Begini Alasan Rakyat Papua Wajib Rayakan Manifesto Politik Setiap 1 Desember

Ketua Nieuw Guinea Raad (NGR) Aminus Balingga membeberkan alasan perayaan hari manifesto politik kemerdekaan bangsa Papua Barat setiap tahunnya. Menurutnya Nieuw Guinea Raad ini merupakan satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Papua.

“Sehingga rakyat Papua di mana pun Anda berada, hukum wajibnya memperingati hari bersejarah sebagai Hari Manifesto Politik bagi bangsa Papua dari Sorong sampai ke Merauke di tanah kolonial, daerah rantau agar dapat merayakan hari manifesto kemerdekaan bangsa Papua sesuai dengan gaya dan caranya masing-masing ,” tulisnya.

Balingga mengatakan, dalam sidang luar biasa Niew Guniea Raad yang berlangsung pada 30-31 Oktober 1961, menerima dan menetapkan manifest Komite Nasional Papua tentang bendera bangsa (Sang Bintang Fajar), lagu kebangsaan(Hai Tanahku Nieuw Guinea/Papua), nama bangsa (Papua) dan nama tanah air Papua Barat sebagai identitas penduduk pribumi wilayah Papua.

“Selanjutnya mendapat persetujuan pengesahan oleh Ratu Juliana Kerajaan Nederland dan penandatanganan pengesahan pada tanggal 20 November 1961 dan menetapkan tanggal 1 Desember 1961 sebagai Hari Pelaksanaan Upacara Kenegaraan Nieuw Guinea Nederlands, memperkenalkan bendera dan memperdengarkan nyanyian bangsa Papua kepada penduduk pribumi Papua dan bangsa-bangsa di seluruh dunia sebagai wujud pengakuan Hak Bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri,” tulisnya.

Balingga mengatakan, atas dasar peristiwa bersejarah tersebut, siapa pun yang hidup di tanah Papua patut bersyukur kepada Tuhan dan merayakan tanggal 1 Desember sebagai peristiwa bersejarah Bangsa Papua, dengan cara masing-masing.

“Sebagai bangsa yang bertuhan dan beradat, kita patut mengajarkan kebenaran sejarah bangsa Papua kepada anak dan cucu kita sebagai kewajiban moral tiap-tiap anak bangsa Papua,” katanya

Balingga mengatakan, rakyat Bangsa Papua harus bangga memiliki negeri permai yang menyimpan dan menyediakan semua kebutuhan anak bangsa Papua.

“Kita juga wajib menjaga keseimbangan ekologi dan ekosistem dalam cakupan wilayah Bangsa Papua untuk menjamin keberlangsungan kehidupan yang sehat dan makmur berkelanjutan dari generasi ke generasi,” katanya.

Jiwa Kewirausahaan Anak Muda Papua Harus Dihidupkan

Upaya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan anak-anak muda di Tanah Papua terus digerakkan, dengan berkolaborasi bersama komunitas usaha mikro kecil menengah atau UMKM orang asli Papua.

Tanah Papua yang dikenal kaya dengan berbagai keunggulan daerah, itu menjadi peluang ekonomi masyarakat dan menjanjikan orang asli Papua lebih sejahtera. Oleh karena itu, jiwa kewirausahaan yang mandiri harus dihidupkan demi menuju Papua baru sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Ketua Komunitas Pedagang Mama Papua Tia Warwe di Biak mengajak anak muda Papua di Kabupaten Biak Numfor berani menjadi pengusaha dengan memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya alam unggulan dimiliki Biak Numfor, terutama di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata.

Peluang untuk menekuni dunia bisnis bagi anak muda alis Papua terbuka lebar dan bakal mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah.

“Saatnya anak muda Papua bangkit menjadi pelaku usaha, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang kaya untuk diolah menjadi sumber ekonomi baru dan membuka kesempatan kerja bagi orang asli Papua,” ujar Tia dilansir Antara.

Saat ini pemerintah menyediakan fasilitas untuk pelaku usaha orang asli Papua, seperti tenaga pendamping, akses mendapatkan modal usaha, pembinaan manajemen, pendampingan desain produk, hingga pemasaran hasil produk UMKM.

Berbagai kemudahan dan dukungan yang diberikan pemerintah bagi pengembangan usaha kecil menengah di Tanah Papua itu memberikan harapan baru anak muda Papua yang ingin menggeluti dunia bisnis, agar bisa menjadi “tuan di negeri sendiri” dengan cara mengelola, memproses, memproduksi, hingga menjual potensi sumber daya alam Papua.

Kehadiran pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM seperti mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Biak serta menggaungkan jiwa kewirausahaan terhadap anak muda orang asli Papua merupakan sebuah program yang tepat. Ini menjadi tantangan bagi anak muda Papua untuk mengelola potensi sumber daya alam agar memiliki nilai tambah.

“Kita harus mengubah pola pikir anak muda asli Papua dengan berani menekuni kewirausahaan yang menjanjikan peluang meningkatkan ekonomi keluarga dan membuka kesempatan kerja untuk orang lain, ” sebut Tia Warwe yang konsultan bisnis Komunitas Pedagang Mama Papua di Jayapura.

Sebagai contoh potensi sumber daya alam di Biak berupa sektor perikanan kelautan. Banyak ikan tuna yang bisa diolah menjadi produk ikan asap kemasan sebagai bahan makanan dan oleh-oleh.

Peluang bisnis untuk bisa memproduksi ikan asap di Biak masih terbuka, tinggal sekarang bagaimana anak muda asli bisa membaca dan menangkap peluang bisnis yang menjanjikan secara ekonomi.

“Bisnis ikan asap tuna di Biak begitu menguntungkan jika ini dikelola dengan kesungguhan hati dan kesabaran untuk menghasilkan uang buat kebutuhan keluarga, ” ucap perempuan asli Papua dari Suku Biak itu.

Wirausaha Papua

Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Irwansyah Putra mengatakan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan di Tanah Air, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Maka dari itu, perlu upaya untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang mendukung, di antaranya melalui sinergi lintas sektor, standarisasi, dan integrasi pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mengembangkan proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan.

