Ikuti Perkembangan Papua, Ma'ruf Amin: Aparat Keamanan Wajib Jaga Keamanan dan Lindungi Rakyat Papua

Wapres atau Wakil Presiden, RI Ma’ruf Amin membahas perkembangan situasi di Papua bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD serta Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Hal ini dilakukan Ma’ruf Amin usai sebelumnya sempat melakukan kunjungan kerja secara maraton ke berbagai wilayah di Papua pada akhir November 2022.

Menurut keterangan Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi yang disampaikan secara daring di Jakarta, Selasa, salah satu hal yang ditekankan Wapres dalam pertemuan itu adalah mengenai penanganan keamanan di wilayah Papua, di mana Wapres meminta aparat penegak hukum untuk terus melindungi masyarakat Papua dari berbagai tindakan anarkis kelompok kriminal bersenjata (KKB)

“Mereka (KKB) menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan. Oleh karena itu, Wapres meminta supaya negara hadir, menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik,” ungkap Masduki usai mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut.

Menurut Masduki, secara tegas Wapres meminta agar KKB ditindak secara hukum karena berbagai kejahatannya telah meresahkan masyarakat dan mengganggu upaya pembangunan di Papua.

“Wapres dalam hal ini meminta ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum agar negara hadir di sana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara,” ujarnya.

Selain itu, tutur Masduki, Wapres menekankan agar pendekatan humanis berbasis teritorial tetap diterapkan untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

Wapres ingin pendekatan teritorial mulai dari atas kodam sampai ke tingkat koramil harus tetap dijalankan semua pihak, baik oleh TNI-Polri dan pemerintahan sipil di Papua.

Pentingnya pendekatan humanis berbasis teritorial ini, menurut Masduki, adalah untuk mengintegrasikan pihak keamanan dengan warga sipil dalam menciptakan langkah-langkah konkret terkait pembangunan kesejahteraan di Papua.

Masduki menuturkan pada kesempatan tersebut Wapres mendapat laporan bahwa masyarakat Papua menerima dengan baik penetapan beberapa daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua karena masyarakat memahami tujuan dibalik pemekaran itu untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tindak lanjut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di mana Wapres ingin agar badan yang dipimpinnya itu berjalan efektif dalam mempercepat upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“BP3OKP itu sudah dijalankan secara bertahap, jadi pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana, dan seterusnya, itu sekarang sudah mulai berjalan, itu lagi-lagi bagaimana agar semua proses pembangunan kesejahteraan Papua (terlaksana dengan baik),” tutur Masduki.

“Kemudian bagaimana agar ada evaluasi, bagaimana agar semuanya itu, (termasuk) dana itu betul-betul dijalankan dengan bersih, tidak diselewengkan ke sana kemari, tapi untuk kesejahteraan rakyat, bisa berjalan sesuai harapan masyarakat Papua,” imbuhnya.

Hadir dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen TNI I Nyoman Cantiasa mewakili Panglima TNI.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah.

BPKLN Akan bertemu Pemerintah Pusat Membahas Pembangunan Pos di Perbatasan RI-PNG

Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) setempat menyebutkan segera bertemu pemerintah pusat untuk membahas pembangunan pos-pos pada beberapa titik yang sering dilalui masyarakat di perbatasan RI-PNG.

Kepala BPKLN Papua Suzana Wanggai, di Jayapura, Senin, mengatakan hal itu berdasarkan hasil pertemuan bilateral Border Liaison Meeting (BLM) pada 12 Desember, setelah dua tahun tidak melakukan pertemuan.

“Pada pertemuan bilateral Border Liaison Meeting (BLM) salah satu pembahasan, kami bahas mengenai titik-titik jalan sering dilewati masyarakat harus memiliki pos-pos pengamanan baik dari Indonesia maupun PNG,” katanya, dilansir Antara

Menurut Suzana, pembangunan pos-pos tersebut itu sangat penting selain memberikan rasa aman dan nyaman, akan mempermudah masyarakat saat melintasi jalur.

“Kami akan membentuk tim gabungan baik dari provinsi, pusat, dan beberapa instansi terkait lainnya serta dari pihak PNG,” ujarnya pula.

Dia menjelaskan, setelah kedua pemerintahan sudah menyepakati dan membentuk tim, maka secara bersama-sama akan turun dan melihat langsung titik-titik mana saja yang dibangun pos-pos, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan begitu perekonomian di daerah perbatasan dapat segera membaik apalagi setelah dua tahun tutup.

