Papua Libatkan Organisasi Daerah untuk Percepat Penurunan Stunting

Tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Merauke, Papua melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten tersebut. Selain instansi daerah, tim ini juga melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Ketua tim pelaksana percepatan penurunan stunting Kabupaten Merauke yang juga Wakil Bupati Merauke, H Riduwan menyatakan tim percepatan penurunan stunting terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah diketuai bupati dengan anggota ketua DPRD, kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, komandan kodim, dan kapolres setempat.

Sementara tim pelaksana diketuai wakil bupati dengan wakil ketua 1 sekretaris daerah, wakil ketua 2 kepala Bappeda, wakil 3 ketua tim penggerak PKK, dan sekretaris adalah kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Merauke.

“Kerja-kerja tim percepatan penurunan stunting dibagi dalam lima bidang, dan di dalamnya juga ada keterlibatan seluruh OPD teknis yang bersama-sama bekerja mempercepat penurunan stunting di Merauke,” kat Riduwan dalam kegiatan evaluasi tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Merauke, Selasa (6/9/2022).

Riduwan mengatakan aksi pencegahan stunting dalam periode 2022 hingga 2024 di Kabupaten Merauke harus “dikeroyok” bersama di daerah tersebut. Sehingga penurunan kasus stunting menjadi 14 persen di seluruh Indonesia sebagaimana yang ditargetkan Presiden Joko Widodo dapat terpenuhi, termasuk di Merauke.

“Kita bekerja (menurunkan kasus stunting) mulai 2022 sampai dengan 2024. Oleh karena itu, patut kita fokus dalam penanggulangan stunting ini. Semua harus fokus di kampung-kampung dan distrik, termasuk di daerah pinggiran kota. Kita juga harus berangkat dari data yang telah disiapkan dinas kesehatan,” katanya.

Wakil Bupati Riduwan menambahkan bahwa keterlibatan semua instansi di daerah dalam penanganan stunting dimaksudkan agar program kerja penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke dapat dilaksanakan secara terpadu. Aksi konvergensi tersebut tidak hanya dari aspek program, tetapi juga dalam hal pendanaan dan rencana aksi di lapangan.

“Dengan data yang ada, kita lakukan pemetaan. Apa permasalahannya sehingga anak mengalami stunting. Jika masalah ekonomi, maka dinas sosial dan dinas perindagkop melakukan intervensi dengan program di sana. Kemudian dari kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga ikut mendorong. Begitu juga dengan dinas pekerjaan umum, pertanian dan dinas lainnya. Semuanya sama-sama bekerja, dikeroyok bersama untuk mengentaskan masalah itu,” kata Riduwan.

“Harus lebih fokus dan dimulai dengan data. Terus harus bisa melakukan intervensi kepada keluarga-keluarga yang terdampak stunting. Dalam intervensi itu, semuanya bersinergi. Kita juga harus bisa melakukan evaluasi dari bulan ke bulan berapa kasus stunting yang sudah dituntaskan. Dengan demikian itu akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memacu kerja-kerja kita,” tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr Nevile Muskita menjelaskan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya atau dengan kata lain masalah anak dengan proporsi tinggi badan menurut umur nilai atau poinnya rendah.

“Stunting itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tapi faktor penyebab itu multidimensi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap munculnya stunting. Sehingga aksi penanganannya juga harus bersifat konvergen. Artinya multisektor harus ikut terlibat dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting,” kata Nevile.

Per Agustus, 16,2% Anak Balita di Papua Menderita Stunting

Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Papua mencatat per Agustus 2022 sebanyak 2.015 atau 16,2 persen anak balita (bayi di bawah lima tahun) di kabupaten tersebut menderita stunting. Sesuai data dinas kesehatan pula, ada 12.466 anak balita yang diukur dan ditimbang di berbagai Posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr Nevile Muskita menyatakan bahwa data jumlah balita dengan stunting tersebut dilaporkan oleh petugas kesehatan dari seluruh puskesmas di Kabupaten Merauke melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-ppgbm).

“Sesuai data E-ppbgm per Agustus 2022, tercatat 2.015 balita yang stunting. Jumlah anak balita yang diukur dan ditimbang sebanyak 12.466 orang, 16,2 persennya mengalami stunting,” kata Nevile kepada Jubi di Merauke, Selasa (6/9/2022).