Pada tahun 2022, Kementerian Koperasi UKM telah menyediakan tempat untuk pendampingan kepada pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Biak Numfor melalui kehadiran pusat layanan usaha terpadu yang dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran Rp9,5 miliar.

“Ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendorong anak muda Papua menjadi wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar Irwansyah.

Ia minta anak muda Papua punya tekad kuat menjadi pelaku usaha. Agar bisa naik kelas, mereka perlu mendapat dukungan berbagai program maupun insentif dari pemerintah, serta sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong kemunculan wirausaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Kehadiran pusat layanan usaha terpadu di Biak diharapkan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi anak muda asli Papua dan menjadi penggerak kelahiran wirausaha-wirausaha baru yang tangguh dan mandiri ke depan.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM dan pemda bersama komunitas pelaku usaha orang asli Papua terus mendorong jiwa kewirausahaan terus tumbuh di kalangan anak muda asli Papua.

Tantangan bagi anak muda

Adan, mahasiswa di Biak, mengakui ajakan menjadi wirausahawan oleh pemerintah merupakan tantangan bagi anak muda asli Papua setelah selesai kuliah.

“Menjadi wirausaha muda Papua yang mandiri dan tangguh memang tidak semudah kata-kata. Itu harus dilakukan dengan kesungguhan hati, ketekunan, dan kesabaran. Semua itu harus berproses, ” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra mengakui kehadiran pemerintah lewat Kementerian Koperasi UKM yang sudah membangun fasilitas gedung pusat layanan usaha terpadu di Kabupaten Biak Numfor dapat membantu anak muda asli Papua memperdalam ilmu bisnis.

Pusat layanan usaha terpadu yang dilengkapi tenaga konsultan itu diharapkan dapat memberikan informasi dan pendampingan bagi calon wirausaha anak muda asli Papua.

Ajakan menjadi wirausahawan muda merupakan tantangan yang harus dijawab anak muda asli Papua. Papua memiliki sumber daya alam melimpah di sektor perikanan kelautan, tambang, perkebunan, kehutanan, serta pertanian.

Semua kekayaan itu hanya berhenti berupa potensi bila tak ada yang berani menjadi pengusaha yang mampu mengolah lalu mendapatkan nilai tambah demi meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

Polisi Sudah Mengamankan Terduga Pelaku Pembunuhan di Pasar Wamena

 

Polres Jayawijaya saat ini mengamankan terduga pelaku pembunuhan di pasar Potikelek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu (26/11/2022) dini hari dengan korban atas nama Abai Kossay.

Terduga pelaku berinisial NW, pada Senin (28/11/2022) siang menyerahkan pihak keluarga setelah dilakukan mediasi oleh kepala distrik, kepala kampung, dan para tokoh masyakarat, agar terduga pelaku diserahkan ke Polres Jayawijaya untuk dimintai keterangan.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Hesman S. Napitupulu, menyatakan bahwa NW dijemput di Kampung Dogoname, Distrik Wame berkat kerja sama antara kepala kampung dan kepala distrik yang membantu mencari keberadaan terduga pelaku pembunuhan. Setelah dilakukan negosiasi, pihak keluarga bersedia menyerahkan NW kepada pihak kepolisian.

“Terduga pelaku [pembunuhan] saat ini kami sudah amankan di Mapolres untuk dimintai keterangan serta pembuktian dalam keterlibatan pelaku saat melakukan aksi pembunuhan tersebut. Saat ini kami masih menunggu hasil penyidikan dari penyidik ​​Sat Reskrim guna membuat terang terkait kasus ini,” jelas Kapolres.

Kapolres mengimbau kepada pihak keluarga korban maupun terduga pelaku untuk dapat menahan diri dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

“Saya mengharapkan agar tidak ada aksi saling serang sehingga nantinya dapat merugikan kedua belah pihak,” tutup Kapolres Jayawijaya.

Anggota Polres Yahukimo Ditembak OTK saat di ATM BRI

 

Orang tak dikenal, sekitar pukul 23.09 WIT Selasa menembak Brigadir Polisi Muhammad Yusdar, anggota Polres Yahukimo di Dekai, Papua Pegunungan. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Kamal membenarkan ada insiden penembakan yang menewaskan anggota Polres Yahukimo.

Dari laporan yang diterima insiden penembakan terjadi saat Yusdar hendak ke anjungan tunai mandiri Bank BRI guna menarik uang.

Saat itu Yusdar sempat bertegur sapa bersama tiga orang saksi, yakni Yarius Herpen (30), Arpa Patiung (33), dan Suryaman Marzuki (45), yang sedang duduk bertiga di depan Bank BRI.

“Ketika hendak berbincang dengan ketiga saksi tiba-tiba terdengar sekali suara tembakan dari arah yang tidak diketahui dan seketika korbanpun terjatuh,” jelas Kamal.

Ia menyatakan, para saksi yang melihat Yusdar jatuh langsung memberitahukan insiden tersebut ke personel Pam Obvit BRI, yakni Briptu Anton Manobi, untuk segera melaporkannya ke piket penjagaan Markas Polres Yahukimo guna ditolong.

“Sekitar pukul 23.20 WIT Yusdar dievakuasi menuju RSUD Dekai menggunakan mobil patroli Samapta, namun setibanya disana nyawa korban tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 23.35 WIT,” kata Kamal.

Ia menjelaskan, korban terkena tembakan di bagian punggung kiri belakang karena pada saat kejadian korban sedang membelakangi jalan raya menghadap Bank BRI.

“Para saksi mengaku tidak dapat melihat pelaku karena kondisi malam hari dan kurangnya penerangan dan saat ini anggota sedang menyelidiki kasus itu, ” kata dia.

