Aksi Pencurian Sedang Marak, Uskup Agung Merauke Mempertanyakan Kinerja Kepolisian

 

Uskup Agung Merauke, Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC mempertanyakan kinerja kepolisian setempat menyusul aksi pencurian yang semakin marak di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Selain masalah pencurian, masalah premanisme di beberapa lokasi di Merauke juga disoroti.

Uskup Petrus Canisius Mandagi menyatakan banyak keluhan masyarakat soal maraknya peristiwa pencurian di wilayah kota. Uskup Mandagi bahkan mengungkapkan bahwa keuskupan sendiri pada Jumat pekan lalu kehilangan sebuah sepeda motor operasional.

“Pencurian di Merauke ini sudah makin terjadi di mana-mana, banyak laporan dan keluhan. Pertanyaan saya di mana itu polisi? Kita juga ada kecurian motor operasional Jumat lalu. Bukan karena motor keuskupan dicuri lalu kita bertanya, tapi memang faktanya aksi pencurian belakang ini semakin menjadi,” kata Uskup Mandagi.

Uskup Mandagi meminta agar pihak kepolisian dapat segera menanggapi keluhan dan laporan warga, sehingga masyarakat tidak resah dengan maraknya peristiwa pencurian dan masalah kriminalitas lainnya di Kota Merauke.

“Tidak hanya keuskupan saja yang kehilangan barang. Sekolah-sekolah banyak kehilangan laptop, begitu juga warga yang kehilangan motor dan barang berharga lainnya. Di Gereja Katedral kemarin juga ada kehilangan motor,” tutur Uskup Mandagi.

“Penegakkan hukum perlu dilakukan, supaya ada efek jera bagi para pelaku. Dan supaya semua tahu bahwa negara ini ada di bawah hukum. Kita harapkan polisi dapat bekerja maksimal,” sambungnya.

Selain soal pencurian, Uskup Mandagi juga menyoroti masalah premanisme di sejumlah tempat umum di Kota Merauke. Di beberapa tempat dimaksud, warga atau pengunjung selalu dipalak oleh kelompok preman.

“Preman-preman makin banyak di Merauke seperti di pelabuhan, di toko-toko maupun di pasar. Kalau masuk pelabuhan misalnya, itu harus bayar, bukan bayar kepada petugas, tapi ada preman yang meminta. Yang begini (premanisme) harus dibasmi. Penegakkan hukum harus dilakukan,” ujarnya.

“Saya sudah pernah bilang kepada kapolres tapi tidak tahu ditindaklanjuti atau tidak. Mungkin Polres kekurangan polisi, tapi kita tetap harapkan supaya penegakkan hukum dapat optimal dilakukan, sehingga masyarakat tidak resah,” tutup Uskup.

Kapal Pesiar Berbendera Prancis Bawa 151 Wisatawan

 

Kapal pesiar berbendera Perancis, mengunjungi Agats, ibukota Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, selama sekitar lima jam.

Kapolres Asmat AKBP Agus Hariadi dilansir Antara, Sabtu di Agats mengakui, kapal pesiar yang membawa 151 wisatawan itu selama di Agats menyaksikan sejumlah atraksi yang menjadi budaya masyarakat setempat.

Dari laporan yang diterima terungkap atraksi budaya yang ditampilkan kepada para wisatawan diantaranya tarian dan ketrampilan mengayuh perahu serta ukir-ukiran.

Kapal pesiar itu tidak sandar di pelabuhan, namun hanya lego jangkar di perairan Agats, sehingga bagi wisatawan yang ingin ke darat disiapkan speadboat, kata AKBP Agus.

Diakui, kapal pesiar yang membawa 151 wisatawan mancanegara itu seusai mengunjungi Agats akan melanjutkan perjalanan ke Kaimana, Provinsi Papua Barat.

“Asmat memang menjadi daya tarik bagi wisatawan khususnya mancanegara sehingga diharapkan ke depan makin banyak wisatawan yang berkunjung sehingga memberikan pendapatan bagi masyarakat termasuk pengukir, ” kata AKBP Agus Hariadi.

Ukiran Asmat terkenal hingga ke mancanegara sehingga banyak wisatawan yang ingin melihat pengerjaan-nya.

Sampat Disandera, Profesor Asal Australia Akhirnya Dibebaskan

 

Seorang profesor asal Australia yang disandera selama satu pekan oleh sekelompok bersenjata di wilayah terpencil Papua Nugini telah dibebaskan bersama dia warga setempat yang menjadi rekannya, lapor stasiun televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Sekelompok peneliti arkeologi yang terdiri dari seorang profesor yang bekerja untuk universitas Australia, dua lulusan universitas Papua Nugini dan seorang koordinator program disandera Minggu pekan lalu oleh sejumlah pria yang menuntut uang tebusan.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia tidak segera memberikan pernyataan terkait laporan pembebasan kelompok peneliti tersebut di negara Kepulauan Pasifik itu.

Sang profesor dan rombongannya sedang dalam perjalanan ke desa terpencil Fogoma’iu di wilayah Gunung Bosavi, dekat perbatasan Provinsi Southern Highlands dan Hela saat diculik.

Pembebasan ketiga orang itu mengakhiri negosiasi dan operasi keamanan yang melibatkan polisi Papua Nugini dan personel keamanan yang ditempuh dalam kerangka konsultasi dengan pemerintah Australia dan Selandia Baru, kata ABC

Profesor itu tinggal di Australia tetapi berkewarganegaraan Selandia Baru. Nama ketiga yang disandera dirahasiakan karena masalah ini sensitif.

Sebelumnya seorang wanita yang juga salah satu dari tiga orang yang disandera, telah dibebaskan. Pada saat itu kepolisian Papua Nugini mengatakan sedang melakukan penyelesaian damai atas situasi yang terjadi.

Erick Thohir pimpin PSSI, Stevie Bonsapia: Sosok Berpengalamanan di Dunia Sepak Bola

Eks pemain tim nasional Indonesia dan Persipura Jayapura, Stevie Bonsapia, melayangkan pujian atas terpilihnya Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai pemimpin baru federasi sepak bola Indonesia (PSSI) lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 16 Februari lalu.

Stevie Bonsapia menyebut Erick Thohir merupakan sosok berpengalaman di dunia sepak bola dan ia berharap di bawah kepemimpinannya PSSI bisa ada perubahan.

“Pak Erick Thohir adalah sosok Ketum Umum PSSI yang sangat bagus mengingat Beliau sempat memiliki saham di klub Inter Milan. Beliau sudah punya banyak pengalaman, semoga bisa memberikan perubahan,” kata Stevie kepada wartawan olahraga di Jayapura, baru-baru ini.

