Lukas Enembe Kembali Menolak Undangan KPK

 

Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali menolak permintaan Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) untuk jalani pemeriksaan di Jakarta, atas kasus dugaan suap sebesar Rp1 miliar yang disangkakan terhadap dirinya.

Ketua tim hukum Gubernur Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, mengatakan penolakan tersebut disampaikan langsung oleh kliennya saat menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, yang membawa pesan dari KPK di rumah pribadinya, Kamis (6/10/2022).

“Beliau [Gubernur Lukas Enembe] tidak mau ke Jakarra karena alasan kesehatan,” kata Petrus Bala di Jayapura, Jumat (7/10/2022).

Menurut ia, kedatangan Kabinda Papua di rumah pribadi kliennya adalah untuk menyampaikan pesan setelah berkomunikasi dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait kasus yang disangkakan kepada Gubernur Lukas Enembe.

“Pesan yang disampaikan agar Bapak Lukas Enembe bisa ke Jakarta untuk ikuti pemeriksaan. Kedua, kalau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, KPK akan siapkan dokter atau penanganan medis yang baik. Bahkan janji KPK, hak-hak hukum akan diberikan, akan tetapi jawaban Pak Lukas tetap tidak mau,” ujarnya.

Dalam kasus ini, kata Petrus, kliennya tetap ngotot apa yang dituduhkan KPK soal gratifikasi Rp1 miliar tidak benar.

“Begitu juga soal tudingan anggaran yang jumlahnya hingga miliaran rupiah,” sambungnya.

Petrus menegaskan Gubernur Lukas Enembe menginginkan pemeriksaan KPK dilakukan di Kota Jayapura, Papua bukan di Jakarta. Dengan catatan apabila tim dokter sudah nyatakan dirinya sehat.

“Dalam kasus ini klien kami [Lukas Enembe] bukan menghindari pemeriksaan KPK, begitu juga soal sakitnya bukan dibuat-buat. Makanya perawatan tetap dilakukan di rumah pribadi,”.

“Jadi kami ingin luruskan bahwa kami [kuasa hukum] selama ini tidak menghalang-halangi proses yang sedang dilakukan KPK dan tetap bekerja secara profesional, tapi kondisi yang sebenarnya ya seperti itu,” katanya.

Belum Terlihat Pergerakan Massa di Entrop

Wilayah Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang menjadi salah satu titik kumpul massa aksi demo terkait dukungan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, hingga pukul 9.30 waktu Papua belum terlihat pergerakan massa. Lalu lintas lancar dan masyarakat masih beraktivitas meski tak seramai biasanya.

Ada aktivitas di pertokoan dan perkantoran meski tidak senormal biasanya. Terlihat juga angkutan umum yang sedang menunggu penumpang. Sementara itu, aparat keamanan dari TNI dan kepolisian melakukan penjagaan mulai dari pertigaan PTC Entrop, pertigaan Polsek Jayapura Selatan, dan gapura Kantor Wali Kota Jayapura.

Seorang sopir angkutan umum, Daeng Sandi, mengatakan belum melihat ada pergerakan massa, baik yang sedang berkumpul maupun berjalan kaki melakukan long march menuju lingkaran Abepura.

“Saya sebenarnya takut juga mau keluar narik taxi [beroperasi] tapi mau bagaimana lagi, keluarga sangat mengharapkan agar saya bisa bawa pulang uang untuk kebutuhan beli makanan,” ujar Sandi.

Sandi menduga para pendemo tidak berkumpul di satu tempat, namun untuk menuju lingkaran Abepura yang menjadi titik kumpul demo, mereka menggunakan kendaraan bermotor.

“Saya berharap demo ini aman-aman saja, tidak ada aksi pengrusakan atau anarkis yang dilakukan saudara-saudara saya yang demo. Mari kita jaga Kota Jayapura ini supaya kita hidup dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Senada juga diungkapkan seorang pedagang kue putu di pertigaan Polsek Japsel, Sumiyati. Meski tidak berjualan, ia hanya menjaga lapak dagangannya.

“Hari ini saya tidak jualan. Karena takut ada demo ini, makanya saya istirahat jualan dulu. Sebentar lagi saya sudah mau pulang ke rumah,” jelasnya.

KPK Harap Tersangka Gubernur Papua BIsa Berobat di Dalam Negeri

 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dapat berobat di dalam negeri dibanding harus ke luar negeri.

“Ketika penyakitnya bisa dilakukan dan diobati di Indonesia kenapa harus ke luar negeri? Kan begitu, prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia memang tidak bisa disembuhkan dan harus ke luar negeri, itu pun pasti kami fasilitasi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Namun, ia mengatakan KPK bakal memfasilitasi Lukas Enembe berobat ke luar negeri, setelah statusnya menjadi tahanan KPK.