UMP Provinsi Papua Pada Tahun 2023 Naik 8,3 Persen Jadi Rp3,8 Juta

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebutkan Upah Minimum Provinsi (UMP) naik sebesar 8,3 persen atau sebesar Rp302.764 menjadi Rp3.864.696, yang merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan setempat dilaksanakan pada Kamis (24/11) lalu di Bumi Cenderawasih.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay di Jayapura, Rabu, mengatakan pengesahan SK (Surat Keputusan) tersebut ditandatangani oleh Seketaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun yang didampingi oleh Asisten III Bidang Umum Derek Hegemur dan juga Kepala Bapeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo di ruang kerja Sekda pada Senin (28/11).

“Kenaikan UMP 2023 cukup besar yang mana dalam penentuannya sendiri kami dan Dewan Pengupahan Provinsi Papua melaksanakan rapat bersama sehingga menghasilkan kesepakatan bersama,” katanya dilansir Antara

Menurut Laduani, dengan kenaikan UMP 8,3 persen ini merupakan keputusan dari hasil pembahasan tersebut, dan Pemprov Papua melalui Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyetujui usulan tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pemberi kerja, dan pastinya untuk kemajuan ekonomi Papua ke depannya.

“Penetapan UMP 2023 Papua melibatkan banyak pihak di antaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Cenderawasih dan lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang salah satunya mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.

Berdasarkan dokumen yang diunduh di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemnaker di Jakarta, Jumat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah telah menetapkan aturan tersebut, pada 16 November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022.

Walikota Jayapura Minta ASN Tinggalkan Mentalitas Penguasa

 

Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, meAminta aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan.

“Jiwa Korpri dipertahankan dan tetap tertanam di hati. Jiwa persatuan dan semangat yang tinggi membangun Kota Jayapura,” ujar Pekey dalam upacara HUT ke-51 Korpri di lapangan upacara Kantor Wali Kota Jayapura.

KORPRI berdiri pada 29 November 1971. Organisasi profesi ini berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Korpri dibentuk dalam upaya meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas pegawai negeri.

“Semangat layanan itu sesuai tema HUT Korpri tahun ini, yaitu melayani, berkontribusi, dan berinovasi bagi negeri dan masyarakat. Memahami birokrasi,”ujar Pekey.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan di Tanah Papua, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

“Untuk itu, saya minta ASN Pemkot Jayapura memberikan pelayanan cepat, tepat, akurat. Tinggalkan mentalitas penguasa, jaga kode etik sebagai pegawai. Perkuat sinergi dan koordinasi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Di hadapan Forkopimda Kota Jayapura dan tamu undangan, Pekey menekankan kepada anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk semakin profesional dalam melayani masyarakat.

“Supaya masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka saat membutuhkan pelayanan. Kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat, jadi berikan yang terbaik agar masyarakat senang dan bahagia,” ujarnya.

Ketua panitia HUT ke-51 Korpri tingkat Kota Jayapura, Amos Solossa, mengatakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemkot Jayapura dibutuhkan kualitas SDM pegawai.

“Tingkatkan kinerja dalam pelayanan serta menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dalam melayani dan mengabdi,” ujar Solossa yang juga menjabat sebagai Asisten III Setda Kota Jayapura.

Puluhan Warga Diangkut ke Polres Manokwari Usai Rayakan HUT Kemerdekaan Papua

 

Setelah melakukan orasi peringatan Hari Kemerdekaan Papua ke-25 tahun yang jatuh pada Minggu (27/11/2022), massa di terminal pasar Wosi Manokwari dibubarkan oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

Massa awalnya berorasi di terminal pasar Wosi pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WIT. Dalam orasi, massa meneriakkan Papua merdeka dan tolak otonomi khusus.

“Sekitar 15 orang sedang dalam pemeriksaan, kemudian akan kita gelar untuk menentukan siapa saja yang patut tersangka,” kata Kapolres Manokwari, AKBP Parisian Herman Gultom, kepada wartawan.

Kapolres AKBP Gultom mengatakan dalam pembubaran massa dan penangkapan sejumlah orang setelah orasi kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai West Papua Nasional Authority atau WPNA terdapat koordinator lapangan dan juga simpatisan dari Terminal Wosi yang saat ini belum diresmikan penggunaannya.

Selain itu, Kapolres AKBP Gultom juga mengaku bahwa dalam orasi massa WPNA meneriakkan Papua merdeka sembari membawa simbol-simbol yang dilarang.

“Tadi mereka meneriakan Papua merdeka, juga mereka membawa simbol-simbol yang tentunya dilarang,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah massa berkumpul di terminal pasar Wosi, Manokwari. Mereka melakukan aksi dan orasi meneriakan Papua merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-25 kemerdekaan Papua.

Orasi digelar setelah ibadah di lokasi tersebut sekitar pukul 08.00 WIT pasca massa berkumpul. Lokasi terminal Wosi tidak jauh dari Pos Polisi Pasar Wosi Manokwari. Penyidik Polres Manokwari menerapkan pasal 106 KUHP tentang tindak pidana makar.

Bawaslu Jayawijaya Gelar Bimbingan Panwas Distrik

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Jayawijaya melakukan sosialisasi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, sekaligus pelantikan ketua dan anggota pengawas distrik atau pandis di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Fredu Wamu, menyatakan bimbingan teknis atau bimtek kepada anggota panwas di 40 distrik se Kabupaten Jayawijaya dan sekaligus pelantikan 17 orang anggota panwas distrik, yang sebelumnya tidak sempat ikut dilantik karena beberapa halangan.

“Hari ini juga sebagai pengambilan sumpah janji oleh pengawas distrik atau panwas dari 40 distrik dan dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan teknis atau bimtek dengan tujuan untuk untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait dengan aturan-aturan kepemiluan dan tata cara kerja panwas distrik seperti itu apa. Hal itu yang kita sampaikan ke mereka karena tahapan pemilu sudah berjalan,” kata Wamu, di Hotel Grand Santika Wamena.

Wamu menambahkan saat ini masuk tahapan verifikasi partai politik. Dia berharap dengan adanya anggota panwas distrik bisa membantu dalam melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi partai politik.

“Pengumuman parpol yang lolos verifikasi akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2022 mendatang,“ katanya.

