilih menjadi penerima bantuan benih itu karena dianggap bisa memotivasi dan membantu petani bercocok tanam. Gapoktan Nitnen Nithesik juga diharapkan dapat melihat peluang dan potensi pasar, serta memenuhi kebutuhan kedelai di Kabupaten Jayawijaya.

Iba juga mengatakan benih kedelai itu merupakan terobosan baru. “Saya secara pribadi merasa terdorong untuk membantu dengan harapan dan mimpi kedepan agar masyarakat bisa lebih mandiri, seperti petani-petani di luar,” ujarnya.

Menurut Iba, lahan pertanian di Kabupaten Jayawijaya sangat subur, dan para petani di Jayawijaya dikenal sebagai petani yang berpengalaman dan hebat. “Saya merasa terdorong dan tergerak untuk membantu masyarakat memberikan angin segar atau arah baru,” jelasnya.

Amatus Yelipele, selaku Ketua Umum Gapoktan Nitnen Nithesik menjelaskan ada tiga kelompok tani yang tergabung dalam Nitnen Nithesik, yaitu kelompok tani Ibu-ibu Janda Bersatu, pemuda gereja, dan kelompok tani Dusun Siekelek. “Sebagai awal percontohan, kami mulai menanam kedelai dari Dusun Siekelek, lahan yang disiapkan sekitar 1 hektare,” kata Yelipele.

Yelipele berharap mempersembahkan bantuan bibit kedelai itu akan bisa dikembangkan oleh para petani yang tergabung dalam Gapoktan Nitnen Nithesik. Menurutnya, jumlah Gapoktan Nitnen Nithesik sudah bercocok tanam kedelai sejak 2018, namun juga memasarkan hasil panennya.

“Kami juga sempat hadirkan dinas terkait agar dapat dukungan dari pemerintah daerah, tetapi sampai saat ini belum ada respon yang positif. Ke depan, kami berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan dan mendukung, karena itu juga membawa nama baik kabupaten,” kata Yelipele

Dapatkan Tekanan Psikologi, Kesehatan Lukas Enembe Malah Memburuk

Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak hadir memenuhi panggilan kedua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Senin (26/09/2022). Enembe tidak memenuhi pemanggilan kedua KPK dalam penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi Rp1 miliar itu karena masih sakit.

Koordinator Kuasa Hukum Gubernur Papua, Stefanus Roy Rening mengatakan dokter pribadi Gubernur Papua, Anton Mote telah menjelaskan kondisi kesehatan Lukas Enembe itu kepada Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guntur Asep pada Jumat (24/9/2022) pekan lalu. Kondisi Enembe itu juga telah dijelaskan kepada tim dokter KPK melalui surat.

“Tim dokter Gubernur menjelaskan secara detail kepada tim dokter KPK. Dalam surat tersebut, Dr Anton Mote menjelaskan kondisi kesehatan Gubernur Papua semakin buruk,” kata Rening melalui keterangan pers tertulis yang diterima Jubi di Jayapura, Senin (26/9/2022).

Menurut Rening, kondisi kesehatan kliennya memburuk karena tekanan psikologis, stress berlebihan, sakit gula, dan tekanan darah tinggi. “Meskipun demikian, Gubernur Papua Lukas Enembe tetap menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK terkait kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar,” sambungnya.

Ia menyatakan catatan riwayat kesehatan Enembe dari Rumah Sakit Royal Helathcare Singapore telah diterima tim dokter pribadi Enembe pada 20 September 2022. “[Mereka] meminta agar klien kami sesegera mungkin melanjutkan pengobatan, sebab kondisi sakit yang semakin parah, terutama berpengaruh pada fungsi ginjal,” ujar Rening.

Tm dokter pribadi telah menyampaikan permohonan kepada pimpinan KPK untuk mengizinkan Gubernur Papua berobat. “Permohonan izin berobat itu sudah sesuai dengan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih prima,” katanya.

Rening menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Gubernur Papua harus mendapatkan haknya mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia menegaskan Enembe juga berhak dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis.

“Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 tentang Kesehatan. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pimpinan KPK diharapkan memperhatikan hak-hak kesehatan Gubernur Lukas Enembe,” ujarnya.