Stevie meyakini Erick Thohir punya visi misi untuk membenahi persepakbolaan Indonesia dan kompetisinya.

“Saya melihat Beliau pasti sudah sangat memahami sepak bola. Apalagi sepak bola Indonesia yang butuh perubahan dengan memiliki visi dan misi serta indikator yang jelas dalam memajukan sepak bola Indonesia,” ujarnya.

Pemain yang juga pernah memperkuat Persiram Raja Ampat dan Semen Padang itu berharap kepemimpinan Erick Thohir dapat memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Ia juga berharap Erick Thohir bisa menepati janjinya untuk melanjutkan kompetisi Liga 2 dan Liga 3.

“Beliau bisa membuat liga yang lebih profesional dengan untuk kemajuan sepakbola Indonesia. Mafia sepak bola harus dibereskan,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum baru federasi sepak bola Indonesia (PSSI), Erick Thohir, sudah menyiapkan tindakan tegas untuk memberantas mafia bola yang kerap mengotori persepakbolaan Indonesia. Hal itu menjadi fokus utamanya di awal kepimpinannya menahkodai PSSI.

Dalam siaran persnya di laman resmi PSSI.org, Erick menegaskan akan membabat habis mafia bola dari persepakbolaan Indonesia. Kata dia, praktik mafia sepak bola harus diganjar sanksi tegas secara hukum. Oleh karena itu, Erick menggandeng Polri dengan instrumen yang dimilikinya untuk mengungkap sekaligus menyeret oknum mafia ke jeruji besi.

“Kita vonis kartu merah untuk para mafia bola. Sepak bola kita sulit berkembang selama mafia pengatur skor belum kita tendang,” ujar Erick dikutip dari rilis resmi PSSI.

Pertemuannya bersama Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum.

Erick menegaskan dari otak hingga pembantu aktor mafia sepakbola akan diproses tegas. Selain pidana, ancaman larangan berkecimpung di sepakbola seumur hidup akan dijatuhkan PSSI.

“Akarnya yang perlu kita cabut. Kita tidak boleh takut. Hukumannya bertingkat tapi kalau perlu seumur hidup dan di-blacklist dari sepakbola, biar jera. Posisi saya tegas, tumpas mafia pengatur skor sampai tuntas,” tegas Erick.

Ketua Asosiasi Futsal Meminta Klub-Klub Futsal Agar Membuat Akademi

 

Ketua Asosiasi Futsal atau AF Kota Jayapura, Matias Benoni Mano, meminta klub-klub futsal agar membuat akademi atau sekolah untuk pembinaan.

“Hampir 30 klub futsal di Kota Jayapura tapi hanya melakukan turnamen tidak melakukan pembinaan,” ujar Matias Mano dalam acara kick off Liga AAFI di Lapangan Futsal SMA YPPK Taruna Darma Jayapura.

Pembinaan olahraga futsal usia dini bukan hanya saat ada kompetisi atau turnamen, namun terus berkesinambungan agar menghasilkan atlit profesional.

“Melalui akademi futsal agar menertibkan kembali klub sebagai wadah pembinaan untuk mencetak atlet usia dini untuk ajang olahraga lokal dan nasional,” ujarnya.

Terkait dengan liga AAFI tahun 2023 U-13 dan U-16, Matias Mano menjelaskan sebagai program kerja Asosiasi Futsal Kota Jayapura periode 2022-2024.

“Ada juga tim dari kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Sudah akta klub, pengurus yang baik, pelatih, tempat, dan waktu latihan yang jelas,” ujarnya.

Jumlah peserta U-13 ada 7 klub dan U-16 ada 9 klub, dengan sistem kompetisi full kompetisi hingga 26 Agustus 2023 atau empat bulan kompetisi.

“Kami kerja sama dengan fakultas ilmu olahraga Uncen Jayapura (wasit). Satu tim yang pendaftaran Rp 500 untuk biaya operasional dan perangkat pertandingan,” ujarnya.

Pembinaan futsal ke depan, Asosiasi Futsal Kota Jayapura mengharapkan dukungan dari Pemkot Jayapura dan Asprov Papua untuk mengembangkan Liga AAFI.

“Kami punya komitmen tetap maju untuk membina agar tidak terlibat ke dalam aktivitas negatif. Kalau kita tidak mulai saat ini tidak tidak ada tahu untuk pembinaan futsal ke depan,” jelasnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, prestasi di olahraga futsal harus terus maju terutama menjaring atlet futsal profesional.

“Harus kerja sama tim. Bukan soal menang atau kalah, tapi permainan dengan menjunjung tinggi sportivitas sangat penting, sehingga menjadi pemain terbaik. Tanamkan disiplin tinggi, taat aturan, dan menjaga sportivitas dalam pertandingan,” jelasnya.

Kick off Liga AAFI Kota Jayapura tahun 2023 dihadiri Kadispora Kota Jayapura, Rocky Bebena, Ketua Asprov Papua, Benhur Tomi Mano. Hadir juga, Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Djoni Naa.

Piala Pertiwi Zona Papua Bakal Hadir Kembali

Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua dalam waktu dekat akan kembali menggelar kejuaraan sepak bola wanita bertajuk Piala Pertiwi Zona Papua, yang diinisiasi oleh Asosiasi Sepak bola Wanita Indonesia (ASBWI).

Untuk mematangkan persiapan menuju kejuaraan bergengsi sepak bola wanita itu, Asprov PSSI Papua bersama ASBWI Papua dan panitia pelaksana akan menggelar pertemuan teknis pada Senin (27/2/2023) besok.

“Kita sudah melakukan rapat komite eksekutif (Exco) untuk persiapan Piala Pertiwi Zona Papua yang akan diputar di Stadion Mandala. Meeting akan dilaksanakan hari Senin besok,” ujar Ketua Asprov PSSI Papua, Benhur Tomi Mano kepada wartawan olahraga, Sabtu (25/2/2023) kemarin.

Ia menyebut, kejuaraan Piala Pertiwi Zona Papua rencananya akan digelar dengan format kompetisi penuh.

“Rencananya akan digelar dengan sistem pertandingan penuh dan Ketua Panitia Usman Wanimbo sekaligus Ketua Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia Papua dan sudah disiapkan semua terkait pertandingannya nanti. Dan untuk keamanan sudah siap, wasit dan pengawas pertandingan, kesehatan juga sudah siap,” jelasnya.