Wamu berharap pemahaman antara para pengawas pemilu sama terkait aturan-aturan kepemiluan mulai dengan UU Pemilu, PKPU, dan Bawaslu, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Jayawijaya berjalan sesuai harapan masyarakat.

Wamu menyatakan peserta bimtek sekitar 150 orang, ditambah dengan 40 orang sekretaris dari 40 distrik se Kabupaten Jayawijaya.

Kapolres Jayawijaya Akhirnya Memimpin Serah Terima Jabatan Kasat Lantas

 

Kapolres Jayawijaya, AKBP Hesman S. Napitupulu, memimpin langsung upacara serah terima Jabatan Kasat Lantas Polres Wamena, Kapolsek Wamena Kota, dan Kapolsek Kurulu di lapangan Mapolres Jayawijaya.

Jabatan yang diserahterimakan di antaranya Kasat Lantas Polres Jayawijaya, yang sebelumnya dijabat IPDA Ihlas, diisi oleh IPDA Reza Hilmy Widi Putra. Sedangkan untuk Kapolsek Wamena Kota akan dijabat oleh IPTU Ibnu Rudihartono, menggantikan AKP Agus Kuswanto.

Sementara jabatan Kapolsek Kurulu yang sebelumnya dijabat IPDA Ari Wibowo, akan digantikan oleh IPDA Agustian Irwan.

Dalam sambutannya di sertijab, Kapolres AKBP Hesman Napitupulu mengatakan, bahwa serah terima jabatan merupakan suatu hal yang biasa dilaksanakan, baik di tingkat mabes maupun polres, dengan tujuan penyegaran dan peningkatan karir, baik pejabat lama maupun yang pejabat baru.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa institusi Polri terutama bidang sumber daya manusia atau SDM telah menyusun dan merencanakan peningkatan, baik di karir, pendidikan, serta penyegaran terhadap perwira dan bintara,” ujar kapolres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Jayawijaya juga mengatakan pada momentum yang baik ini diharapkan kepada personel Polres Jayawijaya untuk bersama-sama melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kapolres juga mengajak anggotanya agar dalam menjalankan tugas tetap solid untuk menjaga ketertiban di daerah ini.

Kapolres Jayawijaya menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan loyalitas, serta mohon maaf jika ada kekurangan.

“Untuk pejabat yang baru, segera menyesuaikan dengan lingkungan yang ada dan selalu berinovasi karena daerah ini berbeda dengan karakteristik daerah lain. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru,” tutup Kapolres Jayawijaya.

Warga Berlarian dan Ketakutan Setelah Gempa Besar Solomon

Sekitar 20.000 warga di komunitas terpencil di Kepulauan Solomon, panik dan ketakutan seteah serangkaian gempa bumi melanda kawasan pantai selatan Guadalcanal dari Selasa (22/11/2022) sore hingga Rabu (23/11/2022) pagi.

Gempa terbesar itu berkekuatan 7 magnitudo Skala Richter pada kedalaman sekitar 15 km, tepat setelah pukul 1 siang pada Selasa waktu setempat.

Mengutip laman RNZ News menyebutkan bahwa otoritas penanggulangan bencana di provinsi itu telah mengkonfirmasi laporan gelombang pasang, tanah longsor, rumah yang runtuh dan rusak, dan retakan besar di tanah.

Dikatakan orang-orang takut akan gempa bumi susulan.

Petugas bencana provinsi, James Tiva mengatakan pihaknya bekerja dengan pusat operasi darurat nasional untuk mencoba dan mendapatkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak di pantai selatan.

“Kami telah menerima laporan kerusakan sumber air, takut terkontaminasi karena lebih banyak longsor,” katanya.

“Di hampir semua desa sejumlah rumah rusak. Sebagian besar penduduk hidup dalam ketakutan karena parit, banyak retakan di kampung-kampung, “katanya.

Tiva mengatakan semua angka hanya dari laporan awal dan penilaian penuh tidak akan mungkin dilakukan, sampai mereka bisa mendapatkan tim di lapangan selama sekitar satu hari ke depan.

Pusat bisnis, kantor pemerintah, dan sekolah ditutup di Honiara sejak Selasa(23/11/2022) sore .

Banyak warga mengungsi ke tempat lebih tinggi, jika terjadi tsunami yang menyebabkan kekacauan lalu lintas di punggung bukit. Mereka kembali ke kantor, rumah dan toko setelah ada peringatan tsunami .

“Ini pertama kalinya saya mengalami gempa sekuat itu. Saya berlari dengan anak saya tanpa berpikir, ,” kata seorang ibu sebagaimana dilansir Solomon Star News

Tidak ada korban jiwa terkait gempa itu, sebagaimana yang dilaporkan di Rumah Sakit Rujukan Nasional. Kecuali korban luka robek ringan dan memar.

Gempa susulan terus dirasakan di Honiara. Listrik di kota itu padam setelah gempa.

Banyak keluarga yang tinggal di sepanjang garis pantai juga meninggalkan rumah mereka malam ini untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi.

“Kami akan kembali ketika keadaan menjadi tenang,” kata seorang ibu di Henderson.

“Akan lebih aman untuk mengungsi ke perbukitan daripada tinggal di rumah kita malam ini.”tambahnya.

Empat Pelajar di Merauke Menjadi DPO Polisi, Diduga Terlibat Pencurian

 

Empat pelajar di Kota Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Resort Merauke atas dugaan kasus pencurian belasan unit laptop, sejumlah kamera, handycam dan perangkat elektronik di SMK Negeri 3 Merauke pada 7 dan 9 November 2022 lalu.

Keempat pelajar yang dicari polisi ini masing-masing berinisial O, OW, M dan B. Sementara dua pelaku berinisial XL dan AY yang juga pelajar berhasil diamankan polisi beserta barang bukti.

“Enam terduga pelaku ini masih berstatus pelajar. Barang bukti yang berhasil diamankan itu ada 15 unit laptop merek Acer, 7 unit kamera berbagai merk, 3 unit handycamp merek Soni, 1 unit mixer, 1 unit speaker aktif, 9 buah flash disk, dan berbagai jenis lensa kamera,” kata Kapolres Merauke, AKBP Sandi Sultan.

