Resmi Diamankan, RHP Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Terbang ke Jakarta

 

Penyidik KPK, Senin, menerbangkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur, Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP), ke Jakarta.

Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen, mengatakan RHP saat diterbangkan ke Jakarta didampingi penyidik KPK, anggota Brimob Polda Papua, dan seorang perawat.

“RHP terbang sekitar pukul 08.40 WIT dikawal penyidik KPK dan anggota Brimob Polda Papua,” kata Fredrickus W.A Maclarimboen dilansir Antara

Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak ditangkap di kawasan Kehiran, Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (19/2) sore dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja sebelum diberangkatkan ke Jakarta.

RHP yang tersandung kasus suap terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan itu sempat melarikan diri ke Papua Nugini (PNG) .

RHP masuk ke PNG tanggal 15 Juli 2022 melalui jalan setapak yang berada di dekat PLBN Skouw, Kota Jayapura dan termonitor awal Februari 2023 kembali masuk ke Papua dan akhirnya ditangkap KPK di Sentani.

Bupati Mamberamo Tengah, RHP Ditangkap KPK

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tersangka kasus dugaan suap, yakni Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP), Minggu.

“Benar KPK sudah menangkap RHP di Jayapura,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Sebelumnya, pada hari Kamis (8/9), KPK telah menetapkan RHP sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Selain Ricky yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, tiga tersangka lainnya dari pihak swasta selaku pemberi suap adalah Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang (JPP), dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding (MT).

KPK telah menahan ketiga tersangka pemberi suap tersebut, sementara RHP masih berstatus sebagai buron KPK. Oleh karena itu, Ali menyampaikan KPK berkomitmen untuk menangkap RHP sekaligus menyita seluruh asetnya yang diduga merupakan hasil dari korupsi.

“Kami akan kejar tersangka dan sita aset yang diduga dari hasil korupsinya,” ucap Ali.

KPK berharap masyarakat dapat ikut berperan melaporkan dugaan aset yang dimiliki RHP serta keberadaannya saat ini.

“Selain itu, KPK juga berharap masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan tersangka yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK dapat memberitahukan hal tersebut kepada kami,” tambah Ali.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperpanjang masa penahanan Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe selama 40 hari, terhitung sejak 2 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Perpanjangan masa penahanan Enembe itu diumumkan KPK pada Senin lalu.

Ketua Tim Litigasi Tim Hukum & Advokasi Gubernur Papua (THAGP), Petrus Bala Pattyona mengatakan perpanjangan penahanan dilakukan KPK, sebab masa penahanan 20 hari sebelumnya berakhir pada 30 Januari 2023. “Kami menerima surat perpanjangan penahanan dari penyidik KPK di Gedung Merah Putih hari ini,” kata Petrus melalui rilis tertulis yang diterima Jubi di Jayapura, Senin.

Menurut Petrus, pada Senin Enembe juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK. “Saat diperiksa, Bapak Lukas ditanya seputar harta kekayaan yang didapat sejak menjabat sebagai Wakil Bupati hingga menjabat Gubernur Papua,” katanya.

Selain itu, Enembe juga ditanya seputar nama-nama pengusaha di Papua. Dari beberapa nama yang disebutkan KPK, Lukas hanya kenal satu nama, yaitu Lakka.

“Usai diperiksa, Bapak Lukas Enembe kembali dibawa ke Rumah Tahanan KPK, dengan terlebih dahulu dibawa menggunakan kursi roda, baru kemudian dimasukkan ke dalam mobil tahanan,” ujarnya.

Petrus menambahkan, tim THAGP melihat kedua kaki Lukas Enembe bengkak. Hal itu diduga disebabkan komplikasi empat penyakit yang diderita Enembe, yaitu stroke, gagal ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi.

Akhirnya Keluarga Diberi Ruang Bisa Jenguk Lukas Enembe

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan pihak keluarga untuk menjenguk Lukas Enembe, namun ada prosedur yang harus diikuti.

“Pasti dibolehkan, sepanjang prosedurnya dilakukan dengan dia harus berkirim surat ke penyidik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.

Ali menerangkan penyidik KPK sebelumnya menolak beberapa pengajuan izin besuk untuk Lukas Enembe.

Penolakan tersebut dilakukan lantaran penyidik menemukan data pembesuk yang tidak sesuai dengan identitas.