Menurut Rening, pihaknya telah meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan kesempatan atau mengizinkan Gubernur Papua mendapatkan perawatan intensif dari tim dokter di Royal Helathcare Singapore.

“Tanpa ditangani tim dokter yang mengenal dengan baik riwayat penyakitnya, [hal itu] dapat memperparah kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe,” katanya.

Komnas HAM Dorong Penerapan Pengadilan di Kabupaten Mimika

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong penerapan pengadilan koneksitas di Kabupaten Mimika untuk mengadili kasus mutilasi yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum TNI terhadap warga sipil, beberapa waktu lalu.

“Nanti kami sampaikan kepada Pemerintah terutama kepada Panglima TNI, Kapolri, dan juga seluruh jajarannya,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Jakarta, Senin dilansir Antara

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM usai menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Koalisi Rakyat Papua terkait kasus mutilasi dan dugaan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Mappi.

Komnas HAM RI juga mendorong enam oknum personel TNI yang diduga membunuh dan memutilasi empat warga sipil di Kabupaten Mimika itu, agar dipecat serta dijatuhi hukuman berat.

Lembaga HAM RI tersebut mendorong pendalaman kasus dengan pendekatan scientific crime investigation khususnya terkait jejak digital. Oleh karena itu, para pihak diminta mendalami jejak digital masing-masing pelaku, baik dalam hal komunikasi, sosial media maupun pendekatan digital yang lainnya.

Perwakilan dari DPRP John NR Gobai mengatakan kedatangannya ke Komnas HAM untuk menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat mengenai sejumlah persoalan yang sedang terjadi di Bumi Cenderawasih.

Ia mengatakan kasus mutilasi yang diduga melibatkan oknum TNI harus diusut tuntas dan diadili secara transparan dengan hukuman yang setimpal.

Menurut dia, kejahatan mutilasi terhadap warga sipil yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 sangat memprihatinkan dan sudah mengarah pada memperlakukan manusia seperti hewan.

“Ini sebuah penghinaan kepada manusia yang merupakan ciptaan Tuhan,” kata dia pula.

Uncen Optimis Buka Cabang Fakultas Kedokteran di Provinsi Baru

Manajemen Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua optimis bisa membuka cabang Fakultas Kedokteran (FK) di provinsi baru, Papua PUNce negunungan, sebagaimana harapan masyarakat dan pemerintah.

Wakil Rektor Uncen Bidang Kerja Sama IV, Fredrik Sokoy, S.Sos, M.Sos di Wamena, Provinsi Papua, Minggu mengatakan perlu adanya konsolidasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan.

“Terkait permintaan (dari Pemkab Jayawijaya) untuk membuka cabang Fakultas Kedokteran Uncen itu kita akan konsolidasikan karena mungkin soal periode saja. Periode dalam arti waktu yang tepat kita bisa melakukan itu,” katanya dilansir Antara

Keinginan pemerintah dan masyarakat Papua Pegunungan itu, kata dia, baru bisa diwujudkan setelah manajemen universitas ini membenahi sistem pendidikan di sana agar lebih baik.

Salah satunya terkait banyak mahasiswa Fakultas Kedokteran Uncen telah mengikuti teori namun belum melakukan praktik.

“Kalau itu (praktik atau koas) sudah dilakukan maka jumlah mahasiswa akan berkurang. Lalu dengan kekosongan ini akan mempermudah kita untuk membuka sayap. Jadi mungkin pertimbangan periode saja atau waktu yang tepat kita dapat melakukan,” katanya.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan dibukanya fakultas lain seperti Fakultas Teknik yang sudah dilakukan Kabupaten Biak Numfor, sebab Uncen memiliki komitmen untuk lebih merakyat ke daerah-daerah.

“Ini menjadi salah satu tugas yang perlu kita kawal karena kebutuhan daerah itu tidak mungkin kita biarkan,” kata Fredrik Sokoy.

Sebelumnya Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengaku telah meminta pihak Uncen membuka cabang Fakultas Kedokteran di Pegunungan Papua sebab tenaga kedokteran sangat dibutuhkan dalam melayani masyarakat.