Selain itu, Tomi Mano juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan perwakilan klub untuk mengikuti kompetisi kelompok U-17 dan U-13. Sedangkan untuk Liga 3 Nasional akan diwakilkan oleh Persipa Paniai yang berhasil menjadi juara Liga 3 Zona Papua tahun ini.

“Untuk kejuaraan U-17 kita ikutkan secara nasional oleh Mimika, dan usia 13 tahun juga dari Mimika. Sementara Liga 3 yang sudah juara dari Persipa Paniai kami meminta mempersiapkan diri lagi dengan baik untuk Liga 3 zona nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, ajang Piala Pertiwi Zona Papua sukses digelar pada tahun 2022 lalu yang hanya melibatkan dua klub, yakni Toli FC dan Galanita Mimika. Ketika itu, Toli FC yang dilatih sukses menjadi juara Zona Papua dan mewakili Papua di zona nasional.

Tim yang dilatih oleh Thomas Madjar itu akhirnya membuktikan kedigdayaan sepak bola Papua dengan membawa pulang Piala Pertiwi 2022.

Pada kejuaraan nasional yang digelar di Jawa Barat itu, tim berjulukan Srikandi Nawi Arigi Waleman the Blues tampil meyakinkan sejak awal turnamen di Grup A. Mereka tak terkalahkan hingga partai puncak.
Di fase grup, Persitoli menggilas tuan rumah Jawa Barat dengan skor 7-0, mengalahkan Jawa Tengah 3-0, imbang 3-3 dengan Babel dan menang 2-0 atas Kalimantan Tengah.

Di babak perempat final, Nawi Arigi kembali pesta gol dan membuat rekor di Piala Pertiwi dengan kemenangan 13-0 atas Lampung. Lalu di semi final, mereka juga berhasil menghempaskan favorit juara, Jawa Timur dengan skor 1-0. Toli FC memastikan gelar juara Piala Pertiwi dengan mengalahkan Bangka Belitung di laga final dengan skor 2-1.
Keberhasilan Toli FC itu kian mengukuhkan dominasi Papua di ajang Piala Pertiwi dengan total mengoleksi empat gelar juara, setelah sebelumnya wakil Papua juga sukses menjuarai turnamen tersebut pada 2010, 2014, dan 2017.

Merawat Alam Bagian dari Melindungi Ciptaan Tuhan, Itu Kata Uskup Jayapura

Uskup Jayapura, Mrg Yanuarius Theofilus Matopai You menyarankan kepada masyarakat agar menjaga dan merawat alam. Ia menyatakan merawat alam bagian dari melindungi ciptaan Tuhan, serta ikut mencegah dampak perubahan iklim.

YHal itu disampaikan Mrg Yanuarius Theofilus Matopai You dalam Surat Gembala Aksi Puasa Pembangunan pada masa Pra Paskah 2023 yang diterima Jubi pada Kamis (23/2/2023). Dalam surat gembala itu, Uskup Jayapura menyatakan perubahan iklim telah membawa dampak bagi Indonesia, dan secara khusus di Papua.

Uskup Jayapura menyatakan dampak perubahan iklim di Papua ditandai dengan menurunnya debit air di berbagai mata air, menurunnya tingkat kesuburan tanah, berkurang atau bahkan punahnya keanekaragaman spesies endemik seperti burung cendrawasih.

“Luas dan kualitas hutan berkurang akibat pengambilan kayu atau pembabatan hutan dalam jumlah besar-besaran. [Perubahan iklim juga berdampak kepada] kesehatan, di mana banyak warga menderita berbagai penyakit, bahkan wabah,” kata Uskup.

Selain berhadapan dengan dampak perubahan iklim, orang asli Papua juga berhadap dengan perilaku manusia yang menyebabkan ketidakadilan ekologis. Uskup Jayapura mencontohkan praktik penjualan tanah ulayat suku tertentu kepada pihak perusahaan, misalnya perkebunan kelapa sawit di Arso, Taja Lereh, Merauke. Ia menyatakan pengalihan fungsi hutan telah menurunkan kualitas dan kuantitas air, memperburuk kesehatan, berakibat kepada hilangnya generasi penerus yang tangguh.

Di tengah berbagai tekanan itu, Uskup mengingatkan umat Katolik bahwa keimanan akan memberi visi yang lebih utuh tentang makna bumi, manusia dan semua makhluk hidup lainnya, dan memberi motivasi untuk melindungi alam ciptaan dan sesama. You mengajak keterlibatan umat Kristiani dalam memulihkan dan melestarikan keutuhan ciptaan sebagai perwujudan iman akan Allah Sang Pencipta dan pemelihara kehidupan

Berawal dari Kabar Penculikan Anak Hingga Bentrok di Wamena

Beredarnya kabar tentang penculikan anak memicu kemarahan massa dan pembakaran sejumlah kios di Jalan Trans Irian, Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Massa yang marah juga terlibat bentrokan dengan polisi.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo menjelaskan amuk massa pertama yang terjadi sekitar pukul 12.30 WP. Kemarahan massa itu berawal dari beredarnya isu penculikan anak.

Benny menyatakan hingga kini kabar tentang penculikan anak itu belum jelas kebenarannya. Akan tetapi, kabar itu memantik kemarahan sejumlah warga, yang lantas menghentikan sebuah mobil yang melintas di Sinakma.

“Ada sebuah mobil tujuan Kampung Yomaima yang ditahan oleh warga di Kampung Sinakma, karena [massa] menduga sopir mobil tersebut adalah penculik anak. Hal itu membuat kehebohan di tengah masyarakat,” ujar Benny.

Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya, AKBP Hesman S Napitupulu menyatakan personel Polres Jayawijaya telah datang dan berupaya menenangkan massa di sana. Akan tetapi, upaya dialog itu gagal, dan massa melempari polisi dengan batu.

“Saat berusaha menenangkan massa, kami diserang dengan batu, sehingga kami memberikan tembakan peringatan untuk memukul mundur massa. Namun [tembakan peringatan itu] tidak diindahkan, bahkan massa sampai membakar beberapa bangunan ruko,” kata Hesman.

Menurut Hesman, hingga Kamis malam personel Polres Jayawijaya, Brimob, dan Komando Distrik Militer/1702 Jayawijaya masih berjaga di lokasi tersebut. “Untuk kasus itu, kami selidiki penyebab awal, dan siapa saja dalang [yang] membuat kericuhan. Kami masih berupaya menenangkan massa. Untuk kerugian yang ditimbulkan kejadian itu, akan kami dalami,” ujarnya.