Sandi mengungkapkan bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Sebab, para pelaku diketahui dua kali melakukan pencurian di sekolah tersebut dengan cara merusak jendela pada salah satu ruangan. Selain itu, sejumlah laptop dan perangkat kamera diperoleh dari salah satu pelaku yang notabene siswa pada sekolah tersebut.

“Para pelaku masuk dengan cara merusak jendela teralis besi dengan linggis dan kampak. Mereka memiliki peran masing-masing. Ada yang memantau situasi, ada yang bagian eksekutor dan bagian penjualan. Sebelum semua barang bukti itu terjual, anggota kita sudah berhasil menangkap mereka,” kata dia.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun penjara.

Selain mengungkap kasus pencurian di SMK Negeri 3, Kepolisian Resort Merauke juga menyingkap kasus pencurian 5 unit laptop di SMK Antonius Merauke. Kasus ini juga melibatkan enam pelajar yang kini mendekam di sel tahanan Mapolres setempat.

“Kasus pencurian laptop di SMK Antonius terjadi pada 26 Oktober 2022. Pelaku yang kita amankan ada 6 orang dan berstatus pelajar. Mereka adalah AW, CG, AO, AA, FY dan GP,” kata Sandi.

“Empat di antaranya masih di bawah umur dan salah satu pelakunga juga murid dari sekolah tersebut,” sambung Sandi.

Sandi menerangkan, para pelaku pencurian di SMK Antonius dalam melancarkan aksinya juga merusak jendela salah satu ruangan. Para pelaku juga memiliki perannya masing-masing.

“Dua sebagai pengambil di dalam ruangan, dua sebagai penjaga di luar ruangan dan duanya lagi sebagai penjual barang hasil curian tersebut. Mereka menjual laptop itu mulai Rp600.000-Rp800.000 per unitnya. Hanya belum semua terjual, sudah kita amankan,” tuturnya.

Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menambahkan bahwa para pembeli barang hasil curian itu masih dalam penyelidikan. Bila ada yang terbukti sebagai penadah dan “pemain lama”, maka pihaknya tidak segan-segan untuk menangkap dan memproses hukum para pelaku (penadah) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Polisi Temukan Bekas Penggunaan Merkuri di Kolam Dulang Waserawi

Sejak diamankan oleh Polisi pada Selasa hingga saat ini, baru 20 penambang emas ilegal di Waserawi yang diperiksa oleh penyidik Polres Manokwari, Papua Barat, dari total 46 penambang emas. Kapolres Manokwari AKBP Parisian Herman Gultom mengatakan, status para penambang tersebut masih sebagai saksi. Mereka diperiksa oleh penyidik Polres dan Polsek jajaran.

“Baru 20 orang yang diperiksa sejak kemarin dan terus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik hari ini baru kita lebih intensif lagi. Belum ada status penahanan, mereka sedang kita amankan di Aula,” kata Kapolres.

Gultom mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk pemetaan terhadap para penambang tersebut berdasarkan kelompok.

“Pemeriksaan ini kita lakukan sekaligus pemetaan terhadap mereka terkait siapa yang mempekerjakan mereka selama ini,” kata Kapolres.

Dikatakan, dari pemetaan peran penambang yang saat ini diamankan di Aula Polres memiliki sejumlah peran berbeda.

“Ada yang berperan sebagai pendulang, Operator (alat berat), helper, penjaga kas dan mekanik,” katanya.

Selain itu dari hasil pemetaan tersebut, Polisi juga telah mengantongi nama beberapa pemodal yang mempekerjakan para penambang emas ilegal di kawasan Waserawi.

Bukan hanya para penambang, Polisi dalam operasi Peti yang dipimpin Kapolres Manokwari sejak Jumat pekan lalu juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti.

“Ada alat berat, Eksavator, dompeng, alat dulang Alkon, selang dan genset namun tidak ada emas,” kata Kapolres.

Di antara para penambang pria yang telah diamankan terdapat seorang Ibu hamil yang juga turut diamankan dalam operasi itu.

“Perempuan itu istri para penambang, ada juga istri penjaga kas,” ucapnya.

Dalam operasi yang digelar selama 4 hari di lokasi tambang emas, Polisi menemukan banyak kerusakan lingkungan.

“Ada penggunaan merkuri di dalam kolam dulang itu. Walaupun barang bukti kami belum temukan,” kata Kapolres.

Gubernur Papua Tengah Diminta Untuk Menertibkan Seluruh Pertambangan Emas Illegal

 

Penjabat Gubernur Papua Tengah diminta agar dapat menertibkan seluruh pertambangan emas illegal yang tersebar di wilayah Papua Tengah, lebih khususnya di Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai.

Hal itu disampaikan mahasiswa asli Paniai, Jhon Timepa, Senin (21/11/2022). Menurutnya, pertambangan emas illegal merupakan persoalan dilematis dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, meski peraturan pertambangan emas telah ada sejak 1967 untuk penyempurnaan, nyatanya aktivitas penambangan emas illegal masih marak terjadi khususnya di Papua.

“Penambang emas illegal (Ilegal Mining) adalah mereka yang tidak memiliki izin menambang, beroperasi tidak sesuai prosedur atau menggunakan proses yang melanggar hukum,” kata Jhon Timepa.

Ia melihat aktivitas penambangan masih berlangsung hingga saat ini, dimana semua pengusaha tambang tidak mengantongi surat izin sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Untuk itu ia menilai jika selama ini pemerintah provinsi Papua dan Kabupaten Paniai terkesan membiarkan aktivitas tambang tersebut terus terjadi, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan hidup di area penambangan.

“Bahkan akibat penambangan itu juga sering terjadi tindak kekerasan terhadap masyarakat pemilik dusun di area tambang tersebut. Oleh sebab itu, mewakili mahasiswa dan masyarakat tiga suku di Distrik Baya Biru meminta kepada PJ Gubernur Papua Tengah, untuk memperhatikan persoalan ini agar nantinya dilajutkan oleh Gubernur definitif,” harapnya.