“Kami juga membahas mengenai peningkatan kerja sama, seperti ekonomi, pendidikan dan budaya. Selain itu, juga BPKLN sepakat untuk sama-sama perkuat lagi jalinan kerjasama telah dibangun bersama,” katanya lagi.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, pertemuan BLM tersebut sangat penting bagi kedua negara, pada forum tersebut untuk mendiskusikan berbagai permasalahan serta rencana pembangunan di sepanjang kawasan perbatasan antara RI-PNG.

“Hasil diskusi dari forum sangat bermanfaat untuk kepentingan kegiatan pengelolaan perbatasan dan penanganan serta kegiatan lintas batas antar kedua negara,” katanya lagi.

Bus Eks PON XX Papua Tiba di Nabire Papua Tengah, Dijadikan Angkutan Umum

Sejumlah dua unit bus eks Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2021 telah tiba di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (17/12/2022). Bus itu akan difungsikan sebagai angkutan umum yang melayani penumpang dengan rute Nabire – Paniai.

Anggota DPR Papua, Jhon Gobay yang menerima kiriman bus eks PON XX Papua di Nabire mengatakan sejak beberapa waktu lalu pihaknya terus berkomunikasi dengan Perum Damri Papua, pimpinan Damri Pusat, maupun Kementerian Perhubungan. Komunikasi itu dilakukan agar pemerintah mau memanfaatkan bus eks PON XX Papua menjadi armada angkutan umum di Wilayah Adat Meepago, khususnya trayek Nabire – Paniai.

“Ketika itu, saya menyampaikan kalau masyarakat kami yang ada di daerah-daerah pedalaman, di balik gunung, memerlukan sarana transportasi memungkinkan. Mereka dapat menjual hasil kebun mereka ke kota. Damri telah membuka trayek Nabire ke Paniai. Untuk itu, saya meminta agar armada bus trayek itu ditambah,” kata John Gobay saat menghubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Sabtu.

Menurut Gobay, pihaknya juga telah bertemu AM Damri Divre 4 Papua, Dul Rosid dan Deputi Usaha Damri Divre 4 Papua, Robby Mansoben. “Setelah pelaksanaan PON XX Papua, kami mendapat informasi bus PON telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Damri. Usulan kami [untuk menambah armada bus trayek Nabire – Paniai] kemudian dimasukkan dalam [pemanfaatan] hibah [yang diterima] Damri,” ujarnya.

Pada 12 Desember 2022, dua bus dikirim ke Pelabuhan Biak Numfor menggunakan jasa kapal Pelni. “Selanjutnya dua bus itu dibawa dari Biak Numfor ke Nabire, menggunakan kapal perintis pada 16 Desember 2022, dan tiba di Nabire pada pagi 17 Desember 2022,” kata Gobay.

Kedua bus itu akan dioperasikan Damri Cabang Nabire melayani trayek Nabire – Paniai yang berjarak 263 kilometer. “Kami berterima kasih kepada Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, pimpinan Damri pusat, dan AM Divre IV Damri atas bantuan dan perhatiannya, sehingga masyarakat kami dapat memperoleh dua bus,” kata Gobay.

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua itu berharap Kementerian Perhubungan akan menambahkan lagi armada bus untuk melayani wilayah Provinsi Papua Tengah. Ia memperkirakan setidaknya dibutuhkan hingga 10 bus untuk melayani angkutan umum trayek Nabire – Paniai dan berbagai kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Wilayah Provinsi Papua Tengah juga membutuhkan tambahan armada kapal perintis untuk dioperasikan di wilayah pesisir pesisir utara maupun di pesisir selatan provinsi baru hasil pemekaran Papua itu. Dengan demikian, masyarakat di kampung-kampung dapat terlayani.

“Kami juga berterima kasih kepada Kapolda Papua, Irwasda Polda Papua, Kapolres Nabire, Kasat Lantas Polres Nabire terhadap dukungannya, sehingga bus itu mendapat izin untuk beroperasi melayani masyarakat,” kata John Gobay.

Katanya, kehadiran dua bus itu di Nabire sangat tepat, sebab saat ini masyarakat membutuh transportasi darat dari Nabire ke Paniai atau sebaliknya, karena menjelang Natal 2022. “Bus itu juga akan melayani masyarakat dari Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan masyarakat Nabire di wilayah-wilayah setelah kilometer 100 yang masih merupakan wilayah Kabupaten Nabire,” ucap Gobay.