Hesman mengimbau, kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang belum pasti kebenarannya, sebab reaksi warga bisa berdampak kepada masyarakat luas.

Jubi menerima informasi bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di kedua lokasi berbeda itu menimbulkan korban. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, Jubi belum bisa memverifikasi informasi tersebut.

Kasus Malaria di Kabupaten Jayapura Meningkat Tahun 2023

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menemukan peningkatan jumlah kasus penyakit malaria dari sebanyak 24 ribu di 2022, naik menjadi 40 ribu pada 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie, SKM, M.Kes, dilansir Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan dari jumlah penemuan kasus malaria pada 2023 ini, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah strategis agar 2024 angka malaria menurun.

“Kami berharap dengan penemuan kasus yang begitu banyak, maka penularannya dapat diminimalisasi dan angka malaria menurun,” katanya.

Menurut Khairul, pada 2022, Dinkes telah melatih 300 kader guna mempercepat penemuan kasus malaria dan menekan jumlahnya.

“Dengan kata lain, kader merupakan perpanjangan tangan dari dinas kesehatan yang bertugas di kampung-kampung,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kementerian Kesehatan terkait ketersediaan obat malaria agar selalu ada.

“Dari hasil pemantauan terkait ketersediaan obat malaria saat ini sangat cukup,” kata Khairul Lie.

Sementara itu berdasarkan data dari website, https://dinkes.jayapurakab.go.id/ disebutkan malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius di Kabupaten Jayapura dan menduduki peringkat ketiga pada 2021 sebagai daerah dengan kasus malaria tertinggi di Indonesia.

Kabupaten Jayapura memiliki Annual Parasite Incidence (API) sebesar 193,3 persen; Annual Blood Examination Rate (ABER) 57,86 persen dan Slide Positive Rate (SPR) 33 persen setelah Keerom, Sarmi juga Mimika.

Yayasan Dunia Nies Papua Terima SK Pendirian TK Guname Tabuni

Yayasan Dunia Nies Papua menerima Surat Keputusan atau SK izin operasional atas pendirian taman kanak-kanak atau TK Guname Tabuni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.

Dalam rangka membantu meletakkan pondasi pembangunan pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta oleh sumber dana manusia sejak usia dini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/92 tentang Taman Kanak-Kanak akhirnya Yayasan Dunia Nies Papua mendapatkan SK izin operasional TK Guname Tabuni di Piramid, Kabupaten Jayawijaya.

Pendiri Yayasan Dunia Nies Papua, Nies Tabuni, mengatakan pihaknya telah menerima SK Nomor: 421.9/04/DP/2023 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak Guname Tabuni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, belum lama ini.

“SK diserahkan oleh Kabid PAUD dan Dikmas, Bapak Kaleb Asso,” jelas Nies Tabuni, saat ditemui Jubi di Wamena, Selasa (20/2/2023).

“Hal ini kami rasa sangat penting sekali untuk membangun SDM Papua sejak usia dini melalui TK sebab generasi muda Papua terutama di Jayawijaya harus dibina dan dibentuk sejak masih kanak-kanak,” imbuhnya.

Nies mengatakan dirinya yakin dan percaya kalau kita membentuk dan mendidik anak sejak usia dini, mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas dan bisa membangun dan melanjutkan pembangunan di daerahnya.

Nies berharap TK Guname Tabuni yang berada di Piramid tersebut dapat memberikan nilai positif kepada Papua melalui Pendidikan anak-anak agar mereka tidak ketinggalan di segi pendidikan dari anak-anak Papua di daerah lain.

“Dalam waktu tidak lama kami akan membuka pendaftaran penerimaan siswa baru,” katanya.

Yayasan Dunia Nies Papua juga telah membuka Kunume Kursus sebagai tempat pelatihan dan pengembangan di Kabupaten Jayawijaya. Hal itu dilakukan guna membangun generasi yang cerdas melalui pendidikan dan mereka dapat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri dan memberantas buta huruf dan buta aksara di wilayah ini.

James Marape ‘Hormati Masalah Kedaulatan’ Tentang Situasi di Papua Barat

 

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) apa pun di Papua Barat tidak boleh dibayangi oleh fakta. Karena negara tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.

Hal ini merupakan sentimen yang diungkapkan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, dan mitranya dari Papua Nugini, James Marape, dalam jumpa pers di Suva, Selasa (21/2/2023), yang dikutip jubi.id dari https://www.fijitimes.com/respect-sovereignty-issue-marape-on-situation-in-west-papua.

“Papua Barat telah menjadi isu yang muncul kembali berkali-kali di sela-sela pertemuan dan keterlibatan PIF (Pacific Island Forum),” kata Marape.

“Dari konteks PNG, kami bersimpati dengan orang Melanesia di sisi lain – tetapi ada lebih banyak orang Melanesia di sisi lain daripada hanya Papua Barat. Dari indikasi saya, saya telah menerima kemungkinan lebih dari 10 juta orang Melanesia yang juga tinggal di kedaulatan Indonesia. Saat ini Papua Barat, bagi kami tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” tambahnya.

Mr Marape mengatakan setiap masalah hak asasi manusia di Papua Barat akan ditangani dari konteks hak asasi manusia tetapi dalam hal kedaulatan, Papua Barat “tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Kami tidak ingin mengganggu keseimbangan. Di dalam PNG saat ini kami memiliki masalah kedaulatan. Kami tidak berhak membicarakan masalah kedaulatan negara lain karena kami mengontrol masalah kedaulatan kami,” katanya.

“Kami memiliki komunitas Mikronesia di Fiji. Kami memiliki komunitas Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji,” kata PM Fiji.

“Tapi saya yakin mereka memiliki kontak orang-ke-orang langsung dengan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka di sini dan juga mempromosikan atau terus mempromosikan budaya mereka karena warisan mereka dan hal yang sama dengan orang Melanesia di Indonesia. Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena itu juga dapat berdampak pada kita jika kita mencoba menangani mereka sebagai negara yang terpisah di dalam negara yang berdaulat, jadi kita harus menghormatinya,” tambah Rabuka.

Sementara itu, delegasi West Papua, yang dipimpin oleh Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, sedang berada di negara Republik Fiji. Mereka hendak bertemu dengan PM Fiji yang baru guna mencari inklusi ke dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sidang Perkara Makar Victor Yeimo, Penurunan Bendera Merah Putih sebagai Makar

Sidang perkara dugaan makar dengan terdakwa Viktor Yeimo yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan itu, saksi ahli dari Universitas Gadjah Mada, Dr Aprinus Salam MHum menyatakan tindakan menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera bintang kejora merupakan bentuk simbolik dari gerakan makar.