“Memang pernah diajukan, tapi data dalam pengajuan berbeda dengan identitas sehingga kami tolak ketika identitas data yang diberikan berbeda,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ali Fikri menanggapi pertanyaan keluarga Lukas Enembe yang mendesak KPK agar membuka akses bagi keluarga dan pengacara untuk bisa menjenguk Lukas yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

“Kami keluarga hingga pengacara tidak bisa bertemu dengan Bapak Lukas Enembe. Kami ke rumah sakit untuk melihat kondisi bapak tapi akses pun susah. Belum lagi penyidik KPK tidak memberikan ‘update’,” kata Elius Enembe saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adik Lukas Enembe tersebut mengunjungi Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, bersama anggota keluarga lainnya untuk bertemu Lukas.

Penyidik KPK saat ini membantarkan penahanan Lukas Enembe ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

Ali Fikri menerangkan pembantaran tersebut dilakukan hanya untuk pemantauan kesehatan Lukas Enembe dan bersangkutan dalam kondisi sehat.

KPK telah mengantongi surat dari tim medis yang menyatakan Lukas Enembe dalam kondisi fit serta layak untuk diperiksa dan disidangkan.

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua

Selain Lukas Enembe, KPK menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka dalam kasus itu.

Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek multiyears peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek multiyears rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah menahan Lukas Enembe selama 20 hari ke depan pada 11-30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Sementara tersangka Rijatono telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama pada 5-24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

Lukas Enembe Masuk Rumah Sakit, Keluarga Tak Boleh Bertemu

Keluarga Gubernur Papua Lukas Enembe mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuka akses bagi keluarga dan pengacara untuk bisa menjenguk Lukas yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

“Kami keluarga hingga pengacara tidak bisa bertemu dengan bapak Lukas Enembe. Kami ke rumah sakit untuk melihat kondisi bapak tapi akses pun susah. Belum lagi penyidik KPK tidak memberikan update,” kata Elius Enembe saat dikonfirmasi di Jakarta dilansir Antara, Kamis.

Adik Lukas Enembe tersebut mengunjungi Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, bersama anggota keluarga lainnya untuk bertemu Lukas.

Elius mengatakan sang kakak, Lukas Enembe, memang memiliki penyakit komplikasi, seperti ginjal, jantung dan diabetes.

“Kemarin kita pihak keluarga dapat keterangan dari pimpinan rumah sakit bahwa bapak itu sakit kronis ginjal. Saat ini bapak juga pakai popok dan kencing di atas tempat tidur, ini sangat prihatin,” kata dia.

Elius menerangkan saat ini Lukas Enembe masih menjabat sebagai Gubernur Papua mengingat belum ada surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menonaktifkan dirinya.

Di tempat yang sama, Dokter Pribadi Lukas Enembe, Anton Tony Motte, mengatakan dirinya telah bertemu dengan komite medik RSPAD Gatot Soebroto. Saat ini Lukas masih menjalani perawatan di paviliun Gatot Subroto.

“Dari penjelasan dokter RSPAD dijelaskan bahwa Lukas Enembe perlu dirawat. Pasalnya mengalami penyakit komplikasi seperti stroke, gagal ginjal kronis, diabetes melitus dan hipertensi. Dan saat ini Lukas Enembe menjalani perawatan hingga beberapa waktu ke depan,” terangnya.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kondisi fit dan layak menjalani pemeriksaan, bahkan hingga persidangan, meskipun dia mengalami pembantaran penahanan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

“Dalam konteks pemeriksaan, sebenarnya bisa dilakukan, karena hasil dari asesmen IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah sangat jelas ya. Artinya, dia bisa diperiksa pada proses penyidikan maupun penuntutan, bahkan sampai ke persidangan itu bisa,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.

Ali menjelaskan pembantaran penahanan terhadap Lukas Enembe dilakukan karena yang bersangkutan mengeluhkan kondisi kesehatannya.

Oleh karenanya, lembaga anti rasuah itu kemudian membantarkan Lukas Enembe ke RSPAD Gatot Soebroto untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara mendalam, sehingga tidak ada keraguan soal kondisi kesehatan saat dia diperiksa penyidik.

Keluarga Tidak Bisa Bertemu Dengan Lukas Enembe di RSPAD

Keluarga Gubernur Papua Lukas Enembe mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuka akses bagi keluarga dan pengacara untuk bisa menjenguk Lukas yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

“Kami keluarga hingga pengacara tidak bisa bertemu dengan bapak Lukas Enembe. Kami ke rumah sakit untuk melihat kondisi bapak tapi akses pun susah. Belum lagi penyidik KPK tidak memberikan update,” kata Elius Enembe saat dikonfirmasi di Jakarta dilansir Antara, Kamis.