Ia berpesan agar masyarakat dapat menjaga kedua bus trayek Nabire – Paniai itu dengan baik dan tidak mengganggunya. Ia berharap semua pihak tidak mengganggu jalannya dua bus itu, karena keberadaan bus itu akan memudahkan perjalanan masyarakat.

Moses Erro Tertembak Saat Bentrok Antar Warga di Mappi Meninggal Dunia

Satu di antara korban tertembak saat kerusuhan pecah di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, akhirnya meninggal dunia.Perwakilan keluarga korban, Rovin Sirmi mengatakan korban meninggal bernama Moses Erro, 35 tahun yang tertembak di bagian paha dan lutut.

“Korban Moses Erro meninggal dunia pada Sabtu, 17 Desember 2022. Kami dari pihak keluarga meminta pelaku penembakan dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku,” kata Rovin Sirmi saat menghubungi Jubi melalui panggilan teleponnya, Sabtu malam (17/12/2022).

Rovin Sirmi yang merupakan tokoh pemuda Suku Wiyagar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan itu juga mengklarifikasi pernyataan Polda Papua yang menyebut rusuh di Mappi dipicu perselisihan dua kelompok warga yang dalam pengaruh minuman beralkohol (minol) pada 14 Desember 2022.

Pernyataan itu, sebelumnya disampaikan Perwira Penghubung Polda Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K. Sully.

Rovin Sirmi menjelaskan peristiwa itu berawal ketika seorang warga, Mohan Bapaimu memalak salah seorang remaja bernama Martinus Base pada Rabu siang, 14 Desember 2022.

Insiden itu terjadi di depan SMK Negeri 1 Obaa, Kabupaten Mappi. Korban saat itu hendak ke pasar membeli ikan. Namun dalam perjalanan korban dipalak oknum yang diduga dalam pengaruh minol.

“Adik Martinus Base, tidak menuruti permintaan terduga pelaku, karena ia tak punya uang. Ia hanya disuruh membeli ikan. Sempat terjadi perdebatan, terduga pelaku kemudian melukai korban dengan benda tajam. Terduga pelaku langsung lari ke Polres Mappi mencari perlindungan,” ucapnya.

Katanya, keluarga dan kerabat Martinus Base yang tidak terima perbuatan pelaku mendatangi Polres. Mereka meminta polisi mengeluarkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Namun polisi tidak mungkin bisa menuruti permintaan keluarga korban. Polisi menenangkan keluarga korban dan meminta mereka pulang,” ujaranya.

Menurutnya, saat keluarga dan kerabat korban dalam perjalanan pulang dari Polres Mappi, ada seseorang yang memvideokan mereka. Keluarga dan kerabat korban tidak terima dan marah. Di situlah situasi mulai memanas.

“Amukan masyarakat semakin besar sampai pukul 17:40 WIT, membuat aparat gabungan TNI/polri yang sedang siaga, langsung mengeluarkan tembakan peringatan ke atas. Mendengar bunyi tembakan, masyarakat langsung lari berhamburan menuju bunyi tembakan,” kata Rovin Sirmi.

Ia mengatakan, keluarga korban yang emosi terhadap pelaku spontan merusak mobil polisi yang datang ke lokasi. Satu anggota polisi pun terkena sabetan benda tajam.

“[Saat itu] antara masyarakat dan aparat tetap saling baku jaga (berhadapan), hingga aparat kemananan memaksa (membubarkan paksa) dengan tembakan menuju langsung ke arah tubuh masyarakat,” katanya.

Menurut Rovin Sirmi, rentetan tembakan dari aparat keamanan kemudian tidak terkontrol, dan mengenai beberapa warga di lokasi. Akibatnya, 10 warga tertembak. Selain itu beberapa anggota polisi juga terluka.

Ia mengatakan, delapan korban luka tertembak masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mappi. Dua korban lainnya bernama Soni Pasim dan Yohanes Sedap dirawat di Puskesmas.

“Kami keluarga perlu meluruskan pemberitaan [berdasarkan informasi kepolisian] kalau kejadian itu dipicu dua kelompok warga yang mabuk. Adik-adik saya yang menjadi korban pembacokan dan korban tertembak tidak mabuk,” kata Rovin Sirmi.

Rovin Sirmi menyebut, korban tertembak dalam kejadian itu, yakni Basil Boy (27 tahun) ia tertembak di kaki kanan, Ferdi Boy (15 tahun) tertembak di bagian belakang tembus dada, Roni Kamagai (11 tahun, siswa SD) tertembak di paha kanan). Soni Pasim (17 tahun, siswa SMA) tertembak di paha.