Kasus dugaan makar yang didakwakan kepada Viktor Yeimo itu terkait dengan demonstrasi anti rasisme Papua untuk memprotes ujaran rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya pada 16 Agustus 2019. Yeimo didakwa makar karena dianggap memotori demonstrasi yang terjadi di Kota Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019.

Perkara itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara 376/Pid.Sus/2021/PN Jap pada 12 Agustus 2021. Sidang itu dipimpin majelis hakim yang diketuai Mathius SH MH bersama hakim anggota Andi Asmuruf SH dan Linn Carol Hamadi SH (majelis hakim yang baru).

Aprinus Salam bukan merupakan ahli hukum. Ia merupakan Dosen Fakultas Ilmu Budaya dan Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (UGM). Aprianus dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai ahli bahasa, dan menyampaikan keterangannya secara daring.

Dalam persidangan Selasa, Aprinus menjelaskan tentang istilah makar, rasisme, dan menyatakan pendapatnya tentang referendum Papua merdeka. Aprinus juga menyatakan pendapatnya tentang tindakan penurunan bendera merah putih dan pengibaran bintang kejora dalam demonstrasi di Kantor Gubernur Papua pada Agustus 2019.

Aprinus menyatakan bendera merupakan lambang negara, dan secara historis telah ada kesepakatan bersama dari masyarakat, atas nama masyarakat, atas nama bangsa. Siapapun harus menghormati kesepakatan simbolik itu yakni lambang negara bendera merah putih. “Siapapun yang dianggap melanggar, maka negara berhak bertindak sesuai dengan prosedur [hukum] karena melanggar kesepakatan tadi,” kata Aprinus.

Aprinus menyatakan berbagai foto serta video peristiwa demonstrasi anti rasisme yang diterimanya dari penyidik menunjukan ada penurunan bendera merah putih, yang diikuti dengan pengibaran bintang kejora. Aprinus menyatakan tindakan menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan Bintang Kejora secara simbolik merupakan gerakan makar.

“Itu merendahkan bendera merah putih. Bahwa secara simbolik [dalam] kehidupan berbangsa, [bendera merah putih sebagai lambang negara] itu kesepakatan [yang harus dihormati],” ujarnya.

Aprinus juga menyampaikan pendapatnya tentang makar, sebuah istilah hukum dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie yang diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1915, yang kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Aprinus, makar adalah satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau bertentangan dengan hukum.

Aprinus juga berpendapat bahwa tuntutan referendum Papua merdeka adalah suatu sikap atau tindakan yang berusaha atau upaya dengan dengan maksud agar Papua merdeka.

Advokat Latifah Anum Siregar selaku anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang menjadi penasehat hukum Viktor Yeimo kemudian menanyai pendapat Aprinus tentang kelompok tertentu melakukan perlawanan dengan simbol-simbol tertentu seperti mengangkat tangan kiri, dan menanyakan apakah itu dinilai Aprinus sebagai makar. Akan tetapi Aprinus malah menjelaskan kesepakatan simbolik tentang bendera.

Siregar kemudian bertanya apa pendapat Aprinus terkait pengibaran bintang kejora dan penurunan bendera merah putih yang disebutnya melanggar kesepakatan simbolik terkait bendera. Siregar bertanya ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman terkait tindakan atau perbuatan seseorang menyangkut keberadaan bendera merah putih sebagai lambang negara. Aprinus menyatakan tidak mengetahui ada undang-undang itu.

Anggota majelis hakim, Linn Carol Hamadi SH juga bertanya apakah Aprinus melihat terdakwa Viktor Yeimo dalam video penurunan bendera merah putih serta pengibaran bintang kejora pada Agustus 2019. Aprinus mengaku lupa, dengan alasan peristiwa itu tiga tahun yang lalu. Ia juga mengaku sudah lupa di mana ia menyimpan foto maupun video yang diterima dari penyidik.

Dinas Peternakan Merauke Musnahkan 60,9 kg Daging Impor

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.

Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.

“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.

Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.

“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.

“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli.

Kuota Biosolar Tahun 2023 Menurun

Kuota bahan bakar minyak – BBM bersubsidi jenis Biosolar untuk empat yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang mengalami penurunan di tahun ini.

Sales Branch Manager Pertamina Rayon III Papua, Anwar Hidayat menyatakan bahwa berdasarkan surat keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi – BPH Migas 2023, kuota Biosolar untuk empat kabupaten tersebut sejumlah 30.000 kiloliter.

Di 2022 lalu, kuota Biosolar untuk Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang sejumlah 34.000 kiloliter.

“Kita mengharapkan adanya dukungan pemerintah daerah untuk bisa mensupport sehingga kuota Biosolar dapat dinaikkan seperti tahun sebelumnya oleh BPH Migas,” kata Anwar.

Anwar menjelaskan penurunan kuota BBM subsidi untuk empat kabupaten tersebut hanya terjadi pada Biosolar. Sedangkan untuk kuota Pertalite justru mengalami peningkatan sejumlah 5.000 kiloliter di 2023. Pada 2022 lalu, kuota Pertalite untuk empat kabupaten sejumlah 44.000 kiloliter.

“Khusus Kabupaten Merauke, kuota Pertalite 2022 sebanyak 24.000 kiloliter. Tahun ini naik menjadi 26.000 kiloliter. Sedangkan kuota Biosolar di 2022 sebanyak 24.000 kiloliter, tahun ini turun menjadi 22.000 kiloliter,” tuturnya.

Kendati terjadi penurunan dan peningkatan kuota dua jenis BBM subsidi, Anwar menjelaskan bahwa biasanya ada penyesuaian kuota BBM subsidi pada triwulan II, III dan IV.

“Biasanya itu (penyesuaian kuota) tergantung dari anggaran subsidi BBM dari pemerintah,” ujar dia.

Gerakan Papua Mengajar Terus Berkembang, Kini Punya 13 Kelompok Belajar

Sekretaris Umum Gerakan Papua Mengajar atau GPM, Orgenes Ukago mengatakan GPM yang didirikan pada 20 Februari 2013 lalu telah berkembang dan menginisiasi 13 kelompok belajar yang tersebar di tiga wilayah adat di Tanah Papua. Sejumlah 13 kelompok belajar itu digerakkan oleh para relawan yang mengajar anak usia dini dan anak usia sekolah membaca dan berhitung.

