Sebab Belum Ada Kejelasan Kompetisi Liga 2, Kiper Persipura Kembali ke Kampung Halaman

 

Kiper utama Persipura Jayapura, Mario Fabio Londok kini terpaksa kembali pulang ke kampung halamannya. Pasalnya, belum ada kejelasan kelanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022/2023 yang telah terhenti selama sebulan lebih setelah tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang.

Mario mudik ke kampung halamannya di Kotamobagu, Sulawesi Utara, setelah skuad Persipura kembali diliburkan oleh sang pelatih, Ricky Nelson.

“Iya bang, saya sudah pulang kampung ini. Karena sementara skuad kita diliburkan dulu sambil menunggu kompetisi,” kata Mario.

Meski sudah diungkapkan Ricky Nelson jika skuad berjulukan Mutiara Hitam diliburkan selama seminggu, namun Mario sendiri belum tahu pasti kapan timnya akan kembali berkumpul lagi untuk berlatih.

“Tidak tahu sampai kapan (diliburkan) bang, katanya nunggu kompetisi jelas dulu baru di kasih tahu kapan kumpul lagi,” ungkapnya.

Mantan penjaga gawang Persidago Gorontalo itu berharap, otoritas sepak bola Indonesia (PSSI) dan operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) bisa segera memberikan keputusan soal kelanjutan kompetisi.

Ia mengaku, di masa penghentian kompetisi ini berimbas pada mata pencaharian mereka sebagai pesepakbola profesional.

“Kalau dari saya bang ya semoga liga bisa secepatnya bergulir lagi karena banyak dari kita kebutuhannya bergantung di situ.
kalau liga tidak jalan otomatis gaji kita tidak bisa dapat,” .

Skuad Persipura Jayapura kembali diliburkan lantaran status kompetisi Liga 2 musim 2022/2023 belum ada kejelasan. Otoritas sepak bola Indonesia (PSSI) dan operator kompetisi Liga, PT Liga Indonesia Baru (LIB) belum memberikan lampu hijau kapan kompetisi akan dilanjutkan kembali.

Karena ketidakjelasan kompetisi, pelatih Ricky Nelson terpaksa harus meliburkan kembali skuadnya. Namun kata pelatih asal Nusa Tenggara Timur itu, kali ini skuadnya hanya diliburkan selama seminggu.

Ricky Nelson menjelaskan, skuadnya sementara diliburkan sambil menunggu perkembangan tentang status kompetisi.

“Skuad kita lagi diliburkan dulu sambil kita menunggu perkembangan kompetisi dalam minggu ini,” katanya.

“Skuad Persipura kita liburkan selama satu minggu. Kita berharap liburnya hanya seminggu saja,” sambungnya.

Di masa istirahat ini, Ricky Nelson membebaskan skuadnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Ia sendiri sedang mudik ke Jakarta.

“Iya sementara saya mudik dulu di masa libur satu minggu ini,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan kompetisi sepak bola Indonesia akan kembali dilanjutkan. PSSI dan PT LIB juga belum memberikan jawaban pasti kapan kompetisi akan digulirkan kembali.

LBH Siap Bantu Korban Penganiayaan di Pos Damai Cartenz Keerom

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK Jayapura, Nur Aida Duwila menyatakan sejumlah lembaga bantuan hukum di Papua memberikan pendampingan hukum terhadap tiga anak yang menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan prajurit TNI AD di Kabupaten Keerom.

Pendampingan itu untuk memastikan para pelaku diproses hukum dan para korban mendapatkan pemulihan psikososial.

Nur menyatakan sejumlah lembaga bantuan hukum LBH yang akan melakukan pendamping itu adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK Jayapura,Pos Bantuan Hukum Cenderawasih, Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua atau LP3A-P, dan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Kota Jayapura.

“Pengacara di Peradi Jayapura ada yang siap membantu,” kata Nur kepada Jubi, pada Kamis (3/11/2022) malam.