Adik Lukas Enembe tersebut pada Rabu (18/1) mengunjungi Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, bersama anggota keluarga lainnya untuk bertemu Lukas.

Elius mengatakan sang kakak, Lukas Enembe, memang memiliki penyakit komplikasi, seperti ginjal, jantung dan diabetes.

“Kemarin kita pihak keluarga dapat keterangan dari pimpinan rumah sakit bahwa bapak itu sakit kronis ginjal. Saat ini bapak juga pakai popok dan kencing di atas tempat tidur, ini sangat prihatin,” kata dia.

Elius menerangkan saat ini Lukas Enembe masih menjabat sebagai Gubernur Papua mengingat belum ada surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menonaktifkan dirinya.

Di tempat yang sama, Dokter Pribadi Lukas Enembe, Anton Tony Motte, mengatakan dirinya telah bertemu dengan komite medik RSPAD Gatot Soebroto. Saat ini Lukas masih menjalani perawatan di paviliun Gatot Subroto.

“Dari penjelasan dokter RSPAD dijelaskan bahwa Lukas Enembe perlu dirawat. Pasalnya mengalami penyakit komplikasi seperti stroke, gagal ginjal kronis, diabetes melitus dan hipertensi. Dan saat ini Lukas Enembe menjalani perawatan hingga beberapa waktu ke depan,” terangnya.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kondisi fit dan layak menjalani pemeriksaan, bahkan hingga persidangan, meskipun dia mengalami pembantaran penahanan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

“Dalam konteks pemeriksaan, sebenarnya bisa dilakukan, karena hasil dari asesmen IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah sangat jelas ya. Artinya, dia bisa diperiksa pada proses penyidikan maupun penuntutan, bahkan sampai ke persidangan itu bisa,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.

Ali menjelaskan pembantaran penahanan terhadap Lukas Enembe dilakukan karena yang bersangkutan mengeluhkan kondisi kesehatannya.

Oleh karenanya, lembaga anti rasuah itu kemudian membantarkan Lukas Enembe ke RSPAD Gatot Soebroto untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara mendalam, sehingga tidak ada keraguan soal kondisi kesehatan saat dia diperiksa penyidik.

Tersangka Lukas Enembe Atas Rekomendasi Dokter KPK Dibantarkan Penahanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk pemantauan kesehatan.

“Tersangka LE atas rekomendasi dokter KPK dibantarkan penahanan untuk keperluan pemantauan kesehatan secara mendalam di RSPAD,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dilansir Antara Rabu.

Ali menerangkan sebelumnya Lukas Enembe hanya menjalani rawat jalan, namun kemudian tim dokter RSPAD dan tim dokter KPK merekomendasikan yang bersangkutan untuk dibantarkan.

Meski dibantarkan, Ali mengatakan, Lukas masih dalam kondisi stabil dan bisa beraktivitas seperti biasa.

“Tapi kondisi yang bersangkutan stabil ya, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bisa duduk, jalan, ke toilet, makan, minum dan sebagainya, termasuk makan sendiri di rumah sakit,” ujarnya.

Ali juga mempersilakan dokter pribadi Lukas Enembe untuk mendampingi yang bersangkutan. Surat pembantaran Lukas Enembe juga telah disampaikan kepada pihak keluarga.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua

Selain Lukas Enembe, KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka dalam kasus itu.

Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek multiyears peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek multiyears rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah menahan Lukas Enembe selama 20 hari ke depan pada 11-30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Sementara tersangka Rijatono telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama pada 5-24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Jokowi, Penangkapan Lukas Enembe Proses Hukum yang Harus Dihormati

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan proses penegakan hukum yang harus dihormati.

“Ya semua sama di mata hukum, itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati,” ujar Jokowi usai menghadiri HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Jokowi mengatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menangkap seseorang, maka komisi antirasuah pasti sudah memiliki fakta dan barang bukti.

“Itu pasti,” kata Jokowi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe di Kota Jayapura, Papua, Selasa siang.

KPK menyatakan Lukas kooperatif saat ditangkap oleh tim penyidik.

“Dalam proses penangkapan tersebut, KPK dibantu oleh Brimob Polda Papua, dan informasi yang kami terima yang bersangkutan kooperatif saat dilakukan penangkapan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa sore.