Gerakan Papua Mengajar merupakan sebuah gerakan yang peduli Pendidikan yang berawal dari keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan di Papua. GPM diinisiasi oleh sejumlah pemuda Papua untuk mengajar anak usia dini dan anak usia sekolah yang termarjinal di pinggiran kota, agar mereka mendapatkan pendidikan alternatif yang mengajarkan membaca, berhitung, dan kearifan lokal Papua.

Ukago mengatakan semenjak Gerakan Papua Mengajar didirikan, kelompok relawan itu telah menginisiasi 13 kelompok belajar yang tersebar di tiga wilayah adat di Tanah Papua. Sejumlah 13 kelompok belajar itu berkegiatan di Kabupaten dan Kota Jayapura (Wilayah Adat Mamta), Kabupaten Nabire (Wilayah Adat Saireri), maupun Kabupaten Paniai dan Deiyai (Wilayah Adat Meepago).

“Di Jayapura ada dua kelompok belajar, sementara di Nabire ada tujuh kelompok belajar. Di Kabupaten Deiyai ada tiga kelompok belajar, sementara di Paniai ada satu kelompok belajar,” kata Ukago saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Selasa (21/2/2023).

Sejumlah 13 kelompok belajar itu digerakkan oleh sekitar 30 relawan Gerakan Papua Mengajar, namun sebagian diantaranya tidak aktif mengajar. “Relawan kami berjumlah 30-an relawan. [Relawan] yang pasif tidak terlibat dalam proses belajar mengajar,” katanya.

Ukago mengakui ada sejumlah kelompok belajar yang saat ini tidak aktif mengajar. Hal itu disebabkan para relawannya telah selesai berkuliah dan telah bekerja.

“Kelompok belajar yang masih aktif seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Deiyai. Kelompok belajar ada yang tidak aktif juga, seperti di Jayapura, karena sebagian relawan mahasiswa telah selesai kuliah. Hal serupa juga terjadi di Nabire. [Relawan] mahasiswa yang selesai [berkuliah] kemudian [pulang ke kampung halamannya], mendirikan tempat belajar di kampung,” katanya.

Melalui momentum hari jadi GPM ke-10, Ukago mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait para relawan dan kelompok belajar yang selama ini tidak aktif. “Evaluasi digelar untuk mendorong kelompok belajar yang tidak aktif agar diaktifkan kembali, agar anak-anak Papua bisa mendapatkan pendidikan alternatif,” katanya.

Ukago mengatakan pihaknya menerima banyak permintaan dari berbagai daerah untuk membuka kelompok belajar Gerakan Papua Mengajar baru. Ada juga generasi muda Papua yang ingin menjadi relawan GPM.

“Ada beberapa teman yang sudah membentuk kelompok belajar sendiri di beberapa daerah, dan mereka meminta GPM untuk menggabungkan kelompok belajar mereka [dalam jaringan kelompok belajar GPM]. Namun kami bilang, jalani dulu prosesnya, karena apa yang kami lakukan ini murni kerelaan berdasarkan kesadaran dari relawan itu sendiri,” katanya.

Ukago mengatakan relawan GPM mengajar anak-anak Papua dengan sukarela, tanpa digaji dari pihak atau Lembaga apapun. “GPM tidak akan gaji mereka [relawan], sebab GPM lahir atas kerelaan dan kesadaran realita kehidupan orang Papua, khususnya anak-anak. Kalau pemuda pemudi Papua lain mau buka cabang GPM tanpa digaji, silahkan saja, karena itu baik untuk anak-anak Papua,” ujarnya.

Orang Tua Kunjungi Gubernur Papua Beasiswa 3.800 Mahasiswa Terlambat Dibayar

 

Kelompok orang tua siswa penerima beasiswa Otonomi Khusus atau Otsus Papua mendatangi Pelaksana Harian Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun di Kota Jayapura. Mereka mempertanyakan keterlambatan pembayaran beasiswa Otsus Papua sekitar 3.800 mahasiswa asli Papua yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Salah satu orang tua penerima beasiswa Otsus Papua, Dona Sokoy mengatakan keterlambatan pembayaran beasiswa Otsus disebabkan terlambatnya penyerahan data mahasiswa dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua kepada Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri). Data itu harus diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri karena sebagian penerima beasiswa Otsus Papua berasal dari kabupaten yang sekarang telah disatukan menjadi tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Itu yang membuat semua menjadi lambat. Padahal data itu sangat dibutuhkan agar nantinya mahasiswa Papua dibagi berdasarkan domisili Kartu Tanda Penduduk. Menurut Kepala BPSDM, hari ini empat stafnya sudah berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan data mahasiswa Papua. Semoga masalah ini bisa segera teratasi,” kata Sokoy di Kota Jayapura, Senin.

Menurut Sokoy, para orang tua penerima beasiswa Otsus Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua menjadi penjamin agar anak-anak mereka bisa tetap mengikuti perkuliahan selama masa menunggu beasiswa mereka dicairkan. Akan tetapi, BPSDM Papua menyatakan tidak bisa menjadi penjamin, karena pengelolaan anggaran beasiswa Otsus Papua ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri, dan akan ditranfer kepada pemerintah provinsi/kabupaten domisili penerima beasiswa.

“Pemerintah Provinsi Papua sampaikan jika dana beasiswa ditangani langsung Kementerian Dalam Negeri. Sumber dananya dialihkan per provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri kepada kami melalui sambungan telepon,” ujar Sokoy.

Hal senada disampaikan Oktovina Tambunay, orang tua penerima beasiswa Otsus Papua lainnya. Ia mengatakan keterlambatan penyerahan data mahasiswa ke Kementerian Dalam Negeri disebabkan BPSDM Papua harus mengecek mana penerima beasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif, dan mana penerima beasiswa yang tidak lagi berkuliah. Selain itu, BPSDM Papua juga harus memilih data penerima beasiswa berdasarkan kabupaten/kota asal masing-masing, karena Provinsi Papua telah dimekarkan untuk membentuk tiga provinsi baru.

Tambunay menyatakan keterlambatan pencairan beasiswa Otsus Papua membuat para penerima beasiswa belum bisa mengikuti perkuliahan, karena belum membayar uang sekolah mereka untuk perkuliahan semester genap 2023. “Karena sekarang semua urusan dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota per provinsi, kami para orang tua berharap pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk membiayai mahasiswa Papua setelah anggarannya dikeluarkan Kemendagri,” kata Tambunay.