Rahmat Paisei (14) bersama Bastian Bate (13), dan Laurents Kaung (11) diduga dianiayai di Pos Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz, Jalan Maleo, Kampung Yuwanain, Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Ketiga anak itu dianiayai menggunakan rantai, gulungan kawat dan selang air hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Menurut Nur, para prajurit TNI AD yang menganiaya ketiga anak itu harus mempertanggung jawab perbuatan mereka. “Proses hukum harus tuntas. Bagaimana pun, apa pun, akan kami lakukan. Komitmen kami [pelaku] harus diproses hukum. Intinya sesalah apapun anak itu, ada penyelesaian. Kalau mereka dituduh mencuri, ada pihak pihak kepolisian yang bisa memproses mereka,” ujarnya.

Nur menyatakan kekerasan yang diduga dilakukan prajurit TNI akan menambah daftar kekerasan di Papua. Menurut Nur tidak seharusnya ketiga anak itu dianiayai. “Tidak ada ‘ko mencuri jadi saya pukul kau’, tidak seperti itu. Kalau dia mencuri, lapor polisi, polisi yang melakukan proses hukum, bukan dianiaya,” katanya.

Nur menyatakan kekerasan yang diterima anak-anak ini dikhawatirkan akan terbawah hingga mereka dewasa. Hal itu tentu akan dapat membuat mereka melakukan kekerasan kepada generasi berikutnya.

Nur menyatakan semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kekerasan terhadap orang Papua, terutama terhadap anak-anak Papua. Pemutusan rantai kekerasan penting agar tidak ada generasi berikutnya tidak mengalami hal yang sama yang dialami tiga anak-anak di Keerom itu. “Hari ini kami punya komitmen untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak seperti itu,” ujarnya.

Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua, Siti Akmianti menyatakan masih menunggu informasi dari koalisi untuk melakukan pendampingan terhadap 3 anak di Keerom itu.

“Kami LP3A-P belum bisa memberikan informasi [bentuk pendampingan], sebab kami belum mengetahui perkembangan dari tim koalisi untuk advokasi kasus kekerasan itu,” kata Sita.

Orangtua Rahmat, Elvi Yoku menyatakan telah menyerahkan proses hukum untuk ditangani tim lembaga bantuan hukum, Komnas HAM Papua dan Pomdam XVII/Cenderawasih. Ia berharap pelaku penganiayaan terhadap anaknya dan kedua temannya diproses hukum.

“Mama sudah serahkan [proses hukum para pelaku] kepada mereka. Jadi selanjutnya saya dengar dari mereka,” kata Yoku.

Yoku menyatakan hingga saat ini anaknya Rahmat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Marthen Indey di Kota Jayapura. Ia menyatakan kondisi Rahmat belum membaik. Anaknya masih susah makan dan sering muntah. “Masih muntah. Hari ini muntah dua kali, muntahnya kuning sekali,” ujarnya.

Seorang Anak Usia 7 Tahun Terluka Kena Tembakan

Seorang anak perempuan di Kabupaten Intan Jaya, Elpina Dwitau (7) mengalami luka tembak pasca penangkapan terduga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Kampung Yokatapa, Distrik Sugapa, Intan Jaya.

Elpina Dwitau yang diduga terluka akibat terkena pantulan proyektil peluru di bagian pinggang kanan telah dirujuk ke rumah sakit di Nabire.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Kolonel Kav Herman Taryaman yang dikonfirmasi pada Sabtu menyatakan Elpina Dwitau mengalami luka tembak yang disebabkan pantulan proyektil peluru (rekoset) aparat gabungan TNI/Polri. Insiden itu bermula saat aparat gabungan TNI/Polri menembak Luther Japugau, terduga anggota TPNPB yang melarikan diri saat akan ditangkap aparat gabungan TNI/Polri.

Herman menyatakan Luther Japugau adalah anggota TPNPB pimpinan Undius Kogoya. Menurut Herman, upaya penangkapan Luther Japugau itu berlangsung Jumat sejak pukul 15.40 sampai dengan 19.00 WP.