Saat ini, kata dia, tersangka Lukas Enembe dalam proses perjalanan menuju Gedung Merah Putih, Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

“Perkembangan lanjutan akan kami sampaikan kembali,” ucap dia.

Tim KPK Lanjut Mengecek Aset Gubernur Papua Lukas Enembe

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek sejumlah aset milik tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang diduga berhubungan dengan kasus korupsi yang menjeratnya.

“Tim saat ini sedang bergerak ke beberapa tempat untuk mengecek aset dari saudara LE, tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa beberapa saksi untuk mendalami kepemilikan aset Enembe, di antaranya dua saksi dari The Capital Residence, yakni Property Manager, E,Winda Subastian, serta HR and TR Manager, Ratih Desyani.

Selanjutnya, KPK juga telah memeriksa saksi karyawan swasta, Kiki Otto Kurniawan. KPK mendalami pengetahuan Kurniawan mengenai status apartemen di Jakarta yang menjadi tempat tinggal Enembe dan keluarganya.

KPK telah menetapkan Enembe bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka (RL), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Lakka diduga menyerahkan uang kepada Enembe dengan jumlah sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerakkan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek “multiyears” peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek “multiyears” rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, dan proyek tahun jamak penataan lingkungan venue menembak luar ruang AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

KPK juga menduga Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengembangkan lebih lanjut soal penerimaan gratifikasi itu.

Dalam kesempatan itu, Asep juga memastikan KPK bakal mendalami dalam proses penyidikan soal adanya dugaan beberapa pejabat di Pemprov Papua yang turut menerima suap terkait proyek infrastruktur itu.

“Pejabat yang lain ini juga masuk di dalam proses penyidikan. Nanti kalau misalkan ada bukti-bukti yang cukup, tentunya kami juga tidak akan berhenti sampai pada dua tersangka ini. Ditunggu saja dan mohon juga didoakan supaya lancar dalam proses penyidikan,” kata Asep.

Enembe sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara tersangka RL sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Usai Lewati Berbagai Hambatan, Akhirnya KPK Tetapkan Lukas Enembe Sebagai Tersangka

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dua tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

“Menindaklanjuti masuknya laporan masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data valid sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dua tersangka itu masing-masing Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 Lukas Enembe (LE) dan pihak swasta/Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL).

Alex mengatakan untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL selaku pemberi suap LE selama 20 hari pertama terhitung mulai 5 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelum ditahan, KPK telah memeriksa tersangka RL terlebih dahulu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Sementara tersangka LE belum dilakukan penahanan oleh KPK.

Tersangka LE sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara tersangka RL sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemprov Papua Bersama KPK Melaksanakan Asistensi Program MCP

Pemerintah Provinsi Papua bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaksanakan asistensi program Monitoring Centre for Prevention atau MPC, Rabu (14/12/2022), bagi seluruh pemerintah daerah di Papua.

Inspektur Pembantu Khusus yang juga pelaksana tugas Inspektur Provinsi Papua, Danny Korwa menyebut, Monitoring Centre for Prevention (MPC) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, koordinasi, supervisi, pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ia menjelaskan, dalam MCP ada delapan area intervensi seperti managemen APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintahan, optimalisasi pajak daerah, perencanaan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, managemen ASN serta pengadan barang dan jasa, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

“Ini sangat penting sekali. Dengan adanya MPC, kabupaten dan kota lebih lagi dalam memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi atau fraud yang terjadi di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Korwa di sela-sela monitoring di salah satu hotel di Jayapura.

Monitoring MCP yang dilakukan KPK bagian pencegahan ini rutin dilakukan, dan pemerintah daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengisi poin-poin dalam tabel pelaporan MCP kepada KPK dan Kementerian Dalam Negeri.

“Sehingga, daerah bisa dipantau sejauh mana langkah-langkah yang diambil sesuai delapan area intervensi itu terhadap pencegahan korupsi,” katanya.

Dari delapan area intervensi itu, katanya, seperti manajemen APIP yang ada di inspektorat yang tugasnya bekerja semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas, salah satunya sebagai aparat pengendali internal pemerintahan dalam hal sebagai pengawas dan pembina.

Kemudian dalam perencanaan penganggaran, di setiap pemerintah daerah itu harus dilaksanakan apa yang disebut probity audit atau pengawasan dilakukan khusus terhadap perencanaan, sampai dengan pelaksanaan pembangunan dalam arti fisik.