Duo Tim Futsal PWI Papua Bungkus Kemenangan di Laga Porwanas

 

Duo tim futsal PWI Papua kelompok usia 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah sukses membungkus kemenangan di laga perdana cabang olahraga futsal Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIII yang berlangsung di Arena SM Futsal, Kota Malang, Jawa Timur.

Tim futsal PWI Papua usia 40 tahun ke atas memetik kemenangan telak dengan skor 8-5. Sementara, usia 40 tahun ke bawah mendapatkan kemenangan WO di laga perdana karena lawan yang dihadapi, PWI Provinsi Banten, terlambat tiba.

Atas hasil tersebut, tim PWI Papua usia 40 tahun ke atas sementara menduduki puncak klasemen Grup C. Sementara tim futsal PWI Papua usia 40 tahun ke bawah sementara mengumpulkan poin penuh di Grup F bersama Kalimantan Timur yang juga meraih kemenangan WO karena lawannya, PWI Aceh, yang juga belum tiba.

“Kami mengapresiasi kemenangan yang telah diraih oleh teman-teman yang bertanding di cabang olahraga futsal hari perdana ini. Kami berharap mereka bisa terus mendapatkan hasil yang terbaik di setiap laga untuk memenuhi target kita meraih medali emas,” kata Ketua PWI Papua, Hans Bisay.

Sementara itu, Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Papua, Jean Bisay, juga bangga dengan kemenangan timnya. Ia yang juga bermain sebagai penjaga gawang di kelompok usia 40 tahun ke atas itu berharap kemenangan di laga perdana akan memacu timnya untuk meraih kemenangan di laga berikutnya.

“Teman-teman sudah berjuang keras dan bermain maksimal di laga perdana sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Hasil ini menjadi modal bagus buat tim kita untuk berlaga di pertandingan berikutnya,” ujar Jean Bisay.

Selasa (22/11/2022) besok, tim futsal PWI Papua usia 40 tahun ke atas akan kembali melakoni laga kedua menghadapi PWI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sementara tim futsal usia 40 ke bawah akan menjamu tim PWI Kalimantan Timur.

Tim futsal PWI Papua mengincar dua medali emas dari cabang olahraga futsal pada Porwanas XIII di Malang Raya. Demi memenuhi target tersebut, tim PWI Papua sudah melakukan persiapan intensif selama tiga hari beruntun dan menjalani dua laga uji coba.

Tim PWI Papua tampil di ajang Porwanas XIII dengan mendapatkan arahan langsung dari pelatih peraih medali emas cabor futsal PON XX, Daud Arim.

PWI Provinsi Papua Tiba di Jawa Timur Siap Ikut Powarnas XIII di Malang

 

Kontingen Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Provinsi Papua sudah tiba di Jawa Timur untuk mengikuti ajang bergengsi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIII di Malang Raya, tanggal 21-27 November 2022.

Kontingen PWI Papua terbagi dalam dua rombongan pada keberangkatan hari Minggu (20/11/2022).

Tiba di Jawa Timur, kontingen PWI Papua langsung mendapatkan sambutan oleh Ketua Penjemputan Kontingen Porwanas, Suyono, yang juga merupakan mantan Kepala Stasiun RRI Jayapura.

“Hari ini kami melakukan penjemputan kontingen Porwanas dari daerah. Masih banyak yang belum tiba, karena sebagian kontingen perjalanan harus tertunda akibat faktor cuaca,” kata Suyono kepada wartawan di Surabaya.

Ia mengatakan, selain menggunakan pesawat terbang, sejumlah kontingen ada yang menggunakan kapal laut, seperti dari Sulawesi dan dari Nusa Tenggara Barat.

“Yang pakai transportasi laut juga ada, ada dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan kalau tidak salah ada dari Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Ia membeberkan, kontingen Porwanas diperkirakan berjumlah hingga 3.000-an orang. Selain itu, pelaksanaan Porwanas kali ini, persyaratan yang diberlakukan juga cukup ketat.

“Persyaratan kali ini cukup ketat. Atletnya selain keanggotaan PWI juga harus sudah punya kartu UKW,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua PWI Papua, Hans Bisay mengatakan, hari ini kontingen PWI Papua bertolak ke Jawa Timur untuk mengikuti ajang Porwanas XIII.

“Hari ini kontingen kita sudah bertolak ke Jawa Timur. Dan rencana besok sudah pembukaan. Kita berharap rekan-rekan bisa mendapatkan hasil terbaik nantinya,” ujarnya.

Jean Bisay, Ketua SIWO PWI Papua juga mengatakan, kali ini mereka akan mengikuti tujuh cabang. Di antaranya dua kategori usia futsal (U-40 ke atas dan U-27 ke atas), biliard, catur, tenis meja, dan dua lomba jurnalistik (fotografi dan karya tulis).

“Kita mengirimkan sekitar 45 atlet yang akan tampil di 7 cabang. Kita berharap teman-teman wartawan atau atlet PWI Papua yang akan berangkat ini bisa memberikan hasil terbaik di Porwanas Malang,” kata Jean Bisay.

Meski menjalani masa persiapan yang singkat, namun Jean menyatakan bahwa SIWO PWI Papua tetap menargetkan medali emas di cabang olahraga futsal.

Powarnas XIII Malang ini akan mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga, yakni atletik, biliar, bridge, bulutangkis, catur, futsal, tenis meja, sepakbola, e-sports, dan tenis lapangan. Powarnas ke-XIII ini rencananya akan dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali.