“Terkait izin sakit yang disampaikan gubernur dan yang bersangkutan akan berobat ke luar negeri karena dengan pencekalan ini, ya tentu kami berharap sebetulnya kami bisa memfasilitasi yang bersangkutan tetapi itu tadi kan statusnya harus jadi tahanan KPK,” kata dia.

Ia juga menyatakan bahwa KPK juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dokter di dalam negeri seperti dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto maupun Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Ketika yang bersangkutan menyatakan ingin berobat tentu kami akan berkoordinasi dengan dokter, misalnya, dokter RSPAD, atau Cipto Mangunkusumo. Saya yakin Indonesia tidak kekurangan dokter-dokter yang hebat yang bisa mendeteksi dan mengobati penyakit yang bersangkutan,” ucap Alex.

Ia menegaskan lembaganya tetap menghormati hak-hak setiap tahanan yang ingin berobat.

“Misalnya, dokter di Indonesia menyerah, ‘waduh tidak bisa pak harus di luar negeri”. Ya sudah kami fasilitasi kami akan kawal yang bersangkutan. Kami tetap menghormati hak asasi setiap tahanan yang kami lakukan penahanan. Setiap tersangka yang kami lakukan penahanan kami menghormati hak-hak yang bersangkutan,” tuturnya.

“Jadi. tidak usah khawatir bahwa nanti setelah ditetapkan tersangka dan ditahan kemudian akan telantar. Kalau perlu kami bantarkan kalau memang yang bersangkutan dilakukan rawat inap, kami bantarkan,” ucap Alex lagi.

Sebelumnya, Aloysius Renwarin selaku pengacara Lukas Enembe mengatakan kliennya berharap mendapatkan izin berobat ke luar negeri. Hal itu disampaikan-nya setelah Lukas Enembe dicegah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Jadi, kami masih berupaya bicara dengan para pihak, termasuk dengan Ditjen Imigrasi juga pihak KPK dan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri juga bapak Presiden, mengizinkan seorang kepala daerah ini bisa keluar,” kata Aloysius Renwarin dalam keterangannya pada Selasa (13/9/2022).

Menurut dia, Lukas Enembe akan konsisten menghadiri panggilan KPK jika memang dalam kondisi sehat.

“Pak Lukas sangat konsisten, ketika dia sehat dia akan hadir dengan pemanggilan KPK. Hanya sekarang kakinya bengkak, loyo, tidak bisa jalan. Dalam pemeriksaan, biasanya pertama penyidik akan mengatakan ‘apakah saudara dalam keadaan sehat?” ucap dia.

KPK membenarkan telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

“Kami tentu tidak bisa menutupi berbagai informasi yang di luar bahkan juga pengacara yang bersangkutan sendiri kan sudah menunjukkan surat penyidikan, penetapan tersangka, SPDP-nya. Saya sampaikan pada kesempatan ini, benar bahwa KPK sudah menetapkan LE (Lukas Enembe) sebagai tersangka, proses penyidikan sedang berjalan,” ungkap Alex.

KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

Untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Tim Kuasa Hukum Tolak Tawaran KPK
Tim kuasa hukum Gubernur Papua menolak tawaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan memfasilitasi Gubernur Papua, Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan advokat Stefanus Roy Rening selaku koordinator tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe.

Rening berterima kasih kepada KPK yang sudah berbaik hati untuk memfasilitasi Gubernur Enembe pengobatan. Akan tetapi, Rening menyatakan pihaknya perlu mengingatkan bahwa seluruh kebutuhan Gubernur sudah ditanggung Pemerintah Provinsi Papua.

“Saya kira KPK tidak perlu berbaik hati, sebab bagi Gubernur semua fasilitas sudah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. Jadi, KPK tidak perlu seolah-olah paling baik,” ujar Rening di Kota Jayapura, Kamis (15/9/2022).

Gubernur Papua, Lukas Enembe dijadwalkan berangkat berobat ke Singapura pada Senin (12/9/2022) kemarin. Enembe sudah mengantongi izin berobat dari Kementerian Dalam Negeri. Salinan surat nomor Menteri Dalam Negeri nomor 857/147.e/SJ tentang Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting yang ditandatangani Tito Karnavian pada 9 September 2022 menyatakan Enembe diizinkan berobat ke Singapura pada 12 September – 26 September 2022.

Akan tetapi, Enembe tidak bisa berangkat ke Singapura, karena dicekal Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sejak 7 September 2022 atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan itu terkait dengan penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi pada 5 September 2022.

Rening mempertanyakan mengapa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat izin berobat jika Ditjen Imigrasi telah mencekal Enembe sejak 7 September 2022. “Apa tidak ada kordinasi antar [lembaga] pemerintah. Jadi, kami bisa pastikan surat izin Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari jebakan, agar KPK bisa mengeksekusi [penangkapan] ketika Gubernur berobat ke Singapura,” katanya.