PMI Berharap Perajin Batik Terus Berkreasi dan Berinovasi

Sebanyak enam kelompok industri kecil menengah atau IKM di Kota Jayapura yang berkecimpung di usaha batik mengikuti bimbingan teknis WUB IKM batik berbasis kompetensi pembuatan kain batik cap dan pewarnaan batik.

“Kegiatan ini bertujuan agar pegiat batik dapat berkreasi dan berinovasi sekaligus melestarikan motif-motif budaya di Kota Jayapura,” ujar Project Manager Sosial Budaya Papua Muda Inspiratif (PMI) , Efra Ramandey di Hotel Front One Beatique Jayapura, Jumat (23/9/2022).

Dikatakannya, enam kelompok IKM batik tersebut mengikuti bimtek selama lima hari atau dari 19-23 September 2022 diajarkan cara atau teknik membatik yang baik agar mengembangkan usaha.

“Kami memilih enak kelompok ini, karena sudah berkontribusi secara berkelanjutan untuk kemajuan batik. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

Selain pelatihan perajin batik, juga diberikan kepastian hukum atas usahanya melalui Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dan sertifikat.

“Saya berharap pihak swasta dan pemerintah berkolaborasi dalam mengembangkan batik Jayapura Papua khususnya Kota Jayapura agar semakin di kenal luas,” ujarnya.

Salah satu IKM Sanggar Seni Batik Ameldi, John Silas Wona mengaku, bersyukur bisa mendapatkan ilmu teknik membatik agar terus berkreasi dan berinovasi dalam membatik.

“Saya produksi batik tulis. Dengan pelatihan batik cap dan pewarnaan (sintetis dan alami) batik tentunya sangat bermanfaat agar terus mengembangkan usaha batik saya,” ujarnya.

Dijelaskannya, cara membuat pewarnaan batik dengan warna alami salah satunya menggunakan indigofera atau indigo (tumbuhan penghasil warna biru alami), fermentasi, tawas, dan abu.

“Dicelup berkali-kali sehingga mendapatkan warna yang diinginkan. Kalau batik tulis, kami buat desain di atas kain dan memakai canting (alat membatik) setelah itu diberikan pewarnaan. Kami menggunakan kain katun jenis premesima,” jelasnya.

Waduh! Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan Kedua KPK

Tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan kliennya tidak bisa menghadiri pemanggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diperiksa sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar, karena masih sakit. Hal itu dinyatakan kuasa hukum Gubernur Papua, Aloysius Renwarin di Kota Jayapura, Jumat (23/9/2022).

Renwarin mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemanggilan kedua KPK sejak Kamis. “Namun klien kami tidak bisa hadir memenuhi penggilan [untuk diperiksa] di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 26 September 2022. Beliau masih dalam kondisi sakit, terutama untuk berjalan, karena kakinya masih bengkak,” kata Renwarin.

Meskipun demikian, Renwarin menyatakan tim kuasa hukum Lukas Enembe saat ini sedang di Jakarta untuk bertemu KPK. Selain akan menyampaikan bahwa Enembe belum bisa memenuhi panggilan kedua itu, tim kuasa hukum Enembe juga mencari langkah untuk mengikuti proses hukum yang dijalankan KPK.

“Pak Roy Rening sudah di Jakarta dan akan memberikan surat terkini [tentang] kondisi terakhir [Gubernur], sekaligus menyampaikan Gubernur belum bisa hadir dalam pemeriksaan,” ujarnya.

Renwarin menjelaskan tim dokter pribadi Lukas Enembe sudah mengirimkan sampel darahnya kepada dokter pribadi Enembe di Singapura. Menurutnya, dokter pribadi Enembe di Singapura juga telah mengirimkan sejumlah obat. “Harapan kami dalam minggu ini sudah kami terima di Jayapura,” katanya.

Dari pantauan wartawan Jubi di rumah pribadi Gubernur Papua di kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Jumat suasana rumah itu tampak sepi. Hanya terlihat sekitar puluhan masyarakat yang duduk di depan pintu masuk.