Mutilasi Warga sipil di Mimika, Panglima TNI: Segera Telusuri Semua Pihak yang Terlibat

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa kembali meminta jajarannya untuk terus menelusuri semua pihak yang terlibat di dalam perkara hukum mutilasi empat orang warga sipil di Papua dan pemberian hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Terus telusuri semua yang terlibat dalam perkara hukum ini, untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundangan,” kata Andika Perkasa dalam rapat rutin bersama Tim Hukum TNI, dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jakarta, Minggu dilansir Antara

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas perkara hukum mutilasi empat orang warga sipil di Papua. Dalam kesempatan tersebut, Danpuspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo mengatakan, berdasarkan perkembangan penyidikan, inisiasi pertama dari perkara tersebut datang dari Mayor Helmanto (Tersangka HF).

Menanggapi hasil perkembangan penyidikan, Panglima mengarahkan untuk memberi hukuman yang maksimal.

“Terus, yang katanya sudah pernah melakukan mutilasi sebelumnya yang mana? Rahmat (Tersangka R)? Berarti itu nanti, yang lain (hukumannya) maksimal itu, seumur hidup,” ucap Andika Perkasa.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Tim Gabungan Satuan Tugas Penegakan Hukum Damai Cartenz dan Kepolisian Resor Mimika telah menangkap Roy Marthen Howay, seorang buron yang masuk ke daftar pencarian orang kasus mutilasi di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Papua.

Kepala Polres Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Putra mengungkapkan tersangka Roy Howay ditangkap di Jalan Cemara, Distrik Wania.

Dengan ditangkapnya Roy Howay, maka yang bersangkutan selanjutnya akan diproses hukum seperti halnya yang dilakukan terhadap tiga rekannya yang sudah lebih dulu ditangkap.

“Tiga warga sipil lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi, yaitu APL alias Jeck, DU, dan R,” kata AKBP Gede Putera.

Selain empat warga sipil, tercatat enam orang prajurit TNI dari Brigif 20 juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi itu, yakni Mayor Hf, Kapten Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R.

Tujuh Program Jadi Target 100 Hari Kerja Penjabat Gubernur Papua Tengah

 

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menyatakan, telah menyiapkan tujuh program kerja yang bakal dituntaskan pada 100 hari pertama pemerintahannya setelah dilantik 11 November 2022.

“Pertama, kami bakal menetapkan Peraturan Gubernur tentang perangkat daerah, serta melakukan pengisian personil ASN di Provinsi Papua Tengah,” katanya, di Jayapura, Sabtu (19/11) dilansir Antara

Menurut dia, kemudian menetapkan Pergub tentang Rancangan APBD Provinsi Papua Tengah, dan ketiga, melakukan kunjungan ke delapan kabupaten/kota se-Provinsi Papua Tengah.

“Keempat percepatan alokasi dana hibah diantaranya membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, yang kelima mempersiapkan sarana prasarana pemerintahan termasuk peralatan pendukung perkantoran sehingga seluruh ASN dapat segera bekerja maksimal, lalu keenam persiapan kegiatan rekrutmen Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah diantaranya dengan melakukan konsultasi publik sehingga masyarakat memahami adanya perubahan kebijakan terkini.

“Terakhir kami mempersiapkan agenda penyelenggaraan pemilu 2024 di mana salah satu agenda yang terdekat yaitu pemutakhiran daftar pemilih,” katanya.

Menurut dia, seperti yang diketahui bersama bahwa tujuan pemekaran adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua.

“Ke depan besar harapan saya masyarakat Papua Tengah dapat mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.

Ia menambahkan dengan kebijakan Otonomi Khusus yang telah memberi afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) ini harus didukung sehingga pihaknya mengajak masyarakat, tokoh agama, adat, TNI-POLRI, pemerintah agar sama-sama bahu membahu untuk mewujudkan mimpi Papua Tengah ke depan lebih maju dan sejahtera.

Rancangan Awal Kemendagri: 1.000 Pegawai dari Eselon Maupun Staf

 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua menyebutkan tiga provinsi baru memerlukan 3.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) guna membantu menjalankan roda pemerintahan secara lancar.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, di Jayapura, Jumat, mengatakan, untuk penempatan ASN ke tiga provinsi baru tersebut yang pastikannya bakal diatur langsung Kementerian Dalam Negeri.

“Sedang kami hanya bersifat koordinasi yang mengatur itu dari pihak Kemendagri,” katanya dilansir Antara

Menurut dia, ASN yang akan digeser ke tiga provinsi baru tersebut mulai dari pejabat eselon II III, IV serta staf di mana yang terbentuk nantinya Organisasi Perangkat Daerah pada pelayanan dasar.

“Jika berdasarkan naskah rancangan awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri dari eselon maupun staf jadi kalau di total sekitar 3.200 lebih,” ujarnya.

Ia menjelaskan semua sambil berjalan sehingga jika ada penambahan atau menunggu hingga 2024 itu akan disesuaikan.

Sebelum Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melantik tiga penjabat gubernur daerah otonom baru provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Ketiga pemimpin baru itu adalah Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, serta Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

“Hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah,” kata Karnavian, dalam acara pelantikan tiga penjabat gubernur DOB Papua di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat.

KPK Panggil Pengacara dan Sopir Gubernur Papua

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil pengacara dan sopir Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

Kedua saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, Kamis, ialah Aloysius Renwarin selaku pengacara dan Darwis sebagai sopir.

“Hari ini, pemeriksaan saksi untuk tersangka LE (Lukas Enembe). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka.

Terkait konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.

Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK, Senin (12/9/2022), di Mako Brimob Papua, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, Lukas Enembe tidak hadir.

KPK kemudian memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9/2022). Lukas pun tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.

Tim penyidik KPK lalu menemui Lukas Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11/2022), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.

KPK juga telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut. Terakhir, KPK menyita dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.

Terima Penggilan KPK, Anggota DPRD Terseret Kasus Gereja Kingmi di Mimika

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil anggota DPRD Kabupaten Mimika, Karel Gwijangge sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Tahun 2015 di Kabupaten Mimika.

“Hari ini, pemeriksaan saksi untuk tersangka EO (Eltinus Omaleng, Bupati nonaktif Mimika). Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yakni mantan sekretaris daerah Kabupaten Mimika Ausilius You serta pihak swasta/Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Patandianan.