Herman menyatakan Luther Japugau mencoba melarikan diri, sehingga aparat gabungan TNI/Polri melepaskan tembakan peringatan satu kali. Karena Japugau tetap melarikan diri, pasukan TNI/Polri lantas menembak ke arahnya, hingga melukai kaki Japugau. Aparat gabungan TNI/Polri segera mengevakuasi Luther Japugau ke Puskesmas Sugapa.

Beberapa saat kemudian, aparat gabungan menerima laporan bahwa seorang anak bernama Elpina Dwitau dievakuasi ke Puskesmas Sugapa karena luka tembak di bagian pinggang kanan. Herman menyatakan aparat gabungan TNI/Polri langsung menemui Paulus Dwitau, orangtua Elpina Dwitau.

“Aparat keamanan TNI/Polri tentu akan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Tadi pagi sekitar pukul 09.30 WP, Elpina Dwitau sudah dirujuk ke rumah sakit di Nabire bersama [orangtuanya], Hubertina Belau guna mendapatkan perawatan lebih lanjut,” kata Herman.

Pasca insiden tersebut, Herman menyatakan situasi keamanan dan ketertiban di Intan Jaya kondusif. Aktivitas warga berlangsung dengan normal.

Pelatih Persipura Kecewa, Kompetisi Liga Indonesia Sudah Berbau Politik

Kelanjutan kompetisi sepak bola Indonesia, baik Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 belum ada kejelasan. Sudah sebulan lamanya kompetisi terpaksa dihentikan pasca insiden naas di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Pelatih Persipura Jayapura, Ricky Nelson mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan informasi terkait kelanjutan kompetisi.

Padahal, skuad berjulukan Mutiara Hitam bersama beberapa klub lainnya sudah kembali menggelar latihan untuk mengantisipasi kelanjutan kompetisi.

Sayangnya, Ricky menyebut, status kompetisi sepak bola Indonesia masih gelap gulita. Belum ada tanda-tanda kapan akan kembali dilanjutkan.

“Sampai saat ini masih gelap gulita (belum ada tanda-tanda kompetisi dilanjutkan),” kata Ricky.

Sebelumnya, Kompetisi sepak bola Indonesia diwacanakan akan digelar kembali setelah PSSI melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). Hal tersebut sesuai rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

TGIPF meminta kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo agar kompetisi sepak bola Indonesia harus digelar setelah pelaksanaan KLB PSSI.

TGIPF meminta PSSI untuk segera menggelar KLB karena menilai Ketua Umum PSSI dan jajaran pengurusnya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Ricky Nelson mengaku sedikit kecewa. Pasalnya, ia beranggapan jika persoalan sepak bola Indonesia kini sudah berbau politik.

Ia juga mengaku, kompetisi yang belum ada kejelasan kapan akan kembali dilanjutkan membuat para pemain, pihak klub, dan pelaku sepak bola menjadi jenuh.

“Pastinya kita jenuh dan berdampak pada seluruh pemain, karena kalau menunggu itu kompetisi akan jadi tambah panjang jedanya. Ini dari tragedi kematian malah jadi proses politik jadinya. Harusnya kita masih berduka dengan tragedi itu, tapi setelah lewat, luka selesai harusnya kita mulai lagi. Tapi malah muncul dengan kegiatan yang bisa dibilang berbau politik. Nah, ini yang menjadi kendala jadi jujur saja ini bukan soal duka lagi, tapi malah bergeser ke politik,” keluh Ricky.

Nasib kompetisi sepak bola Indonesia juga kian mengambang. Sejumlah pengamat ikut mendukung TGIPF mendesak Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan beserta jajaran pengurusnya mundur dari jabatan.

Mereka tetap ngotot meminta Kongres Luar Biasa (KLB) secepatnya dilakukan. Sementara dari kubu Ketum PSSI sendiri enggan meninggalkan jabatan karena mengkhawatirkan kekosongan di tubuh pengurus.

“Kalau bicara soal mundur, kita bisa mundur begitu saja. Tapi kalau kita mundur sekarang, kepengurusan akan kosong,” kata salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani.