Ia juga diduga sempat dipukul di kepala oleh aparat keamanan menggunakan popor senjata sebanyak empat kali, dan diborgol di atas tempat tidur rumah sakit saat menjalani perawatan.

Korban lain, yakni Sabinus Sedap (18 tahun, siswa SMA) tertembak di tangan kanan dan paha kiri, Martinus Kamagai (18 tahun, siswa SMA) tertembak di paha kiri, Moses Erro (35 tahun/sudah meninggal dunia) tertembak di lutut dan paha.

Willem Jeji Somagai (20 tahun) tertembak di paha kiri, Otniel Samogai (24 tahun) tertembak di telapak tangan, Yohanes Sedap (19 tahun) tertembak di paha dan pantat sebelah kanan. Tangan diborgol di tempat tidur sambil menjalani perawatan.

 

Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Masih Terjadi di Papua

 

Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua atau LP3AP, Siti Akmianti menyatakan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua yang diterima LP3AP terus ada sepanjang 2020 hingga 2022. Ia menyatakan perlu ada kerja sama bersama berbagai pihak untuk mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Siti menyatakan bentuk kasus kekerasan yang dialami perempuan maupun anak di Papua bermacam-macam, dari kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan. Menurut Siti, laporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak itu tersebar di kabupaten/kota di Papua.

“Menurut [data laporan yang] kami [terima], iya ada peningkatan [jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak],” kata Siti kepada Jubi, pada Jumat (16/12/2022) malam.

Siti menyatakan dalam dua tahun terakhir LP3AP menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 60 kasus. Diantaranya pada 2020 berjumlah 30 kasus. Jumlah itu terdiri atas 22 kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, lima kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan, dan tiga kasus kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan fisik, janji dinikahi dan ataupun kekerasan psikis.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi pada 2021 sebanyak 19 kasus, dan pada 2022 terdapat 11 kasus. Kekerasan yang dilaporkan diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan kekerasan terhadap perempuan berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

“Korban yang kami terima tidak hanya korban yang datang langsung, tapi mereka yang mengadukan kasusnya melalui telepon maupun melalui layan pesan messenger atau WhatsApp,” kata Siti.

Menurut Siti, pelaku kekerasan seksual umumnya adalah orang yang sangat dikenal korban, bahkan kerap kali memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. Dalam sejumlah kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak, pelaku kekerasan bisa orang tua korban, paman atau bibi koran, ataupun bisa kerabat jauh dan orang yang tidak memiliki relasi kekerabatan dengan korban.

Siti menyatakan perlu upaya bersama semua pihak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus dilakukan secara tegas, demi memberi efek jera bagi pelaku.

“Dalam upaya meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya dilakukan satu organisasi sosial maupun pemerintah. Kita sedang memutus mata rantai kekerasan, juga berusaha mengurangi budaya yang mendiskriminasikan perempuan dan anak,” katanya.

Siti menyatakan pihaknya dari LP3AP juga berupaya memberikan sosialiasi kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan maupun anak bukan persoalan biasa, tapi berkaitan dengan hak perempuan maupun anak. Pihaknya juga memberikan pendidikan kritis kepada masyarakat, melakukan upaya mengadvokasi pemerintah kampung guna menyediakan layanan bagi perempuan, termasuk program maupun anggaran khusus bagi pendamping korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

“Organisasi atau pemerintah juga sudah menyediakan layanan bagi perempuan maupun anak-anak korban kekerasan secara langsung. Masyarakat bisa mengajukan secara langsung kepada layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga yang sudah disediakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput,” katanya

Polres Mappi Tetapkan 1 Tersangka Pembacokan

Kepolisian Resor Mappi telah menetapkan seorang warga Kepi sebagai tersangka pembacokan dalam penanganan antar warga yang terjadi di Kepi , ibu kota Kabupaten Mappi , pada Rabu (14/12/2022) lalu. Tersangka berinisial M itu kini telah ditahan di Markas Kepolisian Resor atau Polres Mappi.

Hal itu dinyatakan Perwira Penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K Sully saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Sabtu (17/12/2022).

”Untuk pelaku sudah ditahan di Polres [Mappi]. Bukti dan saksi-saksi sudah ada. Apalagi korban juga sudah memberi keterangan, berkasnya sedang dilengkapi reserse kriminal,” kata Sully.