Selain EO, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika/pejabat pembuat komitmen (PPK) Marthen Sawy (MS) dan pihak swasta/Direktur PT Waringin Megah (WM) Teguh Anggara (TA).

Akibat perbuatan para tersangka itu, KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp21,6 miliar dari nilai kontrak Rp46 miliar. Dari proyek itu, EO diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp4,4 miliar.

KPK mengungkapkan bahwa dalam perjalanan, perkembangan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.

Seluruh perbuatan para tersangka tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Toyota Alphard Bupati Memteng Diamankan KPK Terkait Dugaan Suap

 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan satu unit mobil Toyota Alphard terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng), Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan mobil tersebut diamankan karena diduga hendak dialihkan kepada pihak tertentu.

“Tim penyidik mendapatkan informasi terkait adanya perintah yang diduga dari DPO (daftar pencarian orang) tersangka RHP melalui orang kepercayaannya untuk menyerahkan dan mengalihkan satu unit mobil jenis Toyota Alphard ke pihak tertentu,” kata Ali di Jakarta.

Saat ini, tambahnya, mobil tersebut sudah diamankan dan segera akan didalami lebih lanjut terkait dugaan kepemilikan kendaraan tersebut.

KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. Tersangka selaku penerima ialah Ricky Ham Pagawak yang saat ini masih dalam status DPO.

“Proses pencarian untuk segera menemukan keberadaan tersangka RHP masih tetap dan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait,” jelas Ali.

Sementara itu, tiga tersangka selaku pemberi suap ialah Simon Pampang selaku Direktur Utama PT Bina Karya Raya, Jusieandra Pribadi Pampang selaku Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, dan Marten Toding selaku Direktur PT Solata Sukses Membangun.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Simon, Jusieandra, dan Marten merupakan kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Agar dapat mendapatkan proyek pekerjaan tersebut, ketiga tersangka itu melakukan pendekatan dengan tersangka Ricky yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023.

Dalam pendekatan itu, KPK menduga ketiganya memberikan penawaran, antara lain memberikan sejumlah uang apabila Ricky bersedia untuk langsung memenangkan dalam pengerjaan beberapa paket pekerjaan di Pemkab Mamberamo Tengah.

Kemudian, Ricky bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan Simon, Jusieandra, dan Marten itu dengan memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Mamberamo Tengah untuk mengondisikan proyek-proyek bernilai anggaran besar agar diberi khusus kepada tiga orang tersebut.

Jusieandra diduga mendapatkan 18 paket pekerjaan dengan total nilai Rp217,7 miliar yaitu proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Lalu, Simon diduga mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai Rp179,4 miliar dan Marten diduga mendapatkan tiga paket pekerjaan dengan nilai Rp9,4 miliar.

Realisasi pemberian uang kepada Ricky dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan Ricky.

Adapun besaran uang yang diberikan oleh tiga orang itu kepada Ricky sekitar Rp24,5 miliar. Tidak hanya itu, KPK juga menduga Ricky menerima uang dari beberapa pihak lainnya yang jumlahnya masih terus didalami pada penyidikan.

Belum Berlanjut, Ini Harapan Sansan Fauzi Kepada Kompetisi Sepak Bola Indonesia

 

Salah seorang striker Persipura Jayapura, Sansan Fauzi Husaeni, kini tengah menjalani masa liburannya di kampung halaman. Skuad Persipura diliburkan hingga kompetisi sepak bola Indonesia ada kepastian.

Penyerang yang baru saja direkrut oleh tim berjulukan Mutiara Hitam menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim 2022/2023 itu berharap kompetisi bisa segera dilanjutkan kembali.

Sansan Fauzi sendiri mengaku tak masalah, karena ia juga berprofesi sebagai anggota TNI AU. Namun ia prihatin dengan rekan-rekannya sesama pesepakbola dan juga orang-orang yang menggantungkan perekonomiannya di lapangan hijau.

“Mudah-mudahan PSSI dan pihak lainnya segera memberikan keputusan, apakah liga bisa dilanjut atau memang harus disetop. Banyak yang terkena dampak akibat kejadian ini, baik tim maupun pemain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada keputsan dari PSSI,” kata Sansan Fauzi.

“Alhamdulillah, kalau dampak perekonomian bagi saya sih tidak terlalu, karena kebetulan kan saya bekerja juga, jadi terbilang masih aman,” tambahnya.

Saat ini, mantan pemain Rans Cilegon United dan Persija Jakarta itu tengah pulang kampung. Pasalnya, skuad berjulukan Mutiara Hitam sedang diliburkan sambil menanti kepastian kompetisi.

“Ia kebetulan saya juga ikut pulang kampung juga dan bisa berkumpul dengan keluarga dulu di rumah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kiper utama Persipura Jayapura, Mario Fabio Londok, juga terpaksa kembali pulang ke kampung halamannya karena belum ada kejelasan tentang kelanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022/2023 yang telah terhenti selama sebulan lebih pasca tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang.

Mario mudik ke kampung halamannya di Kotamobagu, Sulawesi Utara, setelah skuad Persipura kembali diliburkan oleh sang pelatih, Ricky Nelson.

“Iya Bang, saya sudah pulang kampung ini. Karena sementara skuad kita diliburkan dulu sambil menunggu kompetisi,” kata Mario.

Meski sudah diungkapkan oleh Ricky Nelson jika skuad berjulukan Mutiara Hitam diliburkan selama seminggu, namun Mario sendiri belum tahu pasti kapan timnya akan kembali berkumpul lagi untuk berlatih.

“Tidak tahu sampai kapan [diliburkan] Bang, katanya nunggu kompetisi jelas dulu baru dikasih tahu kapan kumpul lagi,” ungkapnya.

Karena ketidakjelasan kompetisi, sang pelatih, Ricky Nelson terpaksa harus meliburkan kembali skuadnya. Ia menjelaskan, skuadnya sementara diliburkan sambil menunggu perkembangan tentang status kompetisi.

“Skuad kita lagi diliburkan dulu sambil kita menunggu perkembangan kompetisi dalam minggu ini,” katanya.