Manajemen ASN juga berbicara tentang promisi jabatan penempatan harus sesuai dengan cara yang benar, pengadaan barang dan jasa yang merupakan area-area yang rawan terjadi markup, sehingga patut menjadi perhatian.

Berikutnya manajemen aset daerah sangat penting sekali, karena bicara aset berkaitan dengan nilai uang. Kalau aset dapat dikelola dengan baik berarti tandanya pengelolaan uang juga baik.

“Aset juga bisa menghasilkan PAD, kemudian berikut tata kelola keuangan desa dari dana desa. Karena desa menjadi salah satu pintu juga terjadi fraud atau penyalahgunaan keuangan. Ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten/kota untuk bagaimana mengawasi penggunaan dana desa dengan baik,” katanya.

KPK Pamerkan Sejumlah Perangkat Penindakan pada Hakordia 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memamerkan sejumlah perangkat penindakan milik lembaga antirasuah tersebut dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2022. Perangkat tersebut dipamerkan di “booth” KPK dalam kegiatan “integrity expo” pada 9-10 Desember 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Salah satu perangkat penindakan tersebut, yakni “dissembled handphone”, “forensic imager’, dan “tools first responder”.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Jumat, mengatakan “dissembled handphone” merupakan tampilan barang bukti elektronik jenis telepon genggam yang telah dilakukan metode “chip off” untuk mengambil data yang ada ada di dalam “chip memori”.

“Kalau ‘forensic imager’ adalah sebuah alat untuk membuat gambar salinan forensik yang identik dengan data asli di dalam media penyimpanan yang mana salinan tersebut nantinya akan digunakan dalam proses eksaminasi,” ungkap Firli.

Perlengkapan penyidikan lainnya, yaitu koper “shock resistant”, “dustproof”, dan “waterproof” yang digunakan untuk melindungi dan membawa peralatan “first responder” ke lapangan.

Peralatan “first responder” adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam kegiatan “first responder” yang isinya, antara lain, “write blocker”, “harddisk enclosure”, obeng set, kabel set, media penyimpanan, “anti-static bag”, bungkus khusus barang bukti elektronik, dan peralatan lainnya yang mendukung kegiatan tersebut.

Selain itu, “booth” KPK memamerkan perlengkapan kampanye dan sosialisasi antikorupsi seperti “boardgame” keranjang bolong, Pilihan Diri, Komitmen dan Tanggung Jawab Kita (PDKT), dan Terajana: Petualangan Memecahkan Sandi Kuno.

Selanjutnya, terdapat “booth” Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan “booth” Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

KPK menyelenggarakan puncak peringatan Hakordia 2022 pada 9-10 Desember 2022 di Jakarta yang dibuka Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Adapun tema yang diusung dalam Hakordia 2022 ialah “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”.

Pada acara puncak Hakordia 2022 terdapat beragam kegiatan yang bisa diikuti masyarakat seperti pemberian penghargaan atas upaya masyarakat di berbagai sektor dalam penegakan integritas, peluncuran program antikorupsi, dan “integrity expo” oleh para pemangku kepentingan.

KPK Panggil Pengacara dan Sopir Gubernur Papua

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil pengacara dan sopir Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

Kedua saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, Kamis, ialah Aloysius Renwarin selaku pengacara dan Darwis sebagai sopir.

“Hari ini, pemeriksaan saksi untuk tersangka LE (Lukas Enembe). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka.

Terkait konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.

Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK, Senin (12/9/2022), di Mako Brimob Papua, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, Lukas Enembe tidak hadir.

KPK kemudian memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9/2022). Lukas pun tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.

Tim penyidik KPK lalu menemui Lukas Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11/2022), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.

KPK juga telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut. Terakhir, KPK menyita dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.

Toyota Alphard Bupati Memteng Diamankan KPK Terkait Dugaan Suap

 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan satu unit mobil Toyota Alphard terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng), Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan mobil tersebut diamankan karena diduga hendak dialihkan kepada pihak tertentu.

“Tim penyidik mendapatkan informasi terkait adanya perintah yang diduga dari DPO (daftar pencarian orang) tersangka RHP melalui orang kepercayaannya untuk menyerahkan dan mengalihkan satu unit mobil jenis Toyota Alphard ke pihak tertentu,” kata Ali di Jakarta.

Saat ini, tambahnya, mobil tersebut sudah diamankan dan segera akan didalami lebih lanjut terkait dugaan kepemilikan kendaraan tersebut.

KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. Tersangka selaku penerima ialah Ricky Ham Pagawak yang saat ini masih dalam status DPO.