Seorang prajurit TNI AD di Yahukimo tewas dibunuh orang tak dikenal

 

Seorang prajurit TNI AD di Kabupaten Yahukimo, Papua, Pratu Eka Johan Kaise menjadi korban pembunuhan oleh orang tidak dikenal. Pratu Eka ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di salah satu barak pada Jumat (4/11/2022) dini hari, dengan beberapa luka tusuk dan sayatan.

“Benar adanya informasi itu. Saat pulang korban terpisah dengan teman-temannya,” kata Komandan Kodim (Dandim) 1715/Yahukimo Letkol Inf JV Tethool.

Menurut Tethool, jenazah Pratu Eka Johan Kaise sudah berada di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura. Jenazah Eka disemayamkan di Markas Batalyon Infanteri Raider Khusus 751/Vira Jaya Sakti.

“Jenazah rencananya akan diterbangkan ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat melalui Manokwari. Namun, penerbangan ke Manokwari belum ada, sehingga [jenazah] disemayamkan di di Markas Batalyon Infanteri Raider 751,” ujarnya.

Tethool menyatakan pasca penemuan jenazah Pratu Eko Johan Kaise situasi keamanan dan ketertiban di Yahukimo kondusif. Aparat keamanan masih melakukan penyelidikan serta mencari pelaku pembunuhan itu. “Jadi tidak benar Pratu Eka meninggal akibat ditembak,” katanya.

Bersurat ke FIFA, PSSI mengajukan pelaksanaan KLB pada Maret 2023

 

Federasi sepak bola Indonesia atau PSSI secara resmi telah bersurat ke badan tertinggi sepak bola dunia (FIFA) dan mengajukan akan melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) pada bulan Maret tahun 2023 mendatang.

Dalam isi surat tersebut, PSSI mengajukan dua poin yang salah satu isinya akan mengadakan KLB dalam waktu dekat atau pada 18 Maret 2023.

Ini juga yang menjadi rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Kanjuruhan yang diketuai oleh Menkopolhukam untuk PSSI.

Hasani Abdulgani selaku anggota Exco PSSI mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menggelar rapat Exco yang salah satu keputusannya adalah melaksanakan KLB.

“Soal KLB itu kan kita sudah bersurat ke FIFA. Nantinya akan dibuat dulu Kongres Biasa yang tadinya akan dilaksanakan pada Januari, itu untuk memilih Komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Di situ mereka akan membuat persyaratan-persyaratan untuk memilih Exco, Ketum dan Waketum yang baru,” kata Abdulgani seperti dikutip dalam dialog sepak bola Indonesia di salah satu stasiun tv swasta, Kamis (3/11/2022) malam.

“Kami memutuskan KLB karena sudah mendapatkan tekanan dari kiri kanan dari berbagai kalangan. Lalu kesepakatannya kita harus buat KLB secepatnya. KLB itu kita mau secepatnya, tapi ada mekanisme yang harus kita lewati. Kalau yang terpilih lagi pengurus lama, itu kan haknya voter sebagai pemilik hak memilih,” sambungnya.

Ia mengakui, pihaknya saat ini sedang dalam tanda kutip tersandera dengan desakan untuk menggelar KLB. Ia pun menyatakan jika pihaknya sudah bersepakat untuk melaksanakan KLB secepatnya.

“Kalau kita gelar KLB itu karena memang dengan tanda kutip kita sudah tersandera. Maka kami melangsungkan KLB ini kalau bisa secepatnya, kalau Maret itu kan maksimum kalau bisa lebih cepat lebih bagus,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly melihat kondisi PSSI saat ini tengah berada dalam tekanan. Ia menyebut, pelaksanaan KLB adalah pilihan yang harus dilakukan.

“Artinya kalau saya melihat bahwa posisi PSSI saat ini sudah terdesak dan terpojok. Jadi pilihan KLB adalah pilihan yang harus mereka ambil,” kata pengamat yang sering disapa Bung Towel itu.

