Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Welesi Ditolak Ikatan Mahasiswa

Ikatan mahasiswa pelajar Distrik Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya yang studi di Kota Jayapura menyatakan penolakannya atas rencana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Welesi.

Hal itu menyikapi adanya pernyataan dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan (PP), Nikolaus Kondomo, yang menyebut kalau masyarakat dari lima suku besar di wilayah Welesi telah menghibahkan tanah seluas 72 hektare, untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa wilayah Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga atau Wewanap Kota Studi Jayapura, Yafet Yelipele, mengatakan bahwa hibah tanah yang diberikan mengatasnamakan tim peduli pembangunan, bukanlah hasil kesempatan semua pihak di empat distrik tersebut.

“Ada sejumlah oknum masyarakat yang datang menawarkan kepada penjabat gubernur untuk hibah tanah itu, sedangkan sikap kami mahasiswa sepakat tolak,” kata Yelipele.

Ia mengaku jika yang disampaikan perwakilan lima kepala suku kepada penjabat gubernur itu hanya sepihak, tanpa melibatkan tokoh-tokoh lain juga mahasiswa bahkan tidak ada musyawarah.

Ketua tim penolakan penempatan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di wilayah Welesi, Efet Asso menyebut tanah yang akan dihibahkan itu akan mengganggu segala aktivitas warga sekitar dan menghambat generasi muda ke depannya.

“Kami melihat tempat yang sudah dihibahkan ini merupakan tempat untuk masyarakat sekitar hidup dan mencari makan seperti berkebun. Ketika dihibahkan untuk bangun kantor gubernur, maka ditakutkan akan berdampak bagi generasi penerus ke depannya,” ucap Asso.

Apalagi, kata dia, pengalaman berbagai macam pembangunan yang dibutuhkan di Distrik Welesi semisal PLN dan lokasi Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB selama ini, tidak ada dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

“Tidak pernah ada kontrak politik dalam memberdayakan warga masyarakat sekitar dengan adanya beberapa pembangunan, sehingga kami rasa semua itu janji palsu,” katanya.

Mewakili kaum intelektual Wewanap, Erwin Kuban, menyebut tanah yang akan dihibahkan tersebut masih bersifat sengketa atau bermasalah, sehingga hibah hanya dilakukan oleh sekelompok orang.

“Ketika pembangunan itu dipusatkan di Welesi, akan merugikan seperti kepada masyarakat adat, sehingga kami menolak,” kata Kuban.