“Proses pencarian untuk segera menemukan keberadaan tersangka RHP masih tetap dan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait,” jelas Ali.

Sementara itu, tiga tersangka selaku pemberi suap ialah Simon Pampang selaku Direktur Utama PT Bina Karya Raya, Jusieandra Pribadi Pampang selaku Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, dan Marten Toding selaku Direktur PT Solata Sukses Membangun.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Simon, Jusieandra, dan Marten merupakan kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Agar dapat mendapatkan proyek pekerjaan tersebut, ketiga tersangka itu melakukan pendekatan dengan tersangka Ricky yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023.

Dalam pendekatan itu, KPK menduga ketiganya memberikan penawaran, antara lain memberikan sejumlah uang apabila Ricky bersedia untuk langsung memenangkan dalam pengerjaan beberapa paket pekerjaan di Pemkab Mamberamo Tengah.

Kemudian, Ricky bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan Simon, Jusieandra, dan Marten itu dengan memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Mamberamo Tengah untuk mengondisikan proyek-proyek bernilai anggaran besar agar diberi khusus kepada tiga orang tersebut.

Jusieandra diduga mendapatkan 18 paket pekerjaan dengan total nilai Rp217,7 miliar yaitu proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Lalu, Simon diduga mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai Rp179,4 miliar dan Marten diduga mendapatkan tiga paket pekerjaan dengan nilai Rp9,4 miliar.

Realisasi pemberian uang kepada Ricky dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan Ricky.

Adapun besaran uang yang diberikan oleh tiga orang itu kepada Ricky sekitar Rp24,5 miliar. Tidak hanya itu, KPK juga menduga Ricky menerima uang dari beberapa pihak lainnya yang jumlahnya masih terus didalami pada penyidikan.

Asalan Kesehatan, Lukas Enembe Menolak Undangan KPK

 

Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali menolak permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jalani pemeriksaan di Jakarta, atas kasus dugaan suap sebesar Rp1 miliar yang disangkakan terhadap dirinya.

Ketua tim hukum Gubernur Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, mengatakan penolakan tersebut disampaikan langsung oleh kliennya saat menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, yang membawa pesan dari KPK di rumah pribadinya, Kamis (6/10/2022).

“Beliau [Gubernur Lukas Enembe] tidak mau ke Jakarta karena alasan kesehatan,” kata Petrus Bala di Jayapura, Jumat (7/10/2022).

Menurut ia, kedatangan Kabinda Papua di rumah pribadi kliennya adalah untuk menyampaikan pesan setelah berkomunikasi dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait kasus yang disangkakan kepada Gubernur Lukas Enembe.

“Pesan yang disampaikan agar Bapak Lukas Enembe bisa ke Jakarta untuk ikuti pemeriksaan. Kedua, kalau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, KPK akan siapkan dokter atau penanganan medis yang baik. Bahkan janji KPK, hak-hak hukum akan diberikan, akan tetapi jawaban Pak Lukas tetap tidak mau,” ujarnya.

Dalam kasus ini, kata Petrus, kliennya tetap ngotot apa yang dituduhkan KPK soal gratifikasi Rp1 miliar tidak benar.

“Begitu juga soal tudingan anggaran yang jumlahnya hingga miliaran rupiah,” sambungnya.

Petrus menegaskan Gubernur Lukas Enembe menginginkan pemeriksaan KPK dilakukan di Kota Jayapura, Papua bukan di Jakarta. Dengan catatan apabila tim dokter sudah nyatakan dirinya sehat.

“Dalam kasus ini klien kami [Lukas Enembe] bukan menghindari pemeriksaan KPK, begitu juga soal sakitnya bukan dibuat-buat. Makanya perawatan tetap dilakukan di rumah pribadi,”.

“Jadi kami ingin luruskan bahwa kami [kuasa hukum] selama ini tidak menghalang-halangi proses yang sedang dilakukan KPK dan tetap bekerja secara profesional, tapi kondisi yang sebenarnya ya seperti itu,” katanya.

Istri dan Anak Lukas Enemba Tak Penuhi Panggilan KPK

Istri dan anak dari Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulce Wenda dan Bona Enembe, tidak penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi atau suap senilai Rp1 miliar oleh Lukas Enembe.

Hal itu dinyatakan Ketua Tim Hukum Nasional Gubernur Papua, Petrus Bala Pattyona.