Kendati jumlah penderita stunting cukup tinggi terhitung dari Januari hingga pertengahan tahun ini, Nevile menyatakan ada peningkatan jumlah anak balita yang diukur dan ditimbang dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2021, jumlah anak balita yang diukur dan ditimbang sebanyak 9.150 orang. Sebanyak 1.954 anak atau 17,4 persen di antaranya menderita stunting.

“Berdasarkan data kami ada sekitar 21 ribu anak balita di Kabupaten Merauke. Tahun lalu yang ditimbang sekitar 9.000 an. Sementara tahun ini ada peningkatan, yakni 12.000 an orang. Mulai tahun ini hingga 2024 mendatang kami melakukan 8 aksi konvergensi dengan melibatkan seluruh dinas. Seluruh dinas akan bersinergi dan bekerja sama dalam menurunkan angka stunting di Merauke,” tuturnya.

Nevile menyebutkan data stunting Kabupaten Merauke tahun 2021 dilaporkan melalui aplikasi E-ppbgm oleh 25 puskesmas yang tersebar di 20 distrik daerah tersebut. Dirincikan, di wilayah Puskesmas Waan pada 2021 lalu terdapat 286 anak yang ditimbang, dan 100 orang di antaranya menderita stunting.

Di Puskesmas Kimaam, ada 115 anak yang ditimbang dan 40 orang di antaranya stunting. Di Puskesmas Tubang 134 anak ditimbang, 41 orang stunting. Pada Puskesmas Karang Indah, Distrik Merauke ada 346 anak yang ditimbang, 89 orang stunting. Di Puskesmas Ilwayap 263 anak ditimbang, 66 orang di antaranya stunting. Di Puskesmas Gudang Arang, Distrik Merauke 295 anak ditimbang, 111 orang stunting.

Selanjutnya Puskesmas Kaptel. Ada 166 anak yang ditimbang, 37 orang stunting. Di Puskesmas Tanah Miring 505 anak ditimbang, 113 di antaranya stunting. Puskesmas Tabonji sebanyak 385 anak ditimbang, 80 orang stunting. Di Puskesmas Kelapa Lima, Distrik Merauke ada 109 anak yang ditimbang, 22 orang stunting. Di Puskesmas Samkai, Distrik Merauke 263 anak ditimbang, 51 orang stunting.

Berikutnya di Puskesmas Rimba Jaya, Distrik Merauke tercatat 108 anak menderita stunting, Puskesmas Muting 114 anak stunting, Puskesmas Bupul Distrik Eligobel sebanyak 78 anak stunting, Puskesmas Okaba 47 anak stunting, Puskesmas Wayau Distrik Animha terdapat 39 anak stunting, Puskesmas Kuprik Distrik Semangga ada 100 anak stunting, dan Puskesmas Kumbe Distrik Malind tercatat sebanyak 119 anak mengalami stunting.

Selanjutnya, Puskesmas Kuprik tercatat 51 anak stunting, Puskesmas Mopah Baru Distrik Merauke sebanyak 121 anak, Puskesmas Jagebob tercatat 16 anak, Puskesmas Ulilin 33 anak, Puskesmas Ngguti 10 anak, Puskesmas Naukenjerai 3 anak, dan Puskesmas Sota tercatat 5 anak yang menderita stunting.

“Totalnya 17,4 persen dari 60 persen sasaran. Dibanding dengan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) itu persentasenya 28,3 persen. Dengan memperhitungkan 40 persen anak balita yang belum ditimbang, bisa dianalisa bahwa kemungkinan angka stunting di Merauke di atas 17 persen. Kalau kita rasionalisasi secara proporsional dengan data SEGI, kita dapatkan angka stunting di Merauke sekitar 21,70 persen,” sebut Nevile.

Ia menambahkan, ada delapan aksi konvergensi yang dimulai tahun ini, yakni aksi analisis situasi data stunting, rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi berupa peraturan bupati, aksi kader pembangunan manusia, sistim manajemen data, dan aksi pengukuran publikasi.

“Analisis situasi sudah kita lakukan, termasuk pemetaan distrik dan kampung. Rencana kegiatan telah disiapkan selanjutnya akan di rembuk bersama. Untuk peraturan bupati sementara diproses. Begitu pula dengan lima rencana aksi lain sedang kita persiapkan semuanya,” tandasnya.