Aktivitas masyarakat di kawasan Koya Tengah juga berlangsung seperti hari-hari biasanya. Arus lalu-lintas di lingkungan rumah pribadi Lukas Enembe juga ramai dan lancar.

Di Putaran Kedua, Boaz Solossa Siap Bergabung dengan Persipura

Legenda hidup Persipura Jayapura, Boaz Solossa hampir pasti bergabung kembali dengan mantan timnya pada putaran kedua kompetisi Liga 2 musim 2022/2023.

Hal ini dibocorkan langsung oleh manajer Persipura Yan Permenas Mandenas dan sang pelatih Ricky Nelson, Jumat (23/9/22), di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua.

Kata Ricky Nelson, tak hanya Boaz yang akan bergabung dengan Persipura, namun ada sekitar empat pemain yang akan mempertebal skuad Mutiara Hitam pada putaran kedua nanti.

“Memang ada pembicaraan, tidak hanya Boaz Solossa saja tapi ada empat pemain yang sedang kita siapkan untuk putaran kedua nanti,” kata Ricky Nelson saat menjawab pertanyaan Jubi.

Eks pelatih tim sepak bola Nusa Tenggara Timur dan Sulut United itu mengakui jika pada putaran kedua timnya harus menambah sejumlah pemain untuk melengkapi kekuatan timnya.

“Putaran kedua kan akan bergulir pada sekitar 15 Oktober mendatang. Semoga negosiasi nantinya bisa berjalan dengan lancar. Pastinya pada putaran kedua nanti kita akan menambah tiga sampai empat pemain,” ujarnya.

Ricky membeberkan peluang Boaz Solossa kembali ke Mutiara Hitam cukup besar. Bahkan ada beberapa pemain lainnya. Hanya saja ia menyebut manajemen masih akan bernegosiasi dengan pihak klub asal pemain yang ingin didatangkan.

“Peluangnnya cukup besar. Yang pasti ada beberapa pemain juga. Tapi kita harus bicarakan juga dengan klub asal mereka, supaya bisa mendapatkan izin,” bebernya.

Ricky sendiri mengakui jika timnya masih membutuhkan kehadiran Boaz Solossa untuk menambah daya gedor timnya yang belum memiliki seorang target man yang tajam.

“Pasti kita sangat butuh dia, karena tim kita kan butuh regenerasi jadi butuh pemain senior yang bisa menjadi jembatan untuk itu dan menjaga ciri khas permainan Persipura tidak boleh hilang. Dengan kehadiran Boaz kita berharap bisa menjadi contoh dan mengontrol pemain junior,” pungkasnya.

Sebelumnya, manajer Persipura, Yan Permenas Mandenas juga sudah membocorkan kemungkinan Boaz bergabung dengan Persipura. Mandenas memposting rumor tersebut di akun media sosial instagram pribadinya.

Mandenas berharap dengan kehadiran Boaz bisa menjadi motivasi bagi para pemain muda Persipura dan menambah semangat mereka untuk kembali membawa Persipura ke kompetisi Liga 1 musim depan.

“Kunjungan khusus dari pemilik nomor punggung 86, Boaz Solossa. Semoga saja putaran kedua sudah bisa kembali bergabung dengan tim Persipura Jayapura untuk menambah motivasi pemain muda,” tulis Mandenas.

Saat ini Persipura masih berada di puncak klasemen wilayah timur Liga 2 dengan mengoleksi sembilan poin. Persipura masih menyisakan empat pertandingan lagi untuk menyudahi perjalanan mereka di putaran pertama.

6 Prajurit TNI Pelaku Mutilasi Warga Nduga Bisa Diadili lewat Sidang Koneksitas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI meminta enam pelaku prajurit TNI yang melakukan pembunuhan dan mutilasi di Mimika diadili melalui pengadilan koneksitas yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Timika . permintaan itu disampaikan dalam keterangan pers Komnas HAM RI di Jakarta pada Selasa (20/9/2022).

“Kami mendorong dilakukan pengadilan koneksitas. Itu sah, dan bisa dilaksanakan. Apalagi pelakunya dari prajurit TNI dan sipil. Kami berharap Panglima dan Kepala Staf Angkatan Darat mendorong penegakan hukum secara koneksitas,” kata Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam saat mengumumkan hasil pemantauan dan penyelidikan awal Komnas HAM atas kasus itu, Selasa.

Pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil asal Kabupaten Nduga terjadi di Satuan Pemukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Keempat korban itu adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atis Tini.

Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih telah menetapkan enam prajurit Brigade Infanteri Raider/20 Ima Jaya Keramo sebagai tersangka kasus itu, yaitu Mayor Hf, Kapten Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R. Sementara penyidikan Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah menetapkan empat warga sipil sebagai tersangka kasus yang sama, yaitu APL alias Jeck, DU, R, dan RMH yang hingga saat ini masih menjadi buronan.

Choirul menyatakan selama proses pemantauan dan penyelidikan awal yang dilakukan pada 2 – 4 September 2022 dan 12 – 16 September 2022, tim Komnas HAM bertemu dengan keluarga korban, aktivis HAM , dan advokat pendamping keluarga korban. Menurutnya, semua pihak itu meminta agar enam prajurit yang menjadi tersangka kasus itu diadili di Pengadilan Negeri Kota Mimika .

Menurut Choirul, berbagai pihak itu meminta meminta prajurit TNI diadili di Mi agar mereka bisa memastikan proses persidangan transparan, dan keluarga korban bisa menyaksikan persidangan itu. “Kalau pengadilannya di Pengadilan Negeri Kota Timika, secara psikologis masyarakat bisa melihat langsung gelar sidangnya. Itu juga permintaan dari keluarga korban. [Menggelar pengadilan] koneksitas di Mimika juga membuat orang mudah untuk bersaksi,” ujar Choirul

Choirul menyatakan persidangan koneksitas merupakan jalan terbaik untuk memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Ia menyatakan persidangan koneksitas yang digelar di Pengadilan Negeri Timika akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap nilai kemanusiaan yang sama dengan semua pemangku kepentingan dalam kasus itu, khususnya keluarga keempat korban.

“Untuk menunjukkan komitmen kemanusiaan [kita], maka koneksitas adalah jalan yang terbaik. Misalnya, kasus [dugaan pelanggaran HAM berat] Paniai [yang akan disidangkan] di Makassar, orang Paniai ke Makassar juga berat. Kendala teknis seperti itu jangan terjadi dalam kasus mutilasi ini. Rasionalitasnya [sidang dilakukan] di Mimika, dan dilakukan dengan (persidangan) koneksitas,” kata Choirul.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyatakan kasus pembunuhan dan mutilasi warga sipil di Kabupaten Mimika merupakan peristiwa yang sangat memilukan dan martabat manusia. “Peristiwa itu luar biasa, memilukan bukan saja bagi keluarga korban, tapi juga masyarakat di Mimika secara khusus, dan masyarakat Papua. Peristiwa itu luar biasa dan memilukan, karena terjadi mutilasi yang melibatkan anggota TNI di Mimika,” ujarnya.

Damanik menyatakan Komnas HAM perhatian serius atas kasus mutilasi ini. Penegakan hukum yang seadil-adilnya adalah harapan semua pihak dan ada komitmen dari TNI untuk menyelesaikan kasus ini.

“Apalagi semua pihak sedang mendukung proses perdamaian yang diinisiasi oleh Komnas HAM . Itu menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Di Papua, hampir semua tokoh di sana, lembaga gereja, lembaga adat , sangat peduli pada kasus itu,” ujarnya.

KPK Upayakan Pemanggilan Kepada Terhadap Lukas Enembe

 

Komisi Pemberantasan Korupsi mengupayakan pelayangan surat pemanggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe pada pekan ini sehingga diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi itu dapat dilakukan pada pekan berikutnya.

“Masalah pemanggilan Lukas Enembe (LE), ini baru satu kali sebagai tersangka. Nanti, mudah-mudahan minggu ini akan dilayangkan (surat panggilan) untuk pemanggilan pada minggu berikutnya,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2022) dilansir Antara

Adapun upaya untuk melayangkan surat pemanggilan dan melanjutkan penyidikan kasus tersebut, lanjut Karyoto, merupakan kewajiban dari KPK.

