Penasaran Seperti Apa Gabungan Pertama Timor Timur? Ini Dia Cerita Dari Teddy Rusdy

Google.com

Setelah “persetujuan’ Negara-negara ASEAN, Amerika Serikat dan Australia pada pagi hari 7 Desember 1975, operasi Intelijen Timor Timur telah berubah menjadi operasi militer gabungan konvensional.

Teddy Rusdy menceritakan tentang penggalangan terakhir untuk mencegah Timor Timur mendapat pengakuan dari Negara lain karena dengan memanfaatkan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Indonesia, pada 5 Desember 1975 untuk meraih dukungan dari Amerika Serikat.

Ini merupakan operasi gabungan pertama yang terbesar setelah operasi pendaratan amphibi dan penerjunan udara penumpasan PRRI di padang PERMESTA di Manado dengan nama sandi “Operasi SEROJA”.

Pada hari itu juga menteri Penerangan Republik Indonesia menyatakan “Bahwa pada Minggu 7 Desember jam 12.30 kota Dili Timor Timur telah dibebaskan oleh perlawanan rakyat yang dipelopori APODETI, KOTA, TRABALISTA dan UDT dengan bantuan dan dukungan sukarelawan Indonesia.

Operasi militer gabungan pendaratan laut dan udara yang dilakukan ABRI tanpa “keberatan” dan “gangguan” serta “campur tangan” Amerika Serikat dan Portugal sebgaai sesama anggota NATO, Pihak Australia dan Negara-negara ASEAN merupakan bukti keberhasian operasi penggalangan Intelijen ABRI dan BAKIN.

Pada malam hari 7 Desember 1975 Pemerintah Portugal “memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia”. Mereka menutup kantor Perwakilannya di Jakarta dan memanggil pulang Duta Besarnya. Pemerintah Indonesia pun sontak melakukan hal yang sama.

Untuk menjamin ketertiban pemerintahan, hukum, keamanan, dan kehidupan Timor Timur (PSTT), pada tanggal 17 Desember 1975 dibentuklah Pemerintahan Sementara Timor Timur, yang Proklamasinya ditanda tangani oleh Pimpinan Partai APODETI, Arnaldo Dos Reis Aranjo dan Pimpinan Partai UDT Fransisca Xavier Lopez da Cruz.

Tugas PSTT kemudian lebih banyak dengan Pemerintah RI. Selain menormalisasikan kehidupan rakyat Timor Timur sebagai akibat perang saudara, termasuk masalah tawanan perang warga Portugal, pengungsian, hubungan dengan Portugal, PBB dan dunia Internasional. Untuk mendukung keperluan tersebut, maka segera dibentuk Kantor Perwakilan PSTT di Jakarta.