Orang Tua yang lain, Selly Vero Tandi Payung mengatakan 13 anak Papua yang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) masih menunggu pembayaran beasiswa mereka untuk melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebelum 25 Februari 2023.

“Dari pembicaraan para orang tua penerima beasiswa dengan Pelaksana Harian Gubernur Papua, Pemerintah Provinsi Papua belum berani keluarkan jaminan karena harus menunggu hasil pendataan Kementrian Dalam Negeri. Semoga masalah itu bisa segera teratasi, agar anak-anak tidak dinyatakan cuti karena belum membayar uang semester,” kata Selly.

Sementara Kepala Suku Lapago di Kabupaten Jayapura, Nius Jikwa mengatakan pelimpahan pembiayaan ke pemerintah kabupaten/kota sebenarnya sudah sejak Januari 2022, namun tidak berjalan. “Pembiayaan berdasarkan domisili membuat semua proses terkendala. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masing-masing kabupaten bisa memprosesnya dengan cepat,” kata Jikwa.

Jikwa menegaskan anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua tidak bisa ditelantarkan, sebab merekalah generasi dan anak bangsa yang akan membangun Indonesia, khususnya Tanah Papua. “Mereka butuh biaya makan, sewa rumah, dan uang sekolah. Sementara ini, banyak yang menumpang di tempat tinggal teman, karena belum membayar. Kami harap masalah itu bisa secepatnya selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, keterlambatan penyaluran beasiswa Otsus Papua sudah beberapa kali terjadi karena berbagai sebab. Pada 12 Desember 2022, Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen menyatakan pembayaran beasiswa antara lain tersendat karena proses verifikasi dan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan Provinsi Papua yang memakan waktu.

Saat itu, Rumaropen menyatakan setidaknya ada 3.738 mahasiswa yang harus dibayarkan beasiswanya. Diantaranya, 499 mahasiswa tersebar di 142 perguruan tinggi di luar negeri. Selain itu, ada 3.239 mahasiswa tersebar di 156 mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.

Resmi Diamankan, RHP Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Terbang ke Jakarta

 

Penyidik KPK, Senin, menerbangkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur, Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP), ke Jakarta.

Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen, mengatakan RHP saat diterbangkan ke Jakarta didampingi penyidik KPK, anggota Brimob Polda Papua, dan seorang perawat.

“RHP terbang sekitar pukul 08.40 WIT dikawal penyidik KPK dan anggota Brimob Polda Papua,” kata Fredrickus W.A Maclarimboen dilansir Antara

Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak ditangkap di kawasan Kehiran, Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (19/2) sore dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja sebelum diberangkatkan ke Jakarta.

RHP yang tersandung kasus suap terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan itu sempat melarikan diri ke Papua Nugini (PNG) .

RHP masuk ke PNG tanggal 15 Juli 2022 melalui jalan setapak yang berada di dekat PLBN Skouw, Kota Jayapura dan termonitor awal Februari 2023 kembali masuk ke Papua dan akhirnya ditangkap KPK di Sentani.

BPJN Wamena Soal Truk terjebak di Jalan Trans Papua

Sebanyak 150 kendaraan jenis truk dan double cabin saat ini masih terjebak di jalan Trans Papua ruas jalan Jayapura-Wamena.

Kepala BPJN Wamena Zepnat Kambu di Jayapura, Sabtu mengakui, seratusan kendaraan pengangkut aneka barang terjebak di 10 titik yang ada di ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura-Wamena.

Ada 10 titik yang menjadi lokasi kendaraan pengangkut barang terjebak di sekitar wilayah Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

“Kendaraan tersebut dilaporkan terjebak sejak bulan Desember 2022 lalu akibat tidak bisa ke luar dari kubangan lumpur, ” jelas Kambu.

Diakui, 10 titik yang terjadi kerusakan parah itu berada di kilometer 416 hingga kilometer 428.

Evakuasi terhadap ratusan kendaraan yang terjebak itu mulai dilaksanakan Sabtu (18/2) hingga Rabu (22/2) .

Penyebab terjadinya kubangan lumpur selain karena jalan tersebut belum diaspal juga beban yang dibawa melebihi kapasitas serta musim hujan yang masih melanda wilayah itu.

“BPJN Wamena akan berupaya membantu mengeluarkan ratusan kendaraan tersebut dengan mengerahkan alat berat,”, jelas Zepnat Kambu.

Panjang jalan Trans Papua ruas jalan Jayapura – Wamena mencapai 575 kilometer, melewati Kota dan Kabupaten Jayapura,Kabupaten Keerom, Yalimo, dan Kabupaten Jayawijaya.

“Kami bersama pihak kontraktor telah mengerahkan alat berat untuk menarik ratusan kendaraan yang terjebak. Kini hanya tersisa 150 unit kendaraan yang masih berada di lokasi tersebut,”papar Zepnat.

Zepnat menuturkan, BPJN Wamena akan berupaya mengeluarkan 150 unit kendaraan yang terjebak di ruas jalan yang berkubang lumpur mulai tanggal 18 hingga tanggal 22 Februari 2023.

Ia pun menegaskan BPJN Wamena untuk sementara waktu akan menutup Jalan Trans Jayapura-Wamena sekitar sebulan ke depan sehingga proses perbaikan 10 titik kerusakan berjalan lancar.

Ada Kontak Tembak dan Pembakaran Rumah Warga di Distrik Ilaga

 

Baku tembak antara aparat gabungan TNI-Polri dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB pimpinan Titus Murib Kwalik terjadi di Kampung Nipuralome, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Selain baku tembak, kelompok TPNPB juga membakar satu rumah warga yang sudah ditinggalkan kosong oleh pemiliknya.

“Benar ada kontak tembak dan pembakaran rumah warga di Distrik Ilaga pada Sabtu siang,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo di Jayapura, Minggu (19/2/2023).

Menurut Benny, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.50 WIT, yang mana lebih dulu terdengar bunyi letusan senjata api sebanyak satu kali dan terlihat asap tebal dari arah tower Telkomsel Ilaga. Melihat itu, tim gabungan langsung merespons dan mendapati satu rumah warga terbakar.

“Tim gabungan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berlari ke arah Kampung Nipuralome. Dalam kontak tembak tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Sementara Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia, menyampaikan pihaknya belum bisa melakukan olah tempat kejadian perkara, sebab situasi keamanan yang masih sangat rawan.

“Yang jelas kondisi rumah yang dibakar dalam keadaan kosong. Kerugian material diperkirakan sekitar ratusan juta,” kata Nyoman.

Bupati Mamberamo Tengah, RHP Ditangkap KPK

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tersangka kasus dugaan suap, yakni Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP), Minggu.