Sebelumnya, saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (19/9), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengimbau Lukas Enembe agar bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK.

“Kami akan melakukan pemanggilan kembali. Mohon Pak Lukas dan penasihat hukumnya untuk hadir di KPK ataupun ingin diperiksa di Jayapura,” kata Alex.

Surat pemanggilan pertama terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya telah dilayangkan KPK pada 7 September 2022 untuk dilakukan pemeriksaan pada 12 September 2022 di Mako Brimob Papua. Akan tetapi, Lukas tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Pemeriksaan di Papua tersebut dimaksudkan untuk memudahkan yang bersangkutan memenuhi panggilan ini. Namun, yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sejauh ini, Ali menyampaikan bahwa KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

Ia mengatakan publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka, telah dilakukan.

Kabag Kesra Mimika Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Mimika Marthen Sawy (MS) selaku penjabat pembuat komitmen sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Mimika, Papua.

“Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MS selama 20 hari pertama, terhitung mulai 20 September 2022 sampai dengan 9 Oktober 2022 di Rutan Polres Jakarta Timur,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir Antara Rabu (21/9/2022).

MS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah menahan tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng (EO). Selain Eltinus dan MS, ada pula tersangka lainnya yang belum ditahan, yaitu Direktur PT Waringin Megah (WM) Teguh Anggara (TA).

Dalam konstruksi perkara, Karyoto menjelaskan bahwa sekitar tahun 2013, Eltinus yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus Komisaris PT Nemang Kawi Jaya (NKJ) berkeinginan membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp126 miliar.

Setelah itu, pada tahun 2014, Eltinus terpilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika periode 2014—2019 dan dia kemudian mengeluarkan salah satu kebijakan pemerintah, yaitu menganggarkan dana hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Waartsing.

Kemudian, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Mimika, sebagaimana perintah Eltinus, memasukkan anggaran hibah dan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp65 miliar ke anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun 2014.

Eltinus yang saat itu masih menjadi Komisaris PT NKJ lalu membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Hal itu berlanjut pada tahun 2015.

Untuk mempercepat pembangunan gereja itu, Eltinus menawarkan proyek ini kepada Teguh Anggara (TA) selaku direktur PT WM dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek di mana Eltinus mendapat 7 persen dan Teguh 3 persen.

Selain itu agar proses lelang dapat dikondisikan, Eltinus sengaja mengangkat tersangka MS sebagai pejabat pembuat komitmen. Padahal, MS tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan. Dengan pengangkatan itu, MS diduga meminta “fee” dari sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek ini.

Berikutnya, Eltinus memerintahkan MS untuk memenangkan TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan.

Setelah proses lelang dikondisikan, MS dan TA melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp46 miliar.

Untuk pelaksanaan pekerjaan, TA mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan. Salah satunya adalah PT Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan Pemkab Mimika, namun diketahui oleh Eltinus.

PT KPPN selanjutnya menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dengan Eltinus yang masih menjabat sebagai komisaris PT NKJ.

Dalam pelaksanaan proyek ini, ternyata perkembangan pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.

Akibat perbuatan para tersangka, timbul kerugian keuangan negara sekitar Rp21,6 miliar dari nilai kontrak Rp46 miliar. Dari proyek itu, Eltinus diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp4,4 miliar.

'Panai Berdarah' Purnawirawan TNI Isak Sattu Didakwa Melanggar HAM

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Makassar, Sulawesi Selatan, mendakwa Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu melanggar hak asasi manusia (HAM) berat di Kabupaten Paniai, Papua.

Dalam sidang perdana dugaan tindak pidana HAM di ruangan Prof. Bagir Manan PN Kelas I Khusus Makassar, Rabu, JPU Erryl Prima Putra Agoes menjelaskan pada Senin, 8 Desember 2014, sekira pukul 11.00 WIT di Lapangan Karel Gobay dan Koramil 1705-02/Enarotali ​​​​​, terdakwa telah melihat dan membiarkan anggotanya mengambil senjata api dan peluru tajam dari gudang senjata dengan tidak mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut.