Menurut Sully, penyelesaian terjadi setelah seorang warga asal Distrik Myanmur yang berada di Kapi terkena bacokan senjata tajam. Korban langsung melarikan diri ke rumah sakit, dan memperlihatkan kejadian tersebut kepada keluarganya.

Setelah mendapat informasi itu, sejumlah warga Distrik Myanmur yang berada di Kepi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mencari pelaku. “Di lokasi pembacokan itu, anggota [polisi] datang untuk membawa pelaku. Mobil polisi yang membawa pelaku diserang [pihak korban], tapi beberapa anggota [polisi yang] masih di TKP tidak diserang karena dia diamankan oleh tokoh masyarakat Myanmur yang ada,” ujarnya.

Akibat peristiwa tersebut, mobil Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Mappi itu rusak ringan. Meskipun demikian, mobil itu bisa membawa pelaku tiba-tiba ke Markas Polres Mappi.

Akan tetapi, kericuhan berlanjut, dan sejumlah warga bentrok dengan polisi di sana. sejumlah delapan warga Myanmar mengalami luka tembak. Selain itu, delapan polisi terluka.

Sully belum bisa menjelaskan kejadian tersebut secara rinci, sebab polisi baru mau melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Untuk kejadian delapan warga tertembak, ini beda TKP, dan baru mau diolah TKP. [Lokasinya] Terpisah, tapi kasusnya terkait. Di TKP 1 dan 2, sudah ada kejelasannya, tinggal TKP 3 ini yang masih akan dilakukan,” jelas Sully.

PT LIB Didesak Persipura untuk Tuntaskan Kompetisi Liga 2

Manajer Persipura Jayapura, Papua , Yan Permenas Mandenas meminta operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB) tetap menggelar kompetisi lanjutan Liga 2 hingga tuntas. Meski ada wacana beberapa klub melarang Liga 2 dihentikan, namun Mandenas menyebutkan hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

Manajer yang juga anggota DPR RI itu menyebut skuad Mutiara Hitam kini tetap mempersiapkan diri lantaran PT LIB sudah berencana menggulirkan lagi Liga 2 pada tanggal 14 Januari 2023 mendatang.

“Ada beberapa opsi yang diusulkan oleh sejumlah klub pada pertemuan di Hotel Sultanm Jakarta. Ada yang ingin liga tetap jalan dengan sistem home dan away dengan penonton, ada juga yang usulkan bubble, ada yang minta juga ganti operator dan ada yang mau berhenti akibat kesulitan finansial,” ujar Mandenas dalam rilisnya, Jumat (16/12/2022).

“Kami Persipura tetap ingin Liga 2 kembali dilaksanakan. Bagi kami jika Liga 1 bergulir maka Liga 2 juga harus dilakukan karena punya keterkaitan soal promosi dan degradasi,” sambungnya.

Di sisi lain, Mandenas mengaku klub memiliki kewajiban kepada pihak sponsor dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan kepada Persipura.

Jika kompetisi tidak digelar maka akan menyerang klub untuk mempertanggung jawabkan bahkan jika musim depan mengajukan proposal dkungan sponsor belum tentu diberikan karena tidak pasti kompetisi di Indonesia.

“Kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sponsor ke pihak sponsor tetap juga kepada masyarakat. Jangan sampai hal ini membebani klub akibat kompetisi tidak bergulir,” katanya.

Mandenas juga tersinggung soal klub subsidi yang menjanjikan PT LIB. Diharapkan dana subsidi klub bisa diberikan karena semua klub saat ini mengalami kesulitan finansial buntut dari dihentikannya kompetisi.

“Selain subsisidi klub kami juga ingin PT. LIB mengeluarkan surat kepada klub agar pemain dan ofisial dapat memahami kondisi yang terjadi saat ini sehingga klub tidak terbebani untuk membayar gaji dan hak-hak lainnya karena kompetisi masih ditunda,” harapnya.

Persipura sendiri saat ini berencana mengumpulkan para pemainnya untuk mempersiapkan diri menghadapi lanjutan Liga 2 yang direncanakan PT LIB akan bergulir kembali pada tanggal 14 Januari 2023 mendatang.

“Soal verifikasi Stadion akan segera kami rapatkan. Jika sudah siap kami bersama pihak terkait melakukan verifikasi dan menunggu penialian. Mudah-mudahan Stadion Lukas Enembe dan Stadion alternatif Mandala bisa memenuhi syarat dan penilaian yang baik sehingga Persipura bisa segera bertanding,” tutupnya.