“Keduanya dipanggil sebagai saksi hari ini. Akan tetapi istri dan anak Gubernur Papua memilih tidak hadir dan memberikan keterangan, karena memiliki hubungan keluarga dengan Lukas Enembe,” kata Petrus di Kota Jayapura.

Menurut Petrus, berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua aturan itu menyatakan orang yang memiliki hubungan perkawinan suami, istri, anak berhak untuk diperiksa sebagai saksi.

“Ketika kami bertanya apakah istri dan anak Gubernur tahu soal transfer Rp1 miliar, dia mengaku tidak mengerti apa-apa. Sebab, pada 1 Mei 2020 Bona sedang berada di Australia,” ujarnya.

Menurut Petrus, permintaan itu akan disampaikan secara resmi oleh hukum hukum KPK. “Karena jarak Papua dan Jakarta jauh, maka kami akan menyiapkan semuanya dulu,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Petrus juga mempertanyakan apa alasan rekening istri dan anak gubernur diblokir, padahal status keduanya hanyalah saksi dan bukan tersangka dalam dugaan gratifikasi senilai Rp1 miliar itu.

“Mungkin akibat inilah istri dan anak gubernur enggan memberikan keterangan. Apalagi soal transfer Rp1 miliar sama sekali tidak diketahuinya,” katanya.

Lukas Enembe Kembali Menolak Undangan KPK

 

Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali menolak permintaan Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) untuk jalani pemeriksaan di Jakarta, atas kasus dugaan suap sebesar Rp1 miliar yang disangkakan terhadap dirinya.

Ketua tim hukum Gubernur Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, mengatakan penolakan tersebut disampaikan langsung oleh kliennya saat menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, yang membawa pesan dari KPK di rumah pribadinya, Kamis (6/10/2022).

“Beliau [Gubernur Lukas Enembe] tidak mau ke Jakarra karena alasan kesehatan,” kata Petrus Bala di Jayapura, Jumat (7/10/2022).

Menurut ia, kedatangan Kabinda Papua di rumah pribadi kliennya adalah untuk menyampaikan pesan setelah berkomunikasi dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait kasus yang disangkakan kepada Gubernur Lukas Enembe.

“Pesan yang disampaikan agar Bapak Lukas Enembe bisa ke Jakarta untuk ikuti pemeriksaan. Kedua, kalau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, KPK akan siapkan dokter atau penanganan medis yang baik. Bahkan janji KPK, hak-hak hukum akan diberikan, akan tetapi jawaban Pak Lukas tetap tidak mau,” ujarnya.

Dalam kasus ini, kata Petrus, kliennya tetap ngotot apa yang dituduhkan KPK soal gratifikasi Rp1 miliar tidak benar.

“Begitu juga soal tudingan anggaran yang jumlahnya hingga miliaran rupiah,” sambungnya.

Petrus menegaskan Gubernur Lukas Enembe menginginkan pemeriksaan KPK dilakukan di Kota Jayapura, Papua bukan di Jakarta. Dengan catatan apabila tim dokter sudah nyatakan dirinya sehat.

“Dalam kasus ini klien kami [Lukas Enembe] bukan menghindari pemeriksaan KPK, begitu juga soal sakitnya bukan dibuat-buat. Makanya perawatan tetap dilakukan di rumah pribadi,”.

“Jadi kami ingin luruskan bahwa kami [kuasa hukum] selama ini tidak menghalang-halangi proses yang sedang dilakukan KPK dan tetap bekerja secara profesional, tapi kondisi yang sebenarnya ya seperti itu,” katanya.

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

Kuasa hukum Gubernur Papua, Aloysius Renwarin menyatakan menerima surat pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pemeriksaan terhadap istri dan anak Gubernur Papua terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Akan tetapi, Renwarin meminta lokasi pemeriksaan dipindahkan dari Jakarta ke Jayapura.

Hal itu disampaikan Renwarin di Kota Jayapura, Senin (3/10/2022). “Surat pemanggilan sebagai saksi kami terima sejak Jumat, 30 September 2022. Akan tetapi, kami minta [pemeriksaan itu] dilakukan di Jayapura,” kata Renwarin.

Renwarin menjelaskan surat Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) itu memanggil istri Gubernur Papua, Yulce Wenda untuk diperiksa sebagai saksi di Jakarta pada Rabu (5/10/2022). Pada hari yang sama, KPK juga akan memeriksa salah satu putra Lukas Enembe.

Renwarin tidak menyebutkan nama anak Enembe yang akan diperiksa KPK, namun memastikan Yulce Wenda dan salah satu anaknya akan diperiksa terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar oleh Lukas Enembe. “Pemanggilan [itu] terkait kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar,” kata Renwarin.