“Benar KPK sudah menangkap RHP di Jayapura,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Sebelumnya, pada hari Kamis (8/9), KPK telah menetapkan RHP sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Selain Ricky yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, tiga tersangka lainnya dari pihak swasta selaku pemberi suap adalah Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang (JPP), dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding (MT).

KPK telah menahan ketiga tersangka pemberi suap tersebut, sementara RHP masih berstatus sebagai buron KPK. Oleh karena itu, Ali menyampaikan KPK berkomitmen untuk menangkap RHP sekaligus menyita seluruh asetnya yang diduga merupakan hasil dari korupsi.

“Kami akan kejar tersangka dan sita aset yang diduga dari hasil korupsinya,” ucap Ali.

KPK berharap masyarakat dapat ikut berperan melaporkan dugaan aset yang dimiliki RHP serta keberadaannya saat ini.

“Selain itu, KPK juga berharap masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan tersangka yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK dapat memberitahukan hal tersebut kepada kami,” tambah Ali.

Ketua Komnas HAM Papua: TNI dan Polri Kedepankan Upaya Damai

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meyakini TNI dan Polri akan mengedepankan upaya damai dalam pembebasan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Istilah KKB diberikan Pemerintah Indonesia kepada Kelompok TPNPB OPM di Papua.

Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey dilansir ANTARA di Jayapura, Jumat, mengatakan bahwa pembebasan Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan waktu untuk bernegosiasi.

“Komnas HAM terus juga memberikan perhatian untuk kasus tersebut,” katanya.

Menurut Frits, kini Distrik Paro yang hanya memiliki empat kampung. Diperkirakan sudah tidak ditempati masyarakat karena kebanyakan telah mengungsi ke Kenyam.

Komnas HAM menilai upaya pembebasan pilot Susi Air tersebut tidak harus terburu-buru dengan mengedepankan upaya negosiasi.

“Negosiasi sedang berlangsung yang melibatkan pihak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nduga,” katanya lagi.

Sebelumnya, KKB pimpinan Egianus Kogoya diduga telah bawa pilot Susi Air keluar dari Paro ke salah satu distrik, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Satgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa ada indikasi pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut sudah keluar dari Paro.

“Egianus Kogoya dan kelompoknya sudah membawa Philip Mark Merthens keluar dari Paro. Saat ini kami masih mencari keberadaan mereka,” katanya.

Ketika menjawab mengenai kondisi di Distrik Paro, Direskrimum Polda Papua itu mengatakan bahwa masyarakat setempat mengungsi ke Kenyam.

Kombes Pol. Faizal Rahmadani membenarkan bahwa saat ini tidak terlihat adanya warga sipil di Paro karena mereka sudah mengungsi ke Kenyam dengan berjalan kaki. Bahkan, ada yang dievakuasi dengan helikopter TNI/Polri saat mereka berada di kawasan Pegunungan Wea.

Ia menyebutkan rata-rata di antara mereka adalah anak-anak, wanita, dan orang tua. Sementara itu, mereka yang sakit dievakuasi dengan helikopter ke Kenyam.

Dikatakan pula bahwa olah tempat kejadian perkara (TKP) sudah dilakukan di Lapangan Terbang Paro yang menjadi tempat pembakaran pesawat milik Susi Air.

Diperkirakan 80 persen kondisi pesawat tersebut sudah menjadi puing-puing. Sementara itu, TKP sudah dibersihkan sehingga dapat digunakan lagi.

“Personel Kopasgat TNI AU ikut pula menjaga dan mengamankan Lapangan Terbang Paro,” ujarnya.

Nakes Puskesmas Sota Merauke Berikan Pelayanan Kesehatan kepada Warga Indonesia

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan, yang memberikan layanan kesehatan tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga terhadap masyarakat Papua Nugini.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Melkiades mengatakan Puskesmas Sota berkontribusi dalam memberikan layanan kesehatan di daerah perbatasan RI-PNG

“Tenaga kesehatan Puskesmas Sota menjalani pekerjaan ekstra ini tentunya menyita energi dan biaya yang mereka miliki, mengurus berbagai hal yang ternyata bukan cuma dari dana yang ada,” kata Melkiades dilansir Antara.

Apa yang disaksikan oleh Komisi IX, terkait tugas yang dilaksanakan oleh nakes Puskesmas Sota akan menjadi bahan diskusi Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, untuk memperjuangkan aspirasi nakes, utamanya terkait apresiasi kepada para nakes yang bertugas di daerah perbatasan.

“Tentunya kami akan membahas dengan Kemenkes untuk mencari apakah ada semacam insentif atau penghargaan kepada teman-teman nakes yang bekerja di daerah perbatasan negara seperti di Puskesmas Sota ini,” kata Melkiades.

Menurut Melkiades, apa yang sudah dikerjakan oleh nakes di Puskesmas Sota layak mendapat penghargaan dari negara. Melayani kesehatan masyarakat tidak hanya Indonesia tapi juga masyarakat Papua Nugini.

“Tentunya ini akan kami carikan mekanismenya, regulasinya yang tepat sehingga nanti bisa memenuhi aspirasi yang disampaikan nakes yang ada di Puskesmas Sota,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI juga melakukan dialog dengan para tenaga kesehatan Puskesmas Sota.

Ia juga menyampaikan, akan ada bantuan fasilitas kesehatan dari pemerintah pusat kepada puskesmas yang ada di daerah, salah satunya laboratorium ultrasonograhphy (USG) seperti yang dibutuhkan Puskesmas Sota.

Fasilitas kesehatan ini dibutuhkan Puskesmas Sota untuk melayani ibu hamil dalam memeriksakan perkembangan janinnya.

“Memang rencananya USG ini akan diberikan kepada seluruh Puskesmas di Indonesia, termasuk yang di Sota ini. Memang ini soal waktu saja, tapi tahun ini dipastikan pasti akan terkirim ke berbagai Puskesmas termasuk Puskesmas Sota,” kata Melkiades menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengapresiasi dedikasi tenaga kerja kesehatan Puskesmas Sota.

Ia mengatakan bahwa sangat sulit mencari tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di daerah perbatasan seperti di Puskesmas Sota yang berbatasan langsung antara Indonesia – Papua Nugini.

“Kami apresiasi mereka (nakes) yang mau ditempatkan di daerah perbatasan ini, kesejahteraan mereka juga harus lebih diperhatikan agar mereka juga bisa nyaman dalam memberikan pelayanan,” kata Nurhadi menambahkan.