Saat massa merangsek masuk ke kantor koramil tersebut, salah satu anggota terdakwa melakukan tembakan peringatan dan memohon petunjuk dan meminta sikap terdakwa selaku perwira penghubung saat itu.

“Namun terdakwa tidak memberikan petunjuk bawahannya agar tidak melakukan tindakan untuk mencegah atau menghentikan melakukan penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan empat orang warga sipil mati,” kata Erryl yang juga Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampisus Kejagung RI dilansir Antara.

Dari insiden itu, tercatat 14 orang sebagai korban, yang 10 orang di antaranya mengalami luka-luka dan empat orang meninggal dunia, yakni Alpius Youw, (luka tembak pada punggung belakang sebelah kiri), Alpius Gobay (luka tembak tembus masuk perut kiri dan luka pinggang di sebelah kanan), Yulia Yeimo, (luka tembak tembus di perut sebelah dan keluar dari pinggang sebelah kanan), dan Simon Degei (luka tusuk benda tajam pada dada kanan).

Terdakwa diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 42 ayat 1 huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, dakwaan kedua Pasal 42 ayat 1 huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan HAM PN Kelas IA Khusus Makassar Sutisna Sawati mengatakan sidang dilanjutkan pada Rabu (28/9), dengan agenda pemeriksaan saksi.

“Sidang akan dilanjutkan pada, Rabu 28 September. Agenda, pemeriksaan saksi karena tidak ada eksepsi (nota keberatan). Kita susun kembali, karena menurut aturan sidang 180 hari dan ini sudah berjalan 99 hari sejak Juni didaftarkan. Ditargetkan diputus 7 Desember 2022,” kata Sutisna Sawati.

Dari pembacaan dakwaan, kejadian bermula pada Minggu 7 Desember 2014, pukul 17.30 WIT, warga kampung Ipakiye Tanah Merah (dekat pegunungan) meminta sumbangan kepada pengguna jalan di Jalan Enarotali- Madi Kilometer untuk acara perlombaan Pondok Natal Desember 2014.

Namun, dari arah Enarotali menuju Madi, anggota TNI nyaris menabrak seorang warga bernama Benyamin Kudiai sehingga terjadi cekcok mulut. Anggota TNI itu kembali melanjutkan perjalanan.

Beberapa saat kemudian, sejumlah aparat TNI kembali datang dengan mobil ke Pondok Natal Gunung Merah dan membuat kericuhan serta pemukulan terhadap empat orang yang kini menjadi saksi. Saksi kemudian melaporkan kepada Kepala Distrik Paniai Timur dan ke Polsek Paniai untuk mencari pelaku, namun tidak ditemukan.

Pada 8 Desember 2014, sekira pukul 07.00 WIT, sekelompok orang memblokir jalan di depan Pondok Natal Gunung Merah Jalan Lintas Madi-Enarotali Kilometer 4 hingga menyebabkan akses jalan tertutup. Polisi berusaha melakukan pendekatan, namun tidak berhasil.

Hingga kemudian situasi semakin memanas, dengan massa menuju Lapangan Karel Gobay sambil melakukan tarian perang (Waita). Saat melewati Markas Koramil 1705-02/Enarotali, massa berusaha merangsek masuk meski sudah ditutup atas perintah terdakwa hingga terjadi insiden penembakan tersebut.

14 Orang Diamankan dalam Aksi Save LE

 

Aparat gabungan menangkap sekitar 14 Orang dalam aksi Save LE yang digelar Selasa (20/9) di Jayapura. Para demonstran diamankan lantaran membawa alat tajam dan minuman Beralkohol saat aksi berlangsung.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Ramdani Hidayat menyatakan aparat gabungan menyita beragam jenis senjata dan minuman beralkohol dari warga yang mengikuti demonstrasi Koalisi Rakyat Papua Save LE. Hal itu dinyatakan Ramdani di Kota Jayapura, Rabu (21/9/2022).

Menurut Ramdani, aparat gabungan TNI/Polri menangkap sedikitnya 14 orang yang kedapatan membawa senjata tajam, katapel, dopis {bom ikan) dan minuman keras dalam demonstrasi itu. Demonstrasi itu dilakukan para pendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk memprotes penetapan Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Ramdani menyatakan sejumlah 14 orang itu telah ditahan di Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota dan dan Polres Jayapura.