Sebelumnya, Exco PSSI memberikan dukungan untuk percepatan pelaksanaan Kongres Biasa pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai tahapan organisasi. Hal ini merupakan keputusan dalam Exco emergency meeting yang dihadiri oleh 12 anggota Exco, Jumat (28/10/22) malam lalu di Kantor PSSI, Jakarta.

Dalam keterangan persnya yang dimuat pada laman resmi PSSI.org, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan mengatakan, sesuai bunyi pasal 34 ayat 2 statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya sekurang kurangnya 2/3 dari delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis, maka Exco PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu selambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai.

“Namun Exco PSSI memutuskan mempercepat kongres luar biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya, dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voters) yang mewakili anggota PSSI. Tahapan kongres luar biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres,” kata Ketum yang akrab disapa Iwan Bule itu.

Pengurus PSSI tak mau mundur dari jabatan

Pengurus federasi sepak bola Indonesia atau PSSI, baik Ketua Umum hingga anggota komite eksekutif (exco) tak mau mundur dari jabatan mereka dalam waktu dekat walaupun sudah mendapatkan desakan dan tekanan dari sejumlah kalangan.

Dijelaskan salah satu anggota exco PSSI, Hasani Abdulgani, pihaknya sementara tetap mempertahankan jabatan karena khawatir akan terjadi kekosongan dalam kepengurusan PSSI sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) digelar.

“Dengan kata lain kami akan mengantar sampai ke KLB tersebut, maka setelah itu otomatis pimpinan dan exco yang sekarang ini berhenti. Jadi kalau kami hari ini mengundurkan diri, itu akan ada kekosongan di federasi kita,” kata Abdulgani dalam dialog sepak bola Indonesia di salah satu stasiun tv swasta, Kamis (3/11/2022) malam.

“Kita sudah berpikir yah sudahlah kita mundur saja, tapi kalau kita mundur dengan kondisi sekarang, siapa yang pimpin federasi ini. Lalu kesepakatannya kita harus buat KLB secepatnya. Kalau kita mundur hari ini itu harus ada pimpinan, itu biasanya pimpinan kami yang paling tinggi adalah FIFA atau AFC. Mereka yang pimpin sebagai Plt untuk menjalankan KLB,” tambahnya.

Ia memaparkan, pada Januari 2023 pihaknya sudah berencana untuk menggelar Kongres Biasa terlebih dahulu untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.

“Di situ mereka akan membuat persyaratan-persyaratan untuk memilih exco, ketum dan waketum yang baru. Itu kita tidak boleh kosong, federasi tidak boleh kosong. Begitu nantinya pas di KLB, secara otomatis itu sudah dijabat oleh yang baru,” jelasnya.

Ketum dan jajaran exco PSSI sudah diminta mengundurkan diri berdasarkan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Kanjuruhan yang diketuai oleh Menkopolhukam, Mahfud MD. Mereka meminta Ketum PSSI dan seluruh jajaran exco mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan, Malang.

Sampai saat ini, hal tersebut belum bisa dipenuhi oleh PSSI. PSSI diminta untuk melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepengurusan yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan.

Akmal Marhali, anggota TGIPF mengatakan rekomendasi KLB tersebut bukan untuk menyelesaikan kasus Kanjuruan. Melainkan meminta pertanggungjawaban moral kepada pengurus PSSI atas tragedi Kanjuruhan.

“Rekomendasi kita itu kan ada jika dan maka. Jadi KLB ini bukan kemudian menjadi faktor utama untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan karena KLB ini adalah jika pengurus PSSI mundurkan diri sebagai tanggung jawab moral maka harus digelar KLB untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Yah mundur dulu. Yang menyelenggarakan KLB kan ada, berdasarkan statuta kesekjenan bisa kemudian mengambil alih untuk melaksanakan kongres itu,” kata Akmal.

“Apabila rekomendasi TGIPF tidak dijalankan, maka pemerintah tidak akan mengizinkan digelarnya kompetisi sepak bola Indonesia. KLB ini bukan rekomendasi untuk menggelar kompetisi lagi. Dan yang rugi nantinya adalah rakyat Indonesia,” tutup Akmal.