Pj Bupati Jayapura Beberkan Tugas Pemda

Aksi demo damai oleh masyarakat adat dari enam kampung yakni Yoboi, Ifarbesar, Yokiwa, Ayapo, Simporo, dan Babrongko di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura dilanjutkan ke Kantor Bupati Jayapura yang diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo didampingi sekda dan sejumlah pimpinan OPD di Pemerintahan Kabupaten Jayapura.

Pj bupati mengatakan, tugas pemda yakni menyejahterakan masyarakat melalui program dan kerja pembangunan yang dilaksanakan selama ini, termasuk program kampung adat.

Selain itu, ada program Distrik Membangun, Membangun Distrik (DMMD) yang dimulai dari kampung. Entah itu kampung adat maupun kampung dinas, semua akan berjalan baik apabila dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat secara langsung.

“Semua aspirasi yang disampaikan saat ini, saya terima. Tetapi tidak saya jawab sekarang, karena semua ada mekanismenya,” ujar Triwarno.

Menurutnya, mekanisme serta regulasi yang dibuat untuk mengawal seluruh proses pembangunan di kampung sudah dipertimbangkan dengan baik.

“Sekali lagi saya tegaskan,semua ada mekanismenya. Entah itu mau bubarkan kampung adat maupun mengubah status kampung, saya secara pribadi dan kelembagaan terbuka untuk menerima aspirasi yang akan disampaikan,” katanya.

“Tidak perlu juga dengan demo seperti saat ini, kita masih bisa bertemu untuk berbicara satu dengan lainnya. Dan seluruh kepala kampung harus dihadirkan untuk berbicara seluruh persoalan yang mereka hadapi,” tambahnya.

Sementara itu, Safanya Wally selaku Kepala Kampung Yoboi menjelaskan bahwa keberadaan kampung adat sudah ada sejak zaman nenek moyang berdasarkan asal usulnya. Program kampung adat yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pencetusnya yakni Mathius Awoitauw sejak 2013 lalu, sama sekali tidak menjabarkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b.

Kata dia, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui DPRD telah mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat, lalu diratifikasi melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022.

“Perda Nomor 1 Tahun 2022 kapan dibahas dan disahkan dalam sidang dewan. Mana peraturan bupati nya, kenapa kami selaku kepala kampung tidak diberitahukan,” jelasnya.

Wally menambahkan, draf hasil ratifikasi tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kondisi kampung, bahkan tidak demokrasi dalam hal pelaksanaannya. Kepala ampung yang awalnya sebagai pelaksana Pemerintahan Kampung diganti menjadi Kepala Administrator Pemerintah Kampung Adat dan dipilih langsung oleh Ondofolo.

“Hasil ratifikasi perda itu banyak yang diedit, ternyata draf perda kampung dinas yang digunakan naskahnya diubah ke kampung adat,” ungkapnya.

Dinas Perhubungan Teluk Wondama Tandatangani Kerja Sama dengan Perusahaan Jasa Penerbangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penerbangan helikopter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermukim di kampung-kampung terpencil dan terisolasi yang tidak bisa terhubung dengan akses jalan darat.

Kepala Dinas Perhubungan Teluk Wondama Bernardus Setiawan di Isei, Selasa, (2/8/2022) dilansir Antara, mengatakan melalui kerja sama itu maka perusahaan penerbangan akan menyediakan 12 trip penerbangan helikopter ke Kampung Oya hingga akhir Desember nanti.

Kampung Oya di Distrik (Kecamatan) Naikere merupakan kampung kecil yang terletak di pedalaman bagian barat, dekat perbatasan Teluk Wondama dengan Kabupaten Kaimana.

Kampung yang dihuni penduduk dari rumpun Suku Mairasi itu hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki dengan opsi lainnya yaitu menggunakan transportasi udara.

“Rencananya ada 12 kali trip ke sana sehingga bisa satu bulan satu kali. Tetapi karena dihitung berdasarkan jam pemakaian, bisa saja berkurang karena dalam satu kali pakai bisa berapa jam tergantung kebutuhan saat itu,” jelas Bernard saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD Teluk Wondama.

Penerbangan perdana helikopter ke Kampung ke Oya telah dimulai pada Jumat (29/7). Armada helikopter yang disewa Pemkab Teluk Wondama itu mengangkut tim yang akan memasang peralatan V-SAT dan SSB dan saat kembali ke Wasior mengangkut pasien yang sakit di Oya.

Adapun anggaran untuk sewa helikopter, menurut Bernard, bersumber dari pengalihan belanja subsidi untuk maskapai Susi Air.

Pemkab Wondama sebelumnya melakukan kerja sama dengan Susi Air untuk layanan penerbangan rute Wasior-Manokwari PP melalui skema Subsidi.

“Anggarannya dari pengalihan subsidi ke Susi Air. Perhitungan kami untuk satu tahun anggaran itu butuh Rp2,2 milar. Tetapi karena baru mulai Juli maka kami siapkan Rp1,6 miliar dan sudah terbayar sehingga tinggal pelaksanaan,” katanya.

Komisi C DPRD Teluk Wondama mendukung langkah Dishub menyewa helikopter untuk bisa menghadirkan pelayanan yang lebih intens kepada warga di daerah terisolasi yang selama ini jarang mendapatkan sentuhan pembangunan.

 “Dari awal memang kami mendukung itu karena masyarakat di sana sangat membutuhkan pelayanan. Kita harapkan semua OPD bisa memanfaatkan layanan helikopter ini untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di Oya,” kata Ketua Komisi C DPRD Teluk Wondama Remran Sinadia.