“Dari 14 orang itu, tujuh orang ditangkap di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, dan tujuh orang lainnya lagi di wilayah Polres Kabupaten Jayapura,” kata Ramdani.

Ia menjelaskan polisi juga masih memburu seorang warga yang melarikan diri setelah tertangkap tangan membawa bom ikan di daerah Kelapa 2, Entrop, Kota Jayapura. Orang itu bahkan meninggalkan satu unit sepeda motor.

“Pelaku masih dalam pencarian aparat,” sambungnya.

Ramdani menyatakan secara umum demonstrasi Koalisi Rakyat Papua Save LE berjalan aman dan lancar. Ia menyayangkan ada orang tertentu yang membawa barang yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.

“Padahal sesuai kesepakatan, demo yang akan dilakukan itu [demonstrasi] secara damai dan bermartabat. Tapi kok ada yang membawa senjata tajam, bahkan bom ikan yang sangat berbahaya?” ujarnya.

Ia menyatakan penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap 14 orang warga yang ditangkap Selasa. “Mereka akan kami periksa dan bina, ya sambil melihat perkembangan. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi, bawa-bawa barang terlarang dan berbahaya seperti itu,” katanya.

Kejaksaan Tinggi Hentikan Kasus Dugaan Tipikor KONI Papua Barat

 

Kejaksaan Tinggi Papua Barat memberikan ruang kepada masyarakat dan para pegiat antikorupsi untuk melapor, jika mendapatkan bukti-bukti terkait penyalahgunaan anggaran hibah PON XX pada organisasi KONI Provinsi Papua Barat.

Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Juniman Hutagaol, setelah tim jaksa menghentikan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan hibah PON XX pada organisasi KONI Papua Barat.

“Setelah panggilan klarifikasi sejumlah orang pada pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), tim jaksa tidak menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pidana, sehingga penyelidikan dihentikan.,” kata Juniman dalam konferensi pers di kantor Kejati Papua Barat di Manokwari, Kamis (22/9/2022).

Penghentian proses penyelidikan perkara, menurutnya bukan akhir dari sebuah upaya penegakan hukum. Namun demi menjaga kepercayaan publik, Kejati Papua Barat akan terus menanti laporan terbaru dari masyarakat.

“Kalau ada laporan terbaru yang disertai bukti-bukti kuat terkait hibah PON XX di organisasi KONI Papua Barat, maka kasus ini akan diungkap kembali, kapan pun itu,” tegas Juniman Hutagaol.

Ia menjelaskan, dalam keikutsertaan PON XX, pemerintah Papua Barat menyalurkan anggaran hibah senilai Rp67,5 miliar yang bersumber dari APBD Papua Barat tahun anggaran 2021 kepada organisasi KONI Papua Barat.

“Hasil pemeriksaan, diketahui anggaran senilai Rp67,5 miliar itu sudah disalurkan oleh KONI Papua Barat sebagaimana permohonan yang diserahkan, yaitu untuk membiayai 29 cabang olahraga dari total 34 cabang olahraga di perhelatan PON XX lalu,” kata Juniman.

Hanya saja, kata Juniman, total Rp67,5 miliar itu belum termasuk bonus terhadap atlet peraih medali emas. Oleh karena itu, Pemda sampai saat ini masih punya kewajiban untuk memberikan bonus kapada atlet peraih medali emas.

“Dari hasil pemeriksaan, terkait bonus atlet peraih medali emas itu diluar dari total anggaran hibah PON XX yang dikelola KONI Papua Barat, dan Pemda diwajibkan melakukan pembayaran,” kata Kajati Papua Barat itu.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel D Mandacan pada sebuah kesempatan di Manokwari, menyatakan bonus atlet Papua Barat peraih medali emas di PON XX menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibayarkan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Bonus atlet merupakan janji pemerintah, karena telah membawa nama baik Papua Barat, tapi untuk pembayaran dilakukan secara bertahap. Saat ini sedang didorong untuk dianggarkan pada APBD-Perubahan 2022,” kata Sekda Papua Barat Nataniel D Mandacan.