Renwarin menyatakan hingga Senin tidak ada surat pemanggilan pemeriksaan ketiga untuk Lukas Enembe. Ia tidak mengetahui apakah surat itu memang tidak ada, ataukah belum ada. Namun ia menyatakan seharusnya memang KPK menunda pemanggilan ketiga bagi Enembe, karena Enembe memang sedang sakit.

Jika KPK ingin memeriksa Lukas Enembe, Renwarin pemeriksaan terhadap Enembe itu juga dilakukan di Kota Jayapura. “Dari pembicaraan kami dengan keluarga beserta tokoh agama, mereka minta pemeriksaan [Lukas Enembe] tetap dilakukan di Jayapura. Klien kami akan hadir secara perlahan ketika kondisi kesehatannya membaik,” ujarnya.

Renwarin juga mengaku bingung dengan kedua surat KPK yang memanggil Enembe. Pasalnya, surat pemanggilan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2022 dan 26 September 2022 sama-sama menyebut pemanggilan pertama.

“Kedua surat itu dipanggilnya status sudah sebagai tersangka. Sementara berdasarkan keterangan KPK surat tertanggal 26 September 2022 merupakan pemanggilan pertama. Lalu surat tertanggal 12 September itu untuk apa? Jadi menurut kami, KPK sendiri sikapnya tidak jelas terkait surat pemanggilan yang sudah dilayangkan sebanyak dua kali itu,” kata Renwarin.

Alami Masalah Kesehatan, Ketua Komnas HAM RI Jenguk Gubernur Papua

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mendatangi rumah pribadi Gubernur Papua, Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Rabu (28/9/2022) siang. Kedatangan Damanik itu untuk melihat langsung kondisi kesehatan Lukas Enembe yang tengah menghadapi perkara dugaan penerimaan gratifikasi Rp1 miliar yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu dinyatakan kuasa hukum Gubernur Papua, Stefanus Roy Rening di Kota Jayapura, Rabu malam. Menurut Rening, Damanik menyarankan agar Enembe fokus memulihkan kondisi kesehatannya.

“Dalam pertemuan tadi, Ketua Komnas HAM meminta agar Lukas Enembe fokus kepada kesehatannya terlebih dahulu, tanpa harus memikirkan segala persoalan yang kini dihadapinya,” kata Rening kepada wartawan di Jayapura.

Menurut Rening, Damanik juga sempat bertanya kepada Enembe tentang penyakit yang dideritanya. “Intinya Komnas HAM ingin memastikan bahwa hak kesehatan Gubernur Papua terpenuhi dengan baik. Pak Lukas sampaikan jika dirinya sudah empat kali stroke,” ujarnya.

Ia menyatakan pihaknya tidak mengetahui apa langkah lanjutan yang akan diambil Komnas HAM RI setelah melihat langsung kondisi kesehatan Enembe. “Saya tidak tahu rekomendasi apa yang akan dikeluarkan oleh Komnas HAM,” ucapnya.

Brimob dari Sulawesi Utara dan Maluku Dikerahkan ke Jayapura

 Sejumlah tiga Satuan Setingkat Kompi atau SSK Satuan Brimob Daerah BrimMaluku dan Sulawesi Utara telah didatangkan ke Papua sejak 20 September 2022 lalu. Ketiga SSK Brimob itu diperbantukan dalam pengamanan Kota Jayapura.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan penambahan pasukan Brimob di Kota Jayapura itu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan situasi keamanan pasca penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Meskipun demikian, Kamal menegaskan bahwa hingga kini Kota Jayapura tetap kondusif, kendati para pendukung Enembe sempat berunjuk rasa.

“Kami dari Kepolisian selalu siaga untuk mengantisipasi perubahan situasi terjadi. Namun, kami harap situasi yang aman dan kondusif itu tetap kita jaga. Saya yakin masyarakat juga bahagia jika situasi tetap aman dan kondusif,” kata Kamal di Kota Jayapura, Selasa (27/9/2022).

Kamal menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan proses penegakan hukum dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Papua. Menurutnya, Polda Papua siap membantu memenuhi kebutuhan KPK.

“Kami selalu siap bila KPK meminta bantuan. Namun kami kepolisian memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Kamal menegaskan kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapa pun. Ia menyatakan seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa yang aman dan nyaman di Tanah Papua.

“Kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, para tokoh, serta TNI,” katanya.